Tuesday, February 13, 2018

Mengapa Nahdlatul Ulama tak mau negara Islam?


Yahya Cholil Staquf

Asia Liberty Forum 2018, Oriental Mandarin Hotel, Jakarta, 11 Februari 2018

Di sebuah lembaga kajian di Washington, Kamis siang yang lalu, seseorang bertanya kepada saya:

'Kalian (Nahdlatul Ulama) adalah mayoritas diantara umat Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Mengapa kalian tidak mau negara Islam?'

Begini ceritanya:

Ada sebuah gedung bersejarah tak jauh dari sini --cuma 10-12 menit-- di Jalan Pejambon dekat Gambir. Dulu dinamai Gedung Chuo Sangi In --bahasa Jepang. Sekarang disebut Gedung Pancasila.

Di gedung itu ada satu ruangan yang --jika Anda memasukinya lebih dari 70 tahun yang lalu dan melihat sekeliling ruangan-- Anda akan menyaksikan dinamika seluruh jagad tergambar disitu. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang menganut segala macam ideologi dan pandangan tentang masa depan peradaban umat manusia. Dari liberalisme Barat sampai integralisme Jawa. Dari Islamisme sampai komunisme. Maka, orang-orang di ruangan itu --para Bapak Pendiri Indonesia-- butuh menemukan cara untuk mengelola perbedaan-perbedaan diantara mereka agar tidak terjadi konflik dan kekerasan. Itulah sebabnya --ketika mereka menyusun konsep landasan bagi Bangsa dan Negara Indonesia-- visi yang mereka bangun tidak terbatas hanya tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu hak kami untuk merdeka dari penjajahan dan penindasan.

Mereka mengajukan visi yang agung tentang masa depan kemanusiaan dan peradaban secara keseluruhan. Suatu visi yang ditujukan untuk mendorong stabilitas, keamanan dan harmoni internasional, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini semua adalah ciri-ciri kemuliaan. Karena cita-cita para Bapak Pendiri Bangsa ini adalah untuk mencapai 'Peradaban yang Mulia".

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, cita-cita agung ini telah menjadi satu faktor paling kuat yang mempersatukan Indonesia beserta segenap bangsanya. Sejak kemerdekaan, kami telah menghadapi berbagai kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tapi kami bertahan karena kami punya sesuatu yang agung sebagai alasan untuk tetap bersatu dalam kebersamaan. Yaitu cita-cita akan peradaban mulia ini.

Mengingat keadaan dunia dewasa ini, mengapa kita --yang datang dari sekian banyak bangsa, budaya dan etnis yang berbeda-beda ini-- melakukan hal yang sama? Ditengah begitu banyak perbedaan diantara kita, mengapa kita tidak menjemba cita-cita akan suatu peradaban mulia, dan akhlak mulia, sebagai sesuatu yang bisa mempersatukan kita semua atas dasar kemanusiaan?

Saya yakin ini tidak sulit. Kemuliaan adalah konsep sederhana, yang setiap orang baik-baik pasti memahami. Hanya manusia-manusia jahat dan keji yang gagal paham terhadap makna kemuliaan manusia.

Kemuliaan itu erat kaitannya dengan kemerdekaan, martabat, kasih-sayang, dan keadilan. Kita semua tahu ini!

Maka, ketika kita bicara tentang ekonomi, misalnya, mengapa kita tidak berpikir tentang 'perekonomian yang mulia'? Ketika kita mendiskusikan politik, kenapa kita tidak berpikir tentang 'politik yang mulia'? Dan seterusnya...."

Tuesday, February 06, 2018

BBC Correspondent Detained in Indonesia Now Freed

Authorities Restrict Independent Journalism in Papua

Andreas Harsono
Human Rights Watch

Indonesian soldiers along with a local resident unload food and medical aid in Ewer, Asmat District, in the remote region of Papua, Indonesia January 29, 2018 in this photo taken by Antara Foto. © 2018 Antara Foto/M Agung Rajasa/via Reuters

Last week, Indonesian authorities arrested a BBC correspondent for tweets she made while reporting from Papua. The journalist, Rebecca Henschke, was questioned for a total of 17 hours by immigration and military officials before being freed.

Henschke, based in Indonesia’s capital, Jakarta, went to Papua to report on both the measles outbreak, which has killed roughly 100 indigenous Papuan children, and on how logging and deforestation have destroyed forests where the staple food, sago palm, grows, leading Papuans to eat more instant noodles and cookies. She had a travel permit, a requirement for foreign journalists traveling to Papua.

She was arrested the day she arrived, February 1, after tweeting a photo of supplies on a river dock, writing, “aid coming in for severely malnourished children in Papua – instant noodles, super sweet soft drinks, and biscuits.” Another tweet said, “Children in hospital eating chocolate biscuits and that’s it.”

The military detained Henschke because those tweets “hurt the feelings” of the soldiers, Indonesian military spokesman Col. Muhammad Aidi said, adding that, “[The food and drink] that she took the picture of at the speedboat pier are not donations or aid. It was merchandise from merchants that was incidentally there.”

Police and immigration officials questioned Henschke in her hotel for five hours. The following day they transferred Henschke to the local mining town of Timika, where she was questioned for 12 hours at the immigration office. Immigration authorities found all her documents in order, and she and her team – journalist Heyder Affan and cameraman Dwiki Marta – were told they could continue their trip. Deciding they’d had enough, the team returned to Jakarta.

All this could have been avoided if Indonesia had implemented President Joko “Jokowi” Widodo’s 2015 policy that the government lift restrictions on foreign journalists reporting from Papua. The current system pressures journalists to limit reporting on Papua, and signals to the military and police that journalists can be interfered with.

President Jokowi should insist on the implementation of his decision to end restrictions on access to Papua. He should also prohibit the security forces from arresting journalists for doing their jobs. After all, the government could simply have responded to Henschke with a clarifying tweet or statement, as opposed to detaining and questioning her.