Tuesday, February 13, 2018

α


“Democracy stakes everything on a continuing dialogue of informed citizens. And that dialogue rises or falls on whether the discussion is based on propaganda and deceit or on facts and verification pursued with a mind willing to learn."

Bill Kovach and Tom Rosenstiel in their book Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload.


“When copies are free, you need to sell things which cannot be copied. The first thing of these is trust. Trust must be earned, over time."

Kevin Kelly Wired internet magazine editor.

Pemandangan di kota Toronto dimana ada program bike share. Ini sepeda bisa dipakai bersama-sama. Sepeda bisa diparkir di tempat-tempat yang ditentukan. Ia membantu mengatasi kemacetan lalu lintas karena orang didorong pakai moda transportasi campuran. Ia dengan mudah ditemukan dekat stasiun kereta api. Orang bisa naik kereta api lalu pindah sepeda. Program ini juga pernah saya lihat di Brussels, New York dan Washington DC. 

Febriana Firdaus dapat penghargaan keberanian dalam jurnalisme

Yayasan Pantau memperkenalkan Penghargaan Oktovianus Pogau di Indonesia. Ia diberikan pertama kali kepada Febriana Firdaus asal Kalisat. Penghargaan ini tak diberikan uang maupun acara agar Yayasan Pantau bisa melulu diskusi soal seleksi penerima tanpa dibebani pendanaan.

Match Words with Action on Papua Rights Abuses
My essay about the Joko Widodo government approach on rights abuses in West Papua and Papua provinces.

Media dan Jurnalisme
Ingin belajar menulis? Ada empat kategori dalam pembelajaran media dan jurnalisme: Laku wartawan; Meliput; Menulis; dan Dinamika ruang redaksi.

Indonesia Divided?
Steve Paikin of TV Ontario interviewed me about the rise of religious discriminations and violence. President Susilo Bambang Yudhoyono introduced "religious harmony" against the Constitutional religious freedom.

Doa Anak Telanjang
Puisi karya Pastor John Djonga dari Pulau Flores, diciptakan saat sahabatnya, Yosepha Alomang dari Timika, dapat penghargaan Yap Thiam Hien di bidang hak asasi manusia.

Dari Thames ke Ciliwung
Bagaimana pemerintah Indonesia lakukan privatisasi terhadap perusahaan air minum Jakarta?


Mengapa Kekerasan Atas Nama Agama Marak?
Human Rights Watch menerangkan hukum dan peraturan yang diskriminatif serta empat lembaga negara dan semi-negara fasilitasi diskriminasi di Indonesia.

Bagaimana jurnalisme zaman internet?
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel bahas pengaruh internet pada jurnalisme. Media makin kehilangan fungsi "penjaga gawang" informasi.

Indonesia Is No Model for Muslim Democracy
World leaders love to praise Indonesia as a model for Muslim democracy. Is that right?

Belajar dari Filep Karma
Seorang cendekiawan Papua bicara nasib bangsa Papua: tersingkir di tanah mereka sendiri. Dia dipenjara 15 tahun oleh pengadilan Indonesia.

Akar Kekerasan Kalimantan
Lebih dari 70 warga Pontianak dan Singkawang keluarkan Seruan Pontianak, minta agar warga berhati-hati dengan kekerasan.

Indonesia ignores calls for tobacco reform
Indonesia is one smoking giant. In 2009, 28 percent of Indonesian adults were smokers and more than half of men smoke.

Peluncuran Antologi di Pekanbaru
Bahana Mahasiswa meluncurkan 'Agama' Saya Adalah Jurnalisme di perpustakaan Soeman HS, Pekanbaru. Ada pertunjukan Teater Rakyat.

Antologi Kedua
Saya mempersiapkan antologi baru berisi berbagai laporan panjang, minimal 5,000 kata, tentang hak asasi manusia dan pertikaian di berbagai tempat di Indonesia. Ia juga berisi revolusi komunikasi di dunia berkat kedatangan internet. Mulai dari Google hingga Facebook.

Kriminalisasi Aspirasi Politik
Mereka menaikkan bendera RMS atau bendera Bintang Kejora. Mereka ditangkap, disiksa, dihukum dengan proses peradilan yang buruk dan kini dipenjara tahunan.

Obama Has the Power to Help Papua
Young Barack Obama noticed his stepfather’s great unease and silence about his one-year military service in New Guinea. Obama has the power to "the weak man."

Ahmadiyah, Rechtstaat dan Hak Asasi Manusia
Selama satu dekade warga Ahmadiyah di Pulau Lombok diusir dari satu desa ke desa lain. Bagaimana melihat pelanggaran hak asasi manusia ini dari kenegaraan Indonesia?

Antara Sabang dan Merauke
Berkelana dari Sabang ke Merauke, wawancara dan riset. Ia termasuk tujuh pulau besar, dari Sumatera hingga Papua, plus puluhan pulau kecil macam Miangas, Salibabu, Ternate dan Ndana.

Cermin Jakarta, Cermin New York
Resensi buku-buku soal majalah The New Yorker. Dari redaktur Harold Ross, lalu William Shawn hingga David Remnick. Bagaimana ia menjadi icon kebudayaan Amerika Serikat?

Burrying Indonesia's Millions: The Legacy of Suharto
Suharto introduced a "business model" for soldiers and businessmen. He built ties to merchants, accummulating immense wealth while using violence to repress dissension.

Dominikus Sorabut dan Putu Oka Sukanta
Penghargaan Hellmann/Hammett 2012 untuk keberanian membela hak berpendapat. Sukanta ditangkap pada 1966 dan ditahan, tanpa pengadilan, selama 10 tahun di Jakarta. Sorabut dipenjara sejak 2011 di Jayapura.

Sebuah Kuburan, Sebuah Nama
Di Protestant Cemetery, Penang, terdapat sebuah makam untuk James Richardson Logan, seorang juris-cum-wartawan, yang menciptakan kata Indonesia pada 1850.

Makalah Criminal Collaborations
S. Eben Kirksey dan saya menerbitkan makalah "Criminal Collaborations?" di jurnal South East Asia Research (London). Ia mempertanyakan pengadilan terhadap Antonius Wamang soal pembunuhan di Timika.

Moedjallat Indopahit
Satu majalah didisain sebagai undangan pernikahan. Isinya, rupa-rupa cerita. Dari alasan pernikahan hingga kepahitan sistem kenegaraan Indonesia keturunan Majapahit.

Struktur Negara Federasi
Rahman Tolleng bicara soal struktur federasi di Indonesia. Kuncinya, kekuasaan ditaruh di tangan daerah-daerah lalu diberikan sebagian ke pusat. Bukan sebaliknya, ditaruh di pusat lalu diberikan ke daerah: otonomi. Bagaimana Republik Indonesia Serikat?

Indonesia: A Lobbying Bonanza
Taufik Kiemas, when his wife Megawati Sukarnoputri was still president, collected political money to hire a Washington firm to lobby for Indonesian weapons. This story is a part of a project called Collateral Damage: Human Rights and US Military Aid

Hoakiao dari Jember
Ong Tjie Liang, satu travel writer kelahiran Jember, malang melintang di Asia Tenggara. Dia ada di kamp gerilya Aceh namun juga muncul di Rangoon, bertemu Nobel laureate Aung San Suu Kyi maupun Jose Ramos-Horta. Politikus Marrissa Haque pernah tanya, “Mas ini bekerja untuk bahan tulisan atau buat intel Amerika berkedok ilmuwan?”

State Intelligence Agency hired Washington firm
Indonesia's intelligence body used Abdurrahman Wahid’s charitable foundation to hire a Washington lobbying firm to press the U.S. Congress for a full resumption of military assistance to Indonesia. Press Release and Malay version

From the Thames to the Ciliwung
Giant water conglomerates, RWE Thames Water and Suez, took over Jakarta's water company in February 1998. It turns out to be the dirty business of selling clean water.

Bagaimana Cara Belajar Menulis Bahasa Inggris
Bahasa punya punya empat komponen: kosakata, tata bahasa, bunyi dan makna. Belajar bahasa bukan sekedar teknik menterjemahkan kata dan makna. Ini juga terkait soal alih pikiran.

Dewa dari Leuwinanggung
Pada 1990 Iwan Fals meluncurkan album Swami. Dia mulai gelisah dengan rezim Soeharto. Dia membaca selebaran gelap dan buku terlarang. Dia belajar dari W.S. Rendra dan Arief Budiman. Iwan Fals jadi salah satu penyanyi terbesar yang pernah lahir di Pulau Jawa. Lalu anak sulungnya meninggal dunia. Dia terpukul. Bagaimana Iwan Fals bangkit dari kerusuhan jiwa dan menjadi saksi?

Mengapa Nahdlatul Ulama tak mau negara Islam?


Yahya Cholil Staquf

Asia Liberty Forum 2018, Oriental Mandarin Hotel, Jakarta, 11 Februari 2018

Di sebuah lembaga kajian di Washington, Kamis siang yang lalu, seseorang bertanya kepada saya:

'Kalian (Nahdlatul Ulama) adalah mayoritas diantara umat Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Mengapa kalian tidak mau negara Islam?'

Begini ceritanya:

Ada sebuah gedung bersejarah tak jauh dari sini --cuma 10-12 menit-- di Jalan Pejambon dekat Gambir. Dulu dinamai Gedung Chuo Sangi In --bahasa Jepang. Sekarang disebut Gedung Pancasila.

Di gedung itu ada satu ruangan yang --jika Anda memasukinya lebih dari 70 tahun yang lalu dan melihat sekeliling ruangan-- Anda akan menyaksikan dinamika seluruh jagad tergambar disitu. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang menganut segala macam ideologi dan pandangan tentang masa depan peradaban umat manusia. Dari liberalisme Barat sampai integralisme Jawa. Dari Islamisme sampai komunisme. Maka, orang-orang di ruangan itu --para Bapak Pendiri Indonesia-- butuh menemukan cara untuk mengelola perbedaan-perbedaan diantara mereka agar tidak terjadi konflik dan kekerasan. Itulah sebabnya --ketika mereka menyusun konsep landasan bagi Bangsa dan Negara Indonesia-- visi yang mereka bangun tidak terbatas hanya tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu hak kami untuk merdeka dari penjajahan dan penindasan.

Mereka mengajukan visi yang agung tentang masa depan kemanusiaan dan peradaban secara keseluruhan. Suatu visi yang ditujukan untuk mendorong stabilitas, keamanan dan harmoni internasional, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini semua adalah ciri-ciri kemuliaan. Karena cita-cita para Bapak Pendiri Bangsa ini adalah untuk mencapai 'Peradaban yang Mulia".

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, cita-cita agung ini telah menjadi satu faktor paling kuat yang mempersatukan Indonesia beserta segenap bangsanya. Sejak kemerdekaan, kami telah menghadapi berbagai kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tapi kami bertahan karena kami punya sesuatu yang agung sebagai alasan untuk tetap bersatu dalam kebersamaan. Yaitu cita-cita akan peradaban mulia ini.

Mengingat keadaan dunia dewasa ini, mengapa kita --yang datang dari sekian banyak bangsa, budaya dan etnis yang berbeda-beda ini-- melakukan hal yang sama? Ditengah begitu banyak perbedaan diantara kita, mengapa kita tidak menjemba cita-cita akan suatu peradaban mulia, dan akhlak mulia, sebagai sesuatu yang bisa mempersatukan kita semua atas dasar kemanusiaan?

Saya yakin ini tidak sulit. Kemuliaan adalah konsep sederhana, yang setiap orang baik-baik pasti memahami. Hanya manusia-manusia jahat dan keji yang gagal paham terhadap makna kemuliaan manusia.

Kemuliaan itu erat kaitannya dengan kemerdekaan, martabat, kasih-sayang, dan keadilan. Kita semua tahu ini!

Maka, ketika kita bicara tentang ekonomi, misalnya, mengapa kita tidak berpikir tentang 'perekonomian yang mulia'? Ketika kita mendiskusikan politik, kenapa kita tidak berpikir tentang 'politik yang mulia'? Dan seterusnya...."

Tuesday, February 06, 2018

BBC Correspondent Detained in Indonesia Now Freed

Authorities Restrict Independent Journalism in Papua

Andreas Harsono
Human Rights Watch

Indonesian soldiers along with a local resident unload food and medical aid in Ewer, Asmat District, in the remote region of Papua, Indonesia January 29, 2018 in this photo taken by Antara Foto. © 2018 Antara Foto/M Agung Rajasa/via Reuters

Last week, Indonesian authorities arrested a BBC correspondent for tweets she made while reporting from Papua. The journalist, Rebecca Henschke, was questioned for a total of 17 hours by immigration and military officials before being freed.

Henschke, based in Indonesia’s capital, Jakarta, went to Papua to report on both the measles outbreak, which has killed roughly 100 indigenous Papuan children, and on how logging and deforestation have destroyed forests where the staple food, sago palm, grows, leading Papuans to eat more instant noodles and cookies. She had a travel permit, a requirement for foreign journalists traveling to Papua.

She was arrested the day she arrived, February 1, after tweeting a photo of supplies on a river dock, writing, “aid coming in for severely malnourished children in Papua – instant noodles, super sweet soft drinks, and biscuits.” Another tweet said, “Children in hospital eating chocolate biscuits and that’s it.”

The military detained Henschke because those tweets “hurt the feelings” of the soldiers, Indonesian military spokesman Col. Muhammad Aidi said, adding that, “[The food and drink] that she took the picture of at the speedboat pier are not donations or aid. It was merchandise from merchants that was incidentally there.”

Police and immigration officials questioned Henschke in her hotel for five hours. The following day they transferred Henschke to the local mining town of Timika, where she was questioned for 12 hours at the immigration office. Immigration authorities found all her documents in order, and she and her team – journalist Heyder Affan and cameraman Dwiki Marta – were told they could continue their trip. Deciding they’d had enough, the team returned to Jakarta.

All this could have been avoided if Indonesia had implemented President Joko “Jokowi” Widodo’s 2015 policy that the government lift restrictions on foreign journalists reporting from Papua. The current system pressures journalists to limit reporting on Papua, and signals to the military and police that journalists can be interfered with.

President Jokowi should insist on the implementation of his decision to end restrictions on access to Papua. He should also prohibit the security forces from arresting journalists for doing their jobs. After all, the government could simply have responded to Henschke with a clarifying tweet or statement, as opposed to detaining and questioning her.