王

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University

on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power

Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Saya pernah bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur) dan majalah Pantau (Jakarta). Saya suka menulis soal jurnalisme. Bill Kovach, guru jurnalisme, mendidik saya buat menjadi wartawan ketika belajar di Universitas Harvard.

Buku dan Laporan

Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.

Hak Asasi Manusia

Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. 

Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 80 lokasi, selama tiga tahun. Saya menulis tempat menarik. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge, dekat Boston. Kedua anak saya lahir di Jakarta. Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di New York sehingga saya sering berkunjung ke New York maupun kota-kota sekitarnya.

Bagaimana Menilai Mutu Jurnalisme?

Andreas Harsono 

Tirto.id 

Mongabay di Jenewa.

Tahun ini, kali kedua saya ikut menjadi juri Fetisov Journalism Awards di Jenewa. Ada 126 karya jurnalistik harus saya nilai dalam empat kategori: hak asasi manusia, lingkungan hidup, membongkar korupsi, dan usaha perdamaian. 

Pesertanya dari seluruh benua: Afrika, Asia, Amerika Latin, sampai Eropa. Hadiah ini dibuat oleh Gleb Fetisov, seorang dermawan dari Rusia. Fetisov semula ekonom zaman Uni Soviet, lantas masuk perusahaan Alfa Group ketika Perestroika bergulir, berperan dalam beberapa investasi, mendapat banyak uang. Pada 2012, Fetisov masuk politik, memimpin Aliansi Hijau, partai yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sosial demokrasi. 

Pada 2014, dia menjual semua sahamnya, total 1,4 miliar dolar AS. Namun, dia ditangkap dan membayar denda 200 juta dolar AS, bebas dari penjara, lantas bekerja di bidang kebudayaan. 

Pada 2019, dia mulai memberikan penghargaan untuk jurnalisme. Total hadiah Fetisov sekitar 525.000 dolar AS untuk empat kategori. Ini hadiah jurnalisme paling mahal di dunia. Sebagai perbandingan, Pulitzer Prize dari New York memberikan total 315.000 dolar AS buat 21 kategori. Bedanya, Pulitzer mulai sejak 1917, hadiah jurnalisme tertua di dunia. Staminanya sudah teruji hampir satu abad. 

Saya merasa penjurian Fetisov tahun ini lebih berat dari tahun lalu. Ada lebih banyak karya yang bermutu. Ketika jurnalisme sedang tertekan karena penghasilan mereka menurun —Google, Facebook dan lain-lain mengambil kue iklan— banyak wartawan tak menyerah. 

Saya juga melihat karya bermutu di luar media mapan dari New York, London, atau Washington. Ada dari Lagos, Qatar, Kairo, New Delhi, Rio de Janeiro, dan lainnya. 

Saya merasa belajar lagi, dari isu air dan hutan sampai pencucian uang. Banyak isu masyarakat adat muncul. Ada wartawan Turki membantah konspirasi anti-vaksin. Ada wartawan India membela orang Dalit—kasta paling rendah dalam Hinduisme. Saya juga melihat beberapa peserta menggunakan data raksasa. Banyak peta. Banyak gambar. Banyak statistik. 

Kriteria penilaian ada tujuh butir: 

• Akurasi: Memastikan informasi berdasarkan fakta dan dapat diandalkan; 
• Independensi: Menghindari bias kepentingan politik atau bisnis serta berbagai pengaruh lain yang tidak semestinya; 
• Imparsial (berjarak, tak berpihak) dan fairness (tak berat sebelah); 
• Kemanusiaan: Bagaimana prinsip-prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan diterapkan; 
• Transparansi: Bagaimana proses pelaporan dilakukan secara terbuka dan si penulis membuat diri sendiri bertanggungjawab terhadap liputan dan karya; 
• Promosi etika dalam jurnalisme; 
• Dampak positif publikasi terhadap situasi politik, ekonomi atau sosial di suatu daerah, negara, atau dunia. 

Media Indonesia bagaimana? 

Seharusnya, ada beberapa karya dari Jakarta yang bisa dipertandingkan di sini, sayang, mereka tak ikutan. Saya terpikir liputan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia bisa masuk. Karya #NamaBaikKampus sudah mendapatkan penghargaan Society of Publishers in Asia dari Hong Kong. Ia kolaborasi dari empat media: Tirto, The Jakarta Post, Vice Indonesia, dan BBC Indonesia. (BBC Indonesia belakangan mengundurkan diri.) 

Pada 2019, Mongabay mendapat juara dua dari Fetisov. Laporan “The secret deal to destroy paradise” juga karya kolaborasi dari Malaysiakini, Tempo, dan Mongabay. 

Dari luar Jakarta, rasanya masih jauh. 

Penjurian ini menyadarkan saya, sekali lagi, jarak antara media di provinsi-provinsi dan media di Jakarta. 

Tak perlu emosi karena jurang antara Jakarta dan daerah, dalam jurnalisme, tercipta berkat negara Indonesia—rezim Soekarno dan Soeharto—melakukan sentralisasi media. Hindia Belanda jauh lebih terdesentralisasi. De Locomotief, suratkabar liberal di Hindia Belanda, berada di Semarang. Manado punya banyak pelopor jurnalisme lewat Tjahaja Sijang. 

Ketika Jepang menduduki Asia Tenggara, militer Jepang menutup semua media. Dalam tragedi 1965, entah berapa puluh surat kabar ditutup, berapa ratus wartawan dan redaktur ditangkap, dipenjara, tanpa pengadilan. Lembaga-lembaga jurnalisme, baik surat kabar, radio, televisi maupun sekolah jurnalisme, banyak diberedel, dilumpuhkan dalam dua rezim itu. Kebebasan pers praktis baru muncul dengan agak leluasa sesudah Presiden Soeharto mundur pada 1998. 

Warisan dua rezim itu belum selesai. 

Etika dalam jurnalisme masih perlu dibangun. Banyak kritik terhadap media Indonesia ketika pengadilan Manchester, Inggris, menyatakan bersalah Reynhard Sinaga, mahasiswa Indonesia, dengan hukuman penjara minimal 30 tahun setelah melakukan 136 pemerkosaan. 

Selama dua tahun, sesuai permintaan pengadilan, media Inggris tidak melaporkan sidang itu sampai vonis keluar pada 6 Januari 2020. Ini dilakukan guna melindungi para korban dari trauma dan membantu proses penyelidikan dan pengadilan. Media Inggris taat. Mereka meliput tapi tak memberitakan. 

Remotivi, organisasi pemantau media, mengkritik liputan Sinaga di kalangan media Indonesia, sesudah vonis, mulai dari sensasionalisme hingga menonjolkan identitas pelaku—seorang lelaki gay. Ini tak relevan karena kejahatan seksual terjadi baik pada heteroseksual maupun homoseksual. 

Bayangkan bila penangkapan dan pengadilan Sinaga terjadi di Indonesia? 

Bias agama juga meningkat di kalangan wartawan. Tantangan banyak wartawan di Indonesia adalah tak membiarkan Islamisme mendikte liputan mereka. Wartawan tentu sah bila beragama atau berkeyakinan tapi mereka seyogyanya menjadikan agama atau iman guna memperkaya ruang redaksi. Bukan buat mendikte. Ini membuat misogini, sektarianisme, dan homofobia meningkat di berbagai ruang redaksi.

Bagaimana wartawan beginian bisa taat prinsip non-diskriminasi dan menghormati korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan, adalah tantangan besar di Indonesia? 

Bagaimana wartawan bisa menjaga independensi dari kepentingan bisnis atau politik, termasuk dari para pemilik di mana mereka bekerja, juga jadi tantangan besar di Indonesia. 

Banyak hukum di Indonesia juga masih bisa dipakai untuk mengkriminalisasi wartawan. Dalam bahasa Inggris, banyak pasal bisa dipakai buat criminal defamation, dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Bila terjadi penyerangan terhadap wartawan, terutama oleh aparat keamanan, praktis tak ada sanksi terhadap pelaku. 

Khusus Papua dan Papua Barat, sudah lima dasawarsa kedua provinsi ini dibatasi untuk wartawan asing. Setiap wartawan asing, yang hendak liputan ke sana, harus lolos dari clearing house di Kementerian Luar Negeri. Ini terdiri 18 wakil dari berbagai kementerian dan lembaga. Banyak pegawai, sipil maupun militer, paranoid di sana. 

Salah seorang redaktur yang terlibat dalam tim Mongabay, Phil Jacobson, sempat ditahan 45 hari di Palangka Raya, dengan tuduhan tak memakai visa wartawan. Dia ada dalam tahanan imigrasi ketika Fetisov mengumumkan Mongabay dapat hadiah. 

Saya memperhatikan wartawan-wartawan dalam penjurian Fetisov ini kebanyakan bikin karya bemutu dengan kolaborasi. Mereka bekerja sama dengan dasar profesionalisme—bukan kewarganegaraan atau keagamaan. Mereka menghasilkan liputan soal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, atau melawan kejahatan kerah putih. 

Anda perhatikan nama-nama dari media Indonesia yang dapat penghargaan dalam dua tahun terakhir termasuk Jacobson. Kolaborasi, bukan? 

Selama empat hari pada akhir pekan lalu melakukan penjurian, saya menilai, Indonesia terlihat perlu lebih banyak media bermutu, yang sanggup punya brand internasional. Media semacam ini, suka atau tidak, perlu liputan luar negeri, bekerja sama dengan wartawan asing. Tak cukup hanya mengandalkan liputan nasional. 

Media seperti itu, tentu saja, perlu punya penyuntingan halus, bahasa yang serasa lukisan (ingat Roy Peter Clark dengan “The Writing Tools”), dan news design yang bersahabat dengan mata (ingat Society of News Design?). 

Saya melihat naskah-naskah yang bermutu juga terbit lewat website dengan desain bermutu dan penyuntingan halus. 

Makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin bermutu informasi yang didapat, hingga makin bermutu pula demokrasinya. Sebaliknya, makin rendah mutu jurnalisme, makin rendah pula mutu masyarakat itu. 

Indonesia jelas memerlukan jurnalisme yang makin bermutu. Indonesia tak boleh membiarkan pelbagai warisan masa lalu menggerogoti kebebasan pers, buah dari kemenangan demokrasi pada 1998. 

***

Andreas Harsono ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (1994), Institut Studi Arus Informasi (1995), International Consortium of Investigative Journalists (1997), serta Yayasan Pantau (2003). 

Indonesia’s harmful restrictions on foreign journalists, academics

Andreas Harsono

The Jakarta Post

Kate Walton wanted to cook klepon and she tweeted it – showing a bag of flour, pandan, coconut etc. – and Indonesians on social media were buzzing!

A white Australian woman in Canberra could make klepon, the pandan-flavored rice balls filled with palm sugar and coated in grated coconut.

She tweeted a photo of her father: “Dad was very impatient for the klepon to cook.”

Walton, 32, speaks fluent Indonesian, writes about Indonesia, has many Indonesian friends, and loves Indonesian food and culture.

She was banned from entering the country she had lived in since 2011 when immigration officials deported her in June 2019 after she was seen taking photos of a street protest in Jakarta.

She left behind her partner and their cats in Jakarta. Walton is not the only one. Several Australian journalists and academics are on the Indonesian government’s visa blacklist, meaning that their decades of research and linguistic skills go to waste.

Immigration officials stopped two others last year. One is Ross Tapsell, an expert on Indonesian media at the Australian National University. And the other is Dave McRae from Melbourne University, a writer on sectarian violence around Lake Poso, Sulawesi.

Social-cultural visas

American environmental editor Philip Jacobson in the Palangka Raya prison in January 2020.

They traveled to Indonesia on social-cultural visas, rather than on the specific visas required for academic research.

Immigration officials deported a US environmentalist, Phil Jacobson, from Indonesia earlier this year over a visa violation. The authorities detained him for three nights in January 2020, seized his passport, and accused him of using a business visa to work as a journalist in Palangka Raya.

Following the involvement of the US embassy, Jacobson was deported back to the US.

In 2014, the Indonesian authorities convicted Valentine Bourrat and Thomas Dandois, two French journalists from Arte TV, of journalism activities without the appropriate visa and jailed them for 2.5 months in Jayapura, Papua.

In 2015, Rebecca Prosser and Neil Bonner, two British journalists from National Geographic, were jailed for three months on Batam Island, near Singapore, on similar charges.

Every country is entitled to protect its borders, enact immigration laws and regulate visas. But Indonesia’s 2011 Immigration Law is especially harsh.

Any foreigner “who deliberately misuses or engages in activities inconsistent with the intent and purpose of the residence provided to him” can be punished with up to five years in prison and fined up to Rp 500 million (US$35,000).

The law also criminalises “every person who orders or provides an opportunity for foreigners to abuse or engage in activities inconsistent with the intent or purpose of the residence provided to him”.

Meanwhile, getting a journalist visa or a research visa for Indonesia is very complicated.

18 units in ‘clearing house’

Journalists’ applications go to the Foreign Ministry, which will take it to a “clearing house” involving 18 working units from 12 government bodies.

The bodies include the Religious Affairs Ministry, the State Secretariat (the Bureau for International Technical Cooperation), the Tourism and Creative Economy Ministry, the National Police, the Communication and Information Ministry, the Home Ministry, the Law and Human Rights Ministry with two participating units (Immigration and Trafficking of Migrants), the State Intelligence Agency, the Strategic Intelligence Agency and the Coordinating Political Legal and Security Affairs Ministry.

The clearing house serves as a strict gatekeeper, often denying applications outright or simply failing to approve them, placing journalists in a bureaucratic limbo.

At times the process has operated as a de facto ban on foreign journalists. Sensitive subjects that delay or deny applications include Papua, religious freedom, environmental sustainability and LGBT rights.

The clearing house system means any one ministry or bureau has veto power, which generally means that the most media-adverse department carries the day. Foreign researchers also have to go through a rigorous vetting process to get a research permit and then a visa.

It involves a clearing house at the Research and Technology and Higher Education Ministry with representatives from intelligence and security agencies.

The permit process seems to be even stricter now with the 2019 Science and Technology Law, which contains draconian criminal sanctions. The effect of the new law will be to discourage foreign researchers from coming to Indonesia, which would be detrimental to scientific advancement and international collaboration.

Extra sensitive in Papua

In places such as Kalimantan or Papua, officials are extra sensitive when seeing foreigners in their cities. In 2016, when Kate Walton was running a training programme in Timika, Papua, for an international development agency, she was detained and questioned for about five hours, despite having a visa that specified she could work in Papua.

She told me that the immigration officials thought she was “doing research illegally”.

In 2018, immigration and military officials detained and questioned a BBC correspondent, Rebecca Henschke, for 17 hours in Timika even though she had a journalist visa and a travel permit to be in Papua. Exhausted, she and her BBC crew abandoned their reporting plan.

I know Kate Walton, Phil Jacobson and other scholars and journalists well. They may have revealed uncomfortable truths about Indonesia but they also love this country very much.

We need people who will speak the truth. The health of a democracy depends on the quality of its journalism – local, national and international media – and its openness to academic research.

The Indonesian government should reform its laws to simplify the process for journalists and researchers to enter the country.

And in the interim, President Joko Widodo should encourage government officials to allow entry to journalists and academics, even those who have something critical to say about the country.

Andreas Harsono works for Human Rights Watch. He is a founding member of the Alliance of Independent Journalists, also sits on the board of the American Indonesian Exchange Foundation, the binational Fulbright Commission for Indonesia. 

Ubud Festival: Lebih Dekat dengan Andreas Harsono

Tiket Early Bird dari Ubud Writers and Readers' Festival telah tersedia dan nama-nama pembicara tahap awal kami telah diumumkan. Pada seri ini, kami berbincang dengan penulis, seniman, dan pegiat untuk mengenal mereka lebih dekat sebelum mereka bergabung Oktober mendatang. Minggu ini, kami berbincang dengan Andreas Harsono, peneliti yang mengangkat golongan minoritas dan terpinggirkan di Indonesia. Buku terbarunya berjudul Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.

"Makin bermutu jurnalisme di suatu masyarakat, makin bermutu pula masyarakat 
tersebut. Sebaliknya, makin buruk mutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, 
makin buruk pula mutu masyarakat itu."

Apa yang membuat Anda mendalami dunia jurnalisme, menjadi seorang jurnalis sekaligus peneliti?

Saya lahir pada 1965 di Pulau Jawa –sebuah periode dan tempat dimana mulai pembunuhan terhadap orang komunis di Indonesia, setidaknya 500.000 orang-- serta diskriminasi dan kekerasan terhadap siapa pun yang dianggap komunis. Saya lahir dari keluarga Tionghoa. Mereka merupakan kelompok yang sering jadikan kambing hitam dalam sejarah Hindia Belanda maupun Indonesia.

Secara alamiah, saya tumbuh dengan ketakutan dan itu menimbulkan rasa ketidaksukaan terhadap diskriminasi, rasialisme maupun sektarianisme. Saya ingin melawan, menentang bahkan ingin memberontak namun tanpa kekerasan, tanpa sikap diskriminatif, sektarian atau rasialis. Kebetulan guru-guru saya menilai saya punya bakat menulis. Menulis adalah mencari kebenaran, melawan propaganda, melawan kebencian serta memperjuangkan keadilan.

Pada 1991, ketika lulus dari Universitas Kristen Satya Wacana –orang Tionghoa pada zaman Orde Baru dibatasi masuk sekolah negeri—saya dapat ilmu dan pengetahuan lumayan dari dosen-dosen bermutu macam Arief Budiman atau George Aditjondro. Mereka mendorong saya menjadi wartawan.

Saya pun bekerja sebagai wartawan, mulanya dengan Jakarta Post, lalu The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur), dan Pantau (Jakarta). Pada 2008, saya bekerja sebagai peneliti untuk Human Rights Watch. Kerjanya, banyak lakukan riset, membaca, wawancara dan menulis.

Apa karya yang paling makan waktu yang Anda lakukan selama berkarya dalam tiga dekade ini?

Saya menghabiskan waktu 15 tahun, dari 2003 sampai 2018, buat menulis buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia. Persoalannya sederhana. Saya tak punya waktu guna menulis karya ini. Saya punya pekerjaan tetap. Mulanya, selama tiga tahun, saya berjalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Ndana, dimana saya mendatangi lebih dari 90 lokasi berupa kuburan massal dan berbagai tempat kekerasan besar di Indonesia. Ini termasuk Aceh, pembantaian etnik Madura di Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Ambon maupun Halmahera, sampai Timor Leste dan Papua. Saya membaca berbagai buku, laporan dan statistik soal kekerasan di berbagai tempat tersebut.

Human Rights Watch membuat saya lebih punya materi dan perjalanan untuk mendalami siklus kekerasan di Indonesia. Mengapa banyak tokoh di Indonesia sering memakai etnik dan agama, terutama Islamisme, guna meraih kekuasaan –dari pekerjaan pemerintahan sampai izin perampasan lahan buat tambang atau perkebunan. 

Putaran terakhir adalah cuti selama tiga bulan pada 2017 guna menyelesaikan buku. Mulanya, saya menulis 125.000 kata, dipotong 35.000, ditambah lagi 10.000 kata. Buku ini terbit Mei 2019. Kalau Anda habiskan waktu 15 tahun buat sebuah buku, saya kira, ingatan akan pekerjaan ini selalu membekas di kepala Anda.

Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk mereka yang berminat menekuni media dan jurnalisme?

Bila Anda mempelajari sejarah demokrasi, Anda akan tahu bahwa ia terkait dengan terbentuknya opini masyarakat. Awal jurnalisme muncul sesudah mesin cetak ditemukan di Frankfurt. Suratkabar bermunculan di Eropa. Ia memberikan benih demokrasi. Singkatnya, makin bermutu jurnalisme di suatu masyarakat, makin bermutu pula masyarakat tersebut. Sebaliknya, makin buruk mutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin buruk pula mutu masyarakat itu. Laku wartawan sesungguhnya laku seorang penjaga demokrasi. Wartawan punya tanggungjawab sosial ikut menjaga demokrasi, ikut memajukan masyarakat. Guru jurnalisme Bill Kovach menulis bahwa, jurnalisme dan demokrasi lahir bersama, celakanya, mereka juga mati bersama.

Siapa yang Anda harapkan menjadi peserta panel diskusi Anda di UWRF19?

Saya berharap beberapa pemikir Islam dari Pulau Jawa tampil di Ubud –Akhmad Sahal, Burhan Muhtadi, Lutfhi Assyaukanie, Nadirsyah Hosen, Sumanto Al Qurtuby, Ulil Abshar Abdalla, dan lain-lain. Pemikiran soal Islam di Indonesia, adalah salah satu perdebatan paling menarik di dunia. Mereka bergumul dengan persoalan intoleransi atas nama Islam di Indonesia. Khalayak festival di Ubud bisa mendapat banyak bila orang-orang ini tampil dan bicara.

Kalau dari luar Indonesia, saya berharap Mustafa Akyol dari Turki bisa muncul di Ubud, Bali. Dia menulis buku, Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty serta menjadi kolumnis buat dua harian Turki mapun New York Times. Akyol seorang Muslim, membela Islam dalam pengertian yang luas, serta mengecam penggunaan Islam buat kekerasan dan kejahatan. Argumentasinya dari kekayaan pustaka dari dunia Islam. Menarik sekali bila bisa bicara dengan Mustafa di Bali.

Manakah karya Anda yang paling Anda rekomendasikan untuk diketahui oleh mereka yang sebelumnya belum terlalu mengenal karya-karya Anda?

Mungkin karya yang disukai kalangan wartawan adalah Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat. Antologi ini –disunting bersama Budi Setiyono-- menerangkan berbagai pertimbangan dan beberapa contoh bagi siapa pun yang ingin menulis panjang, setidaknya 15.000 kata, dengan pendekatan jurnalistik. Sayangnya, perusahaan yang menerbitkan buku ini, tak tertarik mencetak ulang tanpa kami membeli minimal 1.000 eksemplar. Kini, buku ini dibajak dan dijual lapak online.

Adakah proyek atau karya terbaru yang sedang Anda kerjakan saat ini? Bisakah diceritakan sedikit kepada kami?

Saya sedang membaca dan memilih esai-esai, yang saya nilai mengubah sejarah Hindia Belanda dan Indonesia, pada abad XX.

Artinya, esai-esai ini ditulis dengan ketajaman intelektual dan keberanian moral. Saya ingin menjadikan sebagai satu buku, tentu seizin mereka atau keturunan mereka. Saya baca dari Soekarno sampai Soetan Sjahrir, dari Pramoedya Ananta Toer sampai Hasan di Tiro. Saya baca Arief Budiman maupun Y.B. Mangunwijaya.

Soekarno muda, mungkin paling terkenal dengan esai, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” terbitan 1926. Sjahrir terkenal dengan pamflet, “Perdjoangan Kita” pada 1945.

Saya hampir selesai membaca seluruh esai Abdurrahman Wahid. Saya memilih opini “Tuhan Tidak Perlu Dibela” terbitan 1982 sebagai karya Wahid yang paling banyak dibaca orang. Goenawan Mohamad menulis kolom, setiap minggu sejak 1977, untuk Tempo dengan judul “Catatan Pinggir.” Saya kira kolom berjudul “The Death of Sukardal” --tukang becak protes dengan bunuh diri di Bandung pada 1986-- paling sering disitir orang.

Dari perempuan, tentu saya harus memilih dari surat-surat Kartini atau kolom Julia Suryakusuma di harian Jakarta Post. Julia menulis dalam bahasa Inggris. Banyak juga karya penting ditulis dalam bahasa Arab dan Belanda. Saya tak menguasai kedua bahasa tersebut. Saya suka sekali membaca karya-karya ini. Ia membuat saya berjalan mengarungi waktu dan membayangkan suasana ketika mereka memilih untuk berani dan bikin analisis tajam. Siapa tahu bila buku semacam ini berguna buat demokrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Facebook: https://www.facebook.com/andreas.harsono
Twitter: @andreasharsono
Instagram: @andreasharsono

Self-Censorship SCTV terhadap Film Hanung Bramantyo

Ezki Suyanto, anggota Komisi Penyiaran Indonesia, menerangkan proses SCTV memutuskan tidak menyiarkan film “?” karya Hanung Bramantyo, sesuai schedule, pada Senin, 29 Agustus 2011. Ezki menerangkan proses tersebut sesuai dengan komunikasinya dengan manajemen SCTV maupun Front Pembela Islam minggu ini. Dia menjelaskan alasan SCTV lewat Twitter pada Sabtu malam 27 Agustus.

Saya kira penting untuk merekam penjelasan Ezki. Ia adalah bukti SCTV lakukan self-censorship. Film Hanung Bramantyo sebuah karya menantang untuk ditonton khalayak Indonesia karena Bramantyo berusaha menerangkan persoalan dan tantangan pluralisme di Indonesia. Boleh setuju boleh tidak terhadap film tersebut. Pluralisme ini belakangan terancam karena meningkatnya kampanye intoleransi dari beberapa organisasi Muslim, termasuk FPI, yang menekan SCTV agar batal tayangkan film “?”.

Mereka beralasan film tersebut sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Film tersebut tidak layak ditonton oleh "umat Islam Indonesia." Ia juga dianggap "berlebihan" serta "melampaui batas" dalam menggambarkan orang Islam.

Detikcom melaporkan Habib Salim Alatas dari FPI Jakarta, dalam orasi di SCTV, mengatakan, "Film '?' menggambarkan umat islam itu bengis dan jahat. Ada adegan orang islam merusak restoran China, lalu pendeta ditusuk dan gereja dibom."

Secara hukum, film tersebut sudah lolos Lembaga Sensor Film, yang juga punya perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga secara hukum, film tersebut boleh ditayangkan oleh televisi atau bioskop mana pun. Ezki menjelaskan aspek hukum film "?" dengan baik dalam twit dia.

Saya sendiri bersama beberapa kawan, termasuk Bimo Nugroho, Erwin Arnada, Hamzah Sahal, Hanung Bramantyo, Imam Shofwan serta beberapa kawan lain, total 16 orang, menemui SCTV Sabtu malam. Kami bertemu di Lantai 19 SCTV Tower dimana beberapa jam sebelumnya delegasi Front Pembela Islam ditemui SCTV. Kami minta SCTV tetap tayangkan film tersebut. Ini adalah prinsip hak asasi manusia. Ia adalah ruang kebebasan seniman berkarya. Orang boleh tidak setuju dengan film Bramantyo namun minta sensor persoalan lain. Namun nasi sudah menjadi bubur. SCTV sudah putuskan tak tayangkan "?".

Sabtu malam, Ezki Suyanto sebenarnya juga berada di Senayan City –mall lokasi SCTV Tower—namun dia tak mau bergabung dengan rombongan kami. Twit ini dilakukan @EzkiSuyanto untuk menjelaskan mengapa dia tak mau bergabung. Dia mengalamatkan penjelasan tersebut kepada Erwin Arnada (pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia), Hanung Bramantyo (sutradara film) dan saya, sebagai berikut:

Ezki Suyanto
@ezkisuyanto ÜT: -6.205459,106.866361
Commissioner of Indonesia Broadcasting Commission (KPI)and Board of The Alliance of Independent Journalist (AJI)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saya tweet alasan saya tidak hadir dlm pertemuan dgn teman2 di lantai 19 tadi jam 19 (1)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saya mdptkan BBM dr dir program mengenai ancaman FPI,Kamis,jam 21.00,saya sdg bukber (2)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono lalu saya janjian utk bahas masalah tsb dgn programing,kami bertemu di menteng jam 23 (3)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saat bertemu sdh saya terangkan bhw tdk ada prosedur yg dilanggar SCTV,semua clear (4)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saya sdh katakan tdk usah takut justru hrs mengajarkan FPI soal regulasi (5)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono FPI hrs mengajukan keberatan kpd LSF dan kl sdh tayang kpd KPI.Jgn buka ruang mengalah (6)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saat itu diskusi dgn direksi lwt BBM,memang ada pro dan kontra diantara mereka (7)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono yg bertahan tetap minta diputar direktur programming sdgkan sisanya "takut" (8)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saat bersamaan diinfokan SCTV mau ke Riziek,Jumat pagi.saya katakan utk tdk datang (9)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono internal pro dan kontra kembali soal ini slh satu pertimbangannya pemilik minoritas (10)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono diskusi sampai jam 2.30 diakhiri dgn permintan saya utk tdk mundur dsn dukungan KPI (11)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono Jumat jam 11 SCTV datang keKPI urusan sanksi Islam KTP.Bersamaan resmi KPI dukung SCTV (12)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono yg mengatakan SCTV hrs tetap tayang film? Saya,Bang Iwan danMbak Nina,mewakili KPI (13)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono Sabtu pagi saya dihub salah satu bag program yg nengatakan SCTV tdk akan menayangkan film?

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saya coba hub Pak Fofo tdk berhasil.saya bhsl hub direksi yg menyatakan blm tahu bgmn (14)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono sabtu jam 16 saya smp ke lt 19 kita sepakat utk buying time,koord dgn BOD dan iklan (16)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono jam 17.15 FPI datang minta utk tdk tayang dan dijwb oleh SCTV TDK TAYANG (17)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono terus terang saya syok dan marah,pertemuannya hny 20 mnt tanpa ada perlawanan (19)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono saya lgs berdiri n keluar.Damage has been done.saya ditelp 5 kali utk dtg tp saya tolak (20)

@erwinarnada @Hanungbramantyo @andreasharsono so, SCTV hrs komit tdk menayangkan film? Ini pendapat saya,damage has been done. .salam

@andreasharsono @erwinarnada @Hanungbramantyo ada yg lupa sejak Kamis malam saya hub Munarman baru berhsl Jumat siang

@andreasharsono @erwinarnada @Hanungbramantyo saya sampaikan tdk ada yg salah dgn penayangan film?dijwb soal akidah bla bla

@andreasharsono @erwinarnada @Hanungbramantyo saya blg shrsnya dijwb dgn bikin film lagi lalu Munarman tdk jwb lagi.

Update 28 Agustus 2011 23:00
MUI: Tak Ada Fatwa Haram Untuk Film ‘?'
http://nasional.vivanews.com/news/read/243743-mui--tak-ada-fatwa-haram-film----

Bias Wartawan terhadap Pluralisme

KEMARIN malam seorang rekan wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen memberitahu saya agar baca mailing list ajisaja@yahoogroups.com. Ini list milik Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dia bilang ada beberapa diskusi soal survei Yayasan Pantau tentang Indonesia, Islam dan jurnalisme.

Lewat Facebook, saya juga baca beberapa komentar. Tentu orang kaget, minimal bertanya-tanya, ketika beberapa media memberitakan bahwa cukup banyak wartawan Indonesia punya pandangan fundamentalisme (Islam). Mereka ingin Ahmadiyah dilarang (64.3 persen), setuju fatwa Majelis Ulama Indonesia haramkan pluralisme (63.5), setuju majalah Playboy dilarang (63), setuju poligami (20.3), setuju hukum cambuk (20.2), setuju hukum syariah (37.6) dsb.

Usul saya sebaiknya orang yang ingin tahu, bacalah paper tersebut lebih dulu. Sayang ajisaja@yahoogroups.com tak mengizinkan orang kirim attachment dengan memory besar.

Paper tersebut, "The Mission of Indonesian Journalism: Balancing Democracy, Development, and Islamic Values," diterbitkan oleh International Journal of Press/Politics. Ia ditulis oleh Lawrence Pintak, dosen Washington State University dan mantan koresponden CBS di Jakarta, serta Budi Setiyono, pemimpin redaksi Historia serta sekretaris Yayasan Pantau. Paper tsb setebal 25 halaman. Ada summary bisa dibaca di situs web Press/Politics. Isteri Pintak orang Jawa asal Solo. Mereka tentu sering berada di Jakarta.

Lewat Facebook, Satrio Arismunandar, anggota Aliansi Jurnalis Independen, bertanya kenapa survei pada Juli-September 2009, "Kok baru didiskusikan sekarang (2 tahun kemudian)?"

Survei ini sebenarnya terbit resmi pada Desember 2010. Layaknya jurnal ilmiah, ia terlambat terbit, baru praktis terbit Februari 2011. Saya pribadi baru melihat dan membacanya April 2011.

Jurnal ilmiah memang perlu waktu lama karena ada peer-review. Naskah ini direview atau dinilai oleh beberapa akademisi yang dianggap punya karya ilmiah dalam bidang yang ditawarkan oleh Pintak-Budiyono. Salah satu reviewer adalah sejarahwan Janet Steele dari George Washington University, yang menulis buku Wars' Within soal majalah Tempo. Reviewer biasanya tak diberitahukan kepada penulis. Saya tahu soal kesertaan Janet Steele karena Steele cerita pada saya Juli lalu.

Survei dilakukan oleh 32 surveyor pimpinan Imam Shofwan dari Pantau. Ia dilakukan di 16 provinsi (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi). Responden semua dari media mainstream. Artinya, mereka dari media besar, baik cetak, televisi, dotcom maupun radio, yang mapan. Total responden 600 orang.

Kenapa baru didiskusikan bulan Agustus?

Sederhana sekali. Karena undangan dari AJI dan LBH Pers kepada Buset memang datang bulan Agustus. Buset berhalangan hadir (ada urusan pribadi), juga Imam Shofwan (urusan Lapindo), dan mereka mengusulkan saya untuk pengganti. Saya sebenarnya tak terlibat dalam survei namun mereka memandang saya cukup mengerti soal pekerjaan ini. Saya juga ketua Yayasan Pantau.

Paper ini baru akan diseminarkan bulan Oktober di Universitas Columbia, New York. Imam Shofwan akan berangkat ke New York.

Saya usul paper ini dibaca dulu agar diskusi berlangsung lebih dalam. Ini adalah survei pertama soal bias wartawan di Indonesia. Ia berguna untuk memahami perkembangan jurnalisme di Indonesia sejak pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998. Terima kasih.

Blok M

Buku hadiah ulang tahun Goenawan Mohamad ke-70

Oleh Andreas Harsono
PERTENGAHAN Juni 1996, saya menemani Goenawan Mohamad pergi ke Mahkamah Agung. Kami hendak dengar keputusan Mahkamah Agung terhadap gugatan “Pak Goen” --selaku pemimpin redaksi mingguan Tempo-- terhadap pembredelan Tempo oleh Menteri Penerangan Harmoko dua tahun sebelumnya.

Pak Goen pakai baju putih dan kopiah hitam. Dia ingin tahu namun tak berharap. Bagaimana tidak? Mahkamah Agung punya citra tidak independen. Namun tanpa diduga, gugatan Pak Goen menang di pengadilan tata negara tingkat kota Jakarta. Harmoko banding ke pengadilan tinggi. Harmoko masih kalah. Maka Harmoko banding ke Mahkamah Agung.

Pagi itu, di Mahkamah Agung, majelis hakim dipimpin Soerjono, ketua Mahkamah Agung, dengan dua anggota: Th Ketut Suraputra dan Sarwata. Mereka perlu waktu satu jam untuk membaca keputusan mereka. Hasilnya, mereka mengalahkan Pak Goen. Mereka berpendapat “pembatalan” surat izin terbit Tempo tak sama dengan pembredelan. Logika jungkir balik. Banyak pengunjung kecewa. Juga marah. Saya hanya geli. Ketika keluar dari Mahkamah Agung, Goenawan dikerubungi wartawan, minta komentar.

Dia bilang, "Bagi saya, perjuangan kebebasan pers menurut hukum sudah selesai. Selanjutnya adalah perjuangan lain." Dia mengulang-ulang istilah “jalan lain” maupun “cara lain.”

Ia salah satu momen menarik dalam kewartawan Goenawan Mohamad. “Jalan lain” adalah gerakan media bawah tanah. Ia tindakan melawan hukum Indonesia dimana semua penerbitan harus punya izin negara. “Jalan lain” adalah dukungan kepada sekelompok wartawan muda melawan rezim Soeharto.

Awalnya, Agustus 1994, sebulan sesudah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, sekitar 100 wartawan asal Bandung, Jakarta, Jogjakarta dan Surabaya, mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di dusun Sirnagalih, kawasan Puncak. Salah satu tujuan AJI adalah memperjuangkan kebebasan pers. Tujuan itu, walau sederhana, sebenarnya bertentangan dengan hukum Indonesia yang mengawasi “pers Pancasila” –lengkap dengan berbagai surat izin dan kooptasi Persatuan Wartawan Indonesia serta Serikat Penerbit Suratkabar. AJI menerbitkan majalah dengan nama Independen. Dampaknya segera muncul. Tiga wartawan dipenjara: Ahmad Taufik, Danang K. Wardoyo serta Eko Maryadi. Ini disusul penangkapan-penangkapan lain.

Penangkapan membuat AJI bergerak bawah tanah. Dari sebuah flat di Tanah Abang ia pindah ke sebuah rumah kecil di Palmerah. Muncullah nama-nama samaran: Ghufron, Tosca, Yuyun dsb. Ghufron adalah Goenawan.

Dari Utan Kayu, markas Institut Studi Arus Informasi, dirumuskan satu gerakan lain. AJI perlu dukungan. Gerakan ini tak pernah diberi nama. Secara umum, ia disebut “Blok M” –mengacu pusat perbelanjaan di selatan Jakarta. Janet Steele dalam buku Wars Within: The Story of Tempo an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia menulis bahwa Blok M melawan sensor lewat internet. Ia menjalin kerja sama dengan aktivis-aktivis hak asasi manusia dari berbagai penjuru dunia maupun aktivis Timor Timur –secara lebih terbatas juga dengan Aceh dan Papua Barat.

Waktu itu internet masih baru. Jakarta belum akrab dengan World Wide Web atau Google. Sambungan masih pakai telepon dial-in. Belum ada Facebook, apalagi Twitter dan You Tube. Blok M bekerja sama dengan Nusanet, sebuah sistem internet dari kalangan NGO, serta Apakabar, mailing list di Maryland dengan moderator John MacDougall. Naskah dikirim kepada MacDougall. Dia lantas sebarkan naskah itu lewat apakabar@clark.net.

Kerjanya mirip kerja ruang redaksi biasa. Kami menyewa sebuah kantor. Kami mempekerjakan wartawan, editor, teknisi, kontributor dan lain-lain. Ada bagian keuangan. Ada bagian personalia. Ada penggalangan dana. Ada manajemen dan secara bergurau, Pak Goen menyebutnya, “politbiro” –rapat redaksi setiap Rabu.

Pak Goen minta ruang kerja diberi sistem pengamanan elektronik. Ruang redaksi Blok M disewakan rumah yang Pak Goen sendiri tak tahu dimana. Bekerja dengan sistem sel. Pengiriman email dengan encryption. Ada juga percetakan dibeli dan diletakkan di daerah Kalibata, dekat markas Badan Intelijen Negara.

Juni 1996, ketika Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan itu, infrastruktur Blok M mulai dibangun. “Jalan lain” makin dipercepat sesudah Juli 1996, ketika begundal-begundal suruhan Soeharto menyerbu markas Partai Demokrasi Indonesia di Jakarta. Megawati Soekarnoputri disingkirkan. Partai Rakyat Demokratik diuber-uber macam pesakitan. Majalah Gatra, yang sebagian redaksi berasal dari Tempo, mengeluarkan kampanye hitam terhadap PRD. Mereka dituduh komunis. Mereka dituduh macam-macam. Sasaran tembak Gatra adalah Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari. Ia mirip kampanye terhadap Partai Komunis Indonesia pada 1965.

Juli 1996, Blok M dijalankan. Agar ada promosi terhadap Blok M, kami mengumpulkan ratusan nomor fax, terutama kantor-kantor, dan setiap malam mengirim Blok M lewat mesin fax otomatis. Ini berjalan berminggu-minggu. Goenawan sering geli bila ada orang mengirim balik atau fotokopi fax itu untuk dia. Pengalaman ini membuat kami sadar bahwa kuantitas bukan masalah utama dalam penerbitan alternatif. Ia selalu punya multiplier effect. Secara alamiah orang mencari kebebasan. Secara alamiah orang akan mencari informasi alternatif bila sensor berjalan. Mereka juga menyebarkan sendiri.

Dalam rapat redaksi, kami sering bicara soal produk berita Blok M. Dia kurang happy bila ada berita yang terlalu emosional. Dia ingin berita dikerjakan profesional. Esensi jurnalisme adalah verifikasi. Pak Goen sering bikin analisis dan menyerahkan pada redaksi. Pak Goen mungkin tak tahu persis berapa orang terlibat dalam pekerjaan. Sebagai asisten dia, saya ingat suatu malam mengerjakan laporan tahunan. Kami membayar gaji maupun honor untuk sekitar 120 orang.

Pada pertengahan 1997 tanpa terduga terjadi penurunan nilai tukar Baht terhadap Dollar. Gejala ini merembet ke Indonesia. Nilai rupiah terpukul. Harga barang melonjak. Terjadi kekacauan. International Monetary Funds turun tangan. Ekonomi ala Soeharto kacau balau. Soeharto diduga memerintahkan Kopassus menculik para aktivis dan mahasiswa. Suasana mencekam. Sentimen anti-asing ditiupkan media Soeharto. Pak Goen terpaksa berbekal sikat gigi dan handuk. Ada kemungkinan dia ditangkap.

Dia bilang, “Kita boleh takut tapi jangan takluk.”

Kerusuhan pecah dimana-mana. Pada Mei 1998, Soeharto terpaksa mengundurkan diri. Antara 1997 hingga 2005, Indonesia memasuki periode berdarah –tak termasuk Papua Barat yang masih berkepanjangan hingga sekarang. Ikatan negara pasca-kolonialisme Hindia Belanda menunjukkan ikatan yang alamiah lemah. Mendekati 100 ribu orang mati, dari Aceh hingga Timor Leste, dari Kalimantan hingga Ternate dan Ambon.

Tempo terbit kembali. Detik berubah jadi Detik.com. Ledakan media muncul. Dari 200an suratkabar, dalam waktu 10 tahun, ada lebih dari 1.000. Televisi juga muncul dari 11 stasiun menjadi lebih dari 100. Keperluan akan sumber daya wartawan membuat sebagian personil Blok M ditarik media mainstream. Berjalan empat tahun, Blok M ditutup.

“Jalan lain” mengingatkan saya pada biografi Albert Camus: A Life karya Olivier Todd. Camus seorang wartawan dan sastrawan Perancis kelahiran 1913 di Mondovi, Aljazair. Ketika Jerman menduduki Prancis pada Perang Dunia II, Camus bergabung dengan gerakan perlawanan bernama Combat. Mereka menerbitkan majalah, juga dengan nama Combat. Nom de guere Camus adalah Beauchard. Risiko ketahuan Jerman adalah hukuman mati. Pada 1943, Camus menjadi editor Combat. Dia menyaksikan Sekutu masuk ke Paris pada 1945 dan ikut mengubah Combat jadi media resmi.

Bukan pilihan mudah karena Camus seorang penulis terkemuka.

Pilihan Goenawan juga bukan mudah mengingat dia pemilik saham salah satu konglomerat media di Indonesia. Dari Tempo dan Jawa Pos, dia memiliki saham, langsung maupun tak langsung, lebih dari 100 perusahaan. Goenawan bisa memilih kompromi kepada rezim Soeharto –sesuatu yang dia harus lakukan sebagai editor Tempo pada 1971-1994—namun dia memilih “jalan lain.”

Pada 1947, Camus pensiun dari politik dan jurnalisme. Dia menulis esai serta kerja teater. Goenawan juga enggan kembali jadi editor Tempo pada 1999. Dia memilih sastra dan teater. Goenawan mendirikan Teater Salihara. Namun agak beda dengan Camus, yang meninggal dalam usia muda pada 1953, Goenawan berumur panjang. Dia ikut mendirikan Partai Amanat Nasional. Pada pemilihan presiden 2009, dia ikut mendukung Boediono sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan pilihan ideal namun Pak Goen menilai mereka lebih aman daripada pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Pak Goen tak percaya pada Prabowo, jenderal yang bertanggungjawab terhadap penculikan aktivis 1997-1998.

John MacDougall menulis bahwa antara 1990 dan 2002, ada 175 ribu posting apakabar@clark.net. MacDougall mengatakan mayoritas posting dalam mailing list itu berasal dari Blok M. Komentar MacDougall membesarkan hati.

Bukankah C.P. Scott mengatakan, “Comment is free, but facts are sacred”?

Blok M menyediakan informasi. Bukan komentar. Zaman internet adalah zaman tsunami informasi. Banyak komentar murahan muncul di internet. Jalan lain dari Goenawan Mohamad, terlepas dari kekeliruan sekali atau dua, tetap bersandar pada wacana bahwa jurnalisme adalah kepercayaan, bahwa masyarakat memerlukan informasi bermutu. Ketika sensor berkuasa, ketika kekuasaan menindas akal sehat, maka jurnalisme harus melawan.

Esai ini dimuat dalam antologi Goenawan Mohamad: Enak Dibaca dan Perlu diluncurkan pada 25 Juli 2011 guna menyambut ulang tahun ke-70 Goenawan pada 29 Juli 2011.

Merekam Gambar atau Menolong?

Dear Mas Andreas,

Kami jurnalis di Lhokseumawe punya pengalaman menarik dalam kasus penganiayaan empat prajurit TNI di Desa Alue Dua, Nisam, Aceh Utara. Pada 21 Maret lalu, sejumlah wartawan mendapat informasi dari pihak GAM tentang adanya empat anggota TNI yang mereka tahan karena dituduh melakukan kegiatan mata-mata.

Sejumlah wartawan kemudian datang, saya tak termasuk karena sedang liputan di Aceh Tamiang. Menurut cerita rekan-rekan yang datang, sampai di lokasi empat prajurit itu sudah diikat. Di depan wartawan, mereka disiksa sampai babak belur. Warga banyak yang menonton. Saya melihat rekaman rekan-rekan TV yang belum diedit. Sungguh mengerikan.

Kasus seperti ini sebenarnya sering dialami kawan jurnalis di Aceh. Orang GAM memang sering mengundang wartawan. Tapi mengundang untuk mempertontonkan penyiksaan, sungguh bukan liputan yang menyenangkan. Sebelumnya, saya juga sering mengalami kasus serupa. Dengan pihak TNI juga. Misalnya, TNI menyiksa tersangka GAM di depan kami.

Kembali ke kasus Alue Dua, Pangdam Iskandar Muda menyesalkan sikap wartawan yang menurutnya menikmati penyiksaan itu. Wartawan memang diam saja ketika empat TNI disiksa. Habis mau gimana, mau melarang tentu tak berani karena bisa dituduh macam-macam.

Menurut Mas Andreas, bagaimana sikap jurnalis yang benar dalam menghadapi kasus seperti ini? Kalau TNI atau polisi meminta gambar atau foto penyiksaan itu, karena dianggap kriminal, apakah harus diberikan? Kalau ditolak, apa alasan yang bisa kita berikan?

Kalau dari awal jurnalis sudah tahu akan ada penyiksaan terhadap anggota TNI, bagaimana sikap kita? Memberitahukan polisi, meski dengan risiko terancam bila GAM tahu? Atau diam saja?

Mohon saran dari Mas Andreas. Jawaban Mas Andreas nanti akan saya forward ke rekan-rekan jurnalis di Lhokseumawe dan sekitarnya. Terima kasih banyak.

Salam:
Ayi Jufridar



Dear Ayi Jufridar di Lhokseumawe,

Terima kasih untuk email Anda. Saya jadi lebih tahu kasus di Alue Dua, Nisam, dengan membaca email tersebut. Saya juga tahu bahwa Nisam adalah salah satu daerah hitam yang banyak menyimpan dendam dan kebrutalan. Ingatkah Anda foto jepretan Tarmizy Harva di Seumirah, juga di daerah Nisam, pada Juni 2003?

Foto itu menggambarkan seorang petani Aceh, Muzzakir Abdullah, mati di pohon pinang, ditangisi saudara-saudara perempuannya. Tarmizy menang World Press Photo dari foto tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya wartawan bertindak bila penyiksaan tengah berlangsung? Mencegah penyiksaan atau mungkin juga pembunuhan? Atau sekedar merekamnya? Atau juga menyiarkannya?

Kami di Pantau pernah menulis kasus serupa yang dialami wartawan James Nachtwey di Ketapang, Jakarta, serta Charles Dharapak di Sampit, Kalimantan. James Nachtwey wartawan dari VII. Dia sering menang hadiah dan caranya bekerja pernah difilmkan dokumenter dengan judul War Photographer. Dharapak wartawan Associated Press. Dia saudara ipar Dino Patti Djalal.

Pada 1999, Nachtwey merekam sekelompok pemuda Maluku dikejar milisi Front Pembela Islam. Gambarnya merekam seorang milisi memotong leher si pemuda Maluku. Ada juga gambar si orang Maluku itu melindungi kepalanya dari kejaran para milisi, lengkap dengan tongkat, parang dan sebagainya. Nachtwey menang World Press Photo award dari Ketapang.

Pada 2001, Dharapak merekam pembunuhan orang Madura. Gambarnya, menggambarkan beberapa sosok mayat tanpa kepala dan seorang milisi Dayak memegang mandau panjang. Darah dimana-mana. Gambar Dharapak dipakai untuk cover majalah Time. Ia juga muncul di banyak majalah lain, termasuk Far Eastern Economic Review, Newsweek, Asiaweek dan sebagainya.

Kalau Anda sempat baca laporan-laporan itu, kebetulan saya yang menulis, Anda akan lihat bagaimana Nachtwey menerangkan prinsip wartawan pada posisi sulit itu.

Pertama-tama, si wartawan harus berusaha mencegah penyiksaan atau pembunuhan. Baik itu TNI, GAM, FPI atau siapa pun. Sejahat apapun tuduhan terhadap mereka, kita harus berusaha mencegah.

Kita juga sesama manusia. Penyiksaan termasuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Bahkan dalam perang sekali pun, ada konvensi Geneva, yang melarang penyiksaan. Bila kalian ada banyak orang, tentunya, lebih mudah guna menyakinkan para pelaku untuk menghentikan penyiksaan.

Pada kasus Ketapang, Nachtwey minta para milisi tak membunuh si pemuda Maluku. Mereka marah sekali bahkan melarang Nachtwey mengambil foto. Kesulitan lain, Nachtwey sendiri dan tak bisa bahasa Melayu. Cuma bilang, "No, no, no."

Kedua, ketika pada batasan tak bisa menolong sudah terlewati, maka tugas kita berikutnya adalah merekam gambar-gambar itu. Nachtwey berada pada posisi sulit ketika memotret.

"No photo, no photo," teriak para milisi. Dia mundur tapi memotret lagi.

"No photo, no photo," teriak mereka lagi. Nachtwey mundur tapi sebentar kemudian memotret lagi.

Dia mengatakan pada saya bahwa dunia harus melihat. Dunia harus menyaksikan kekejaman ini. Wartawan tak boleh memprovokasi penyiksaan. Wartawan harus berusaha mencegah. Namun kalau pencegahan tak bisa dilakukan, kita harus mengambil gambarnya. Nachtwey praktis mengambil banyak sekali gambar serupa di seluruh dunia.

Walau Dharapak dan Tarmizy agak beda, mereka hanya melihat mayat korban, tapi esensinya sama. Mereka menyiarkan kekejaman tersebut. Mereka tak melakukan sensor diri. Gambar-gambar itu harus kita siarkan. Sekejam apapun harus kita siarkan. Perang Vietnam mungkin akhirnya beda bila wartawan-wartawan foto disana tak menyiarkan kasus-kasus yang tragis. Ingat gambar satu Vietcong ditembak perwira Vietnam Selatan langsung di kepala? Gambar-gambar penjara Guantanamo maupun Abu Ghraib juga takkan menyentak perhatian dunia bila tak disiarkan.

Kalau ada militer yang minta, ya tinggal beritahu media mana yang memuat gambar-gambar yang sudah disiarkan itu. Tapi please jangan memberikan gambar yang belum disiarkan. Kita bisa dianggap punya keberpihakan bila memberikan gambar-gambar yang belum masuk domain publik itu.

Soal "kalau" sudah tahu akan disiksa, apakah perlu memberitahu polisi lebih dulu? Saya agak sulit menjawab pertanyaan dengan parameter "kalau" begini. Sulit mengukur dimensinya.

Saya kira itu dulu dari saya. Silahkan forward email ini ke Lhokseumawe. Terima kasih.


Andreas Harsono

Surat dari Jarar Siahaan

bang andreas,

suratku ini mungkin akan menyita waktu dan pikiran abang. tapi aku tahu abang itu tipe wartawan yang seperti apa; tulisan-tulisan abang yang kubaca selama ini tidak bisa berbohong.

aku jarar siahaan. aku punya satu istri dan tiga anak [walau satu sudah meninggal "karena" idealisme anti-amplopku, tapi dia tetap kuhitung sebagai anakku]. terakhir aku wartawan harian global terbitan medan untuk wilayah balige, kabupaten tobasa, sumut.

sudah 12 tahun aku wartawan, dan tiga tahun di antaranya "kupakai" untuk menyengsarakan anak-istriku. aku pernah redaktur di grup jawa pos di medan, 2001, dan aku mundur karena istriku menuntut cerai [ia tak sanggup lagi harus meminta beras dari mertuanya]. selama jadi redaktur, setiap pertengahan bulan aku pasti meminjam uang dari kawan-kawan di kantor untuk sekadar ongkos menjenguk istriku di kampung. mulai pemred [waktu itu bang choking, salah satu pendiri aji medan], redpel, korlip, para redaktur, reporter kota, petugas layout, fotografer, staf iklan, hingga office-boy pun sudah pernah kupinjam duitnya -- biasanya 50 ribu.

setelah kami ke palembang untuk "mengubah nasib", aku mengundurkan diri dari aji. pada surat pengunduran diri yang kutulis dengan mesin ketik itu kukatakan: "aku tidak sanggup lagi untuk tidak menerima amplop. aku tidak sanggup lagi melihat anakku gibran yang selalu tersenyum lucu walaupun tubuhnya dibalut baju yang sangat sempit dan usang ...."

bang andreas,

selama 12 tahun jadi wartawan media cetak, selama itu pula batinku selalu berontak. setiap meliput, setiap aku pindah media, selalu kutemukan para pembohong. akhirnya aku tak sanggup lagi. pada 20 maret lalu, aku memutuskan untuk tidak lagi terikat dan bekerja di media -- walaupun pemred global sebelumnya menawari aku jadi redaktur. lantas kubikin sebuah blog berita independen: bataknews.

tadi pagi kukirim dua surat terbuka yang kutujukan pada aji, wartawan, dan blogger indonesia. surat ini juga kukirim via email ke majalah tempo, dewan pers, aji indonesia, aji medan, arya gunawan di unesco jakarta, dan kippas medan.

aku menulis surat ini kepada abang karena aku butuh teman. aku selalu kesepian. aku dianggap "gila" di kampungku.

aku tidak ingin abang segera bereaksi membaca surat ini; sebab abang tidak akan bisa mengetahui latar masalahnya -- dan aku tahu, itu jugalah dalam benak abang sekarang. jika abang punya waktu, kumohon abang mau membaca sejumlah tulisanku dan komentar para pembaca blogku soal jurnalisme di bataknews. mudah-mudahan dengan begitu abang bisa lebih memahami.

aku tak tahu apa yang sedang kuharapkan dari abang dengan menulis surat ini. aku hanya merasa tersisih. aku butuh teman.

kuucapkan banyak terima kasih kepada abang.

salam,
jarar siahaan
Jl. SM. Raja 212 Balige, Kabupaten Tobasa, Sumut

Dua Surat Terbuka

Surat Terbuka untuk AJI Indonesia

Salam,

Aku Jarar Siahaan. Pada 2000-2003 anggota AJI Medan. Aku mengundurkan diri kemudian.

Aku cuma wartawan kampungan [tinggal dan meliput di kampung -- Balige -- kota kecil di tepi Danau Toba]. Ilmuku cuma sampai SMA. Tak pernah kuliah ilmu jurnalistik, ilmu politik, ilmu antah-berantah seperti banyak wartawan Jakarta pelajari. Tapi aku paham "ilmu kebatinan" -- sesuatu yang membuatku patuh pada batinku, patuh pada hati nuraniku.

Dari AJI aku belajar banyak hal; terutama bahwa wartawan harus independen. Dan dari kakekku aku belajar lebih hebat dari situ; bahwa apapun profesi kita, jangan pernah membohongi hati nurani. Abang dan kakak di AJI Indonesia pasti tahu; sudah terlalu banyak wartawan Indonesia yang tak malu membohongi batinnya sendiri.

Setelah 12 tahun bekerja di media cetak, antara lain redaktur di Grup Jawa Pos di Medan, kini aku "bertobat". Aku muak melihat pers daerah; hampir semua tukang bohong.

Sejak 20 Maret lalu aku menjadi "pembantu" istriku mengurus jualannya di depan rumah kami; oli-campur becak dan voucher HP elektrik. Aku akan menghidupi kedua anakku dari berdagang. Aku tak mau lagi kehilangan anakku, seperti tujuh tahun lalu, atau mendengar lagi tuntutan cerai dari istriku gara-gara aku sibuk dengan idealisme -- sebab aku mematuhi kode etik AJI sepenuhnya. Jiwaku tetaplah jiwa wartawan; nafasku juga masih nafas AJI. Sebab itu kubuat blog berita independen BatakNews.

Aku menulis surat ini dengan maksud dua hal:

Kalau kawan-kawan AJI masih peduli bahwa wartawan harus independen, dukunglah aku. Bukan duitmu yang kuminta; bukan seminar-seminarmu atau proyek bukumu yang menghabiskan anggaran itu. Tapi beri aku dukungan moral, beri aku semangat. Cuma itu. Tapi jangan dukung aku kalau kau tidak tulus. Aku tak butuh basa-basi.

Jangan kalian "rusak" para jurnalis pemula dengan kampanye tolak-amplop. Yang harus dilakukan AJI adalah mendesak semua media agar menggaji wartawannya dengan layak. AJI harus berani menggalang semua wartawan untuk mogok kerja. Setelah itu terpenuhi, barulah "sikat" wartawan yang menerima amplop. Dan sebelum media memberi gaji layak, hentikan kampanye tolak-amplop. Jangan sampai ada [lagi] wartawan yang lugu mengorbankan anak-istrinya demi paham yang kalian ciptakan.

Abang dan kakak jangan dong berpura-pura buta; hampir semua koran daerah tak menggaji wartawannya dengan layak. Sebagian besar di bawah Rp 1 juta, itu pun cuma bagi wartawan yang bertugas di ibukota provinsi; sementara di kabupaten umumnya tidak digaji. Juga banyak media nasional yang tak menggaji wartawannya di daerah dengan layak. Aku mau bertanya: begitu banyak anggota AJI di seluruh provinsi dan bekerja di koran lokal, apa penjelasan yang masuk akal bahwa mereka tidak terima amplop? Oh Tuhan, alangkah kita -- kau dan aku -- sudah lama berbohong.

Pada tengah malam itu, 20 Maret dini hari, air mataku menetes di depan komputer; melihat semua tulisan yang akan segera kuungkap ke publik.

Salamku untuk semua anggota AJI; jangan bohongi nuranimu.

Jarar Siahaan
Jl. SM. Raja 212 Balige, Kabupaten Tobasa, Sumut


Surat Terbuka untuk Wartawan/Blogger Indonesia

Blog bukan cuma media-tanpa-sensor; blog telah menjadi malaikat penolong dan tempat meneduhkan nurani bagi jurnalis yang masih punya rasa malu.

Media di Indonesia, terutama koran daerah, adalah mesin-uang bagi para bunglon, pemeras, politisi, dan pelacur idealisme.

Kurindukan suatu hari nanti, koran yang begitu akan mati; sebab mereka sering membunuh kebenaran. Kuimpikan detik ini, setiap warga akan menulis dan mengedit beritanya sendiri.

Blog adalah tempat di mana hati nurani bisa merdeka.

Salamku untuk semua wartawan Indonesia; jangan bohongi nuranimu.

Jarar Siahaan
Jl. SM. Raja 212 Balige, Kabupaten Tobasa, Sumut

Menjawab Dedy Armayadi

Untuk Dedy Armayadi di Pontianak,

Saya kira setiap penulis harus menemukan dan mengembangkan gayanya sendiri bila menulis. Kalau masih tingkat awal, bolehlah belajar dari gaya orang lain, namun belajar dari gaya orang lain, mungkin agak repot. Saya sendiri merasa bukan orang yang punya bakat menulis. Bedakan misalnya dengan Goenawan Mohamad, Linda Christanty, Sapardi Djoko Damono dan sebagainya. Mereka punya style karena mereka memang jago menulis.

Saya sama sekali bukan jago menulis. Saya lebih seorang wartawan, dimana saya mengedepankan data-data serta logika daripada gaya. Ini tak berarti mereka yang punya gaya tak mengedepankan data dan logika. Baik pada "Dari Thames ke Ciliwung" maupun "Republik Indonesia Kilometer Nol" serta "Hoakiao dari Jember," saya kira, semuanya mau menyampaikan data-data.

Intinya, bagaimana menyajikan data-data itu agar mudah dimengerti? Kalau sempat mempelajari pedoman penulisan Pantau, mungkin itulah cara-cara menyajikan data dengan sederhana agar orang cepat mengerti dan terikat pada bacaannya.

Misalnya, saya tentu takkan menganjurkan Anda memakai singkatan-singkatan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), TN BB-BR (Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Polhut, Kodim dan sebagainya. Makin banyak singkatan, makin menurun minat pembaca pada narasi Anda. Tak semua orang mudah ingat PETI, TN BB-BR, Kodim dan lainnya.

Saya juga tak menganjurkan orang ditulis umurnya dengan cara yang Anda lakukan: "... Agus Hardyansyah (37) bersama istrinya Bernadeta (30), serta tiga anaknya: Purianto (9), Feronika Sena (5), dan Vaskalis (4)."

Umur-umur mereka tak relevan buat pembaca. Kecuali umur itu relevan diketahui pembaca, barulah Anda menaruh umur dalam tanda kurung. Saya juga tak suka memakai huruf kapital. Makin banyak huruf kapital, makin capek mata pembaca.

Lantas analisis. Anda perlu punya analisis. Ini bagian paling sulit dalam sebuah reportase panjang. Kita bisa menyajikan fakta (where, when, who, what, how) namun unsur "why" biasa dianggap paling sulit. Anda perlu duduk dan merenung apa esensi dari liputan itu.

Kalau Anda tak keberatan, mohon laporan Anda itu diperbaiki lagi dengan menghilangkan singkatan, meminimalkan huruf kapital dan sebagainya. Kita tengok lagi sesudah ada koreksi-koreksi itu. Terima kasih.

Flores Pos daily newspaper

By Frans Anggal chief editor of the Flores Pos in Ende

A paper presented at the Conference of the Representatives of Catholic newspapers in Asia Seoul, 22-23 March 2007. This paper was translated from Malay to English by Andreas Harsono of Pantau media group in Jakarta.


Indonesia is a country that hosts the largest Muslim population in the world. But it has a strong Christian presence on its eastern area, living in sparsely populated islands like Flores, Rote, Timor, Papua, the Malukus, central and north Sulawesi as well as smaller islands like Tanimbar, Kei, Dobo etc. Indonesia’s most important island is Java where around 65 percent of Indonesia’s total population of 220 million live. Java’s landmass, however, accounts for about six percent of the total land areas, putting the issues of population the most crucial agenda in Indonesia.

Flores is a predominantly Catholic area. Around 95 percent of its 2.5 million population are Catholics. The most influential Catholic organization in Flores is the Societas Verbi Divini (SVD). In 1912, SVD established office in Ende, a small town in central Flores, to start doing evangelical works initiated earlier by Jesuit and Dominican priests since the 17th century in eastern Flores and Timor Island.

SVD runs not only churches but also schools, farms and publications. It currently has a book publishing company, PT Arnoldus Nusa Indah, as well as the Flores Pos daily, Dian weekly tabloid and Kunang-kunang children magazine. PT Arnoldus' office is located on El Tari Street in Ende, sharing a single compound with the Flores Pos daily, the Dian weekly and the Kunang-kunang children magazine. It also has some meeting rooms and a hall for a bigger event.

Historial Backgrounds

In 1925, four years after securing its office in Ende, SVD published the Bintang Timur monthly magazine. Unpaid subscription, however, prompted the SVD to close this magazine in 1937. It is very likely that Indonesia nationalist leader Soekarno, who was exiled in Ende in the early 1930s by the Netherlands Indies administration, also subscribed to Bintang Timur. Soekarno befriended some SVD priests in Ende.

In 1948, SVD published Bentara bi-weekly and its insert Anak Bentara children magazine. Bentara became quite popular, supporting SVD’s education programs and schools, making the circulation to peak at around 35,000 copies. Financial difficulties again prompted SVD to close the bi-weekly in 1958.

In 1973, SVD created new magazines: Dian bi-weekly and Kunang-kunang children monthly magazine. Kunang-kunang was pretty famous not only in Flores but also in many parts of Indonesia, including Java. In 1987, Dian became a weekly tabloid.

In the 1980s, Indonesia started to see the emergence of Java-based media conglomerates such as the Kompas Gramedia Group, the Tempo Jawa Pos group and the television industries. An unexpected result of the SVD’s media works is that Flores has produced many journalists, prompting the Flores-educated journalists and editors to work in the emerging media networks. Today the number of Flores journalists working in Java is bigger than those working in their homeland.

In 1998, General Suharto, Indonesia’s strongman who ruled the country since 1965, was forced to step down from power. It prompted a huge political upheaval in the archipelago. Indonesia’s secessionist provinces such as Aceh, Papua and East Timor immediately pressured for their independence. Other provinces in the Maluku islands, partly in Borneo as well as in Sulawesi were involved in violent communal violence. Muslim and Christian fighters engaged in deadly wars in the Malukus and Poso in central Sulawesi. Anti-Chinese riots also rocked Jakarta and Solo in Java as well as Medan in northern Sumatra. Political assassinations were the news of those days.

In August 1999, East Timor voted for independence in a UN-administered referendum. Indonesian military and their militias burned and looted East Timor. Around 10,000 East Timorese died in the massive burning and killing, raising the anger of the international community against the Indonesian military. President Bill Clinton decided to impose a military embargo against Indonesia. His move was copied by other western countries.

Retreating Indonesian generals subsequently faced a new problem. Where should they place thousands of displaced soldiers and militias as well as their families? International peacekeeping forces obviously prevented these frustated soldiers to return to East Timor. An idea circulated among the generals. They wanted to move their retreating soldiers and militias to neighboring Flores. They wanted to move the Dili-based Wirasakti military command to Ende.

It alarmed Flores leaders as well as the Flores diasporas in Java. Hosting thousands of frustated soldiers, who were regularly involved in burning and killing, is a serious threat in a relatively peaceful area like Flores. As a major institution in Flores, SVD was also involved in the debate. Dian weekly was considered to slow to report on the rapid daily development of the pressing issue. SVD decided to publish a daily newspaper in a bid to accommodate various opinions over the plan and to inform the public about such a plan. On Sept. 9, 1999 SVD published the Flores Pos daily in Ende, mobilizing the public opposition against the plan. Founding members included publisher Henri Daros SVD, chief editor John Dami Mukese SVD, Frans Ndoi SVD and Valens G. Doy (Kompas daily journalist). Flores figures in Jakarta intensively lobbied the military. President Abdurrahman Wahid finally shelved the military plan in 2000.

SWOT Analysis

The military issue was the starting point in publishing the Flores Pos. It then began to regularly bring news reports and editorial pieces from Monday to Saturday every week. Its mission is to voice the oppressed and to monitor those in power.
It is owned by a Catholic order but the Flores Pos is more like a regular newspaper. In a bid to promote religious dialogues, it provides religious columns for every religion in Flores. Its workers are religiously diverse. They are mostly Catholic but it has Muslim and Protestant employees indeed. The Friday Forum column is dedicated for Muslims while the Sunday Forum are for Catholics and Protestants.

Currently it also conducts monthly discussions on various issues in a bid to broaden the intellectual discourses among its audience. It sometimes open public donation for the poor and natural disasters victims. When Manggarai had a major landslide in March, killing more than 60 people, the Flores Pos opened a public donation. It collected more than 20 million rupiah ($2,000). It also conduct annual seminars on economic, political and cultural outlooks.

Fact Sheet
Format: tabloid Monday-Saturday
Pages: 1999 (8) 2001 (12) 2003 (16)
Legal status:
1999-2002 under Flores Media Foundation
2002-now under PT Arnoldus Nusa Indah
Vision: establishment of truth, justice, peace and integration of creation
Mission: to conduct prophetic dialogues with the oppressed people, other religious communities, other cultures and other ideologies

The Flores Pos has some strength factors. According to the 2006 audience survey by Pantau, it has a strong brand name. Eighty four (84) percent of the surveyed respondents in Flores know the Flores Pos. It is just less two percents from its main competitor, Pos Kupang daily, at 86 percent. Pos Kupang is a subsidiary of the Kompas Gramedia Group. It is based in Kupang in western Timor.

Flores Pos locally produces 90 percent its contents. They are supplied mainly by its seven bureaus in Flores and one in Kupang. The bureaus are stationed in towns like Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende, Sikka, Larantuka and Lewoleba on Adonara Island. More than 60 people work for the Flores Pos. They include 23 editorial staff. The others are working on its marketing, finance, distribution etc.

In September 2006, the newspaper began to make unprecedented changes. Georgia Scott of The New York Times helped redesign the Flores Pos. She introduced cleaner, more spacious and easy-to-navigate news design. The newspaper also introduced bylined news reports. It is a rare even among Jakarta newspapers. The newspaper also put the mobile number of its reporters near their names, providing a chance to involved readers to call the reporters if the stories lacking something. It also publishes a feature story everyday on the front page. Reporters should also verify their stories. They can’t publish single-sourced stories. The SVD is committed to have these chances.

Obviously the newspaper also has its weakness. Its human resources lack training. Many journalists are not well trained to report and to write analitically. The non-editorial staff are mostly high school graduates. None of them specializes on business development and marketing.

Financially its income is not enough to cover expenses. Everyday it prints 3,500 copies of which 70 percent go to subscribers. It is priced at 2,000 rupiah per copy ($20 cents). Financially it should only break even if printed 7,000 copies.

Its equipments, from computers to cameras, from printing press to transportation means, are pretty old. Most correspondents send their stories by fax. The reports, when reaching the newsroom in the evening, must be retyped. Most bureaus have no internet connection. Its printing press is not for newspaper printing. It has no newspaper folding facility. Workers have to manually fold 3,500 copies of printed papers, every night, into folded newspapers.

The Flores Pos has some opportunities. It could increase its circulation based on the fact that the reading habit in Flores is higher than Indonesia's national average. It is now working with Swisscontact and Pantau to increase the newspaper’s capacity building.

In March, the Flores Pos is also published jointly with Hidup magazine in Jakarta. It makes a possible passage to raise advertisement incomes from ad agencies in Jakarta. Last but not the least, small and medium enterprises are growing in Flores. Flroes has no big industries. But these small companies are stronger and more durable than the big ones. It was proven during the Asian economic crisis. They want to advertise in the Flores Pos.

The possibility to set up a Catholic newspaper network in Asia is also a chance to increase its capabilities.

The treatment factors are quite numerous. Land transportation in mountainous Flores is very tough. It takes one week just to travel from Labuan Bajo in the west to Larantuka in the east. Newspaper distribution is very expensive. Using public transport is costly. Having our own distribution is also costly.

Today the Flores Pos is “surrounded” by Pos Kupang’s long distance printing presses in Ruteng (west Flores) and Maumere (east). It is quite a challenge. In Flores, people don’t buy two newspapers in a single day. If they already buy Pos Kupang, obviously they won’t buy the Flores Pos.

Newsprint must also be imported from Java and the shipment cost is quite dear. Another treatment is the oil prices that always increase in Indonesia over the last ten years. It prompts higher inflation every year. Flores is also one of Indonesia’s lowest income areas. The public buying power is limited. They prefer to secure their meals rather than buying a newspaper.

A network of Catholic newspapers in Asia might create a cooperation in the region, benefiting newspapers like the Flores Pos, Dian and Kunang-kunang children magazine in Ende. The Flores Pos also needs a capital injection to buy a new printing press to print long distance both in Maumere and Ruteng. Similar assistances like what Georgia Scott’s are highly needed in Ende. ***

Hari Depan Koran

Oleh Agus Sopian

Sungguh menyenangkan bisa bicara lagi di depan forum Jambore Jurnalisme Universitas Islam Bandung, setelah absen beberapa tahun. Ini acara besar dari segi peserta. Lebih 100 orang mengikutinya. Kebanyakan mahasiswa jurnalisme di universitas itu. Sisanya, beberapa aktivis pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung dan Jakarta.

Jambore kali, yang berlangsung pada 17-18 Maret 2007, digelar di kaki gunung Tangkuban Perahu, Cikole, sekira 15 km dari pusat kota Bandung. Seluruh peserta menempati tenda-tenda darurat mirip pengungsi. Sebagian dari mereka terlihat berwajah pucat, menahan kantuk dan suhu dingin.

Sebagai pengampu, saya tak sendirian. Saya satu panel dengan Ahmad Taufik, wartawan Tempo dan Bondan "Mak Nyos" Winarno, mantan pemimpin redaksi Suara Pembaruan yang kini nyambi-nyambi jadi host acara kuliner televisi. Tak seorang pun dari kami membuat makalah. Kami lebih banyak improvisasi, sebagaimana inti pesan panitia untuk memperbanyak porsi diskusi.

Dalam diskusi itu, saya kebagian beberapa pertanyaan. Salah satunya tentang hari depan koran, yang didesas-desuskan segera berakhir. Sebagai institusi berita, koran memang tak hanya bersaing secara horisontal, tapi juga vertikal. Malangnya, pesaing-pesaing vertikal ini --mulai radio, televisi hingga dotcom--kian hari kian tangguh. Mereka makin rakus kue belanja iklan.

Mudah dipahami kalau mahaguru jurnalisme Philip Meyer, sekira tiga tahun lalu, melansir bukunya yang menyiratkan kecemasan mendalam: The Vanishing Newspaper. Dia bilang, “The last daily reader will disappear in September 2043.” Beberapa tahun kemudian, pokok pikiran Meyer jadi wacana serius di kalangan asosiasi penerbit suratkabar Amerika Serikat, apalagi setelah mogul media Rupert Murdoch membawakan sebuah pidato di depan asosiasi tadi dengan materi kurang lebih sama.

Tanpa bermaksud hendak membuat antitesis terhadap tesis Meyer seraya menegasikan substansi pidato Murdoch, saya merasa hari kiamat itu masih jauh, terutama di Indonesia. Rakyat di negeri ini belum bisa mengongkosi lompatan katak teknologi mutakhir substitusi koran. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih tipikal pembaca koran konvensional.

Lebih dari itu, tesis Meyer dan pokok pikiran Murdoch rasa-rasanya seperti gaung kecemasan para pengelola koran di Amerika Serikat pada 1960-an. Saat itu, drama besar perubahan media berlangsung dalam akselerasi tinggi. Radio dan televisi mulai merambah ranah jurnalisme.

Koran-koran yang melulu mengandalkan scoop, kecepatan penyampaian, berguguran satu per satu. Mereka kalah cepat oleh radio, yang mulai membuat paket siaran langsung. Kedalaman koran juga diganggu oleh siaran-siaran investigasi stasiun televisi NBC. Pendeknya, untuk bisa bertahan, koran tak hanya perlu kecepatan, tapi juga ketepatan. Tak hanya dalam, tapi juga memikat.

Tepat dalam perang besar itu, New Journalism lahir dan jadi andalan koran untuk bersaing. Tom Wolfe, Mark Kramer, Joan Didion dan banyak lagi, berada di belakang kelahiran itu. Jurnalisme Baru--lazim juga disebut Literary Journalism, Narrative Journalism atau Explorative Journalism versi panitia Pulitzer Prize -- bersandar pada keindahan penceritaan, ketepatan dan kedalaman. Scoop digantikan oleh penggalian fakta-fakta baru yang bersembunyi di balik berita.

Produk jurnalisme jadinya tak lagi pendek-pendek, melulu straight news, tapi juga naratif dan kadang-kadang disajikan serial mirip cerita bersambung. Frasa bahwa pembaca koran adalah lapisan publik yang sibuk sehingga tak cukup waktu membaca karya panjang-panjang, belakangan dituding sebagai alat kalangan radio dan televisi untuk mengecoh pengelola koran.

Itu dari segi isi. Dari segi medium, koran juga punya alasan untuk hidup lebih lama lagi. Kita tahu, koran pada mulanya hanyalah lempengan batu atau kayu yang disebut Acta Diurna itu. Julius Caesar, penguasa Roma, menggunakan Acta Diurna untuk menuliskan pengumuman-pengumuman penting kerajaan.

Produksi massal koran berlangsung sejak Laurens J. Coster menemukan mesin cetak, yang juga dikembangkan Guttenberg. Walaupun semua negara ramai-ramai menerbitkan koran dalam bentuk lembaran-lembaran sederhana, hingga dasawarsa kedua abad 15 koran di Inggris tak lebih dari cafe dan bar. Di tempat-tempat itulah orang bertukar informasi.

Terlihat dengan jelas, koran bisa bermetamorfosa senafas dengan perkembangan peradaban. Di masa depan, koran mungkin tak sekadar lembaran kertas tapi bisa berwujud lain. Presedennya telah ada. The Guardian misalkan menjual lembaran koran dalam bentuk file PDF yang bisa diunduh orang di seluruh dunia.

Para penerbit koran pun bisa menggunakan jurus yang dilakukan Chicago Tribune. Koran ini menggalang aliansi vertikal dengan ChicagoLand Television. Televisi ini memerlukan krebilitas dari nilai-nilai jurnalisme Tribune yang telah berusia hampir 1,5 abad. Tribune sendiri perlu cantelan masa 1,1 juta pemirsa yang dimiliki televisi itu untuk dijual kepada pengiklan. Koran modern memang bukan menjual oplah kepada publik, tapi menjual publik pada advertiser.

Jurus lain adalah memanfaatkan teknologi paripurna macam San Jose Mercury News di California, yang menyajikan berita lewat koran elektronik. Koran ini berupa layar komputer nirkabel sebesar buku dan dapat dibawa ke mana-mana. Isinya gabungan digital antara teks, gambar, foto berwarna, suara dan video gerak. Vic Sussman, kontributor US News & World Report, mengungkapkan, kini tercatat ada 2.700 koran yang sedang bersiap-siap memanfaatkan teknologi canggih itu.

Perkembangan itu melegakan. Dan inilah sesungguhnya akar optimisme saya untuk tak percaya dekatnya hari kiamat koran. Di Indonesia khususnya, koran boleh jadi masih akan hidup setengah atau seabad lagi, dan saat itu saya mungkin sudah menutup mata.

* Edisi Cetak dimuat di Jurnal Nasional, 20 Maret 2007.