Saturday, December 01, 2001

Sembilan Elemen Jurnalisme


HATI nurani jurnalisme Amerika ada pada Bill Kovach. Ini ungkapan yang sering dipakai orang bila bicara soal Kovach. Thomas E. Patterson dari Universitas Harvard mengatakan, Kovach punya "karir panjang dan terhormat" sebagai wartawan. Goenawan Mohamad, redaktur pendiri majalah Tempo, merasa sulit “mencari kesalahan” Kovach.

Wartawan yang nyaris tanpa cacat itulah yang menulis buku The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (April 2001) bersama rekannya Tom Rosenstiel. Kovach memulai karirnya sebagai wartawan pada 1959 di sebuah suratkabar kecil sebelum bergabung dengan The New York Times, salah satu suratkabar terbaik di Amerika Serikat, dan membangun karirnya selama 18 tahun di sana.

Kovach mundur ketika ditawari jadi pemimpin redaksi harian Atlanta Journal-Constitution. Di bawah kepemimpinannya, harian ini berubah jadi suratkabar yang bermutu. Hanya dalam dua tahun, Kovach membuat harian ini mendapatkan dua Pulitzer Prize, penghargaan nomor satu dalam jurnalisme Amerika. Total dalam karirnya, Kovach menugaskan dan menyunting lima laporan yang mendapatkan Pulitzer Prize. Pada 1989-2000 Kovach jadi kurator Nieman Foundation for Journalism di Universitas Harvard yang tujuannya meningkatkan mutu jurnalisme.

Sedangkan Tom Rosenstiel adalah mantan wartawan harian The Los Angeles Times spesialis media dan jurnalisme. Kini sehari-harinya Rosenstiel menjalankan Committee of Concerned Journalists –sebuah organisasi di Washington D.C. yang kerjanya melakukan riset dan diskusi tentang media.

Dalam buku ini Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Kesimpulan ini didapat setelah Committee of Concerned Journalists mengadakan banyak diskusi dan wawancara yang melibatkan 1.200 wartawan dalam periode tiga tahun. Sembilan elemen ini sama kedudukannya. Tapi Kovach dan Rosenstiel menempatkan elemen jurnalisme yang pertama adalah kebenaran, yang ironisnya, paling membingungkan.

Kebenaran yang mana? Bukankan kebenaran bisa dipandang dari kacamata yang berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat punya dasar pemikiran tentang kebenaran yang belum tentu persis sama satu dengan yang lain. Sejarah pun sering direvisi. Kebenaran menurut siapa?

Bagaimana dengan bias seorang wartawan? Tidakkah bias pandangan seorang wartawan, karena latar belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agamanya, bisa membuat si wartawan menghasilkan penafsiran akan kebenaran yang berbeda-beda?

Kovach dan Rosenstiel menerangkan bahwa masyarakat butuh prosedur dan proses guna mendapatkan apa yang disebut kebenaran fungsional. Polisi melacak dan menangkap tersangka berdasarkan kebenaran fungsional. Hakim menjalankan peradilan juga berdasarkan kebenaran fungsional. Pabrik-pabrik diatur, pajak dikumpulkan, dan hukum dibuat. Guru-guru mengajarkan sejarah, fisika, atau biologi, pada anak-anak sekolah. Semua ini adalah kebenaran fungsional.

Namun apa yang dianggap kebenaran ini senantiasa bisa direvisi. Seorang terdakwa bisa dibebaskan karena tak terbukti salah. Hakim bisa keliru. Pelajaran sejarah, fisika, biologi, bisa salah. Bahkan hukum-hukum ilmu alam pun bisa direvisi.

Hal ini pula yang dilakukan jurnalisme. Bukan kebenaran dalam tataran filosofis. Tapi kebenaran dalam tataran fungsional. Orang butuh informasi lalu lintas agar bisa mengambil rute yang lancar. Orang butuh informasi harga, kurs mata uang, ramalan cuaca, hasil pertandingan bola dan sebagainya.

Selain itu kebenaran yang diberitakan media dibentuk lapisan demi lapisan. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh tabrakan lalu lintas. Hari pertama seorang wartawan memberitakan kecelakaan itu. Di mana, jam berapa, jenis kendaraannya apa, nomor polisi berapa, korbannya bagaimana. Hari kedua berita itu mungkin ditanggapi oleh pihak lain. Mungkin polisi, mungkin keluarga korban. Mungkin ada koreksi. Maka pada hari ketiga, koreksi itulah yang diberitakan. Ini juga bertambah ketika ada pembaca mengirim surat pembaca, atau ada tanggapan lewat kolom opini. Demikian seterusnya.

Jadi kebenaran dibentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan. Ibaratnya stalagmit, tetes demi tetes kebenaran itu membentuk stalagmit yang besar. Makan waktu, prosesnya lama. Tapi dari kebenaran sehari-hari ini pula terbentuk bangunan kebenaran yang lebih lengkap.

Saya pribadi beruntung mengenal Kovach ketika saya mendapat kesempatan ikut program Nieman Fellowship pada 1999-2000 di mana Kovach jadi kuratornya. Di sana Kovach melatih wartawan-wartawan dari berbagai belahan dunia untuk lebih memahami pilihan-pilihan mereka dalam jurnalisme. Tekanannya jelas: memilih kebenaran!

Tapi mengetahui mana yang benar dan mana yang salah saja tak cukup. Kovach dan Rosenstiel menerangkan elemen kedua dengan bertanya, “Kepada siapa wartawan harus menempatkan loyalitasnya? Pada perusahaannya? Pada pembacanya? Atau pada masyarakat?”

Pertanyaan itu penting karena sejak 1980-an banyak wartawan Amerika yang berubah jadi orang bisnis. Sebuah survei menemukan separuh wartawan Amerika menghabiskan setidaknya sepertiga waktu mereka buat urusan manajemen ketimbang jurnalisme.

Ini memprihatinkan karena wartawan punya tanggungjawab sosial yang tak jarang bisa melangkahi kepentingan perusahaan di mana mereka bekerja. Walau pun demikian, dan di sini uniknya, tanggungjawab itu sekaligus adalah sumber dari keberhasilan perusahaan mereka. Perusahaan media yang mendahulukan kepentingan masyarakat justru lebih menguntungkan ketimbang yang hanya mementingkan bisnisnya sendiri.

Mari melihat dua contoh. Pada 1893 seorang pengusaha membeli harian The New York Times. Adolph Ochs percaya bahwa penduduk New York capek dan tak puas dengan suratkabar-suratkabar kuning yang kebanyakan isinya sensasional. Ochs hendak menyajikan suratkabar yang serius, mengutamakan kepentingan publik dan menulis, “… to give the news impartiality, without fear or favor, regardless of party, sect or interests involved.”

Pada 1933 Eugene Meyer membeli harian The Washington Post dan menyatakan di halaman suratkabar itu, “Dalam rangka menyajikan kebenaran, suratkabar ini kalau perlu akan mengorbankan keuntungan materialnya, jika tindakan itu diperlukan demi kepentingan masyarakat.”

Prinsip Ochs dan Meyer terbukti benar. Dua harian itu menjadi institusi publik yang prestisius sekaligus bisnis yang menguntungkan.

Kovach dan Rosenstiel khawatir banyaknya wartawan yang mengurusi bisnis bisa mengaburkan misi media dalam melayani kepentingan masyarakat. Bisnis media beda dengan bisnis kebanyakan. Dalam bisnis media ada sebuah segitiga. Sisi pertama adalah pembaca, pemirsa, atau pendengar. Sisi kedua adalah pemasang iklan. Sisi ketiga adalah warga (citizen).

Berbeda dengan kebanyakan bisnis, dalam bisnis media, pemirsa, pendengar, atau pembaca bukanlah pelanggan (customer). Kebanyakan media, termasuk televisi, radio, maupun dotcom, memberikan berita secara gratis. Orang tak membayar untuk menonton televisi, membaca internet, atau mendengarkan radio. Bahkan dalam bisnis suratkabar pun, kebanyakan pembaca hanya membayar sebagian kecil dari ongkos produksi. Ada subsidi buat pembaca.

Adanya kepercayaan publik inilah yang kemudian “dipinjamkan” perusahaan media kepada para pemasang iklan. Dalam hal ini pemasang iklan memang pelanggan. Tapi hubungan ini seyogyanya tak merusak hubungan yang unik antara media dengan pembaca, pemirsa, dan pendengarnya.

Kovach dan Rosenstiel prihatin karena banyak media Amerika mengkaitkan besarnya bonus atau pendapatan redaktur mereka dengan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan bersangkutan. Sebuah survei menemukan, 71 persen redaktur Amerika menerapkan sebuah gaya manajemen yang biasa disebut management by objections.

Model ini ditemukan oleh guru manajemen Peter F. Drucker. Idenya sederhana sebenarnya. Para manajer diminta menentukan target sekaligus imbalan bila mereka berhasil mencapainya.

Manajemen model ini, menurut Kovach dan Rosenstiel, bisa mengaburkan tanggungjawab sosial para redaktur. Mengkaitkan pendapatan seorang redaktur dengan penjualan iklan atau keuntungan perusahaan sangat mungkin untuk mengingkari prinsip loyalitas si redaktur terhadap masyarakat. Loyalitas mereka bisa bergeser pada peningkatan keuntungan perusahaan karena dari sana pula mereka mendapatkan bonus.


BANYAK wartawan mengatakan The Elements of Journalism perlu untuk dipelajari orang media. Suthichai Yoon, redaktur pendiri harian The Nation di Bangkok, menulis bahwa renungan dua wartawan “yang sudah mengalami pencerahan” ini perlu dibaca wartawan Thai.

I Made Suarjana dari tim pendidikan majalah Gatra mengatakan pada saya bahwa Gatra sedang menterjemahkan buku ini buat keperluan internal mereka, “Buku ini kita pandang mengembalikan pada basic jurnalisme,” kata Suarjana.

Salah satu bagian penting buku ini adalah penjelasan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel tentang elemen ketiga. Mereka mengatakan esensi dari jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi.

Disiplin mampu membuat wartawan menyaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru, manipulasi, guna mendapatkan informasi yang akurat. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi atau seni.

Mereka berpendapat, “saudara sepupu” hiburan yang disebut infotainment (dari kata information dan entertainment) harus dimengerti wartawan agar tahu mana batas-batasnya. Infotainment hanya terfokus pada apa-apa yang menarik perhatian pemirsa dan pendengar. Jurnalisme meliput kepentingan masyarakat yang bisa menghibur tapi juga bisa tidak.

Batas antara fiksi dan jurnalisme memang harus jelas. Jurnalisme tak bisa dicampuri dengan fiksi setitik pun. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh pengalaman Mike Wallace dari CBS yang difilmkan dalam The Insider. Film ini bercerita tentang keengganan jaringan televisi CBS menayangkan sebuah laporan tentang bagaimana industri rokok Amerika memakai zat kimia tertentu buat meningkatkan kecanduan perokok.

Kejadian itu sebuah fakta. Namun Wallace keberatan karena ada kata-kata yang diciptakan dan seolah-olah diucapkan Wallace. Sutradara Michael Mann mengatakan film itu “pada dasarnya akurat” karena Wallace memang takluk pada tekanan pabrik rokok. Jika kata-kata diciptakan atau motivasi Wallace berbeda antara keadaan nyata dan dalam film, Mann berpendapat itu bisa diterima.

Kovach dan Rosenstiel mengatakan dalam kasus itu kegunaan (utility) jadi nilai tertinggi ketimbang kebenaran harafiah. Fakta disubordinasikan kepada kepentingan fiksi. Mann membuat film itu dengan tambahan drama agar menarik perhatian penonton.

Lantas bagaimana dengan beragamnya standar jurnalisme? Tidakkah disiplin tiap wartawan dalam melakukan verifikasi bersifat personal? Kovach dan Ronsenstiel menerangkan memang tak setiap wartawan punya pemahaman yang sama. Tidak setiap wartawan tahu standar minimal verifikasi. Susahnya, karena tak dikomunikasikan dengan baik, hal ini sering menimbulkan ketidaktahuan pada banyak orang karena disiplin dalam jurnalisme ini sering terkait dengan apa yang biasa disebut sebagai objektifitas.

Orang sering bertanya apa objektifitas dalam jurnalisme itu? Apakah wartawan bisa objektif? Bagaimana dengan wartawan yang punya latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, kewarganegaraan, etnik, agama dan pengalaman pribadi yang nilai-nilainya berbeda dengan nilai dari peristiwa yang diliputnya?

Kovach dan Rosenstiel menjelaskan, pada abad XIX tak mengenal konsep objektifitas itu. Wartawan zaman itu lebih sering memakai apa yang disebut sebagai realisme. Mereka percaya bila seorang reporter menggali fakta-fakta dan menyajikannya begitu saja maka kebenaran bakal muncul dengan sendirinya.

Ide tentang realisme ini muncul bersamaan dengan terciptanya struktur karangan yang disebut sebagai piramida terbalik di mana fakta yang paling penting diletakkan pada awal laporan, demikian seterusnya, hingga yang paling kurang penting. Mereka berpendapat struktur itu membuat pembaca memahami berita secara alamiah.

Namun pada awal abad XX beberapa wartawan khawatir dengan naifnya realisme ini. Pada 1919 Walter Lippmann dan Charles Merz, dua wartawan terkemuka New York, menulis sebuah analisis tentang bagaimana latar belakang kultural The New York Times menimbulkan distorsi pada liputannya tentang revolusi Rusia. The New York Times lebih melaporkan tentang apa yang diharapkan pembaca ketimbang melaporkan apa yang terjadi.

Lippmann menekankan, jurnalisme tak cukup hanya dilaporkan oleh “saksi mata yang tak terlatih.” Niat baik atau usaha yang jujur juga tak cukup. Lippmann mengatakan inovasi baru pada zaman itu, misalnya byline atau kolumnis, juga tidak cukup.

Byline diciptakan agar nama setiap reporter diketahui publik yang bakal mendorong si reporter bekerja lebih baik karena namanya terpampang jelas. Kolumnis adalah wartawan atau penulis senior yang tugasnya menerangkan suatu peristiwa dengan konteks yang lebih luas yang mungkin tak bisa dilaporkan reporter yang sibuk bekerja di lapangan.

Solusinya, menurut Lippmann, wartawan harus menguasai semangat ilmu pengetahuan, “There is but one kind of unity possible in a world as diverse as ours. It is unity of method, rather than aim; the unity of disciplined experiement (Ada satu hal yang bisa disatukan dalam kehidupan yang berbeda-beda ini. Hal itu adalah keseragaman dalam mengembangkan metode, ketimbang sebagai tujuan; seragamnya metode yang ditarik dari pengalaman di lapangan).”

Baginya, metode jurnalisme bisa objektif. Tapi objektifitas ini bukanlah tujuan. Objektifitas adalah disiplin dalam melakukan verifikasi.

Sayang, dengan berjalannya waktu, pemahaman orisinal terhadap objektifitas ini diartikan keliru. Banyak penulis seperti Leo Rosten, yang mengarang sebuah buku sosiologi tentang wartawan, memakai istilah objektifitas buat merujuk pada pemahaman bahwa wartawan itu seyogyanya objektif.

Saya kira di Indonesia juga banyak dosen-dosen komunikasi yang berpikir ala Rosten. Ini membingungkan. Para wartawan pun, pada gilirannya, ikut meragukan pengertian objektif dan menganggapnya sebagai ilusi.

Bagaimana metode yang objektif itu bisa dilakukan? Kovach dan Rosenstiel menerangkan betapa kebanyakan wartawan hanya mendefinisikan hanya sebagai dengan liputan yang berimbang (balance), tidak berat sebelah (fairness) serta akurat.

Tapi berimbang maupun fairness adalah metode. Bukan tujuan. Keseimbangan bisa menimbulkan distorsi bila dianggap sebagai tujuan. Kebenaran bisa kabur di tengah liputan yang berimbang. Fairness juga bisa disalahmengerti bila ia dianggap sebagai tujuan. Fair terhadap sumber atau fair terhadap pembaca?

Kovach dan Rosenstiel menawarkan lima konsep dalam verifikasi:
  • Jangan menambah atau mengarang apa pun;
  • Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar;
  • Bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase;
  • Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri;
  • Bersikaplah rendah hati.
Kovach dan Rosenstiel tak berhenti hanya pada tataran konsep. Mereka juga menawarkan metode yang kongkrit dalam melakukan verifikasi itu. Pertama, penyuntingan secara skeptis. Penyuntingan harus dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat, dengan sikap skeptis. Banyak pertanyaan, banyak gugatan.

Kedua, memeriksa akurasi. David Yarnold dari San Jose Mercury News mengembangkan satu daftar pertanyaan yang disebutnya “accuracy checklist.”

Apakah lead berita sudah didukung dengan data-data penunjang yang cukup?
  • Apakah sudah ada orang lain yang diminta mengecek ulang, menghubungi atau menelepon semua nomor telepon, semua alamat, atau situs web yang ada dalam laporan tersebut? Bagaimana dengan penulisan nama dan jabatan?
  • Apakah materi background guna memahami laporan ini sudah lengkap?
  • Apakah semua pihak yang ada dalam laporan sudah diungkapkan dan apakah semua pihak sudah diberi hak untuk bicara?
  • Apakah laporan itu berpihak atau membuat penghakiman yang mungkin halus terhadap salah satu pihak? Siapa orang yang kira-kira tak suka dengan laporan ini lebih dari batas yang wajar?
  • Apa ada yang kurang?
  • Apakah semua kutipan akurat dan diberi keterangan dari sumber yang memang mengatakannya? Apakah kutipan-kutipan itu mencerminkan pendapat dari yang bersangkutan?
Ketiga, jangan berasumsi. Jangan percaya pada sumber-sumber resmi begitu saja. Wartawan harus mendekat pada sumber-sumber primer sedekat mungkin. David Protess dari Northwestern University memiliki satu metode. Dia memakai tiga lingkaran yang konsentris. Lingkaran paling luar berisi data-data sekunder terutama kliping media lain. Lingkaran yang lebih kecil adalah dokumen-dokumen misalnya laporan pengadilan, laporan polisi, laporan keuangan dan sebagainya. Lingkaran terdalam adalah saksi mata.

Metode keempat, pengecekan fakta ala Tom French yang disebut Tom French’s Colored Pencil. Metode ini sederhana. French, seorang spesialis narasi panjang nonfiksi dari suratkabar St. Petersburg Times, Florida, memakai pensil berwarna untuk mengecek fakta-fakta dalam karangannya, baris per baris, kalimat per kalimat.


MUSIM dingin tahun lalu ketika salju membasahi Cambridge, saya sempat berbincang-bincang dengan Bill Kovach tentang hubungan wartawan dan sumbernya. Saya katakan, pernah ketika mengerjakan suatu liputan, secara tak sengaja, keluarga saya berhubungan cukup dekat dengan keluarga orang yang diwawancarai.

Kami diskusikan masalah itu. Singkat kata, Kovach mengatakan, bahwa seorang wartawan “tidak mencari teman, tidak mencari musuh.” Terkadang memang sulit menerima tawaran jasa baik, misalnya diantar pulang ketika kesulitan cari taksi, tapi juga tak perlu datang ke acara-acara sosial di mana independensi wartawan bisa salah dimengerti orang karena ada saja pertemanan yang terbentuk lewat acara-acara itu.

“Seorang wartawan adalah mahluk asosial. Don’t get me wrong,” kata Kovach. Asosial bukan antisosial.

Ini sedikit menjelaskan elemen keempat: independensi. Kovach dan Rosenstiel berpendapat, wartawan boleh mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini (tidak dalam berita). Mereka tetap dibilang wartawan walau menunjukkan sikapnya dengan jelas. Kalau begitu wartawan boleh tak netral?

Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Impartialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektifitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput.

Jadi, semangat dan pikiran untuk bersikap independen ini lebih penting ketimbang netralitas. Namun wartawan yang beropini juga tetap harus menjaga akurasi dari data-datanya. Mereka harus tetap melakukan verifikasi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan lain yang harus ditaati seorang wartawan.

“Wartawan yang menulis kolom memang punya sudut pandangnya sendiri …. Tapi mereka tetap harus menghargai fakta di atas segalanya,” kata Anthony Lewis, kolumnis The New York Times.

Menulis kolom ibaratnya, menurut Maggie Galagher dari Universal Press Syndicate, “bicara dengan seseorang yang tak setuju dengan saya.”

Tapi wartawan yang menulis opini tetap tak diharapkan menulis tentang sesuatu dan ikut jadi pemain. Ini membuat si wartawan lebih sulit untuk melihat dengan perspektif yang berbeda. Lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Lebih sulit lagi menyakinkan masyarakat bahwa si wartawan meletakkan kepentingan mereka lebih dulu ketimbang kepentingan kelompok di mana si wartawan ikut bermain.

Kesetiaan pada kebenaran inilah yang membedakan wartawan dengan juru penerangan atau propaganda. Kebebasan berpendapat ada pada setiap orang. Tiap orang boleh bicara apa saja walau isinya propaganda atau menyebarkan kebencian. Tapi jurnalisme dan komunikasi bukan hal yang sama.

Independensi ini juga yang harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan. Ada wartawan yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, berkulit putih, keturunan Asia, keturunan Afrika, Hispanik, cacat, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Mereka, bukan pertama-tama, orang Kristen dan kedua baru wartawan.

Latar belakang etnik, agama, ideologi, atau kelas, ini seyogyanya dijadikan bahan informasi buat liputan mereka. Tapi bukan dijadikan alasan untuk mendikte si wartawan. Kovach dan Rosenstiel juga percaya, ruang redaksi yang multikultural bakal menciptakan lingkungan yang lebih bermutu secara intelektual ketimbang yang seragam.

Bersama-sama wartawan dari berbagai latar ini menciptakan liputan yang lebih kaya. Tapi sebaliknya, keberagaman ini tak bisa diperlakukan sebagai tujuan. Dia adalah metode buat menghasilkan liputan yang baik.


ELEMEN jurnalisme yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Memantau kekuasaan bukan berarti melukai mereka yang hidupnya nyaman. Mungkin kalau dipakai istilah Indonesianya, “jangan cari gara-gara juga.” Memantau kekuasaan dilakukan dalam kerangka ikut menegakkan demokrasi.

Salah satu cara pemantauan ini adalah melakukan investigative reporting --sebuah jenis reportase di mana si wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya jadi terdakwa, dalam suatu kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan.

Sayangnya di Amerika Serikat, saya kira juga di Indonesia, label investigasi sering dijadikan barang dagangan. Kovach dan Rosenstiel menceritakan bagaimana radio-radio di sana menyiarkan rumor dan dengan seenaknya mengatakan mereka melakukan investigasi. Susahnya, para pendengar, pemirsa, dan pembaca juga tak tahu apa investigasi itu.

Salah satu konsekuensi dari investigasi adalah kecenderungan media bersangkutan mengambil sikap terhadap isu di mana mereka melakukan investigasi. Ada yang memakai istilah advocacy reporting buat mengganti istilah investigative reporting karena adanya kecenderungan ini. Padahal hasil investigasi bisa salah. Dan dampak yang timbul besar sekali. Bukan saja orang-orang yang didakwa dibuat menderita tapi juga reputasi media bersangkutan bisa tercemar serius. Mungkin karena risiko ini, banyak media besar serba tanggung dalam melakukan investigasi. Mereka lebih suka memperdagangkan labelnya saja tapi tak benar-benar masuk ke dalam investigasi.

Bob Woodward dari The Washington Post, salah satu wartawan yang investigasinya ikut mendorong mundurnya Presiden Richard Nixon karena skandal Watergate pada 1970-an, mengatakan salah satu syarat investigasi adalah “pikiran yang terbuka.”

Elemen keenam adalah jurnalisme sebagai forum publik. Kovach dan Rosenstiel menerangkan zaman dahulu banyak suratkabar yang menjadikan ruang tamu mereka sebagai forum publik di mana orang-orang bisa datang, menyampaikan pendapatnya, kritik, dan sebagainya. Di sana juga disediakan cerutu serta minuman.

Logikanya, manusia itu punya rasa ingin tahu yang alamiah. Bila media melaporkan, katakanlah dari jadwal-jadwal acara hingga kejahatan publik hingga timbulnya suatu trend sosial, jurnalisme ini menggelitik rasa ingin tahu orang banyak. Ketika mereka bereaksi terhadap laporan-laporan itu maka masyarakat pun dipenuhi dengan komentar –mungkin lewat program telepon di radio, lewat talk show televisi, opini pribadi, surat pembaca, ruang tamu suratkabar dan sebagainya. Pada gilirannya, komentar-komentar ini didengar oleh para politisi dan birokrat yang menjalankan roda pemerintahan. Memang tugas merekalah untuk menangkap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi jurnalisme sebagai forum publik sangatlah penting karena, seperti pada zaman Yunani kuno, lewat forum inilah demokrasi ditegakkan.

Sekarang teknologi modern membuat forum ini lebih bertenaga. Sekarang ada siaran langsung televisi maupun chat room di internet. Tapi kecepatan yang menyertai teknologi baru ini juga meningkatkan kemampuan terjadinya distorsi maupun informasi yang menyesatkan yang potensial merusak reputasi jurnalisme.

Kovach dan Rosenstiel berpendapat jurnalisme yang mengakomodasi debat publik harus dibedakan dengan “jurnalisme semu,” yang mengadakan debat secara artifisial dengan tujuan menghibur atau melakukan provokasi.

Munculnya jurnalisme semu itu terjadi karena debatnya tak dibuat berdasarkan fakta-fakta secara memadai. “Talk is cheap,” kata Kovach dan Rosenstiel. Biaya produksi sebuah talk show kecil sekali dibandingkan biaya untuk membangun infrastruktur reportase. Sebuah media yang hendak membangun infrastruktur reportase bukan saja harus menggaji puluhan, bahkan ratusan wartawan, tapi juga membiayai operasi mereka. Belum lagi bila media bersangkutan hendak membuka biro-biro baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ngomong itu murah. Mendapatkan komentar-komentar lewat telepon dan disiarkan secara langsung sangat jauh lebih murah ketimbang melakukan reportase.

Jurnalisme semu juga muncul karena gaya lebih dipentingkan ketimbang esensi. Jurnalisme semu pada gilirannya membahayakan demokrasi karena ia bukannya memperlebar nuansa suatu perdebatan tapi lebih memfokuskan dirinya pada isu-isu yang sempit, yang terpolarisasi. Buntutnya, upaya mencari kompromi, sesuatu yang esensial dalam demokrasi, juga tak terbantu oleh jurnalisme macam ini. Jurnalisme semu tak memberikan pencerahan tapi malah mengajak orang berkelahi lebih sengit.


SELAMA dua semester mengikuti program Nieman Fellowship, Bill Kovach mengusulkan agar kami ikut suatu kelas tentang penulisan narasi (nonfiksi). Dia menekankan perlunya wartawan belajar menulis narasi karena kekuatan jurnalisme cetak sangat ditentukan oleh kemampuan ini. Saya mengikuti nasehat Kovach dan belajar tentang suatu genre yang disebut narrative report atau jurnalisme kesastraan.

Anjuran itu sesuai dengan elemen ketujuh bahwa jurnalisme harus memikat sekaligus relevan. Mungkin meminjam motto majalah Tempo jurnalisme itu harus “enak dibaca dan perlu.” Selama mengikuti kelas narasi itu, saya belajar banyak tentang komposisi, tentang etika, tentang naik-turunnya emosi pembaca dan sebagainya.

Memikat sekaligus relevan. Ironisnya, dua faktor ini justru sering dianggap dua hal yang bertolakbelakang. Laporan yang memikat dianggap laporan yang lucu, sensasional, menghibur, dan penuh tokoh selebritas. Tapi laporan yang relevan dianggap kering, angka-angka, dan membosankan.

Padahal bukti-bukti cukup banyak, bahwa masyarakat mau keduanya. Orang membaca berita olah raga tapi juga berita ekonomi. Orang baca resensi buku tapi juga mengisi teka-teki silang. Majalah The New Yorker terkenal bukan saja karena kartun-kartunnya yang lucu, tapi juga laporan-laporannya yang panjang dan serius.

Kovach dan Rosenstiel mengatakan wartawan macam itu pada dasarnya malas, bodoh, bias, dan tak tahu bagaimana harus menyajikan jurnalisme yang bermutu.

Menulis narasi yang dalam, sekaligus memikat, butuh waktu lama. Banyak contoh bagaimana laporan panjang dikerjakan selama berbulan-bulan terkadang malah bertahun-tahun. Padahal waktu adalah sebuah kemewahan dalam bisnis media.

Di sisi lain, daya tarik hiburan memang luar biasa. Pada 1977 kulit muka majalah Newsweek dan Time 31 persen diisi gambar tokoh politik atau pemimpin internasional serta 15 persen diilustrasikan oleh bintang hiburan. Pada 1997, kulit muka kedua majalah internasional ini mengalami penurunan 60 persen dalam hal tokoh politik. Sedangkan 40 persen diisi oleh bintang hiburan.

Duet Kovach-Rosenstiel sebelumnya menerbitkan buku Warp Speed: American in the Age of Mixed Media di mana mereka melakukan analisis yang tajam terhadap liputan media Amerika atas skandal Presiden Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Kebanyakan media suka menekankan pada sisi sensasi dari skandal itu ketimbang isu yang lebih relevan.

Elemen kedelapan adalah kewajiban wartawan menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif. Kovach dan Rosenstiel mengatakan banyak suratkabar yang menyajikan berita yang tak proporsional. Judul-judulnya sensional. Penekanannya pada aspek yang emosional. Mungkin kalau di Jakarta contoh terbaik adalah harian Rakyat Merdeka. Suratkabar macam ini seringkali tidak proporsional dalam pemberitaannya.

Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh yang menarik. Suratkabar sensasional diibaratkan seseorang yang ingin menarik perhatian pembaca dengan pergi ke tempat umum lalu melepas pakaian, telanjang. Orang pasti suka dan melihatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana orang telanjang itu menjaga kesetiaan pemirsanya?

Ini berbeda dengan pemain gitar. Dia datang ke tempat umum, memainkan gitar, dan ada sedikit orang yang memperhatikan. Tapi seiring dengan kualitas permainan gitarnya, makin hari makin banyak orang yang datang untuk mendengarkan. Pemain gitar ini adalah contoh suratkabar yang proporsional.

Proporsional serta komprehensif dalam jurnalisme memang tak seilmiah pembuatan peta. Berita mana yang diangkat, mana yang penting, mana yang dijadikan berita utama, penilaiannya bisa berbeda antara si wartawan dan si pembaca. Pemilihan berita juga sangat subjektif. Kovach dan Rosenstiel bilang justru karena subjektif inilah wartawan harus senantiasa ingat agar proporsional dalam menyajikan berita.

Warga bisa tahu kalau si wartawan mencoba proporsional atau tidak. Sebaliknya warga juga tahu kalau si wartawan cuma mau bertelanjang bulat.


SETIAP wartawan harus mendengarkan hati nuraninya sendiri. Dari ruang redaksi hingga ruang direksi, semua wartawan seyogyanya punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggungjawab sosial. Ini elemen yang kesembilan.

“Setiap individu reporter harus menetapkan kode etiknya sendiri, standarnya sendiri dan berdasarkan model itulah dia membangun karirnya,” kata wartawan televisi Bill Kurtis dari A&E Network.

Menjalankan prinsip itu tak mudah karena diperlukan suasana kerja yang nyaman, yang bebas, di mana setiap orang dirangsang untuk bersuara. “Bos, saya kira keputusan Anda keliru!” atau “Pak, ini kok kesannya rasialis” adalah dua contoh kalimat yang seyogyanya bisa muncul di ruang redaksi.

Menciptakan suasana ini tak mudah karena berdasarkan kebutuhannya, ruang redaksi bukanlah tempat di mana demokrasi dijalankan. Ruang redaksi bahkan punya kecenderungan menciptakan kediktatoran. Seseorang di puncak organisasi media memang harus bisa mengambil keputusan –menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah laporan, membiarkan atau mencabut sebuah kutipan yang panas—agar media bersangkutan bisa menepati deadline.

Membolehkan tiap individu wartawan menyuarakan hati nurani pada dasarnya membuat urusan manajemen jadi lebih kompleks. Tapi tugas setiap redaktur untuk memahami persoalan ini. Mereka memang mengambil keputusan final tapi mereka harus senantiasa membuka diri agar tiap orang yang hendak memberi kritik atau komentar bisa datang langsung pada mereka.

Bob Woodward dari The Washington Post mengatakan, “Jurnalisme yang paling baik seringkali muncul ketika ia menentang manajemennya.”

Pada hari pertama Nieman Fellowship, Bill Kovach mengatakan pada 24 peserta program itu bahwa pintunya selalu terbuka. Terkadang dia sering harus mengejar deadline dan mengetik, “Raut wajah saya bisa galak sekali bila seseorang muncul di pintu saya. Tapi jangan digubris. Masuk dan bicaralah.”

Sembilan Elemen Jurnalisme


Sebuah buku yang sebaiknya dibaca orang yang tertarik pada jurnalisme.


Oleh ANDREAS HARSONO

RESENSI
The Elements of Journalism:
What Newspeople Should Know and the Public Should Expect

Oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (April 2001)
205 halaman
Crown $20.00 (Hardcover)

HATI nurani jurnalisme Amerika ada pada Bill Kovach. Ini ungkapan yang sering dipakai orang bila bicara soal Kovach. Thomas E. Patterson dari Universitas Harvard mengatakan, Kovach punya "karir panjang dan terhormat" sebagai wartawan. Goenawan Mohamad, redaktur pendiri majalah Tempo, merasa sulit “mencari kesalahan” Kovach.

Wartawan yang nyaris tanpa cacat itulah yang menulis buku The Elements of Journalism bersama rekannya Tom Rosenstiel. Kovach memulai karirnya sebagai wartawan pada 1959 di sebuah suratkabar kecil sebelum bergabung dengan The New York Times, salah satu suratkabar terbaik di Amerika Serikat, dan membangun karirnya selama 18 tahun di sana.

Kovach mundur ketika ditawari jadi pemimpin redaksi harian Atlanta Journal-Constitution. Di bawah kepemimpinannya, harian ini berubah jadi suratkabar yang bermutu. Hanya dalam dua tahun, Kovach membuat harian ini mendapatkan dua Pulitzer Prize, penghargaan bergengsi dalam jurnalisme Amerika. Total dalam karirnya, Kovach menugaskan dan menyunting lima laporan yang mendapatkan Pulitzer Prize. Pada 1989-2000 Kovach jadi kurator Nieman Foundation for Journalism di Universitas Harvard yang tujuannya meningkatkan mutu jurnalisme.

Sedangkan Tom Rosenstiel adalah mantan wartawan harian The Los Angeles Times spesialis media dan jurnalisme. Kini sehari-harinya Rosenstiel menjalankan Committee of Concerned Journalists –sebuah organisasi di Washington D.C. yang kerjanya melakukan riset dan diskusi tentang media.

Dalam buku ini Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Kesimpulan ini didapat setelah Committee of Concerned Journalists mengadakan banyak diskusi dan wawancara yang melibatkan 1.200 wartawan dalam periode tiga tahun. Sembilan elemen ini sama kedudukannya. Tapi Kovach dan Rosenstiel menempatkan elemen jurnalisme yang pertama adalah kebenaran, yang ironisnya, paling membingungkan.

Kebenaran yang mana? Bukankan kebenaran bisa dipandang dari kacamata yang berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat punya dasar pemikiran tentang kebenaran yang belum tentu persis sama satu dengan yang lain. Sejarah pun sering direvisi. Kebenaran menurut siapa?

Bagaimana dengan bias seorang wartawan? Tidakkah bias pandangan seorang wartawan, karena latar belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agamanya, bisa membuat si wartawan menghasilkan penafsiran akan kebenaran yang berbeda-beda?

Kovach dan Rosenstiel menerangkan bahwa masyarakat butuh prosedur dan proses guna mendapatkan apa yang disebut kebenaran fungsional. Polisi melacak dan menangkap tersangka berdasarkan kebenaran fungsional. Hakim menjalankan peradilan juga berdasarkan kebenaran fungsional. Pabrik-pabrik diatur, pajak dikumpulkan, dan hukum dibuat. Guru-guru mengajarkan sejarah, fisika, atau biologi, pada anak-anak sekolah. Semua ini adalah kebenaran fungsional.

Namun apa yang dianggap kebenaran ini senantiasa bisa direvisi. Seorang terdakwa bisa dibebaskan karena tak terbukti salah. Hakim bisa keliru. Pelajaran sejarah, fisika, biologi, bisa salah. Bahkan hukum-hukum ilmu alam pun bisa direvisi.

Hal ini pula yang dilakukan jurnalisme. Bukan kebenaran dalam tataran filosofis. Tapi kebenaran dalam tataran fungsional. Orang butuh informasi lalu lintas agar bisa mengambil rute yang lancar. Orang butuh informasi harga, kurs mata uang, ramalan cuaca, hasil pertandingan bola dan sebagainya.

Selain itu kebenaran yang diberitakan media dibentuk lapisan demi lapisan. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh tabrakan lalu lintas. Hari pertama seorang wartawan memberitakan kecelakaan itu. Di mana, jam berapa, jenis kendaraannya apa, nomor polisi berapa, korbannya bagaimana. Hari kedua berita itu mungkin ditanggapi oleh pihak lain. Mungkin polisi, mungkin keluarga korban. Mungkin ada koreksi. Maka pada hari ketiga, koreksi itulah yang diberitakan. Ini juga bertambah ketika ada pembaca mengirim surat pembaca, atau ada tanggapan lewat kolom opini. Demikian seterusnya.

Jadi kebenaran dibentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan. Ibaratnya stalagmit, tetes demi tetes kebenaran itu membentuk stalagmit yang besar. Makan waktu, prosesnya lama. Tapi dari kebenaran sehari-hari ini pula terbentuk bangunan kebenaran yang lebih lengkap.

Saya pribadi beruntung mengenal Kovach ketika saya mendapat kesempatan ikut program Nieman Fellowship pada 1999-2000 di mana Kovach jadi kuratornya. Di sana Kovach melatih wartawan-wartawan dari berbagai belahan dunia untuk lebih memahami pilihan-pilihan mereka dalam jurnalisme. Tekanannya jelas: memilih kebenaran!

Tapi mengetahui mana yang benar dan mana yang salah saja tak cukup. Kovach dan Rosenstiel menerangkan elemen kedua dengan bertanya, “Kepada siapa wartawan harus menempatkan loyalitasnya? Pada perusahaannya? Pada pembacanya? Atau pada masyarakat?”

Pertanyaan itu penting karena sejak 1980-an banyak wartawan Amerika yang berubah jadi orang bisnis. Sebuah survei menemukan separuh wartawan Amerika menghabiskan setidaknya sepertiga waktu mereka buat urusan manajemen ketimbang jurnalisme.

Ini memprihatinkan karena wartawan punya tanggungjawab sosial yang tak jarang bisa melangkahi kepentingan perusahaan di mana mereka bekerja. Walau pun demikian, dan di sini uniknya, tanggungjawab itu sekaligus adalah sumber dari keberhasilan perusahaan mereka. Perusahaan media yang mendahulukan kepentingan masyarakat justru lebih menguntungkan ketimbang yang hanya mementingkan bisnisnya sendiri.

Mari melihat dua contoh. Pada 1893 seorang pengusaha membeli harian The New York Times. Adolph Ochs percaya bahwa penduduk New York capek dan tak puas dengan suratkabar-suratkabar kuning yang kebanyakan isinya sensasional. Ochs hendak menyajikan suratkabar yang serius, mengutamakan kepentingan publik dan menulis, “… to give the news impartiality, without fear or favor, regardless of party, sect or interests involved.”

Pada 1933 Eugene Meyer membeli harian The Washington Post dan menyatakan di halaman suratkabar itu, “Dalam rangka menyajikan kebenaran, suratkabar ini kalau perlu akan mengorbankan keuntungan materialnya, jika tindakan itu diperlukan demi kepentingan masyarakat.”

Prinsip Ochs dan Meyer terbukti benar. Dua harian itu menjadi institusi publik yang prestisius sekaligus bisnis yang menguntungkan.

Kovach dan Rosenstiel khawatir banyaknya wartawan yang mengurusi bisnis bisa mengaburkan misi media dalam melayani kepentingan masyarakat. Bisnis media beda dengan bisnis kebanyakan. Dalam bisnis media ada sebuah segitiga. Sisi pertama adalah pembaca, pemirsa, atau pendengar. Sisi kedua adalah pemasang iklan. Sisi ketiga adalah warga (citizens).

Berbeda dengan kebanyakan bisnis, dalam bisnis media, pemirsa, pendengar, atau pembaca bukanlah pelanggan (customer). Kebanyakan media, termasuk televisi, radio, maupun dotcom, memberikan berita secara gratis. Orang tak membayar untuk menonton televisi, membaca internet, atau mendengarkan radio. Bahkan dalam bisnis suratkabar pun, kebanyakan pembaca hanya membayar sebagian kecil dari ongkos produksi. Ada subsidi buat pembaca.

Adanya kepercayaan publik inilah yang kemudian “dipinjamkan” perusahaan media kepada para pemasang iklan. Dalam hal ini pemasang iklan memang pelanggan. Tapi hubungan ini seyogyanya tak merusak hubungan yang unik antara media dengan pembaca, pemirsa, dan pendengarnya.

Kovach dan Rosenstiel prihatin karena banyak media Amerika mengkaitkan besarnya bonus atau pendapatan redaktur mereka dengan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan bersangkutan. Sebuah survei menemukan, 71 persen redaktur Amerika menerapkan sebuah gaya manajemen yang biasa disebut management by objections.

Model ini ditemukan oleh guru manajemen Peter F. Drucker. Idenya sederhana sebenarnya. Para manajer diminta menentukan target sekaligus imbalan bila mereka berhasil mencapainya.

Manajemen model ini, menurut Kovach dan Rosenstiel, bisa mengaburkan tanggungjawab sosial para redaktur. Mengkaitkan pendapatan seorang redaktur dengan penjualan iklan atau keuntungan perusahaan sangat mungkin untuk mengingkari prinsip loyalitas si redaktur terhadap masyarakat. Loyalitas mereka bisa bergeser pada peningkatan keuntungan perusahaan karena dari sana pula mereka mendapatkan bonus.


BANYAK wartawan mengatakan The Elements of Journalism perlu untuk dipelajari orang media. Suthichai Yoon, redaktur pendiri harian The Nation di Bangkok, menulis bahwa renungan dua wartawan “yang sudah mengalami pencerahan” ini perlu dibaca wartawan Thai.

I Made Suarjana dari tim pendidikan majalah Gatra mengatakan pada saya bahwa Gatra sedang menterjemahkan buku ini buat keperluan internal mereka, “Buku ini kita pandang mengembalikan pada basic jurnalisme,” kata Suarjana.

Salah satu bagian penting buku ini adalah penjelasan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel tentang elemen ketiga. Mereka mengatakan esensi dari jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi.

Disiplin mampu membuat wartawan menyaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru, manipulasi, guna mendapatkan informasi yang akurat. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi atau seni.

Mereka berpendapat, “saudara sepupu” hiburan yang disebut infotainment (dari kata information dan entertainment) harus dimengerti wartawan agar tahu mana batas-batasnya. Infotainment hanya terfokus pada apa-apa yang menarik perhatian pemirsa dan pendengar. Jurnalisme meliput kepentingan masyarakat yang bisa menghibur tapi juga bisa tidak.

Batas antara fiksi dan jurnalisme memang harus jelas. Jurnalisme tak bisa dicampuri dengan fiksi setitik pun. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh pengalaman Mike Wallace dari CBS yang difilmkan dalam The Insider. Film ini bercerita tentang keengganan jaringan televisi CBS menayangkan sebuah laporan tentang bagaimana industri rokok Amerika memakai zat kimia tertentu buat meningkatkan kecanduan perokok.

Kejadian itu sebuah fakta. Namun Wallace keberatan karena ada kata-kata yang diciptakan dan seolah-olah diucapkan Wallace. Sutradara Michael Mann mengatakan film itu “pada dasarnya akurat” karena Wallace memang takluk pada tekanan pabrik rokok. Jika kata-kata diciptakan atau motivasi Wallace berbeda antara keadaan nyata dan dalam film, Mann berpendapat itu bisa diterima.

Kovach dan Rosenstiel mengatakan dalam kasus itu keterpaduan (utility) jadi nilai tertinggi ketimbang kebenaran harafiah. Fakta disubordinasikan kepada kepentingan fiksi. Mann membuat film itu dengan tambahan drama agar menarik perhatian penonton.

Lantas bagaimana dengan beragamnya standar jurnalisme? Tidakkah disiplin tiap wartawan dalam melakukan verifikasi bersifat personal? Kovach dan Ronsenstiel menerangkan memang tak setiap wartawan punya pemahaman yang sama. Tidak setiap wartawan tahu standar minimal verifikasi. Susahnya, karena tak dikomunikasikan dengan baik, hal ini sering menimbulkan ketidaktahuan pada banyak orang karena disiplin dalam jurnalisme ini sering terkait dengan apa yang biasa disebut sebagai objektifitas.

Orang sering bertanya apa objektifitas dalam jurnalisme itu? Apakah wartawan bisa objektif? Bagaimana dengan wartawan yang punya latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, kewarganegaraan, etnik, agama dan pengalaman pribadi yang nilai-nilainya berbeda dengan nilai dari peristiwa yang diliputnya?

Kovach dan Rosenstiel menjelaskan, pada abad XIX tak mengenal konsep objektifitas itu. Wartawan zaman itu lebih sering memakai apa yang disebut sebagai realisme. Mereka percaya bila seorang reporter menggali fakta-fakta dan menyajikannya begitu saja maka kebenaran bakal muncul dengan sendirinya.

Ide tentang realisme ini muncul bersamaan dengan terciptanya struktur karangan yang disebut sebagai piramida terbalik di mana fakta yang paling penting diletakkan pada awal laporan, demikian seterusnya, hingga yang paling kurang penting. Mereka berpendapat struktur itu membuat pembaca memahami berita secara alamiah.

Namun pada awal abad XX beberapa wartawan khawatir dengan naifnya realisme ini. Pada 1919 Walter Lippmann dan Charles Merz, dua wartawan terkemuka New York, menulis sebuah analisis tentang bagaimana latar belakang kultural The New York Times menimbulkan distorsi pada liputannya tentang revolusi Rusia. The New York Times lebih melaporkan tentang apa yang diharapkan pembaca ketimbang melaporkan apa yang terjadi.

Lippmann menekankan, jurnalisme tak cukup hanya dilaporkan oleh “saksi mata yang tak terlatih.” Niat baik atau usaha yang jujur juga tak cukup. Lippmann mengatakan inovasi baru pada zaman itu, misalnya byline atau kolumnis, juga tidak cukup.

Byline diciptakan agar nama setiap reporter diketahui publik yang bakal mendorong si reporter bekerja lebih baik karena namanya terpampang jelas. Kolumnis adalah wartawan atau penulis senior yang tugasnya menerangkan suatu peristiwa dengan konteks yang lebih luas yang mungkin tak bisa dilaporkan reporter yang sibuk bekerja di lapangan.

Solusinya, menurut Lippmann, wartawan harus menguasai semangat ilmu pengetahuan, “There is but one kind of unity possible in a world as diverse as ours. It is unity of method, rather than aim; the unity of disciplined experiement (Ada satu hal yang bisa disatukan dalam kehidupan yang berbeda-beda ini. Hal itu adalah keseragaman dalam mengembangkan metode, ketimbang sebagai tujuan; seragamnya metode yang ditarik dari pengalaman di lapangan).”

Baginya, metode jurnalisme bisa objektif. Tapi objektifitas ini bukanlah tujuan. Objektifitas adalah disiplin dalam melakukan verifikasi.

Sayang, dengan berjalannya waktu, pemahaman orisinal terhadap objektifitas ini diartikan keliru. Banyak penulis seperti Leo Rosten, yang mengarang sebuah buku sosiologi tentang wartawan, memakai istilah objektifitas buat merujuk pada pemahaman bahwa wartawan itu seyogyanya objektif.

Saya kira di Indonesia juga banyak dosen-dosen komunikasi yang berpikir ala Rosten. Ini membingungkan. Para wartawan pun, pada gilirannya, ikut meragukan pengertian objektif dan menganggapnya sebagai ilusi.

Bagaimana metode yang objektif itu bisa dilakukan? Kovach dan Rosenstiel menerangkan betapa kebanyakan wartawan hanya mendefinisikan hanya sebagai dengan liputan yang berimbang (balance), tidak berat sebelah (fairness) serta akurat.

Tapi berimbang maupun fairness adalah metode. Bukan tujuan. Keseimbangan bisa menimbulkan distorsi bila dianggap sebagai tujuan. Kebenaran bisa kabur di tengah liputan yang berimbang. Fairness juga bisa disalahmengerti bila ia dianggap sebagai tujuan. Fair terhadap sumber atau fair terhadap pembaca?

Kovach dan Rosenstiel menawarkan lima konsep dalam verifikasi:

- Jangan menambah atau mengarang apa pun;
- Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar;
- Bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase;
- Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri;
- Bersikaplah rendah hati.

Kovach dan Rosenstiel tak berhenti hanya pada tataran konsep. Mereka juga menawarkan metode yang kongkrit dalam melakukan verifikasi itu. Pertama, penyuntingan secara skeptis. Penyuntingan harus dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat, dengan sikap skeptis. Banyak pertanyaan, banyak gugatan.

Kedua, memeriksa akurasi. David Yarnold dari San Jose Mercury News mengembangkan satu daftar pertanyaan yang disebutnya “accuracy checklist.”

- Apakah lead berita sudah didukung dengan data-data penunjang yang cukup?
- Apakah sudah ada orang lain yang diminta mengecek ulang, menghubungi atau menelepon semua nomor telepon, semua alamat, atau situs web yang ada dalam laporan tersebut? Bagaimana dengan penulisan nama dan jabatan?
- Apakah materi background guna memahami laporan ini sudah lengkap?
- Apakah semua pihak yang ada dalam laporan sudah diungkapkan dan apakah semua pihak sudah diberi hak untuk bicara?
- Apakah laporan itu berpihak atau membuat penghakiman yang mungkin halus terhadap salah satu pihak? Siapa orang yang kira-kira tak suka dengan laporan ini lebih dari batas yang wajar?
- Apa ada yang kurang?
- Apakah semua kutipan akurat dan diberi keterangan dari sumber yang memang mengatakannya? Apakah kutipan-kutipan itu mencerminkan pendapat dari yang bersangkutan?

Ketiga, jangan berasumsi. Jangan percaya pada sumber-sumber resmi begitu saja. Wartawan harus mendekat pada sumber-sumber primer sedekat mungkin. David Protess dari Northwestern University memiliki satu metode. Dia memakai tiga lingkaran yang konsentris. Lingkaran paling luar berisi data-data sekunder terutama kliping media lain. Lingkaran yang lebih kecil adalah dokumen-dokumen misalnya laporan pengadilan, laporan polisi, laporan keuangan dan sebagainya. Lingkaran terdalam adalah saksi mata.

Metode keempat, pengecekan fakta ala Tom French yang disebut Tom French’s Colored Pencil. Metode ini sederhana. French, seorang spesialis narasi panjang nonfiksi dari suratkabar St. Petersburg Times, Florida, memakai pensil berwarna untuk mengecek fakta-fakta dalam karangannya, baris per baris, kalimat per kalimat.


MUSIM dingin tahun lalu ketika salju membasahi Cambridge, saya sempat berbincang-bincang dengan Bill Kovach tentang hubungan wartawan dan sumbernya. Saya katakan, pernah ketika mengerjakan suatu liputan, secara tak sengaja, keluarga saya berhubungan cukup dekat dengan keluarga orang yang diwawancarai.

Kami diskusikan masalah itu. Singkat kata Kovach mengatakan, bahwa seorang wartawan “tidak mencari teman, tidak mencari musuh.” Terkadang memang sulit menerima tawaran jasa baik, misalnya diantar pulang ketika kesulitan cari taksi, tapi juga tak perlu datang ke acara-acara sosial di mana independensi wartawan bisa salah dimengerti orang karena ada saja pertemanan yang terbentuk lewat acara-acara itu.

“Seorang wartawan adalah mahluk asosial. Don’t get me wrong,” kata Kovach. Asosial bukan antisosial.

Ini sedikit menjelaskan elemen keempat: independensi. Kovach dan Rosenstiel berpendapat, wartawan boleh mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini (tidak dalam berita). Mereka tetap dibilang wartawan walau menunjukkan sikapnya dengan jelas. Kalau begitu wartawan boleh tak netral?

Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Impartialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektifitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput.

Jadi, semangat dan pikiran untuk bersikap independen ini lebih penting ketimbang netralitas. Namun wartawan yang beropini juga tetap harus menjaga akurasi dari data-datanya. Mereka harus tetap melakukan verifikasi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan lain yang harus ditaati seorang wartawan.

“Wartawan yang menulis kolom memang punya sudut pandangnya sendiri …. Tapi mereka tetap harus menghargai fakta di atas segalanya,” kata Anthony Lewis, kolumnis The New York Times.

Menulis kolom ibaratnya, menurut Maggie Galagher dari Universal Press Syndicate, “bicara dengan seseorang yang tak setuju dengan saya.”

Tapi wartawan yang menulis opini tetap tak diharapkan menulis tentang sesuatu dan ikut jadi pemain. Ini membuat si wartawan lebih sulit untuk melihat dengan perspektif yang berbeda. Lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Lebih sulit lagi menyakinkan masyarakat bahwa si wartawan meletakkan kepentingan mereka lebih dulu ketimbang kepentingan kelompok di mana si wartawan ikut bermain.

Kesetiaan pada kebenaran inilah yang membedakan wartawan dengan juru penerangan atau propaganda. Kebebasan berpendapat ada pada setiap orang. Tiap orang boleh bicara apa saja walau isinya propaganda atau menyebarkan kebencian. Tapi jurnalisme dan komunikasi bukan hal yang sama.

Independensi ini juga yang harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan. Ada wartawan yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, berkulit putih, keturunan Asia, keturunan Afrika, Hispanik, cacat, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Mereka, bukan pertama-tama, orang Kristen dan kedua baru wartawan.
Latar belakang etnik, agama, ideologi, atau kelas, ini seyogyanya dijadikan bahan informasi buat liputan mereka. Tapi bukan dijadikan alasan untuk mendikte si wartawan. Kovach dan Rosenstiel juga percaya, ruang redaksi yang multikultural bakal menciptakan lingkungan yang lebih bermutu secara intelektual ketimbang yang seragam.

Bersama-sama wartawan dari berbagai latar ini menciptakan liputan yang lebih kaya. Tapi sebaliknya, keberagaman ini tak bisa diperlakukan sebagai tujuan. Dia adalah metode buat menghasilkan liputan yang baik.


ELEMEN jurnalisme yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Memantau kekuasaan bukan berarti melukai mereka yang hidupnya nyaman. Mungkin kalau dipakai istilah Indonesianya, “jangan cari gara-gara juga.” Memantau kekuasaan dilakukan dalam kerangka ikut menegakkan demokrasi.

Salah satu cara pemantauan ini adalah melakukan investigative reporting --sebuah jenis reportase di mana si wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya jadi terdakwa, dalam suatu kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan.

Sayangnya di Amerika Serikat, saya kira juga di Indonesia, label investigasi sering dijadikan barang dagangan. Kovach dan Rosenstiel menceritakan bagaimana radio-radio di sana menyiarkan rumor dan dengan seenaknya mengatakan mereka melakukan investigasi. Susahnya, para pendengar, pemirsa, dan pembaca juga tak tahu apa investigasi itu.

Salah satu konsekuensi dari investigasi adalah kecenderungan media bersangkutan mengambil sikap terhadap isu di mana mereka melakukan investigasi. Ada yang memakai istilah advocacy reporting buat mengganti istilah investigative reporting karena adanya kecenderungan ini. Padahal hasil investigasi bisa salah. Dan dampak yang timbul besar sekali. Bukan saja orang-orang yang didakwa dibuat menderita tapi juga reputasi media bersangkutan bisa tercemar serius. Mungkin karena risiko ini, banyak media besar serba tanggung dalam melakukan investigasi. Mereka lebih suka memperdagangkan labelnya saja tapi tak benar-benar masuk ke dalam investigasi.

Bob Woodward dari The Washington Post, salah satu wartawan yang investigasinya ikut mendorong mundurnya Presiden Richard Nixon karena skandal Watergate pada 1970-an, mengatakan salah satu syarat investigasi adalah “pikiran yang terbuka.”

Elemen keenam adalah jurnalisme sebagai forum publik. Kovach dan Rosenstiel menerangkan zaman dahulu banyak suratkabar yang menjadikan ruang tamu mereka sebagai forum publik di mana orang-orang bisa datang, menyampaikan pendapatnya, kritik, dan sebagainya. Di sana juga disediakan cerutu serta minuman.

Logikanya, manusia itu punya rasa ingin tahu yang alamiah. Bila media melaporkan, katakanlah dari jadwal-jadwal acara hingga kejahatan publik hingga timbulnya suatu trend sosial, jurnalisme ini menggelitik rasa ingin tahu orang banyak. Ketika mereka bereaksi terhadap laporan-laporan itu maka masyarakat pun dipenuhi dengan komentar –mungkin lewat program telepon di radio, lewat talk show televisi, opini pribadi, surat pembaca, ruang tamu suratkabar dan sebagainya. Pada gilirannya, komentar-komentar ini didengar oleh para politisi dan birokrat yang menjalankan roda pemerintahan. Memang tugas merekalah untuk menangkap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi jurnalisme sebagai forum publik sangatlah penting karena, seperti pada zaman Yunani kuno, lewat forum inilah demokrasi ditegakkan.

Sekarang teknologi modern membuat forum ini lebih bertenaga. Sekarang ada siaran langsung televisi maupun chat room di internet. Tapi kecepatan yang menyertai teknologi baru ini juga meningkatkan kemampuan terjadinya distorsi maupun informasi yang menyesatkan yang potensial merusak reputasi jurnalisme.

Kovach dan Rosenstiel berpendapat jurnalisme yang mengakomodasi debat publik harus dibedakan dengan “jurnalisme semu,” yang mengadakan debat secara artifisial dengan tujuan menghibur atau melakukan provokasi.

Munculnya jurnalisme semu itu terjadi karena debatnya tak dibuat berdasarkan fakta-fakta secara memadai. “Talk is cheap,” kata Kovach dan Rosenstiel. Biaya produksi sebuah talk show kecil sekali dibandingkan biaya untuk membangun infrastruktur reportase. Sebuah media yang hendak membangun infrastruktur reportase bukan saja harus menggaji puluhan, bahkan ratusan wartawan, tapi juga membiayai operasi mereka. Belum lagi bila media bersangkutan hendak membuka biro-biro baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ngomong itu murah. Mendapatkan komentar-komentar lewat telepon dan disiarkan secara langsung sangat jauh lebih murah ketimbang melakukan reportase.

Jurnalisme semu juga muncul karena gaya lebih dipentingkan ketimbang esensi. Jurnalisme semu pada gilirannya membahayakan demokrasi karena ia bukannya memperlebar nuansa suatu perdebatan tapi lebih memfokuskan dirinya pada isu-isu yang sempit, yang terpolarisasi. Buntutnya, upaya mencari kompromi, sesuatu yang esensial dalam demokrasi, juga tak terbantu oleh jurnalisme macam ini. Jurnalisme semu tak memberikan pencerahan tapi malah mengajak orang berkelahi lebih sengit.


SELAMA dua semester mengikuti program Nieman Fellowship, Bill Kovach mengusulkan agar kami ikut suatu kelas tentang penulisan narasi (nonfiksi). Dia menekankan perlunya wartawan belajar menulis narasi karena kekuatan jurnalisme cetak sangat ditentukan oleh kemampuan ini. Saya mengikuti nasehat Kovach dan belajar tentang suatu genre yang disebut narrative report atau jurnalisme kesastraan.

Anjuran itu sesuai dengan elemen ketujuh bahwa jurnalisme harus memikat sekaligus relevan. Mungkin meminjam motto majalah Tempo jurnalisme itu harus “enak dibaca dan perlu.” Selama mengikuti kelas narasi itu, saya belajar banyak tentang komposisi, tentang etika, tentang naik-turunnya emosi pembaca dan sebagainya.

Memikat sekaligus relevan. Ironisnya, dua faktor ini justru sering dianggap dua hal yang bertolakbelakang. Laporan yang memikat dianggap laporan yang lucu, sensasional, menghibur, dan penuh tokoh selebritas. Tapi laporan yang relevan dianggap kering, angka-angka, dan membosankan.

Padahal bukti-bukti cukup banyak, bahwa masyarakat mau keduanya. Orang membaca berita olah raga tapi juga berita ekonomi. Orang baca resensi buku tapi juga mengisi teka-teki silang. Majalah The New Yorker terkenal bukan saja karena kartun-kartunnya yang lucu, tapi juga laporan-laporannya yang panjang dan serius.

Kovach dan Rosenstiel mengatakan wartawan macam itu pada dasarnya malas, bodoh, bias, dan tak tahu bagaimana harus menyajikan jurnalisme yang bermutu.

Menulis narasi yang dalam, sekaligus memikat, butuh waktu lama. Banyak contoh bagaimana laporan panjang dikerjakan selama berbulan-bulan terkadang malah bertahun-tahun. Padahal waktu adalah sebuah kemewahan dalam bisnis media.

Di sisi lain, daya tarik hiburan memang luar biasa. Pada 1977 kulit muka majalah Newsweek dan Time 31 persen diisi gambar tokoh politik atau pemimpin internasional serta 15 persen diilustrasikan oleh bintang hiburan. Pada 1997, kulit muka kedua majalah internasional ini mengalami penurunan 60 persen dalam hal tokoh politik. Sedangkan 40 persen diisi oleh bintang hiburan.

Duet Kovach-Rosenstiel sebelumnya menerbitkan buku Warp Speed: American in the Age of Mixed Media di mana mereka melakukan analisis yang tajam terhadap liputan media Amerika atas skandal Presiden Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Kebanyakan media suka menekankan pada sisi sensasi dari skandal itu ketimbang isu yang lebih relevan.

Elemen kedelapan adalah kewajiban wartawan menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif. Kovach dan Rosenstiel mengatakan banyak suratkabar yang menyajikan berita yang tak proporsional. Judul-judulnya sensional. Penekanannya pada aspek yang emosional. Mungkin kalau di Jakarta contoh terbaik adalah harian Rakyat Merdeka. Suratkabar macam ini seringkali tidak proporsional dalam pemberitaannya.

Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh yang menarik. Suratkabar sensasional diibaratkan seseorang yang ingin menarik perhatian pembaca dengan pergi ke tempat umum lalu melepas pakaian, telanjang. Orang pasti suka dan melihatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana orang telanjang itu menjaga kesetiaan pemirsanya?

Ini berbeda dengan pemain gitar. Dia datang ke tempat umum, memainkan gitar, dan ada sedikit orang yang memperhatikan. Tapi seiring dengan kualitas permainan gitarnya, makin hari makin banyak orang yang datang untuk mendengarkan. Pemain gitar ini adalah contoh suratkabar yang proporsional.

Proporsional serta komprehensif dalam jurnalisme memang tak seilmiah pembuatan peta. Berita mana yang diangkat, mana yang penting, mana yang dijadikan berita utama, penilaiannya bisa berbeda antara si wartawan dan si pembaca. Pemilihan berita juga sangat subjektif. Kovach dan Rosenstiel bilang justru karena subjektif inilah wartawan harus senantiasa ingat agar proporsional dalam menyajikan berita.

Warga bisa tahu kalau si wartawan mencoba proporsional atau tidak. Sebaliknya warga juga tahu kalau si wartawan cuma mau bertelanjang bulat.


SETIAP wartawan harus mendengarkan hati nuraninya sendiri. Dari ruang redaksi hingga ruang direksi, semua wartawan seyogyanya punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggungjawab sosial. Ini elemen yang kesembilan.

“Setiap individu reporter harus menetapkan kode etiknya sendiri, standarnya sendiri dan berdasarkan model itulah dia membangun karirnya,” kata wartawan televisi Bill Kurtis dari A&E Network.

Menjalankan prinsip itu tak mudah karena diperlukan suasana kerja yang nyaman, yang bebas, di mana setiap orang dirangsang untuk bersuara. “Bos, saya kira keputusan Anda keliru!” atau “Pak, ini kok kesannya rasialis” adalah dua contoh kalimat yang seyogyanya bisa muncul di ruang redaksi.

Menciptakan suasana ini tak mudah karena berdasarkan kebutuhannya, ruang redaksi bukanlah tempat di mana demokrasi dijalankan. Ruang redaksi bahkan punya kecenderungan menciptakan kediktatoran. Seseorang di puncak organisasi media memang harus bisa mengambil keputusan –menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah laporan, membiarkan atau mencabut sebuah kutipan yang panas—agar media bersangkutan bisa menepati deadline.

Membolehkan tiap individu wartawan menyuarakan hati nurani pada dasarnya membuat urusan manajemen jadi lebih kompleks. Tapi tugas setiap redaktur untuk memahami persoalan ini. Mereka memang mengambil keputusan final tapi mereka harus senantiasa membuka diri agar tiap orang yang hendak memberi kritik atau komentar bisa datang langsung pada mereka.

Bob Woodward dari The Washington Post mengatakan, “Jurnalisme yang paling baik seringkali muncul ketika ia menentang manajemennya.”

Pada hari pertama Nieman Fellowship, Bill Kovach mengatakan pada 24 peserta program itu bahwa pintunya selalu terbuka. Terkadang dia sering harus mengejar deadline dan mengetik, “Raut wajah saya bisa galak sekali bila seseorang muncul di pintu saya. Tapi jangan digubris. Masuk dan bicaralah.”

PANTAU Nomor 20 Edisi Desember 2001

Friday, November 30, 2001

Jakarta Mengenang Herbert Feith


Pada 30 November 2001, sekelompok sahabat dan murid Herbert Feith mengadakan acara mengenangnya di Wisma Antara, Jakarta. Feith meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api di Melbourne dua minggu sebelumnya. Di Jogjakarta, juga diadakan acara serupa. Saya kebetulan ikut diminta jadi panitia acara Jakarta. Marsillam Simandjuntak memberikan pidato mengenang Herb.


MENGENANG HERB FEITH (1930 - 15 Nov.2001)
Pidato dalam acara "Mengenang Herb Feith" di Jakarta, 30 November 2001



Herb Feith, almarhum, adalah pribadi dari jenis yang langka, yang unik, yang tak ada duanya bagi mereka yang sempat menjadi kawan dan rekannya, ataupun sekadar pernah mengenalnya. Masing-masing mempunyai pengalaman tersendiri dan luar biasa, sewaktu berhubungan dengan Herb, berupa peristiwa yang setiap saat akan jadi bahan yang menarik untuk diceriterakan kembali. Tetapi baru setelah mendadak ditinggalkan oleh Herb tua yang baik hati dan lembut budi bahasanya itu, semua sadar bahwa tidak mudah untuk menggambarkan kembali kesan mengenai pribadi yang istimewa ini dengan merangkai kembali episode-episode, potongan-potongan cerita tentang dan bersama dirinya itu. Pada siang hari ini kita akan mendengar sebagian kisah yang tak habis-habisnya mengenai Herb, dari penuturan kawan-kawannya, yang mencoba membangun kembali ingatan yang dengan kekuatiran yang mendalam ingin kita pelihara, kita simpan dan awetkan dalam sanubari masing-masing. Mungkin keping-keping itu tak akan menghasilkan gambaran, identitas, yang bisa dipahami dengan kesepakatan, bahkan mungkin masih menyisakan beberapa pertanyaan dan beda penafsiran. Tapi itu tidak jadi soal, karena seperti Herb, kita juga bukan tergolong yang berani mempercayai hal yang final, yang seragam dan yang kekal. Kita, dari rasa cinta kepada Herb, dengan cara ini hanya ingin mendapat kesempatan memberi penghormatan padanya, yang tanpa sempat melantunkan kata perpisahan yang selalu diucapkannya dengan nada yang khas "see you", telah berangkat ke alam baka, atau ke akademia yang abadi, dengan cara yang tak pernah ada yang menyangka atau membayangkannya sebelumnya, pada sore hari 15 November lalu di Glen Iris, Victoria. Kecelakaan itu, sebagaimana kita menduganya diam-diam, terjadi karena mungkin Herb lengah menggunakan pancainderanya, sebab perhatiannya sepenuhnya dipusatkan pada masalah yang sedang dipikirkannya dengan intens. Herb, boleh dicatat dengan bangga, telah gugur saat menjalankan tugasnya, yaitu berpikir. Dan lengkap dalam atribut kesederhanaannya yang tulen. Boleh jadi, yang tengah dipikirkannya adalah yang terkait dengan salah satu dari dua pola sentral dalam jiwanya, yaitu demokrasi di Indonesia, atau soal perdamaian di dunia.

Satu hal yang pasti kita setujui bersama, Herb, yang lahir di Wina tahun 1930, dari keluarga Yahudi, yang pada tahun '39 meninggalkan Eropa karena tekanan Nazi, adalah seorang ilmuwan politik Australia yang mendapat tempat istimewa dalam pandangan dan perasaan orang-orang di Indonesia. Juga tak dapat disangkal, bahwa secara pribadi dan secara akademis, Herb telah menempatkan diri atau setidak-tidaknya terbawa serta dalam arus perkembangan dan pertumbuhan sistem politik di Indonesia. Almarhum menginjakkan kakinya di Indonesia tahun 1951, dan mengikuti proses politik sepanjang jangka sistem pemerintahan parlementer. Seperti diakuinya sendiri, pengalamannya itu menjadikan dirinya kurang obyektif sebagai pengamat, karena ia jatuh cinta pada Indonesia seperti yang dikenalnya di masa liberal tahun limapuluhan itu. Dan sebagaimana kita ketahui dan akui bersama, Herb lalu menulis disertasinya di Cornell University yang ternama itu (di bawah bimbingan George Kahin. Untuk banyak orang, di tahun 60-an Herb lebih dikenal sebagai orang Cornell, Ithaca daripada orang Monash, Australia), dan tahun 1962 diterbitkan menjadi buku yang akan selalu jadi buku klasik bagi mereka yang berminat belajar sejarah perkembangan politik modern Indonesia. Dan, saya tidak sedetikpun ragu-ragu untuk menyatakan,
bahwa buku ini dan bahan-bahan didalamnya masih akan jadi referensi dalam kurun 25 tahun yang akan datang bagi mereka yang ingin melibatkan diri dalam pencarian dan pembentukan sistem politik demokratis di Indonesia. Tak usah saya ulangi lagi, bukunya itu adalah The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ini, menurut banyak orang, adalah puncak karya Herb, yang akan mengabadikan namanya dalam pelajaran sejarah politik di negeri ini. Sampai sekarang, akademisi maupun awam, kalangan intelektual maupun politikus, membaca atau tidak buku itu, selalu menyebut-nyebut pembagian dua tipe kepemimpinan Indonesia sebagai jenis "solidarity makers" dan "administrators/ problem solvers" - konsep yang tidak bisa dilepaskan dari nama Herbert Feith, sebagaimana "aliran" dikaitkan dengan Clifford Geertz.

Herb, pada senja hari umurnya, masih penasaran dengan soal demokrasi konstitusional di Indonesia. Di akhir tahun 1992, masih dalam suasana kekuasaan mutlak Soeharto, untuk menghormati pensiunnya Herb dari Monash University, diadakan seminar internasional tentang topik demokrasi Indonesia ini. Pertanyaan yang mengusik, bagi Herb sendiri, ialah apakah
demokrasi tahun limapuluhan itu jadi gagal, atau memang tidak cocok dari asalnya (kritik Harry Benda) , ataukah memang sengaja dibunuh oleh koalisi tentara dan konsepsi demokrasi terpimpin, yang ditokohi Nasution-Soekarno (seperti argumen Rahman Tolleng)? Tak ada jawaban yang memuaskan, hanya Herb menyempatkan menyisipkan penjelasan (terhadap kemungkinan yang kedua), bahwa ketika itu ia menitikberatkan perhatian pada faktor, bukan pada aktor. Rasa tidak puas Herb masih berlanjut - dan tak mengherankan, karena ketidakpuasan mencari juga ciri khasnya - yang diwujudkannya dengan menyodorkan gagasan pemerintahan "semi parlementer". Yaitu, masih dalam zaman Soeharto, dengan anjurannya agar mengangkat seorang "perdana menteri" sebagai kepala pemerintahan sehari-hari, sedang Presiden tinggal sebagai simbol, sebagai Kepala Negara saja. Manakala sistem presidensial macet, buntu, Herb selalu kembali lagi pada gagasan eksperimental ini, termasuk di masa Gus Dur. Tentu saja itu semua hanya berhenti pada diskusi dengan Herb, dan kawan di sekitarnya. Tapi, dengan ini Herb sudah mulai memperhatikan aktor juga.

Sementara sekarang ini, demokrasi konstitusional yang masih dalam taraf chaotic berjalan terus, di atas suasana bebas pasca-Soeharto, tanpa menghiraukan pengamat-pengamatnya yang cermat, termasuk Herb Feith di antaranya. Proses politik bergerak terus, melabrak kriteria demokrasi konstitusional yang dipaparkan Herb dalam bukunya*, seperti kereta api di
Glen Iris sore itu, yang melaju tanpa sempat perduli tatkala ia melanggar seorang pengamat yang tulus, yang pikirannya sedang terpusat pada demokrasi (yang tak kunjung berwujud) di sebuah negeri di seberang sana. Herb yang baik, tak putus-putusnya mengamati proses perkembangan politik demokrasi Indonesia, sebuah proses yang disadarinya bergerak dengan tidak menghiraukan para pengamatnya. Tapi sebaliknya Herb tidak menyangka, dan karena itu tidak memperhatikan dengan cermat rangkaian kereta api, benda yang juga bergerak tanpa mengacuhkan apa yang di luar jalurnya, dengan akibat fatal. Dan kita semua lalu berduka, menundukkan kepala: selamat jalan menuju padang wacana yang kekal.

-- Marsillam Simandjuntak



* Demokrasi konstitusional, bagi Herb, dikenal dari enam ciri khasnya seperti: peranan dominan kaum sipil, partai politik jadi amat penting, mereka yang bersaing untuk kekuasaan melakukannya dengan menghormati "rules of the game" yang terkait erat dengan konstitusi yang berlaku, para anggota elit politik umumnya punya semacam komitmen dengan simbol yang berhubungan dengan demokrasi konstitusional, kebebasan sipil jarang diperkosa, dan penguasa pemerintahan sangatlah hemat dalam menggunakan daya paksa).

Saturday, September 01, 2001


Bagaimana media Jakarta meliput hari-hari diturunkannya Presiden Abdurrahman Wahid?

Oleh ANDREAS HARSONO et.al.
Pantau September 2001

-------------------------------------------------------------------------
Laporan ini dikerjakan sebuah tim yang terdiri dari
Agus Sudibyo, Andreas Harsono, Coen Husain Pontoh,
Dyah Listyorini, Elis N. Hart, dan Eriyanto.
Desain polling dan monitoring televisi dikerjakan Eriyanto.
-------------------------------------------------------------------------


MENJELANG sore Jumat 20 Juli para awak redaksi RCTI berkumpul di kantor. Mereka akan piknik ke Puncak, daerah sejuk sekitar 70 kilometer selatan Jakarta, memanfaatkan liburan akhir pekan.

Suasana meriah itu mendadak surut ketika mereka tahu Presiden Abdurrahman Wahid bakal melantik seorang perwira polisi jadi pejabat sementara kepala polisi Republik Indonesia. Ini gawat karena akan memancing lawan-lawannya menggelar sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kata lainnya: pemecatan!

"Jadi acara dibatalkan dan semua siaga," kata Atmadji Sumarkidjo, wakil pemimpin redaksi RCTI.

Mereka bergegas meliput langsung acara itu pukul 17.30 dari Istana Negara tempat Jenderal Surojo Bimantoro, pejabat kepala polisi yang diganti Wahid, sengaja memboikot dan tak menyerahkan tongkat komando. Toh, Wahid tetap melantik Jenderal Chaeruddin Ismail seraya mengatakan tongkat komando itu tradisi militer, bukan polisi.

Seusai pelantikan, Wahid menyatakan "semua pihak" harus siap-siap bila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Chaeruddin tampaknya disuruh Wahid melaksanakan keadaan darurat itu.

Usai pelantikan, pukul 19.00 Atmadji Sumarkidjo, memimpin rapat redaksi RCTI. Mereka membagi pekerjaan. Semua awak redaksi yang ada di rumah ditelepon. "Besok pagi pukul lima sudah harus ada di kantor, pergi ke lapangan dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing," kata Sumarkidjo.

Untungnya, mereka tak panik karena sudah punya persiapan satu bulan sebelumnya, jaga-jaga kalau pertikaian presiden versus parlemen meruncing. "Yang juga krusial adalah mengatur dengan yang lain. Kita ada sinetron, film anak-anak, kita sudah mengatur itu semua," kata Sumarkidjo. "Pihak iklan bisa complain ketika iklannya tidak ditayangkan," kata Sumarkidjo.

Sekitar dua kilometer dari RCTI, di sebuah ruangan hotel bintang lima di daerah Senayan, terjadi pertemuan singkat antara ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais dengan menteri koordinator politik, sosial, dan keamanan Agum Gumelar.

Amien adalah rival utama Wahid. Mereka saling mengenal lebih dari 20 tahun. Mereka juga pernah memimpin dua organisasi keagamaan yang secara, historis, dan sosiologis punya perbedaan. Amien adalah mantan ketua Muhammadiyah, yang sering disebut sebagai organisasi Islam modernis, anggotanya kebanyakan orang perkotaan. Sedangkan Wahid, lebih akrab dipanggil Gus Dur, adalah mantan ketua Nahdlatul Ulama, yang biasa disebut Islam tradisional, dan anggotanya kebanyakan warga perdesaan.

Gumelar adalah pembantu Wahid untuk urusan keamanan. Gumelar orang militer tulen. Dia lulusan akademi militer Magelang pada 1968. Kariernya banyak dibangun lewat pasukan komando serta intelijen.

Di kamar hotel itu, menurut Gumelar dalam wawancara dengan majalah Forum, Amien menyampaikan rencana percepatan sidang istimewa MPR. Gumelar tanya apakah rencana itu sudah dibicarakan dengan Megawati Soekarnoputri, wakil presiden sekaligus ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang punya kursi terbanyak di parlemen.

"Sudah," jawab Amien.

"Kalau memang sudah ya, go ahead. Saya tidak bisa melarang. Silakan kalau sudah bulat. Kalau soal keamanan, dari awal aparat keamanan sudah siap. Itu tidak ada masalah," kata Gumelar.

Dari pertemuan itu, Amien Rais mengadakan rapat di ruang kerjanya di gedung parlemen yang terletak dekat hotel. Amien memimpin rapat sekitar 20 legislator untuk menanggapi pelantikan Chaeruddin Ismail. Banyak wartawan menunggu keputusan rapat.

"Besok, Sabtu 21 Juli mulai pukul 10.00 pagi kami mengundang seluruh anggota majelis untuk mengadakan rapat paripurna dalam rangka sidang istimewa MPR," kata Amien Rais. Amien mengatakan pengangkatan Chaeruddin dapat membuat institusi kepolisian "retak dan pecah sehingga mengganggu keamanan."

Maka Jumat malam itu semua anggota MPR, yang terdiri dari semua anggota parlemen, sekitar 500 orang, plus sekitar 200 orang utusan daerah dan golongan, diberitahu agar hadir Sabtu pagi untuk rapat paripurna. Pertempuran presiden versus parlemen dimulai.


SABTU pagi 21 Juli 2001. Lain dengan hari biasa, hari ini wartawan tak bisa masuk ke gedung parlemen tanpa menunjukkan kartu tanda pengenal warna putih bertuliskan PELIPUTAN. Suasana halaman depan gedung sangat sepi.

Tapi di halaman belakang terlihat 15 buah panser berjejer rapi. Agak jauh sedikit ada 14 tank baja VAB Renault buatan Prancis dan tiga mobil pemadam kebakaran. Juga terdapat anjing gembala Jerman. Menurut seorang perwira polisi, ada 2095 tentara dan polisi dari 29 satuan setingkat kompi yang datang ke Senayan. Mereka menjaga kemungkinan datangnya ribuan demonstran pendukung Wahid, yang didukung oleh Nahdlatul Ulama, organisasi muslim terbesar di Indonesia, memprotes rapat paripurna MPR.

Tindakan ini didasarkan pada asumsi bahwa kaum nahdliyin bisa mengamuk kalau junjungan mereka diganggu. Jawa Timur, provinsi asal Wahid, beberapa kali dilanda amuk ketika parlemen mengeluarkan memorandum terhadap Wahid. Wahid sendiri tak sekali dua mengkhawatirkan kemungkinan itu walau dia sering minta pengikutnya, terutama dari Jawa Timur, agar tak datang ke Jakarta.

Agak jauh sedikit tampak studio mini dari beberapa televisi Indonesia: SCTV, RCTI, Indosiar, TPI, dan TVRI. Wartawan hilir mudik di berbagai tempat umum. Makin lama makin banyak. Dari suratkabar Indonesia hingga asing, dari media Jakarta hingga daerah-daerah.

Salvo pertama Sabtu pagi ternyata datang dari Istana Negara tempat Presiden Wahid mengadakan pertemuan pers. Wahid menyatakan tak akan menghadiri pertemuan dengan MPR, "Itu sidang yang tidak sah atau ilegal." MPR hanya berhak menyelenggarakan sidang umum, sidang tahunan, dan sidang istimewa. Rapat paripurna merupakan bagian dari ketiga sidang tersebut. "Mana mungkin sidang istimewa ditentukan oleh sebuah paripurna? Bagaimana mungkin bagian yang lebih kecil bisa menentukan sesuatu yang lebih besar?" kata Wahid.

Seraya berpidato, Wahid menyuruh stafnya membagikan fotokopi surat undangan Amien Rais yang minta Wahid hadir di parlemen pada Senin 23 Juli 2001 untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Wahid tak bisa menyembunyikan kemarahannya ketika mempertanyakan bagaimana mungkin sidang paripurna yang belum dimulai Sabtu pagi ini sudah memberikan surat macam itu Jumat malam?

Pada saat sama, sekitar pukul 09.40 di depan televisi yang terdapat dalam gedung parlemen di Senayan, tampak berkumpul polisi dan beberapa wartawan. Mereka menonton siaran langsung dari Istana Negara dan tertawa terbahak-bahak, sambil berteriak hu... hu... hu... ketika Wahid meninggikan suara.

Rapat paripurna sendiri yang sedianya dimulai pukul 10.00 tertunda karena Amien Rais dan banyak anggota MPR yang lain juga menyaksikan televisi. Ibarat orang bertinju, Istana Merdeka dan Senayan mulai saling melancarkan pukulan demi pukulan lewat media. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam buku The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Kedua wartawan Amerika Serikat itu mengatakan satu dari sembilan elemen jurnalisme adalah media harus menyediakan forum bagi masyarakat untuk melontarkan kritik dan komentar.

Mereka mengibaratkan media dengan "public houses" pada zaman prapercetakan di mana setiap pengunjung rumah macam itu, bisa berupa bar atau warung, menyampaikan dan mencari informasi.

Seorang penjaga bar, seraya menyajikan segelas bir, tahu bagaimana menyampaikan informasi dengan akurat. Dia tak diharapkan menambahi, tak diharapkan mengurangi. Makin akurat seorang penjaga bar menjalankan fungsi ini makin menguntungkan bagi warungnya. Makin banyak orang percaya pada forumnya. Makin banyak pula pelanggannya.

Televisi Indonesia tampaknya mulai mendapatkan kepercayaan macam itu. Siaran langsung demi siaran langsung menjadikannya sebagai forum publik. Ini prestasi tersendiri. Tanpa adanya kepercayaan, orang tak mau bicara lewat media.

Ini pertama kali pertikaian presiden versus parlemen disiarkan langsung oleh televisi. Pada zaman Presiden Soekarno (1945-1965) radio belum melakukan itu sedang televisi masih teknologi baru. Selama 33 tahun pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) media tak bisa bekerja cukup bebas. Presiden B.J. Habibie bekerja dalam waktu tak sampai dua tahun, sangat singkat, dan diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Lewat media pula orang-orang di Senayan mempertanyakan pelantikan Chaeruddin Ismail. Legislator Budi Harsono, ketua fraksi militer di parlemen, mengatakan, "Ciri-ciri organisasi bersenjata itu dia harus satu, harus homogen tidak boleh dua."

Legislator Ade Komarudin dari Partai Golongan Karya berpendapat Presiden Wahid, tak biasanya bicara prosedur ketika Wahid sendiri sering melanggar prosedur. Komarudin berpendapat adalah sah bagi MPR mengadakan sidang paripurna untuk mengambil keputusan bikin sidang istimewa atau tidak.

Akhirnya rapat paripurna MPR dimulai. Mula-mula dilakukan dengan mempersilakan masing-masing fraksi menyuarakan sikapnya. Satu per satu juru bicara fraksi naik ke podium dan berpidato. TVRI adalah satu-satunya televisi yang diizinkan masuk ke ruang sidang. Entah kenapa televisi swasta tak dipersilakan meliput dari ruang sidang?

Legislator Yusuf Muhammad, ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, partainya Wahid, memberi keterangan lain, "Kita tidak membenarkan, tidak menyetujui, tidak ikut serta, dan tidak ikut bertanggung jawab."

"Kalau saya boleh menyatakan secara sederhana, mereka kecewa dan sakit hati. Karena berkali-kali para tokohnya mengatakan bahwa mereka itu kesal karena fungsionarisnya diberhentikan," katanya.

Ketika pemungutan suara diambil semua 180 legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan setuju sidang istimewa dipercepat dan diadakan Senin 23 Juli 2001. Partai Golongan Karya dengan 176 anggota hadir semuanya setuju. Fraksi Utusan Golongan, 63 hadir, lima anggota fraksi menolak, empat orang menyatakan abstain. Kemudian, fraksi militer-polisi, yang seringkali memutuskan abstain, 38 anggota setuju. Partai Kebangkitan Bangsa menolak hadir dalam rapat paripurna ini.

Singkatnya dari jumlah total 601 anggota MPR yang hadir 592 orang menyatakan setuju penyelenggaraan sidang istimewa, lima menolak, dan empat orang menyatakan abstain. Mereka yang setuju beralasan Presiden Wahid melanggar sebuah ketetapan MPR karena mengangkat Chaeruddin Ismail sebagai pemangku sementara jabatan kepala kepolisian tanpa konsultasi parlemen.

Sabtu siang voting sudah diambil. Banyak anggota MPR hilir mudik di gedung parlemen. Wartawan mengerumuni mereka. Salah satunya adalah Nursyahbani Katjasungkana, anggota fraksi utusan golongan yang dikenal sebagai pengacara dan aktivis perempuan, yang menolak percepatan sidang istimewa MPR.

Kepada wartawan Katjasungkana mengatakan dia menolak sidang istimewa karena "elemen-elemen yang ada di sini mayoritas adalah Orde Baru."

"Kalau kita ingat pascajatuhnya Soeharto, kita berhasil melalui pemilihan umum dengan happy. Tetapi begitu masuk ke gedung ini, semua itu dinafikan begitu saja. Para wakil ini memposisikan diri tidak sebagai wakil tapi sebagai wali!"


MINGGU pagi 22 Juli 2001. Di sebuah rumah dengan halaman hijau, luas, penuh tanaman, di daerah Kebagusan, di selatan Jakarta, diadakan sebuah rapat selama hampir tiga jam. Rumah ini milik pribadi Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Para tamunya adalah ketua berbagai partai politik.

Usai rapat Megawati menemui puluhan wartawan yang menunggu di pintu rumah. "Seperti yang saudara lihat di tempat kediaman saya pribadi, saya telah mengundang para ketua umum dan kapasitas saya sebagai pengundang adalah ketua umum PDI Perjuangan," kata Megawati.

Selanjutnya Megawati mempersilakan Amien Rais, ketua Partai Amanat Nasional sekaligus ketua MPR, maupun Akbar Tanjung, ketua Partai Golongan Karya sekaligus ketua parlemen, untuk memberitahu wartawan hasil pertemuan itu.

Amien mengatakan tidak berapa lama lagi Indonesia akan melihat sebuah kepemimpinan nasional yang baru, "Insya Allah, itu semua tergantung Allah, kami semua di sini sudah bersepakat untuk memberikan dukungan moral support kepada ibu Megawati Soekarnoputri."

Ketika wartawan bertanya apa Megawati setuju dengan kesepakatan tersebut, Amien Rais menyatakan, "Ya tentu."

Megawati hanya tersenyum. Rapat ini berhasil memuluskan kesepakatan partai-partai. Mereka tampaknya puas dengan penampilan Megawati. Bisa dipastikan bila tak ada aral melintang mereka bakal minta wakil-wakil mereka di parlemen untuk memberikan suara memecat Wahid dan mengangkat Megawati sebagai presiden.

Ternyata Minggu masih ada satu peristiwa besar yang makan perhatian politisi maupun media. Saat Amien, Megawati, dan politisi lain berunding di Kebagusan, dua buah gereja mengalami pengeboman. Bom meledak di Gereja Santa Anna dan satunya di Gereja Batak, keduanya di kawasan timur Jakarta. Wartawan pun ditugaskan mengejar berita itu. Baik datang ke gereja maupun rumah sakit tempat 32 korban dirawat.

Seakan-akan melupakan pertikaian mereka, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Akbar Tanjung, Alvin Lie, A.M. Fatwa, Fuad Bawazier, dan banyak politisi lain mengalir ke berbagai tempat itu. Mereka tak datang bersamaan tapi tak bisa hilang kesan bahwa pada momen-momen yang sangat menentukan perseteruan politik mereka, kedua kubu berlomba menunjukkan simpati kepada para korban lewat media.


LAPANGAN luas sekitar Monumen Nasional selalu menarik perhatian orang pada hari libur. Minggu sore 22 Juli 2001 itu seperti biasa banyak orang makan angin di sana. Ada banyak anak kecil yang minta diantar bapak dan ibunya naik dokar. Banyak juga orang muda pacaran. Para pedagang kakilima menggelar dagangannya di sini.

Minggu sore itu ada satu tambahan tontonan. Lebih dari 2.000 serdadu dilengkapi dengan 134 tank datang ke lapangan itu. Mereka mengadakan "apel bersama dalam rangka kesiapan jajaran Tentara Nasional Indonesia di wilayah Jakarta."

Apel siaga ini dipimpin komandan apel Kolonel Marinir Sapzen Nurdin dari Brigade Infanteri 2 Marinir. Sedangkan inspektur upacara adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Pukul 19.00 Ryacudu memasuki lapangan Monumen Nasional dengan mengendarai panser. "Bismillahhirrahmannirahim," Ryamizard Ryacudu membuka pidatonya.

"Pangdam Jaya, Komandan Korp Marinir, Danjen Kopassus, Panglima Kohanudnas, Pangkop AU, dan Paskhas, panglima Armabar dan seluruh prajurit TNI terutama yang berada di daerah Jakarta Raya yang saya hormati, saya cintai dan yang sangat saya banggakan."

Secara singkat Ryacudu mengatakan tujuan apel itu adalah "membangun kekompakan" antara semua prajurit. Dia mengingatkan pada 1998 kekompakan itu terganggu ketika "kita diadu-adu sehingga timbul perkelahian di antara kita." Walau dalam pidatonya tak disebut, tapi Ryacudu mengacu pada pertikaian antara prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan marinir pada momen-momen jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu Kostrad dianggap antireformasi. Marinir justru dielu-elukan mahasiswa.

Ryacudu menjelaskan bahwa apel ini tanpa "maksud politik" karena sudah dilaporkan dan sudah mendapat persetujuan dari semua kepala staf angkatan, panglima TNI Widodo A.S. dan Presiden Wahid. Dia menekankan bahwa dia adalah tentara profesional yang tak mengurus politik.

Belum jelas benar apa dampak politis dari apel tersebut. Media Indonesia belum banyak yang menggali informasi rapat apa yang memutuskan diadakannya apel malam itu? Bagaimana hubungan Ryamizard Ryacudu dengan Presiden Wahid? Apa hubungan apel itu dengan ketaksukaan Wahid pada dukungan fraksi militer di parlemen terhadap percepatan sidang istimewa MPR?

Di Jakarta perkembangan ini bisa diketahui dari siaran langsung televisi dan radio, terutama Metro TV dan radio Elshinta 90,5 MHz FM. Apalagi juga ada undangan via short message service, biasa disingkat SMS, yang beredar secara terbatas di Jakarta lewat telepon seluler. Pesannya: Dukung Gusdur sbg pejuang kemanusiaan! (bukan sbg presiden saja) & malam ini istana terbuka utk rakyat; kl setuju kirim pesan ini ke 10 org lagi & dtg ke istana.

Seberapa jauh teknologi itu mendorong orang datang ke Istana Negara masih bisa dijadikan bahan studi yang lebih serius. Yang jelas cukup banyak tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat maupun mahasiswa, yang selama ini mendukung Presiden Wahid, datang berbondong-bondong ke Istana Merdeka.

Sekitar pukul 22.00 jumlah mereka makin banyak. Sebut saja aktivis Emmy Hafild, Muchtar Pakpahan, Sandyawan Sumardi, Nursyahbani Katjasungkana, Bonar Tigor Naipospos, Dita Indah Sari, Yeni Rosa Damayanti, Alexander Irwan, Hermawan Sulistyo, dan sebagainya. Adik kandung Megawati, Rachmawati Soekarnoputri, juga ikut datang.

Faisol Riza dari Partai Rakyat Demokratik mengatakan lewat telepon pada seorang wartawan bahwa istana terbuka bagi rakyat, "Tidur di sini pun boleh."

Yeni Rosa Damayanti dari Solidaritas Perempuan keluar masuk istana dan merasa kecewa karena pada saat yang genting media tak berperan membela Gus Dur, "Tidak ada prinsip-prinsip dan etika yang dipegang. Saya lihat uang menjadi faktor pendorong yang utama. Bukan lagi sebuah cita-cita atau sebuah ideologi."

"Nah, ketika konflik menjadi sumber uang, itulah jalan yang diambil. Sama sekali tidak ada pikiran tentang akibat yang ditimbulkan. Akibatnya media massa terjebak pada jurnalisme yang prokekerasan, prosensasional dan memacu konflik."

"Semakin konflik itu berkembang dan lama, maka semakin besar pendapatannya," katanya lagi.

Menurut AC Nielsen, antara Sabtu 21 Juli dan Senin 23 Juli, SCTV mengantungi Rp 3.182 miliar dari iklan program berita. RCTI mengantongi Rp 1.741 miliar, Indosiar Rp 1.380 miliar, TPI Rp 683 juta, Anteve Rp 523 juta, serta Metro TV Rp 282 juta.

Jumlah ini besar tapi relatif kecil dibandingkan iklan dari program hiburan. Metro TV memperoleh iklan paling sedikit karena usianya relatif muda. Stasiun ini mulai siaran Desember 2000.

Novi B. Suratinoyo, wakil pemimpin redaksi tabloid Victorius, memandang media banyak yang ingin menjatuhkan Gus Dur, "Editorial Media Indonesia, misalnya, itu sangat jelas anti-Gus Dur. Seharusnya sikap wartawan itu adalah mengontrol mereka bukan menjatuhkan mereka."

Pukul 21.30 Gus Dur menemui para aktivis. Beberapa menteri juga datang. Gus Dur mengatakan dia akan mengeluarkan dekrit. Rapat jadi panas. Sebagian menteri menyatakan kurang setuju. Gus Dur mengatakan, "Malam ini juga akan saya umumkan dekrit."

Soal konsep Wahid minta para aktivis membantu. Hermawan Sulistyo, seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang menulis buku Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966), mengusulkan pembubaran Partai Golongan Karya, warisan dari rezim Presiden Soeharto. Usul itu ditolak karena dianggap antidemokrasi. Kesepakatannya, partai ini dibekukan hingga ada keputusan Mahkamah Agung.

Sekitar pukul 22.30 pintu istana ditutup karena banyaknya jumlah pengunjung. Banyak orang menunggu di pintu kiri gedung istana. Juga banyak wartawan yang menunggu di sana. Situasi sekeliling istana tampak sepi. Tidak terlihat pasukan dalam jumlah yang mencolok.

Pada pukul 23.03, tampak beberapa orang kiai keluar dari istana. Habib Yahya Assegaf dari Jakarta kepada wartawan mengatakan Gus Dur "nasibnya mujur, bagus. dekrit akan didukung oleh semua rakyat Indonesia."

Kalau dari TNI tidak mendukung bagaimana?

"TNI mendukung kok. Yang tidak mendukung itu barangkali cuma 20 persen atau kurang."

Televisi tak banyak mengambil gambar para kiai dan aktivis ini. Indra Piliang dari Center for Strategic and International Studies mengatakan, "Saya udah pegel nungguin sampai pukul 23.00, tapi Arief Suditomo (dari SCTV) dan kawan-kawan hanya melaporkan sejumlah nama yang ada di istana, tanpa tertarik untuk wawancara orang-orang itu."

Hermawan Sulistyo keluar dari istana dan dicegat wartawan.

"Gus Dur mau mengeluarkan dekrit?"

"Belum tahu, maju mundur, maju mundur."

"Konsep apa yang Anda tawarkan untuk dekrit?"

"Ah nggak, masuk aja saya nggak kok. Kalau kemarin, bersama dengan teman-teman LSM, dekritnya hanya soal pembubaran Golkar sampai ada keputusan MA (Mahkamah Agung). Tapi, kemarin. Bukan tadi lho! Soal dekrit itu saya masih seorang demokrat. Hitungan-hitungannya itu bukan pertarungan politik."

"Kalau dalam pandangan Anda mestinya gimana?"

"Ini sudah point of no return buat saya. Bagi saya cuman satu aja, kalau alasan moral, bukan alasan politik: pembekuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), lalu pemilu dipercepat. Itu anu aja bahwa mereka menolak peradilan HAM untuk penanggung jawab Trisakti dan Semanggi."

Sulistyo mengacu pada dua tempat di Jakarta saat pada 1998 terjadi penembakan mati terhadap beberapa mahasiswa. Pertama di depan kampus Universitas Trisakti dan kedua terjadi dekat jembatan Semanggi.

"Tapi militer khan tidak mendukung Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit?"

"Ini kan urusan politik, urusan apa sama tentara?"

Sulistyo memainkan peran cukup penting Minggu malam itu. Salah satu televisi yang melakukan kontak telepon dengan Sulistyo adalah Metro TV. Menariknya, pemirsa dengan jelas mendengar tuduhan-tuduhan mahasiswa terhadap Metro TV ketika wawancara berlangsung.

"Metro Cendana itu. Metro cuci uang Cendana itu."

"Mungkin Anda bisa backsound di belakang Anda itu. Nanti ada kesempatan Bung Kikiek," ujar Hersubeno Arief dari Metro TV. Kikiek adalah nama panggilan Sulistyo.

"Iya, saya sudah menghindar," kata Sulistyo.

Tuduhan mahasiswa bahwa Metro TV berhubungan dengan keluarga Cendana mungkin disimpulkan karena 20 persen saham Metro TV dimiliki Bimantara, sebuah perusahaan publik, yang didirikan dan sebagian sahamnya dimiliki putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo.

"Jadi konkritnya apa Bung Kikiek?"

"Kalau buat saya bubarin saja DPR itu. Itu penghambat reformasi"

Di studio Metro TV, Hersubeno ditemani Alifian Mallarangeng dari Partnership for Government Reform, sebuah lembaga dana bentukan Bank Dunia, Asian Development Bank, serta United Nations Development Program. Mallarangeng dikenal sebagai komentator politik. Dalam wawancara itu Mallarangeng mengatakan, "Persoalannya adalah siapa yang berhak membubarkannya Bung Kikiek?"

"Ah, itu soal hukum. Biarlah para pakar hukum berantem. Saya lihat dari sisi moralitas saja itu."

Mallarangeng menjawab, "Tentu kalau kita bicara tentang demokrasi, kita menghargai adanya konstitusi, aturan-aturan hukum, yang membatasi kemungkinan pemusatan kekuasaan."

"Bukan! Bagi saya demokrasi itu berarti pembenaran pembunuhan terhadap mahasiswa. Itu ukuran saya," kata Hermawan Sulistyo.

"Bung Kikiek, Anda tidak membayangkan dampak dari dekrit bisa meneteskan darah seperti yang Anda sesali saat ini?" tanya Hersubeno Arief.

"Sama halnya anggota DPR yang tidak membayangkan darah mahasiswa itu. Sama saja kan?" kata Sulistyo.

"Artinya kemudian sah saja darah tumpah berikutnya. Dan ini bukan hanya mahasiswa tetapi juga rakyat biasa," kata Hersubeno Arief.

"Itu kan kata Anda. Kata saya, mereka yang memulai ini. Jadi, ini konsekuensi logis dari satu situasi yang bagi saya itu sangat menghambat reformasi," jawab Sulistyo.

"Metro itu Cendana," muncul teriakan lagi.

"Tapi bukankah, saya bisa saja, dan Anda bisa tidak sepakat, dengan keputusan DPR dan MPR, tetapi bukankah sistem demokratis," kata Mallarangeng.

"Saya tidak bisa dengar, ribut nih mahasiswa di seputar saya," kata Sulistyo.

"Mungkin Anda bisa bergerak sedikit. Nanti kita kasih porsi," kata Hersubeno.

Suara mahasiswa makin ricuh.

"Saya tidak bisa mendengar nih. Sudah," kata Sulistyo, sembari mematikan teleponnya.


PUKUL 21.00 di Departemen Pertahanan di Jalan Merdeka Barat ada rapat. Tuan rumahnya Laksamana Widodo A.S., panglima Tentara Nasional Indonesia, yang mengundang para petinggi militer dari angkatan darat, laut, dan udara, serta Agum Gumelar, menteri koordinator politik, sosial, dan keamanan.

Widodo mengatakan Presiden Wahid hendak menggantikan kepala staf angkatan darat dan angkatan laut, masing-masing Jenderal Endriartono Soetarto dan Laksamana Indroko Sastrowiryono serta mengangkat Letnan Jenderal Johny Lumintang, seorang perwira senior yang menjabat sekretaris jenderal Departemen Pertahanan, sebagai wakil panglima TNI.

Mereka menganggap keputusan ini persiapan Wahid menjalankan keadaaan darurat. Tanpa dukungan polisi dan militer Wahid tak bisa menjalankan kebijakan itu. Polisi sudah relatif dikuasainya dengan mengangkat Chaeruddin Ismail. Langkah berikutnya adalah militer.

Para perwira ini juga mengundang Lumintang. Ternyata Lumintang menolak pengangkatannya. Secara diplomatis Lumintang menyerahkannya pada Widodo A.S.

Pukul 23.30 Widodo dan Gumelar pergi ke Istana Negara buat menyampaikan keputusan rapat. Di istana, Gumelar melihat banyak orang. "Entah dari mana. Banyak sekali. Ada orang-orang LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan Rachmawati (Soekarnoputri) di situ," kata Gumelar.

Di dalam ruang kerja Wahid ada beberapa pembantu Wahid termasuk Chaeruddin. Sempat hening sejenak. Kemudian Agum Gumelar mendekati Wahid yang penglihatannya kurang baik.

"Saya Agum Gumelar, menteri Bapak, ingin menyampaikan pandangan dan saran. Kalau Presiden mengeluarkan dekrit, keadaan tidak akan bertambah baik, tapi semakin memburuk, dan ini juga menyangkut nama baik serta reputasi Presiden. Saran saya, janganlah dekrit dikeluarkan demi keselamatan bangsa."

Tiba-tiba Wahid berdiri sambil berteriak sekeras-kerasnya, "Kalian semua banci!" Teriakan Wahid sedemikian kerasnya sehingga mengundang perhatian orang luar. Beberapa pengawal presiden menyerbu masuk. Agum Gumelar kaget. Wahid terlihat emosional dan napasnya terengah-engah. Menurut penuturanya pada Forum, Gumelar memegang tangan Wahid, "Bapak Presiden, saya membantu presiden dan tidak menginginkan presiden mengambil keputusan yang keliru."

"Sudah saya putuskan!" teriak Wahid.

"Kalau tidak setuju dengan dekrit, maka silakan pisah. Kalau setuju dengan dekrit, maka ikut saya." Suasana tak nyaman. Gumelar pun mengajak Widodo keluar.


SENIN 23 Juli 2001 dini hari. Di kantor RCTI di bilangan Kebon Jeruk, Atmadji Sumarkidjo kelelahan dan tertidur di kantornya. Bersama rekan-rekannya, wakil pemimpin redaksi RCTI itu seharusnya bersantai di Puncak. Tapi Sumarkidjo malah tidur di kantor.

Budhius Maruf, seorang produser RCTI, membangunkan Sumarkidjo lima menit sebelum Presiden Abdurrahman Wahid muncul di depan wartawan untuk mengumumkan maklumat.

RCTI langsung menghentikan tayangan film dan pindah siaran ke Istana Negara. Wahid minta maaf lebih dulu pada wartawan karena mereka menunggu lama. Dia mengatakan itu bukan tindakan yang menyenangkan tapi dia harus mengambil tindakan untuk keselamatan negara.

Isi lengkap maklumat dibacakan juru bicara kepresidenan Yahya C Staquf pukul 01.17. Maklumat itu, yang sering disebut "dekrit" oleh Wahid, dasarnya mengatakan "krisis konstitusional telah memperparah krisis ekonomi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi."

"Maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan sebagian terbesar masyarakat Indonesia, hari ini selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saya terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memaklumkan:

- Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun;
- Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung."

Wahid memerintahkan seluruh jajaran militer dan polisi untuk "mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Acara ini berlaku singkat saja. RCTI, Indosiar, dan SCTV kembali melanjutkan tayangan hiburan yang tertunda.

Sumarkidjo mengatakan pengumuman itu membuat seluruh awak RCTI bekerja keras, mencari nara sumber, mengemas berita, dan menyiarkannya untuk berita pagi. Mereka kerja tanpa henti hingga pukul 08.00. "Karena kita bukan stasiun berita, kita memasukkan berita curi-curi diselipkan ketika acara film," kata Sumarkidjo.

Tapi acara-acara hiburan itu, dari musik, film, dan hiburan lain, tampaknya membantu meredakan ketegangan di masyarakat. Waktu diumumkannya yang lewat tengah malam juga mengurangi reaksi spontan dari masyarakat. Mungkin reaksinya berbeda bila diumumkan siang hari.

Sepuluh menit sesudah pengumuman itu, menteri koordinator politik, sosial, dan keamanan Agum Gumelar dipanggil Megawati di kediaman resmi Megawati di bilangan Menteng.

"Ada apa ini dan bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Megawati.

Gumelar menjelaskan kejadian di Istana Negara ketika Presiden Wahid emosional. Usai bercerita Gumelar mengatakan dia hendak mundur karena tak setuju dekrit.

"Siapa yang akan mengendalikan masalah keamanan?" tanya Megawati.

Gumelar jadi bingung karena di satu pihak sebagai menterinya Gus Dur yang tak setuju keputusan Gus Dur, dia harus mundur, tapi di pihak lain dilarang Megawati. Namun Gumelar membenarkan Megawati dan menyatakan dia tetap menteri tapi "siap mundur."

Sementara itu di hotel bintang lima tempat ketua MPR Amien Rais dan kebanyakan anggota MPR menginap, suasananya mendadak hiruk-pikuk. Orang-orang turun ke lobi hotel. Mereka yang tidur dibangunkan. Orang-orang Partai Golongan Karya tak bisa menyembunyikannya kegeramannya terhadap Wahid.

"Suasananya kayak pasar," ujar seorang wartawan.

Dalam suasana hiruk-pikuk itu, di mana perkembangan berita diluncurkan dengan cepat, peran televisi jadi sentral dan orang pertama yang komentarnya muncul di televisi bisa berperan paling besar dalam membentuk opini publik.

Kebanyakan televisi menyiarkan langsung dekrit tersebut tapi cuma Metro TV yang siap dengan seorang komentator di studionya. Komentator itu adalah Alifian Mallarangeng, seorang Ph.D ilmu politik dari Northern Illinois University (NIU) Dekalb, Illinois, Amerika Serikat. Mallarangeng keturunan bangsawan Bugis sehingga sering dipanggil gelar bangsawan Andi.

Menurut Mallarangeng, sebelum dekrit diumumkan, dia dan Hersubeno Arief mengobrol "ngalor ngidul nungguin sambil berdebar-debar apa yang terjadi." Ini terjadi karena pengumuman itu ditunda tiga jam dari pukul 22.00 sampai 01.00.

Mereka kemudian berpikir apakah akan ada semacam dekrit yang isinya tak jelas? Semua serba meraba-raba. Situasi di studio Metro TV juga menarik. Informasi yang masuk menit per menit; dari reporter di lapangan, dari internet, dari segala macam.

Mereka disodori informasi terus hingga menyaksikan sendiri siaran langsung dari Istana Negara. Saat itu Mallarangeng tak bisa menyembunyikan emosinya lagi. Begitu siaran langsung dihentikan Hersubeno Arief minta komentar Mallarangeng.

"Ini maklumat, sayang sekali, memperlihatkan sekali lagi, dan tampaknya akan dicatat dalam sejarah, bahwa Presiden Abdurrahman Wahid adalah seorang diktator. Dia telah melakukan makar terhadap negara," kata Mallarangeng.

"Makar ya Bung Andi?" tanya Hersubeno.

"Dia telah melakukan makar terhadap negara. Dia telah melakukan makar terhadap lembaga tertinggi negara yang menjadi perwakilan rakyat. Tidak ada hak seorang presiden yang tidak dipilih oleh rakyat secara langsung untuk membubarkan parlemennya. Ini bukan sistem parlementer. Ini juga bukan sistem autoritarian. Dengan ini, dia mengambil kembali seluruh kewenangan kekuasaan negara. Pada dirinya sendiri dia sudah mendefinisikan negara. Dirinya adalah negara. L'etat c'est moi."

Tanpa jeda Mallarangeng melanjutkan, "Ini tidak bisa dibiarkan semacam ini. Karena itu saya juga mengimbau, seluruh aparat negara, seluruh TNI, dan militer agar tidak mematuhi dekrit ini. Dekrit ini adalah makar terhadap negara. Kepada sesama warganegara Republik Indonesia, inilah saatnya kita mengatakan selamat tinggal Gus Dur! Kemudian kita mempersilakan sidang istimewa MPR/DPR tetap bersidang sebagaimana mestinya. Kita sebagai rakyat dan seluruh aparat negara mesti melindungi wakil-wakil rakyat di MPR melakukan persidangan sebagaimana mestinya. Kemudian memberhentikan dengan tidak hormat Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian melantik Wakil Presiden Megawati sebagai presiden."

Suasana agak tegang. Hersubeno bergurau, "Ya, saya kira ini bukan maklumat tandingan ya?"

"Bukan. Sebagai warga negara dan seorang demokrat," kata Mallarangeng.


PERTANYAANNYA adalah seberapa besar pengaruh Alifian Mallarangeng? Berapa banyak orang yang menonton Metro TV? Berapa persen dari para penonton itu yang terpengaruh imbauan Mallarangeng?

Menurut lembaga pemeringkat AC Nielsen peringkat Metro TV Senin dini hari itu berkisar 0,3 sampai 1,2. Ini berarti 0,3 persen sampai 1,2 persen penduduk Indonesia nonton Metro TV. Katakanlah populasi Indonesia 200 juta maka yang menonton 600 ribu sampai 2,4 juta orang. Sebagian besar mereka ada di Jakarta karena jangkauan Metro TV paling banyak di ibukota. Ini cukup besar mengingatnya baru beroperasi sejak Desember 2000.

Berapa orang yang datang ke parlemen untuk menentang dekrit? Belum ada jawaban konkrit tapi di satu sisi Mallarangeng dipuji karena berani mengambil risiko. Bagaimana pun juga ada kemungkinan dekrit dijalankan, parlemen dibubarkan, Amien Rais ditangkap, dan televisi dikuasai. "Istri saya sudah nangis-nangis di rumah karena khawatir saya ditangkap," kata Mallarangeng.

Mallarangeng mengatakan dia berusaha seobjektif mungkin dalam acara bincang-bincang itu dengan melihat konteks peristiwanya pada beberapa hari atau bulan sebelumnya. "Tapi ada beberapa titik di mana mungkin saya tidak bisa objektif. Misalnya ketika dekrit diumumkan, saya kecewa, saya marah. Saya menganggap dekrit yang dikeluarkan presiden itu inkonstitusional. Bisa mengarah pada makar, kudeta terhadap negara."

Mallarangeng belajar dari pengalaman negara lain, semisal dampak buruk pembubaran parlemen oleh Presiden Albert Fujimori di Peru dan Presiden Boris Yeltsin di Rusia. "Saya jadi marah. Saya juga tidak suka sidang istimewa MPR karena banyak prosesnya yang saya pertanyakan. Tapi tidak bisa karena saya tidak suka sidang istimewa MPR maka saya membekukan MPR. Dalam titik itulah saya tidak bisa mengambil jarak. Saya bersikap. Sebagai warga negara mungkin atau sebagai orang yang selalu berusaha mewujudkan demokrasi," katanya.

Tapi ada juga yang berpendapat persoalan tak seserius yang dibayangkan Mallarangeng. Wahid tak bisa dibandingkan dengan Fujimori atau Yeltsin. Wahid mengeluarkan dekrit yang tumpul. Kalau saja Mallarangeng tahu kesepakatan Amien Rais dan Agum Gumelar pada Jumat malam, mungkin Mallarangeng bisa mengatakan dekrit itu tak bakal efektif. Militer tak mendukung sehingga tak bakal jalan. Dia tak perlu "mengimbau" militer agar menentang "makar." Kalau Mallarangeng tahu sikap Megawati Soekarnoputri, yang menanggapi ketegangan itu dengan santai, bahkan pergi nonton film Walt Disney Shrek, mungkin Mallarangeng bakal lebih tahu bahwa dekrit itu tak bakal melumpuhkan parlemen.

Th. Yacob Koekeritsz, seorang aktivis Forum Demokrasi, yang kenal Mallarangeng sejak bangku sekolah menengah di Makassar, mengatakan Mallarangeng "emosional sekali." Mallarangeng dianggapnya "tidak lagi political scientist karena berpihak sekali."

"Okelah Andi Mallarangeng dikasih waktu empat jam berturut-turut. Satu atau 1,5 jam diberikan kepada Arbi Sanit, Thamrin Tomagola, atau yang lain," kata Yeni Rosa Damayanti, mengacu pada dua dosen Universitas Indonesia yang pro-Wahid.

Hersubeno Arief mengatakan kesulitan terkadang disebabkan keterbatasan komentator yang bisa dihubungi dengan cepat. Selain harus menguasai persoalan, seorang komentator diharapkan orang yang kenal kamera. Metro TV juga menghubungi orang-orang Partai Kebangkitan Bangsa tapi mereka tak bisa dihubungi atau tak bersedia datang. Andy F. Noya, pemimpin redaksi Metro TV, menghubungi Alifian Mallarangeng Minggu pukul 22.00. Noya minta Mallarangeng datang ke studio. Padahal Mallarangeng baru selesai dengan talk show televisi lain.

Atmadji Sumarkidjo mengatakan, "Para komentator, para pengamat itu pasti laku. Jadi kita list dulu beberapa nama untuk dijadikan sumber. Waktu itu ada banyak nama yang diajukan. Ada Dewi Fortuna Anwar, Andi Malarangeng, Rizal Malarangeng, Arbi Sanit, Imam Prasojo, dan lain-lain. Ada 30 nama waktu itu."

RCTI akhirnya memilih Eep Saefulloh Fatah, seorang mahasiswa pascasarjana Ohio State University yang "masih segar karena baru pulang dari Amerika."

"Dalam memilih narasumber kita coba seobjektif mungkin. Dia tidak membawa suatu aliran atau pro-Gus Dur atau anti-Gus Dur karena nanti akan bias. Riswanda Imawan juga jadi prioritas kita tapi karena ia jauh di Yogyakarta ya kita cari yang ada di Jakarta saja," kata Sumarkidjo.

M. Imdadun Rahmat, Zuhairi Misrawi, dan Rumadi dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama, berpendapat media sengaja ingin menjatuhkan Wahid. Anak-anak muda Nahdlatul Ulama ini mengatakan mereka tak pernah sekali pun dihubungi televisi. Lembaga mereka hanya sekali dihubungi oleh sebuah stasiun radio.

"Saya kira apa yang ditampilkan Media Indonesia atau Metro TV sangat jelas aspek by design itu. Orang awam akan bisa melihatnya. Apalagi orang yang berada dalam komunitas NU," kata Rumadi.

Harian Media Indonesia dan Metro TV adalah dua institusi media yang berhubungan. Keduanya dipimpin oleh pengusaha Surya Paloh. Editorial Media Indonesia tiap hari juga divisualkan di Metro TV.

Salim Said, penulis buku The Genesis of Power dan seorang komentator politik yang banyak tampil pada hari-hari ini, berpendapat secara umum penampilan televisi lumayan baik. Kesalahan atau pertanyaan yang bodoh memang muncul tapi "by default not by design."

Sumarkidjo berpendapat agak sulit bagi televisi untuk tak mendapat cap anti-Gus Dur, "Sekarang ada nngak orang yang pro-Gus Dur pada waktu itu?" Masalah teknis lain. Komentator politik yang setuju dekrit semuanya ada di istana sehingga sulit memanggilnya ke studio televisi. Sehingga yang muncul adalah yang kontra dekrit tersebut.

Setiap televisi dan radio memang harus sangat hati-hati memilih narasumber. Lebih hati-hati ketimbang media cetak karena narasumber media elektronik hanya bicara. Orang menulis harus jujur terhadap dirinya sendiri. Orang menulis sulit untuk berbohong. Ini berbeda dengan wicara.

Salah satu cara mengatasinya adalah memberikan suara kepada semua pihak yang bertikai, kalau perlu sama-sama di studio. Dalam momen secepat ini salah satu keterbatasan televisi dan radio adalah sulit dan mahalnya memproduksi berita. Talk is cheap. News is expensive. Talk show jadi pilihan karena murah dan kelihatannya gampang. Bandingkan kalau siaran-siaran ini diisi oleh berita melulu? Berapa ratus reporter yang harus dikerahkan?

Konsekuensi lain adalah kerja maraton. Padahal makin capek seseorang makin berkurang kinerjanya. Baik Hersubeno Arief maupun Alifian Mallarangeng, sekadar contoh, bicara lebih dari enam jam. Hersubeno bahkan mulai kerja Minggu pukul 06.30 dan baru pulang ke rumah 25 jam sesudahnya: Senin pukul 07.30. Mallarangeng, yang merasa khawatir akan keamanannya setelah bicara demikian keras, merasa tak aman pulang dini hari, dan memutuskan tetap tinggal dan bicara di studio hingga hari terang.

Atmakusumah Astraatmadja dari Dewan Pers berpendapat, "Memang sulit untuk meminta perimbangan sumber berita 50:50 tapi sepintas (televisi) sudah cukup baik."


SENIN pagi 23 Juli 2002. Televisi, radio, dan dotcom terbukti di atas angin dalam liputan 24 jam terakhir. Ini bisa dilihat pada harian Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Republika, dan harian lain yang terasa lebih kurang relevan ketimbang berita televisi, radio, dan dotcom.

Kompas menurunkan stop press pukul 03.15 dini hari yang berisi keterangan pers Amien Rais bahwa MPR tetap bakal melaksanakan sidang.

Amien mengadakan pertemuan pers sekitar pukul 02.00 dini hari ketika kebanyakan suratkabar Jakarta sudah naik cetak. Mereka masih sempat menurunkan berita maklumat Presiden Wahid. Tapi reaksi Amien Rais sudah terlambat untuk dicetak. Apalagi reaksi Akbar Tanjung, ketua Partai Golongan Karya, yang mengadakan pertemuan pers lebih lambat dari Amien. Agum Gumelar bahkan bikin pertemuan pers menjelang shalat subuh.

Suratkabar di zona Waktu Indonesia Tengah maupun Waktu Indonesia Timur, yang masing-masing sejam dan dua jam lebih cepat dari waktu Jakarta, malah banyak yang tak sempat menurunkan berita maklumat Wahid.

Kompas bisa melakukan stop press karena suratkabar ini menguasai sendiri percetakannya. Toh, Kompas terbit Senin tanpa memasukkan reaksi Partai Golkar atau keterangan Agum Gumelar.

Unsur kecepatan memang sangat penting. Makin cepat suatu media bekerja makin penting kedudukannya dalam situasi kritis. Suratkabar kalah bersaing dengan televisi, dotcom, dan radio karena butuh waktu cetak. Majalah Tempo bahkan sudah selesai cetak ketika Wahid menyatakan negara dalam keadaan darurat.

Susahnya, wartawan cenderung bekerja dengan pola media masing-masing. Senin dini hari itu hanya ada lima wartawan di hotel tempat Amien Rais dan Akbar Tanjung bikin pertemuan pers. Kebanyakan wartawan suratkabar dan televisi pulang setelah deadline. Mungkin kecapekan. Ini beda dengan media internet atau kantor berita yang bekerja praktis 24 jam.

Detikcom menurunkan berita "Gus Dur Bekukan Partai Golkar, Pemilu Digelar 1 Tahun Lagi" hanya beberapa menit setelah juru bicara kepresidenan Yahya C. Staquf membacakan maklumat itu di Istana Merdeka pukul 01.17. Detikcom terus-menerus melaporkan perkembangan momen-momen ini. Amien dilaporkan. Tanjung dilaporkan. Gumelar juga dilaporkan.

Sapto Anggoro, wakil pemimpin redaksi Detikcom, mengatakan dia dan para reporternya juga maraton. Para reporternya menggunakan telepon seluler dan melaporkan berbagai kejadian dari istana, parlemen, hotel, kantor Gumelar, dan sekitar Monumen Nasional.

Kompas Cyber Media menurunkan naskah lengkap maklumat pada pukul 01.43 dengan judul "Isi Lengkap Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid."

Di belahan dunia lain, situs web The New York Times menurunkan laporan "Facing Removal, Wahid Dissolves Legislature in Indonesia" pada pukul 01.47. Laporan ini diambil dari kantor berita Associated Press.

Keunggulan suratkabar sebenarnya ada pada kedalaman. Wartawan mereka sebenarnya bisa menembus tembok-tembok ruang rapat yang tak bisa ditembus kamera televisi. Mereka juga punya waktu lebih panjang ketimbang wartawan dotcom. Tapi hingga Senin, belum ada suratkabar yang mampu menjelaskan apa yang terjadi sepanjang Jumat-Sabtu-Minggu di luar hal yang resmi.

Pertemuan Amien Rais dan Agum Gumelar tak diberitakan suratkabar hingga seminggu sesudahnya. Dibentaknya Agum Gumelar oleh Abdurrahman Wahid juga baru muncul hampir seminggu sesudah kejadian.

Media, menurut Bambang Wisudo dari Kompas, "Kita terjebak pada apa yang diomongkan, tidak menggali hingga ke substansi persoalan." Kegamangan ini membuat berita suratkabar jadi kurang relevan. Mereka mengejar komentar demi komentar tapi melupakan proses verifikasi fakta demi fakta.

"Wartawan bingung menangkap mana yang substansi dan mana yang tidak. Saya sendiri mengalami kejenuhan, karena problem politik tidak maju-maju dari jaman Soeharto," kata Iwan Setiawan dari majalah Tempo.


SENIN siang 23 Juli 2001. Televisi berlomba-lomba menyiarkan sidang istimewa MPR dan mendatangkan komentator di studio masing-masing. SCTV mendatangkan Solahuddin Wahid dari Nahdlatul Ulama. Stasiun lain kebanyakan mendatangkan pembicara dari kubu anti-Wahid. TPI mendatangkan Indria Samego dari LIPI, Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, dan Salim Said.

SCTV mendatangkan Solahuddin bersama Hasnan Habib, pensiunan letnan jenderal, Ryas Rasyid, rektor sebuah perguruan tinggi dan mantan menteri kabinet Wahid, dan Daniel Sparingga dari Universitas Airlangga. Metro TV mendatangkan Rizal Mallarangeng dari Center for Strategic and International Studies, Denny J.A. dari Universitas Jayabaya serta Hamid Awaluddin dari Partai Golkar.

RCTI mendatangkan Eep Saefulloh Fatah. Anteve mendatangkan Alifian Mallarangeng dan Agus Haryadi dari CPPS-Paramadina.

Kalau ada dua nama Mallarangeng di sini karena mereka memang kakak-beradik. Alifian adalah kakak sulung Rizal. Keduanya kuliah di ilmu sosial dan politik Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studinya sama-sama di Ohio State University di bawah bimbingan Bill Liddle, seorang akademisi Amerika Serikat dengan spesialisasi Indonesia.

Pilihan-pilihan ini tampaknya tak memuaskan semua orang. Wakil direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Enceng Sobirin Nadj. termasuk salah satunya.

"Sungguh tak adil bahwa pengamat-pengamat yang tampil di televisi notabene adalah mereka yang anti-Gus Dur. Menurut saya, mereka ini lebih pas disebut sebagai pemain-pengamat, karena mereka tak segan-segan turut bermain dalam permainan politik menjatuhkan Gus Dur," kata Sobirin.

"Tidak kritis terhadap tentara. Itu jelas sekali," kata Koekeritsz dari Forum Demokrasi.

Zuhairi dari Lakpesdam Nahdlatul Ulama melihat pilihan para komentator itu dari sudut pandang "perebutan kekuasaan" antara Islam tradisional dan Islam modernis. Menurutnya alumni Ohio State University kebanyakan berlatar belakang Islam modernis.

"Nah persoalannya, selama ini tidak cukup ada dialog antara teman-teman berbasis Islam modernis dan teman-teman dari kalangan tradisionalis."

"Mereka berpikir kalau Gus Dur semakin berkuasa, otomatis mereka tidak punya banyak peluang untuk berkembang. Di sini ada gambaran tentang persaingan antara Ulil Abshar-Abdalla dan rekan-rekannya yang modernis. Ulil itu sebagai intelektual muda Islam sangat cepat melejit. Sementara teman-teman segenerasinya tidak mengalami hal yang sama."

"Mereka menganggap kalau Gus Dur tetap berkuasa akan semakin banyak lagi anak-anak muda NU yang melejit mewarnai dinamika intelektual, keagamaan, dan politik di Indonesia. Saya menangkap ada kekhawatiran seperti itu," kata Zuhairi.

Menurut Hersubeno Arief, Metro TV mencoba mengatasi kurang beragamnya sumber mereka pada Selasa 24 Juli 2001. Mereka mencari Ulil Abshar-Abdalla, orang nomor satu Lakpesdam NU, tapi Ulil sedang berada di Amerika Serikat. Mereka menggantinya dengan Ahmad Sahal dari jurnal kebudayaan Kalam. Sahal dari latar belakang keluarga Nahdlatul Ulama.

Zuhairi mengatakan Sahal memang warga Nahdlatul Ulama tapi tak banyak terlibat dan mengikuti secara langsung perkembangan-perkembangan yang terjadi di Nahdlatul Ulama.

"Saya kira ini kecelakaan betul Metro TV. Mestinya media mengetahui hal-hal seperti ini. Apakah benar seseorang itu merepresentasikan suara anak-anak muda NU secara umum? Karena sesungguhnya Sahal diundang untuk melihat bagaimana sih sebenarnya suara anak muda NU."

Menurut Zuhairi ada dua penjelasan ketakrepresentasian itu. Pertama Metro TV tidak memahami peta perkembangan di Nahdlatul Ulama. Kedua, ada kesengajaan menghadirkan tokoh-tokoh dari luar maupun dalam Nahdlatul Ulama yang mau bicara kritis atau negatif tentang Nahdlatul Ulama dan Gus Dur.

Kerangka yang muncul di media adalah kaum nahdliyin kurang berpendidikan, orang desa, dan bakal mengamuk bila Gus Dur dijatuhkan. Ternyata kekhawatiran itu tak terjadi. Penjagaan gedung parlemen terkesan malah berlebihan. Apakah media kecele dengan asumsi-asumsi mereka? Hermawan Sulistyo mengatakan dekrit dikeluarkan sebagai lambang gerakan moral melawan tren bahwa demokratisasi Indonesia kembali ke model Orde Baru.

Hersubeno Arief dan Rizal Mallarangeng membantahnya. Tidak ada konspirasi. "Lawan Gus Dur adalah prinsip demokrasi. Kikiek bilang dekrit moral. Itu juga omong kosong. Itu dekrit politik. Nggak ada soal moral di situ," kata Mallarangeng. Hersubeno mengatakan bahwa latar belakangnya sendiri adalah seorang nahdliyin.

Ya bagaimana lagi? Mungkin persoalannya memang sudah terlalu terpecah. You take it or you leave it. Th. Yacob Koekeritsz, aktivis Forum Demokrasi, memilih mematikan televisi ketika talk show Metro TV sedang berjalan antara Rizal Mallarangeng dan Ahmal Sahal.


MASALAH dari pemberitaan cepat biasanya akurasi. Waktu untuk verifikasi, untuk editing, jadi berkurang. Bill Kovach dan Tom Rosentiel mengatakan esensi jurnalisme adalah verifikasi. Boleh cepat tapi jangan meninggalkan esensinya. Itulah kelemahan kebanyakan media Indonesia. Banyak wartawan yang melontarkan pertanyaan tolol karena tak melakukan verifikasi lebih dulu. Ada wartawan di Istana Negara yang Minggu petang dibentak Wahid dan dibilang "tukang melintir" karena asumsi dalam pertanyaannya, soal kerja sama Wahid dan Rachmawati Soekarnoputri, bertentangan dengan fakta.

Dari SCTV ada seorang presenter yang mengatakan dia mendapat "bocoran." Hal itu tanpa dicek lebih dulu langsung disiarkannya di televisi dan ditanyakan pada J. Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies, nara sumber di studio. Bagaimana mungkin Kristiadi bisa mengetahui fakta itu? Seberapa besar kebenaran bocoran itu? Beruntung Kristiadi cukup berpengalaman sehingga tak mau memperpanjang informasi yang belum jelas asal-usulnya.

Orang bisa melancarkan kritik terhadap media dengan memperhatikan akurasi dalam pemberitaannya. Siapa yang kebobolan? Siapa yang tekun? Siapa yang tak terburu-buru minta komentar orang-orang yang disebut "pengamat" atau "pakar" sebelum melakukan verifikasi fakta? Bagaimana seorang wartawan menempelkan label "pakar" atau "pengamat" pada nara sumbernya? Mengapa orang yang tak pernah menulis buku atau bikin penelitian serius bisa disebut sebagai pakar?

Selain itu salah satu kelemahan televisi adalah penggunaan apa yang disebut sebagai telepolling atau penggunaan telepon buat menjaring pendapat masyarakat.

Menurut Enceng Sobirin dari LP3ES tak ada satu pun polling yang akurat di televisi. Logikanya, dalam sebuah polling, pengambilan sampel harus benar. Populasinya yang mana? Kerangka samplingnya apa? Teoritis setiap anggota populasi sasaran harus memiliki kesempatan yang sama jadi responden. Penyelenggara polling yang menentukan responden dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Artinya, responden itu dipilih dan bukan memilih dirinya sendiri.

Salah satu contoh telepolling televisi dibuat dengan pertanyaan: Setujukah Anda, apabila dekrit yang dikeluarkan presiden disebut sebagai inkonstitusional?

Polling itu diadakan pada 17 Juli 2001 pukul 18.00-18.50. Jumlah penelepon 1351 (85 persen dari Jakarta dan 15 persen luar Jakarta). Hasilnya setuju 81,65 persen, tidak setuju 16,80 persen, dan tidak peduli 2,15 persen.

"Telepolling kita kan ngawur sekali. Pemirsa televisi mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi responden. Mereka menelepon untuk memberikan suaranya. Bisa saja karena temanya sudah menjurus menyudutkan Gus Dur, dan para pakar yang diundang juga memberi komentar negatif tentang Gus Dur, maka yang banyak menelepon adalah mereka yang anti Gus Dur."

"Mereka yang anti-Gus Dur cenderung untuk tidak menonton acara tersebut. Dengan kata lain, antara mereka yang pro dan anti-Gus Dur tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Dengan kata lain, televisi tidak melakukan sampling yang benar," kata Sobirin.

Polling itu masalah metodologi penelitian. Kalau metodologinya tak benar maka hasilnya juga tak bermakna apa-apa. Hasil telepolling televisi tak bisa dianggap sebagai suara masyarakat. "Namun apa yang terjadi? Para doktor lulusan Amerika yang berbicara di televisi membenarkan begitu saja hasil polling itu," kata Sobirin.

Atmakusumah Astraatmadja dari Dewan Pers berpendapat polling macam ini memang cacat. "Saya kira sudah jelas itu. Memang disayangkan jika ada media tidak jujur mengatakannya. Hasil polling diklaim sebagai representasi suara masyarakat."

Namun Astraatmadja mengatakan pengaruh media tak seserius yang dibayangkan orang selama ini, "Paling jauh, pengaruh media adalah membuat orang yang sebelumnya sudah anti-Gus Dur, menjadi lebih anti lagi, demikian juga sebaliknya. Namun saya yakin tidak sampai membuat orang yang sebelumnya pro-Gus Dur atau netral menjadi anti-Gus Dur."

Mungkin dugaan itu benar. Pukul 16.53 MPR resmi memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden karena dinilai melanggar haluan negara. Megawati Soekarnoputri jadi penggantinya.

Sebanyak 591 anggota MPR menyatakan setuju memberhentikan Wahid dan mengangkat Megawati. Tidak ada yang menolak dan tidak ada yang abstain. Semua politisi itu kelihatan kelelahan tapi tak ada satu pun yang menyimpang dari opini mereka sebelumnya untuk memberhentikan Gus Dur.

Nun jauh di berbagai kantor berita, para wartawan pun kecapekan. Tapi maraton tiga hari ini memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga sekali agar kelak mereka bekerja lebih baik. Kritik adalah cambuk untuk kemajuan masa yang akan datang. ***

Copyright © 2001, Pantau

RALAT Naskah awal menyebut Alifian Mallarangeng lulusan dari Ohio State University. Mallarangeng sebenarnya lulusan Northern Illinois University (NIU) Dekalb, Illinois, Amerika Serikat.