Saturday, November 11, 2017

α


“Democracy stakes everything on a continuing dialogue of informed citizens. And that dialogue rises or falls on whether the discussion is based on propaganda and deceit or on facts and verification pursued with a mind willing to learn."

Bill Kovach and Tom Rosenstiel in their book Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload.


“When copies are free, you need to sell things which cannot be copied. The first thing of these is trust. Trust must be earned, over time."

Kevin Kelly Wired internet magazine editor.

Pemandangan di kota Toronto dimana ada program bike share. Ini sepeda bisa dipakai bersama-sama. Sepeda bisa diparkir di tempat-tempat yang ditentukan. Ia membantu mengatasi kemacetan lalu lintas karena orang didorong pakai moda transportasi campuran. Ia dengan mudah ditemukan dekat stasiun kereta api. Orang bisa naik kereta api lalu pindah sepeda. Program ini juga pernah saya lihat di Brussels, New York dan Washington DC. 

Febriana Firdaus dapat penghargaan keberanian dalam jurnalisme

Yayasan Pantau memperkenalkan Penghargaan Oktovianus Pogau di Indonesia. Ia diberikan pertama kali kepada Febriana Firdaus asal Kalisat. Penghargaan ini tak diberikan uang maupun acara agar Yayasan Pantau bisa melulu diskusi soal seleksi penerima tanpa dibebani pendanaan.

Match Words with Action on Papua Rights Abuses
My essay about the Joko Widodo government approach on rights abuses in West Papua and Papua provinces.

Media dan Jurnalisme
Ingin belajar menulis? Ada empat kategori dalam pembelajaran media dan jurnalisme: Laku wartawan; Meliput; Menulis; dan Dinamika ruang redaksi.

Indonesia Divided?
Steve Paikin of TV Ontario interviewed me about the rise of religious discriminations and violence. President Susilo Bambang Yudhoyono introduced "religious harmony" against the Constitutional religious freedom.

Doa Anak Telanjang
Puisi karya Pastor John Djonga dari Pulau Flores, diciptakan saat sahabatnya, Yosepha Alomang dari Timika, dapat penghargaan Yap Thiam Hien di bidang hak asasi manusia.

Dari Thames ke Ciliwung
Bagaimana pemerintah Indonesia lakukan privatisasi terhadap perusahaan air minum Jakarta?


Mengapa Kekerasan Atas Nama Agama Marak?
Human Rights Watch menerangkan hukum dan peraturan yang diskriminatif serta empat lembaga negara dan semi-negara fasilitasi diskriminasi di Indonesia.

Bagaimana jurnalisme zaman internet?
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel bahas pengaruh internet pada jurnalisme. Media makin kehilangan fungsi "penjaga gawang" informasi.

Indonesia Is No Model for Muslim Democracy
World leaders love to praise Indonesia as a model for Muslim democracy. Is that right?

Belajar dari Filep Karma
Seorang cendekiawan Papua bicara nasib bangsa Papua: tersingkir di tanah mereka sendiri. Dia dipenjara 15 tahun oleh pengadilan Indonesia.

Akar Kekerasan Kalimantan
Lebih dari 70 warga Pontianak dan Singkawang keluarkan Seruan Pontianak, minta agar warga berhati-hati dengan kekerasan.

Indonesia ignores calls for tobacco reform
Indonesia is one smoking giant. In 2009, 28 percent of Indonesian adults were smokers and more than half of men smoke.

Peluncuran Antologi di Pekanbaru
Bahana Mahasiswa meluncurkan 'Agama' Saya Adalah Jurnalisme di perpustakaan Soeman HS, Pekanbaru. Ada pertunjukan Teater Rakyat.

Antologi Kedua
Saya mempersiapkan antologi baru berisi berbagai laporan panjang, minimal 5,000 kata, tentang hak asasi manusia dan pertikaian di berbagai tempat di Indonesia. Ia juga berisi revolusi komunikasi di dunia berkat kedatangan internet. Mulai dari Google hingga Facebook.

Kriminalisasi Aspirasi Politik
Mereka menaikkan bendera RMS atau bendera Bintang Kejora. Mereka ditangkap, disiksa, dihukum dengan proses peradilan yang buruk dan kini dipenjara tahunan.

Obama Has the Power to Help Papua
Young Barack Obama noticed his stepfather’s great unease and silence about his one-year military service in New Guinea. Obama has the power to "the weak man."

Ahmadiyah, Rechtstaat dan Hak Asasi Manusia
Selama satu dekade warga Ahmadiyah di Pulau Lombok diusir dari satu desa ke desa lain. Bagaimana melihat pelanggaran hak asasi manusia ini dari kenegaraan Indonesia?

Antara Sabang dan Merauke
Berkelana dari Sabang ke Merauke, wawancara dan riset. Ia termasuk tujuh pulau besar, dari Sumatera hingga Papua, plus puluhan pulau kecil macam Miangas, Salibabu, Ternate dan Ndana.

Cermin Jakarta, Cermin New York
Resensi buku-buku soal majalah The New Yorker. Dari redaktur Harold Ross, lalu William Shawn hingga David Remnick. Bagaimana ia menjadi icon kebudayaan Amerika Serikat?

Burrying Indonesia's Millions: The Legacy of Suharto
Suharto introduced a "business model" for soldiers and businessmen. He built ties to merchants, accummulating immense wealth while using violence to repress dissension.

Dominikus Sorabut dan Putu Oka Sukanta
Penghargaan Hellmann/Hammett 2012 untuk keberanian membela hak berpendapat. Sukanta ditangkap pada 1966 dan ditahan, tanpa pengadilan, selama 10 tahun di Jakarta. Sorabut dipenjara sejak 2011 di Jayapura.

Sebuah Kuburan, Sebuah Nama
Di Protestant Cemetery, Penang, terdapat sebuah makam untuk James Richardson Logan, seorang juris-cum-wartawan, yang menciptakan kata Indonesia pada 1850.

Makalah Criminal Collaborations
S. Eben Kirksey dan saya menerbitkan makalah "Criminal Collaborations?" di jurnal South East Asia Research (London). Ia mempertanyakan pengadilan terhadap Antonius Wamang soal pembunuhan di Timika.

Moedjallat Indopahit
Satu majalah didisain sebagai undangan pernikahan. Isinya, rupa-rupa cerita. Dari alasan pernikahan hingga kepahitan sistem kenegaraan Indonesia keturunan Majapahit.

Struktur Negara Federasi
Rahman Tolleng bicara soal struktur federasi di Indonesia. Kuncinya, kekuasaan ditaruh di tangan daerah-daerah lalu diberikan sebagian ke pusat. Bukan sebaliknya, ditaruh di pusat lalu diberikan ke daerah: otonomi. Bagaimana Republik Indonesia Serikat?

Indonesia: A Lobbying Bonanza
Taufik Kiemas, when his wife Megawati Sukarnoputri was still president, collected political money to hire a Washington firm to lobby for Indonesian weapons. This story is a part of a project called Collateral Damage: Human Rights and US Military Aid

Hoakiao dari Jember
Ong Tjie Liang, satu travel writer kelahiran Jember, malang melintang di Asia Tenggara. Dia ada di kamp gerilya Aceh namun juga muncul di Rangoon, bertemu Nobel laureate Aung San Suu Kyi maupun Jose Ramos-Horta. Politikus Marrissa Haque pernah tanya, “Mas ini bekerja untuk bahan tulisan atau buat intel Amerika berkedok ilmuwan?”

State Intelligence Agency hired Washington firm
Indonesia's intelligence body used Abdurrahman Wahid’s charitable foundation to hire a Washington lobbying firm to press the U.S. Congress for a full resumption of military assistance to Indonesia. Press Release and Malay version

From the Thames to the Ciliwung
Giant water conglomerates, RWE Thames Water and Suez, took over Jakarta's water company in February 1998. It turns out to be the dirty business of selling clean water.

Bagaimana Cara Belajar Menulis Bahasa Inggris
Bahasa punya punya empat komponen: kosakata, tata bahasa, bunyi dan makna. Belajar bahasa bukan sekedar teknik menterjemahkan kata dan makna. Ini juga terkait soal alih pikiran.

Dewa dari Leuwinanggung
Pada 1990 Iwan Fals meluncurkan album Swami. Dia mulai gelisah dengan rezim Soeharto. Dia membaca selebaran gelap dan buku terlarang. Dia belajar dari W.S. Rendra dan Arief Budiman. Iwan Fals jadi salah satu penyanyi terbesar yang pernah lahir di Pulau Jawa. Lalu anak sulungnya meninggal dunia. Dia terpukul. Bagaimana Iwan Fals bangkit dari kerusuhan jiwa dan menjadi saksi?

Tuesday, November 07, 2017

Menjaga Kerukunan Agama, Menjaga Keutuhan Bangsa

Kesaksian di Mahkamah Konstitusi soal Ahmadiyah dan penodaan agama

Oleh Dr. Ahmad Najib Burhani


Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Sidang Mahkamah Konstitusi yang berbahagia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Pendahuluan

Dr. Ahmad Najib Burhani di
Mahkamah Konstitusi
Saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa kekehadiran saya dalam sidang ini bukanlah untuk melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah. Saya bersedia hadir menjadi saksi ahli karena menginginkan pasal-pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 itu tidak disalahartikan dan disalahgunakan.

Kalaulah ada bagian yang menyangkut Ahmadiyah, yang saya lakukan bukan sebuah pembelaan, tapi menyampaikan apa yang saya tahu tentang komunitas keagamaan ini. Ada tiga hal utama yang ingin saya sampaikan di sini: 1) Beberapa kesalahpahaman kita tentang Ahmadiyah, 2) Pendefinisian penodaan agama dan ancaman diskriminasi terhadap berbagai kelompok agama, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, jika tidak ada penafsiran bersyarat beberapa pada dalam undang-undang aquo, dan 3) Memahami posisi minoritas agama.

Kesalah-pahaman dan Stereotype tentang Ahmadiyah

Majelis hakim yang mulia!

Saya sudah mengkaji dan meneliti tentang Ahmadiyah ini bukan hanya dalam hitungan hari atau minggu atau bulan, tapi sudah beberapa tahun. Paling tidak, sudah tujuh tahun secara serius saya mengkaji gerakan ini. Saya tidak hanya mendatangi satu lokasi tempat komunitas ini berada, tapi saya hadir di beberapa tempat: ke pusat Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Parung; desa Manis Lor, Kuningan, yang lebih dari separuh penduduknya adalah Ahmadi; Transito di Mataram, Nusa Tenggara Barat, tempat warga Ahmadiyah menjadi pengungsi selama lebih dari 10 tahun sejak rumah-rumah mereka dihancurkan; ke Pandeglang dan Cikeusik, tempat tiga anggota Ahmadiyah dibunuh; ke Bandung, Surabaya, Medan, Praya, Cirebon, dan beberapa tempat lain dimana Ahmadiyah menghadapi kesulitan menjalankan keyakinannya. Saya juga hadir pada jalsa salana (pertemuan tahunan) yang diadakan oleh Ahmadiyah Jakarta, Yogyakarta, dan Tangerang.

Di luar Indonesia, saya juga datang ke komunitas Ahmadiyah di Texas, Amerika Serikat; Manchester, Inggris; Jepang, dan Singapura. Terakhir, dan ini menjadi pengalaman yang sangat penting, saya ikut jalsa salana di Qadian, India, tempat kelahiran Ahmadiyah, dimana saya tinggal atau menginap di Dar al-Masih atau rumah Mirza Ghulam Ahmad selama 10 hari. Berdasarkan pengalaman itu, saya ingin menunjukkan beberapa hal yang kurang pas dalam pandangan kita selama ini terhadap Ahmadiyah, kesalahpahaman saya terutama, sebagai bagian dari umat Islam non-Ahmadiyah. Kesalahpahaman yang sering melahirkan prejudice dan tuduhan terhadap komunitas ini.

Pertama, tentang tuduhan ibadah haji Ahmadiyah.

Memang ada tempat-tempat tertentu di Qadian yang mendapat perlakuan khusus, atau katakanlan sebagai tempat suci (sacred space), seperti Minaratul Masih, Masjidil Aqsa, Masjid Mubarak, Bahishti Maqbarah, dan Darul Masih. Namun ketika membahas tentang tempat suci, orang sering menyalahartikan antara tempat suci dan tempat ibadah haji. Atau lebih jelasnya, terdapat sikap yang mendua dari sebagian kita umat Islam berkaitan dengan ibadah haji orang Ahmadiyah. Pada satu sisi, mereka sering dituduh memiliki tempat ibadah haji sendiri yang berbeda dari umat Islam lain, yaitu di Qadian, India. Namun pada sisi lain, ketika orang Ahmadiyah hendak melaksanakan rukun Islam kelima, berhaji ke Baitullah di Makkah, beberapa orang menghambat pendaftaran mereka.

Saya sudah hadir di tempat-tempat itu dan menyaksikan bahwa yang mereka lakukan bukanlah seperti bayangan orang bahwa mereka melakukan haji. Tidak ada ketentuan waktu untuk berkunjung, tidak ada ketentuan urutan beribadah, dan tidak ada ritual yang baku. Itu lebih mirip ziarah ke tempat suci, seperti ziarah ke makam Wali Songo dalam tradisi kita. Qadian memang menjadi salah satu tempat istimewa atau tempat yang perlu dikunjungi oleh jemaah Ahmadiyah. Sama halnya dengan pengikut Syiah melihat Qum dan Karbala sebagai tempat untuk melakukan ziarah spiritual. Qadian adalah tempat kelahiran Ahmadiyah, tempat terjadinya berbagai peristiwa penting dalam komunitas ini. Namun demikian, Qadian bukanlah tempat berhaji dan berkunjung ke tempat ini tidak dianggap sebagai ibadah pengganti haji.

Kedua, tentang kitab suci Ahmadiyah.

Ada beberapa buku yang beredar di sekitar kita yang menyebutkan bahwa kitab suci orang Ahmadiyah adalah Tazkirah, bukan Al-Qur’an. Saya sudah membaca buku-buku Ahmadiyah, tidak ada yang menyebutkan kitab sucinya adalah Tazkirah. Saya datang ke rumah-rumah dan masjid-masjid Ahmadiyah, yang saya temukan adalah Al-Qur’an, bukan Tazkirah. Saya datang ke perpustakaannya di Qadian yang ketika itu sedang ada penulisan mushhaf Al-Qur’an. Sekali lagi Al-Qur’an, bukan Tazkirah. Tentu saja ada beberapa individu yang memiliki Tazkirah dan beberapa kantor Ahmadiyah juga memiliki itu. Tapi itu bukan kitab suci. Sama seperti pembedaan antara tempat suci dan tempat ibadah haji di atas, perlu pula dibedakan makna “suci” dalam Tazkirah dan kitab suci Al-Qur’an. Itu tidak memiliki makna sama dan tidak berada pada level yang sama.

Ketiga, tentang keyakinan Ahmadiyah mengenai Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang paling kontroversial.

Ketika saya di Qadian, kamar yang saya tempati berada di atas kamar yang dulu ditempati oleh Mirza Ghulam Ahmad. Bukan persis di atasnya, mungkin 10 meter sebelah utara dari kamar tempat lahir Ghulam Ahmad. Saya datang ke kamar tempat Ghulam Ahmad dilahirkan, kamar tempat ia sering berdoa, kamar tempatnya sering menghabiskan waktu untuk menulis. Saya ikut sholat di Masjid Mubarak dan Masjid al-Aqsa yang cukup keramat dan bersejarah bagi warga Ahmadiyah. Saya mengamati, apakah orang Ahmadiyah telah menempatkan Ghulam Ahmad lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Apakah Ghulam Ahmad disanjung lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Setahu saya, itu tidak terjadi. Sanjungan dan pujian yang dilakukan di tempat-tempat itu adalah kepada Nabi Muhammad.

Di pagi dan sore hari, saya sering duduk tak jauh dari makam Mirza Ghulam Ahmad. Selama berjam-jam dalam beberapa hari secara berturut-turut. Saya memperhatikan dan mengamati pengikut Ahmadiyah dari berbagai negara yang berkunjung ke tempat itu. Apakah ada yang aneh dari mereka? Apakah ada yang menyembah atau memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad? Tidak ada yang mulia. Tidak ada pemujaan berlebihan. Tidak ada yang menangis keras-keras. Tidak ada yang mengambil tanah untuk jimat. Tidak ada yang menaruh bunga. Tidak ada yang melempar koin. Tidak seperti bayangan kita bahwa mereka memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad. Bisa jadi, sikap orang Ahmadiyah ketika berkunjung ke makam Ghulam Ahmad tak ada apa-apanya dibanding dengan sikap orang NU ketika berkunjung ke makam Gus Dur di Jombang.

Majelis hakim yang mulia!

Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Ahmadiyah beribadah; dalam berpuasa dan menjalankan sholat. Sebagai orang yang separuh pendidikannya ditempuh di pesantren dan separuhnya dalam pendidikan Barat, saya merasa seperti orang sekuler di hadapan orang-orang Ahmadiyah. Saya tidak bisa menonjol-nonjolkan, melebih-lebihkan atau mengurangi tentang Ahmadiyah. Sebagai peneliti, saya memiliki kode etik untuk tidak berbohong dalam melakukan penelitian dan menyampaikan hasilnya. Saya bisa saja salah, namun saya tak boleh berbohong.
Pendefinisian Penodaan Agama dan Diskriminasi

Majelis hakim yang mulia!

Saya belajar tentang berbagai Undang-Undang terkait HAM (Hak Asasi Manusia), Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, tentang kebebasan beragama, dan sebagainya. Sudah 13 tahun saya menjadi pelajar dan peneliti di beberapa negara; di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, dan sekarang di Singapura. Saya sudah menulis sejumlah makalah tentang Ahmadiyah yang terbit di berbagai jurnal internasional ternama, termasuk yang terkait teologi atau akidah Ahmadiyah yang sering diperdebatkan dan juga terkait berbagai fatwa tentang Ahmadiyah. Tapi untuk kali ini, saya tinggalkan itu semua. Saya berharap kita berbicara dengan hati, bukan mencoba untuk saling mengalahkan. Saya sudah agak lelah dengan perdebatan teologis itu. Saya ingin mengetuk hati saya sendiri sebagai bagian dari mayoritas umat Islam Indonesia.

Saya juga sudah menulis makalah tentang ketertiban umum dan penodaan agama dengan logika dan argumen-argumen akademis yang cukup detail. Sekali lagi, kali ini ini saya ingin meninggalkan itu semua. Jika bapak-ibu tertarik membacanya, silahkan meminta ke pengacara. Saya sudah menyerahkan kepadanya. Untuk sementara saya hanya ingin mengetuk hati saya sendiri dan mengajak kita semua kembali ke hati, sebagai manusia, sebagai umat yang bersaudara, dan kemudian merenungkan apa dan siapa yang benar-benar menghina agama.

Ada beberapa hal yang sering disebut sebagai penodaan atau penistaan agama. Ketika sebuah koran di Denmark, Jyllands-Posten, memuat kartun-kartun tentang Nabi Muhammad pada 30 September 2005, orang menyebutkan itu sebagai pelecehan agama. Demikian juga dengan koran Perancis Charlie Hebdo yang sering memuat poster dan kartun anti-agama. Geert Wilders dari Belanda dengan film Fitna-nya juga memberikan eksplorasi dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berbeda dari penafsiran umumnya. Di Indonesia, kelahiran undang-undang ini juga terkait dengan kegiatan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang anti- agama dan merongrong kepercayaan kita kepada Tuhan.

Apakah kita hendak menyamakan apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan itu semua? Saya tidak tega jika kita hendak melakukan itu.

Perbedaan penafsiran tidak bisa dimaknai sebagai penodaan. Jika tidak diberi penafsiran bersyarat, maka pasal ini bukan hanya mengenai Ahmadiyah, tapi juga kelompok agama lain. Bulan lalu (Oktober 2017), terdapat pelarangan pendirian masjid dan bahkan pembakaran tiang Masjid At-Taqwa Samalanga, Bireun, Aceh. Ini bukan Masjid Ahmadiyah, tapi Muhammadiyah.

Mengapa? Karena Muhammadiyah di sana dianggap memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dari masyarakat. Muhammadiyah dianggap bukan Ahlussunnah Waljamaah. Itu yang tertulis resmi dari pihak-pihak berwenang di Aceh. Muhammadiyah dituduh Wahabi yang menyimpang dari keyakinan pada umumnya.

Mari kita bayangkan, jika ada kelompok yang tidak toleran terhadap slametan dan tradisi keagamaan yang selama ini dipraktekkan oleh kelompok NU, lantas tiba-tiba kelompok ini berkuasa di negeri ini, maka NU akan dianggap sesat, melakukan penafsiran agama yang menyimpang dari Islam. Kelompok seperti ini benar-benar ada, bukan hanya dalam imajinasi kita, tapi berada di tengah-tengah masyarakat kita. Keberadaan mereka bukan khayalan semata. Mereka ini aktif berteriak-teriak. Maka bangunan keagamaan kita bisa runtuh dengan sikap mereka, dengan bersenjatakan pasal-pasal ini. Ada kelompok agama di Jawa Tengah yang sangat benci terhadap NU dan bahkan berkali-kali menuduhnya sesat. Bukan di abad lampau, tapi saat ini. Jika kelompok ini atau yang seperti ini menjadi bagian dari penguasa, maka dengan menggunakan pasal-pasal dari undang-undang ini mereka bisa menuduh NU telah melakukan penodaan agama.

Dua orang saksi fakta dari Ahmadiyah, Dedi (Cianjur) dan Fati (Kendal), duduk di samping Dr. Ahmad Najib Burhani, hari bersamaan di Mahkamah Konstitusi. 

Penutup

Majelis hakim yang mulia!

Saya bagian dari bapak dan ibu semua. Saya lahir dan besar dalam lingkungan NU, dari orang tua yang merupakan kiai kampung, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajar Islam di kampung. Saya mengikuti pendidikan agama di madrasah dan pesantren sejak TK hingga Madrasah Aliyah atau SMA. Ketika kuliah S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya mulai menjadi aktivis Muhammadiyah dan sekarang merupakan wakil ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Model keberagamaan saya adalah bagian dari yang bapak dan ibu ikuti. Saya adalah bagian dari kelompok mainstream di Indonesia. Tapi mari kita, sebentar saja, merasakan menjadi Ahmadi, yang ingin diperbolehkan beribadah dan menundukkan diri kepada Allah.

Dalam pengadilan-pengadilan, kita sering disuguhi dengan berbagai argumen yang pelik dan brilian, namun ada sesuatu yang kadang terlewatkan, yaitu hati kita. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad menganjurkan pengikutnya untuk meminta fatwa atau keputusan kepada hati, istafti qalbak. Tidak banyak yang dituntut oleh Ahmadiyah, mereka hanya minta untuk diperbolehkan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mereka ingin menyembah dan memuja Allah di rumah mereka. Apakah kita tega melarang itu? Terus-terang, jika ternyata Ahmadiyah itu sesat, maka tidak usah dilarangpun mereka akan hancur sendiri. Tanpa SKB atau regulasi lain, Ahmadiyah pasti ditinggalkan orang, jika ternyata kelompok ini memang
sesat. Ahmadiyah hanya menuntut bisa berdoa di tempat ibadahnya. Karena itu yang mulia, mohon berikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap pasal 1, 2, dan 3 dalam UU No. 1/PNPS/1965. Mohon berikan penafsiran konstitusional bersyarat seperti yang diminta oleh para pemohon.

Jakarta, 6 November 2017

Monday, September 25, 2017

Kursus Jurnalisme Sastrawi XXVI


Jakarta, 8-19 Januari 2018

Yayasan Pantau terletak di daerah
Kebayoran Lama, Jakarta
Sudah 17 tahun Janet Steele dan Andreas Harsono mengampu sebuah kelas di Yayasan Pantau soal menulis panjang. Mereka mengikuti gerakan Tom Wolfe yang menggabungkan disiplin jurnalisme, riset akademis dan daya pikat sastra. Genre ini mensyaratkan liputan mendalam namun memikat.

Menurut Nieman Reports, sejak 1980an, suratkabar di Amerika banyak memakai elemennya ketika kecepatan televisi membuat suratkabar tampil dengan laporan mendalam. Kini dotcom pun, termasuk New York Times dan The New Yorker, masuk ke format penulisan panjang dengan website berbayar.

Yayasan Pantau kembali buka kelas baru selama dua minggu. Kursus diadakan setiap dua hari –Senin, Rabu, Jumat—agar peserta punya waktu membaca. Setiap hari diadakan dua sesi –pukul 10-12 dan pukul 13-15-- agar tak terlalu lelah.

Peserta adalah orang yang biasa menulis. Bisa wartawan, bisa aktivis organisasi nirlaba, akademisi, dan terutama orang yang hendak menulis panjang. Setidaknya berpengalaman sekitar lima tahun. Bahan bacaan akan dikirim dua minggu lebih awal. Peserta maksimal 18 orang. Calon peserta diharapkan mengirim biodata dan contoh tulisan. Biaya pendaftaran Rp 3.5 juta.

INSTRUKTUR

Janet Steele dari George Washington University, spesialisasi sejarah media, mengajar mata kuliah narrative journalism. Menulis buku The Sun Shines for All: Journalism and Ideology in the Life of Charles A. Dana, Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia serta Email dari Amerika.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch, salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Asia Press Alliance serta Yayasan Pantau, anggota International Consortium of Investigative Journalists, mendapatkan Nieman Fellowship di Universitas Harvard. Menyunting buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat. Menulis antologi "Agama" Saya Adalah Jurnalisme.

Fahri Salam dari Tirto akan jadi pembicara tamu. Dia salah satu redaktur paling menarik di Jakarta belakangan ini, pernah bekerja buat Yayasan Pantau dan Pindai, ikut menulis buku Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh. Dia biasa menulis laporan panjang.

PENDAFTARAN

Estu R. Fanani
Mobile 0818-177-136
stufanani@gmail.com

Dian Nur Afniati Fannellisy
Mobile 0895-2119-2526
Email dian.naf.dn@gmail.com

Yayasan Pantau
Jl. Raya Kebayoran Lama, Jakarta 12220
Tel. 021-7221031

Tuesday, September 05, 2017

Kesehatan Jiwa Sama Penting Kesehatan Badan

Pengantar buat buku Belum Kalah: Kisah Perjuangan Orang dengan Gangguan Jiwa karya Avent Saur dari Ende

Oleh Andreas Harsono


BUKU Pope Francis: Politics and Society mengisahkan bahwa Paus Fransiskus pernah menjalani pengobatan psikoterapis dan psikoanalis selama enam bulan ketika umur 42 tahun, di Argentina.

Paus Fransiskus, nama aslinya Jorge Bergoglio, waktu itu memimpin Orde Jesuit sebagai provincial superior di Argentina. Artinya, dia adalah kepala semua pastor Jesuit. Dia menjalani pengobatan pada tahun 1978-1979 pada seorang dokter ahli psikoanalis.

Belum Kalah karya Avent Saur
Ini terjadi pada periode gelap ketika Argentina ada di bawah kediktatoran militer sejak kudeta terhadap Presiden Isabel Perón pada 24 Maret 1976. Kudeta tersebut diikuti penghilangan paksa dan pembunuhan terhadap sekitar 30 ribu aktivis muda. Ia sering disebut sebagai “Dirty War” Argentina. Bergoglio terjepit antara junta militer dan kalangan kiri.

Wawancara terhadap Fransiskus dilakukan sosiolog Perancis Dominique Wolton buat buku setebal 432 halaman tersebut. Wolton mengatakan bahwa Fransiskus menyediakan waktu dan diskusi panjang lebar, total 12 kali, soal masa gelap tersebut.

Menurut Fransiskus, pengobatan tersebut membantu dia tetap waras, “Selama enam bulan, saya pergi ke rumahnya, seminggu sekali, bicara soal beberapa hal yang ingin saya jernihkan. Dia seorang dokter dan psikoanalis. Dia selalu terbuka dan membantu.”

“Suatu hari, sebelum dia meninggal, dia menelepon saya. Bukan untuk menerima sakramen – karena dia orang Yahudi – namun buat sebuah dialog spiritual. Dia orang baik,” kata Fransiskus.

Kini Paus Fransiskus sudah beres dengan kesulitan jiwa yang pernah dia hadapi. Dia menjadi pribadi yang sehat dan siap menerima tanggung jawab di Vatikan. Ini bukan tanggung jawab ringan. Dia adalah kepala Gereja Katolik seluruh dunia dengan segala masalah dan skandal.

Coba Anda bayangkan bila Jorge Bergoglio tinggal di Indonesia pada 1970-an. Bagaimana dia bisa mendapatkan pelayanan psikoanalisis?

Mungkin dia berjuang sendirian menghadapi tekanan batin.

Mungkin dia hanya dianjurkan berdoa serta diberitahu bahwa dia berhadapan dengan roh jahat?

Mungkin dia disalahkan oleh keluarga atau masyarakat?

Mungkin dibilang tidak waras?


Puluhan Ribu Terpasung, Fasilitas Minim


Pada Maret 2016, Human Rights Watch, sebuah organisasi hak asasi manusia, menerbitkan laporan soal miskinnya pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Laporan tersebut, Hidup di Neraka: Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia, menguraikan bagaimana orang dengan gangguan jiwa sering kali berakhir dengan dirantai atau dikurung dalam panti penuh sesak, kotor, tak sehat, tanpa persetujuan mereka.

Keadaan ini terjadi bersamaan dengan minimnya jasa psikoterapi dan dukungan pelayanan berbasis masyarakat. Mereka sering mendapatkan kekerasan fisik dan seksual, menjalani pengobatan paksa – termasuk terapi kejut listrik – dibelenggu, dan dipaksa menerima kontrasepsi, bagi perempuan dengan gangguan jiwa, agar tak hamil.

Human Rights Watch merekam bahwa setidaknya 57.000 orang di Indonesia pernah hidup dalam pasungan, setidaknya, sekali dalam hidup mereka. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 18.800 orang masih dipasung. Meski pemerintah melarang pasung sejak tahun 1977, dalam praktik, keluarga, paranormal, praktisi pengobatan alternatif, dan pegawai panti terus membelenggu penyandang disabilitas psikososial, terkadang selama bertahun-tahun.

Dalam satu kasus, seorang ayah dari perempuan penyandang gangguan jiwa, mengunci putrinya di sebuah kamar setelah minta masukan dari paranormal.

Ketika si putri mencoba gali jalan keluar dari ruang itu, si ayah mengikat tangannya di belakang punggung.

Dia telanjang, duduk dan tidur di atas serakan kotoran: makan, tidur, kencing dan berak di ruangan tersebut, selama 15 tahun.

Namun membebaskan mereka dari pasung sering tanpa ada pelayanan psikoterapi dan obat-obatan. Keluarga akan tetap kewalahan menjaga anggota keluarga yang punya gangguan jiwa. Dampaknya, mereka dikurung lagi.

Persoalannya, dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa, Indonesia hanya memiliki 600 hingga 800 psikiater - satu orang menangani 300.000 hingga 400.000 orang - dan hanya ada 48 rumah sakit jiwa --lebih dari separuh berada di Pulau Jawa.

Tujuh dari 34 provinsi di Indonesia tak memiliki satu pun rumah sakit jiwa: Riau, Banten, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa tak mudah membangun rumah sakit karena ia perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Moeloek juga tak bisa cepat menghasilkan psikiater karena kebanyakan dokter memilih spesialisasi lain, misalnya, dokter bedah, dokter kandungan, jantung, kanker dan sebagainya.

Psikiater bukan pilihan favorit.

Ada stigma dalam masyarakat terhadap “orang gila” sehingga dokter pun tak tertarik mengurus kesehatan jiwa.

Minimnya fasilitas dan jasa psikoterapi ini membuat banyak hak orang dengan gangguan jiwa tak mendapatkan jalan keluar, macam Jorge Bergoglio di Argentina, sehingga hak mereka dilanggar dengan kekerasan dan kurungan.

“Bayangkan hidup di neraka, seperti itulah saya di sini,” kata Asmirah, seorang perempuan 22 tahun, yang dipaksa tinggal dalam sebuah panti pengobatan keagamaan di Brebes.

Saya menulis kata pengantar buat buku Belum Kalah.

Manusia Langka

Avent Saur merupakan sedikit orang yang peduli pada kesehatan jiwa di Indonesia. Dia mendirikan organisasi sosial kemanusiaan Kelompok Kasih Insanis, sebuah kelompok virtual yang peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa. Nama Facebook-nya, Kelompok Kasih Insanis: Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa.

Saur seorang pastor dari Societas Verbi Divini (SVD), sebuah organisasi Katolik di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sehari-hari, Saur bekerja sebagai wartawan Flores Pos di kota Ende –sebuah kota mungil di selatan Flores tak jauh dengan Danau Kelimutu.

Menurut Saur, Pulau Flores hanya ada dua panti rehabilitasi jiwa milik swasta. Di Maumere, ada Panti Santa Dhymphna khusus untuk perempuan, milik suster-suster Congregatione Imitationis Jesu. Di Ruteng, panti Renceng Mose milik bruder-bruder Fraterum Caritas.

Di pinggiran kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Timor, ada sebuah rumah sakit jiwa milik negara, baru diresmikan Mei 2017, dengan hanya satu psikiater merangkap direktur. Masih ada dua psikiater lagi di Kupang, bekerja di rumah sakit lain.

Di semua kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Alor sampai Pulau Sumba, tak ada poli jiwa, tak ada psikiater, tak ada perawat jiwa.

“Saya pernah menangis karena selama tiga bulan, pasien-pasien yang ditangani Kelompok Kasih Insanis tak konsumsi obat. Ketiadaan obat,” kata Saur.

Saya perhatikan isi grup Facebook KKI terdapat banyak gambar orang dipasung. Saur bilang di Ende ada sekitar 100 lebih orang dipasung.

Saur bersama Kelompok Kasih Insanis minta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Ende untuk mengeluarkan aturan terkait adanya psikiater bertugas di Ende serta obat-obatan. Usahanya mulai berhasil. Setiap bulan, seorang psikiater datang ke Ende dari Kupang, mengunjungi orang dengan gangguan jiwa dan memberikan obat.

Gangguan jiwa sama dengan gangguan badan. Persoalan dan penyebab macam-macam.

Bandingkan dengan orang yang menderita diabetes atau asma – harus minum obat terus-menerus. Skizofrenia atau bipolar juga harus minum obat terus-menerus.

Diagnosa harus dilakukan dengan teliti. Takaran obat harus akurat. Ini akan memulihkan kesehatan pasien bahkan bisa bekerja kembali seperti semula. Saya punya banyak kenalan di New York atau Bangkok atau Sydney dengan gangguan jiwa namun kami bekerja sama dengan nyaman.

Beruntung, Ende memiliki seorang Avent Saur. Ada adagium bahwa kekuatan suatu masyarakat ditentukan oleh berapa banyak cendekiawan, orang berpendidikan, yang mau berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Avent Saur adalah kekayaan buat Ende, kekayaan buat Pulau Flores dan Nusa Tenggara Timur. Dia akan membantu kesehatan jiwa warga di daerah ini.

Bila kelak ada seseorang macam Jorge Bergoglio muncul dari Flores, saya kira, Avent Saur berjasa menyiapkan jalan kewarasan buatnya.

***


Saturday, August 05, 2017

The Toxic Impact of Indonesia’s Abusive Blasphemy Law


By Andreas Harsono

Donald Ignatius Suyanto, a chef living on the Hindu-majority island of Bali, on March 21, 2016 uploaded a video to YouTube in which he questioned the integrity of the Islamic shahada, or statement of faith. That prompted complaints from some Muslim bloggers and on July 27, 2017, police arrested Suyanto for blasphemy. He is currently behind bars awaiting trial.


In May 2017, Aking Saputra, a real estate executive in Karawang, West Java posted on Facebook his opinion that the majority of cadres of the Indonesian Communist Party, banned since 1966, had been Muslim clerics. A local Islamist group protested that those comments were blasphemous. Police arrested Saputra for blasphemy on June 9 and he is currently facing trial.

These are just two of the two dozen or so blasphemy prosecutions filed since President Joko “Jokowi” Widodo took office in October 2014, according to databases of the Setara Institute and the Southeast Asia Freedom of Expression Network, two Jakarta-based nongovernmental organizations. At least 10 of those prosecutions have produced convictions that have resulted in the imprisonment of 15 people. There have been zero acquittals. That compares to a total of 89 blasphemy prosecutions during the 2004-2014 administration of former President Susilo Bambang Yudhoyono and suggests that despite Jokowi’s rhetorical support for respecting human rights, he is content to allow abusive blasphemy prosecutions to continue unchecked.

The threat of Indonesia’s blasphemy law is nothing new. The law, article 156a of the Indonesian criminal code, was passed in 1965 and punishes deviations from the central tenets of Indonesia’s six officially recognized religions with up to five years in prison. The blasphemy law has been used to prosecute and imprison members of religious minorities and traditional religions. Recent targets of the blasphemy law include three former leaders of the Gafatar religious community following the violent forced eviction of more than 7,000 members of the group from their farms on Kalimantan island last year, as well as former Jakarta Governor Basuki “Ahok” Purnama, who a court sentenced to a two-year prison term for blasphemy in May 2017 due to a reference he made to a Quranic verse in September 2016.

Not even the 22-year-old son of Jokowi, Kaesang Pangarep, has been immune to blasphemy accusations. On July 6, 2017, a resident of Bekasi, outside of Jakarta, filed a complaint of “blasphemous” content in a video that Kaesang posted on YouTube. Police declined to pursue charges because of “lack of evidence.” Despite the law’s abusive nature, Indonesia’s Ministry of Religious Affairs is seeking to reinforce and expand its scope through the so-called Religious Rights Protection bill, which parliament is likely to debate by the end of 2017. The government’s refusal to abolish the law, despite pressure from both the United Nations as well as the Indonesian Legal Aid Foundation raises troubling questions about the government’s willingness to respect its international human rights obligations.


But there is a new and equally sinister form of abuse of the right of freedom of expression linked to the same strain of intolerance fueling the recent spate of blasphemy prosecutions: vigilante-style persecution by militant Islamists of individuals who publicly express support for Ahok or concern about the blasphemy law. Statistics compiled by the Southeast Asia Freedom of Expression Network indicate that militant Islamists have targeted at least 55 people since September 2016 with abuse including online threats, verbal harassment and physical intimidation.

Their victims include Dr. Otto Rajasa In Balikpapan, East Kalimantan province. On November 4, 2016, Rajasa wrote a Facebook posting questioning the rationale of fellow Muslims who travelled from Balikpapan to Jakarta for a huge Friday prayer-cum-protest organized by anti-Ahok militant Islamists. That prompted a campaign of online and offline harassment from individuals who accused Rajasa of blasphemy. On December 21, 2016, the Indonesian Ulama Council, an umbrella of Muslim groups in Indonesia, issued a non-legally binding edict that Rajasa was guilty of blasphemy. Within weeks, that campaign prompted his employer to transfer Rajasa to a remote area in reprisal for his remarks. Classmates and a teacher of his 14-year-old son tormented the boy by calling his father a “blasphemer.” Police detained Rajasa on May 23, 2017 and on July 26, the Balikpapan court sentenced him to a two-year prison term for “spreading online hostility and hatred against Muslims.”

Fiera Lovita, a doctor in Solok, West Sumatra, fled her home with her family on May 29, 2017 after members of the thuggish militant group the Islamic Defenders Front (FPI) subjected her and her family to a relentless barrage of threats and insults in response to critical Facebook comments she posted about the group’s leader, Rizieq Syihab. That intimidation peaked on May 23 when FPI members confronted her at her workplace and demanded that she delete those postings and issue a written apology to Syihab. Rather than arrest the FPI members implicated in those abuses, local police “mediated a dialogue” between the FPI and Lovita. Lovita and her family have now relocated to Jakarta and have no plans to return to Solok due to personal safety concerns.

Until the Indonesian government abolishes the abusive blasphemy law and ensures that the police protect the rights of Indonesians rather than pander to the prejudices of those who deny those rights, blasphemy prosecutions and intolerant acts of harassment and intimidation by militant Islamists will continue.

Andreas Harsono is the senior researcher on Indonesia at Human Rights Watch.

Monday, July 03, 2017

Telum Talks to Andreas Harsono

Independent Journalist and Indonesia Researcher of Human Rights Watch

Andreas Harsono used to work for The Jakarta Post, Pantau (Jakarta), American Reporter, The Nation (Bangkok), and The Star (Kuala Lumpur). He previously published 'Agama' Saya Adalah Jurnalisme, an anthology on journalism, and co-edited Jurnalisme Sastrawi on narrative reporting, all in Bahasa Indonesia. Harsono previously received the Nieman Fellowship on Journalism from Harvard University.

Tell us a bit about your upcoming book, A Nation in Name: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.
It’s basically a review about racial and religious violence in Indonesia after authoritarian President Suharto had stepped down from power in 1998. His departure prompted various parties to get better positions in their respective interests, using religion, race, and separatism to mobilise power. Many parties use legal and democratic means. Unfortunately, many parties also tolerated violence in their political struggle. I estimated at least 90,000 people were killed in communal, sectarian and state violence between 1997 and 2005.

I travelled for six years, on and off, ranging from Aceh and Papua to the Madurese massacres in Kalimantan. I also covered East Timor’s independence and the sectarian violence in the Moluccas Islands. Sulawesi, with relatively less violence, is also covered in trying to understand these dynamics to find a new equilibrium in post-Suharto Indonesia. I guess these struggles are not over yet. We see how Islamist organisations still campaign for the so-called Sharia to be implemented in Indonesia. The anti-Ahok campaign is obviously a part of their ongoing campaign. I am now negotiating with a publisher in Australia. The title might be changed. I also need to reduce the length of my manuscript, now at 125,000 words.

Besides being an independent Journalist and Author, you currently also work as Researcher for Human Rights Watch. Please tell us about your role and duties.
Basically, I am doing research, interviews and writing for Human Rights Watch. I have some other colleagues who do research also on Indonesia including the specialists on LGBT rights, children rights and disability rights. We are focusing on a range of subjects, such as stopping the shackling (pasung) of mentally disabled people. We’re also trying to have the Indonesian government ban children working in tobacco farms because tobacco leaves do have nicotine and hazardous chemicals. We’re also concerned to see the rise of discriminatory regulations against religious and gender minorities in Indonesia, ranging from female genital mutilation to criminalising homosexuality.

What is the most recent human right issue you are working on now?
My current works are mostly related to religious freedom in Indonesia. You might know that Indonesia is seeing an increase of religious intolerance with many political Islam groups taking over public discourse, discriminating religious and gender minorities. Many government officials talk about the threat from the Islamic State terrorist group. Islamist groups are increasingly using huge rallies, sometimes also violence, to advocate the implementation of the Islamic Sharia in Indonesia.

It began when President Susilo Bambang Yudhoyono came to power in 2004 in which he passed discriminatory regulations i.e. strengthening the blasphemy law, replaced “religious freedom” with “religious harmony” principle, passed anti-Ahmadiyah decree, tolerated hundreds of women’s discriminations. In March 2006, Yudhoyono decreed a “religious harmony” regulation and set up government advisory bodies, skillfully named the Religious Harmony Forum, in every province and regency. The forum’s credo says, “The majority should protect the minorities and the minorities should respect the majority.” But it basically denies equal rights to Indonesian citizens. In many Muslim-majority areas, the credo allows Muslims to have effective veto power over the activities of religious minorities. More than 1,000 churches were closed down during the Yudhoyono decade.

What are the challenges you've faced as a Journalist?
The internet has changed a lot of our journalism. It’s not only terminating the gatekeeper role of traditional media but also squeezing the advertisement income among many news companies. We’re also seeing the rise of fake news. Social media is offering opportunities but also sensations. I am pretty troubled to see people who only care about the number of followers on one’s Twitter account. I know many substantial individuals with limited followers.

The challenge is always about substance. Sooner or later, citizens will look for substantial news reports. Human Rights Watch provided me with a platform to have substances. My works are usually based on long reporting, interviews, field works. I also have to answer a lot of questions from my editors and lawyers. I love long form writings. I guess it help to answer questions substantially.

What does a day in the life of Andreas Harsono look like?
It really depends on my location. I travelled quite a lot. I usually spend my early morning reading and answering email. I also do my writing mostly in the morning. Meetings and interviews take place during the day -- my research often makes me a source for Journalists. I return to my desk in the evening.

Would you like to share few words of wisdom to young Journalists?
I believe in quality journalism. The more quality a society has in its journalism, the more options it has to shape their public opinion, thus the society will be better informed to make their public decisions. The quality of our journalism relates directly to the quality of our society, our democracy.

Wednesday, May 10, 2017

Indonesia's courts have opened the door to fear and religious extremism

Andreas Harsono

Governor Basuki T. Purnama attended a discussion with people with disabilities in a government shelter in Jakarta in March 2017. Purnama helped set up these shelters. ©Yeni Rosa Damayanti

The Jakarta court that sentenced governor Basuki “Ahok” Purnama to two years’ imprisonment for blasphemy against Islam has sent a chilling message to non-Muslims in Indonesia. How could religious freedom slowly decline in Indonesia? And how could political Islam shape the country?

Ahok, himself a Christian, is the biggest political figure to be victimised under the blasphemy law. He is not only the Jakarta governor, backed by Indonesia’s biggest political party, but he’s also an ally of President Joko “Jokowi” Widodo. Ahok and Jokowi were the dream team: Jokowi with vision, Ahok doing daily management.

Ahok’s imprisonment is a big blow for the president. He too might expect to be called infidel, kafir – a term used by Islamists to describe their fellow Muslim opponents.

Indonesia’s transition from dictatorship to democracy has created space for more freedom of expression for all Indonesians, including Islamists. Emboldened by the government’s inaction on discrimination and violence against religious minorities, over the last 19 years Islamists have increasingly sought to enforce laws like the blasphemy law more strictly to “protect” Islam and move Indonesia from a secular to an Islamic state.

Indonesia’s 1945 constitution guarantees freedom of religion. But in January 1965, then-President Sukarno issued a presidential decree that prohibited individuals from being hostile toward other religions. Sukarno decreed that Indonesia was to protect six religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and Confucianism. Sukarno never used that law. He lost power in October 1965.

General Suharto, who ruled Indonesia from 1965 to 1998, used the blasphemy law only a handful of times. Three of his successors – B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati Sukarnoputri—never used it.

The law only became an issue when Susilo Bambang Yudhoyono succeeded Megawati in 2004. Yudhoyono strengthened the blasphemy law offices, which were under the Attorney General’s Office, by creating branches in every province and regency. He also took no action against emerging Islamist militant groups that engage in threats and violence against religious minorities. During his decade in power, Yudhoyono’s administration sent at least 106 blasphemy individual cases to courts – and all were found guilty.

In March 2006, Yudhoyono decreed a “religious harmony” regulation and set up government advisory bodies, skillfully named the Religious Harmony Forum, in every province and regency. The forum’s credo says, “The majority should protect the minorities and the minorities should respect the majority.” But it basically denies equal rights to Indonesian citizens. In many Muslim-majority areas, the credo allows Muslims to have effective veto power over the activities of religious minorities. More than 1,000 churches were closed down in that decade.

In 2014, Jokowi succeeded Yudhoyono. Many opinion makers and moderate Muslim leaders advised Jokowi to undo the discriminatory infrastructure he had inherited from Yudhoyono.

Unfortunately, Jokowi declined to take those steps. He instead sought to foster better ties with moderate Muslim groups such as the nationwide Nahdlatul Ulama in the hope that it would strengthen his hand with the hardline Islamist groups. He clearly miscalculated.

The Ahok verdict endorsed an Islamist narrative of blasphemy. One of the five judges, reciting the Qur’an’s Al-Maidah 51 verse in Arabic, stressed that Muslims should not elect non-Muslim leaders. The court also adopted the Islamist’s position that non-Muslims should not comment on Qur’anic interpretations.

The verdict paints a frightening future for moderate Muslims and non-Muslims who believe in Indonesia’s pluralist society. Non-Muslims will think twice before making comments in public or on social media about diversity and pluralism. Beyond elected officials, public servants and executives of state-owned companies may be next in line.

Will it be OK to talk about opening a food vendor during the Ramadan fasting month? Will it be lawful to discuss mandatory wearing of the hijab? Non-Muslims might risk prison time just by venturing into these very ordinary subjects of Indonesian life.

If someone powerful and once popular like Ahok could be jailed for blasphemy, who is next?

Andreas Harsono is a senior researcher at Human Rights Watch.

Saturday, February 18, 2017

Pantau Foundation introduced Oktovianus Pogau Award in Indonesia

Febriana Firdaus received the award on courage in journalism

Atmakusumah Astraatmadja, a former chairman of Indonesia's Press Council, and
Imam Shofwan, the chairman of the Pantau Foundation, presented the Oktovianus
Pogau award to Febriana Firdaus in Jakarta.
 

JAKARTA, 18 February 2017 – Jakarta has a new award on courage in journalism in honor of the West Papuan editor, Oktovianus Pogau, who passed away last year. It was awarded for the first time to reporter Febriana Firdaus, who had extensively covered human rights abuses in Indonesia, the Pantau Foundation said.

“We want to honor our colleague, Oktovianus Pogau, a smart and courageous journalist, who edited Suara Papua news and highlighted human rights reporting. He passed away at a very young age, just 23 years old. We want to honor his legacy by establishing this Oktovianus Pogau award,” said Imam Shofwan, the chairman of the Pantau Foundation, in a speech to a small gathering at his office on February 13.

Febriana Firdaus with the Oktovianus
Pogau award on courage in journalism
on February 13, 2017. 
The Pantau Foundation selected Febriana Firdaus, a Jakarta journalist, to receive the inaugural award. Firdaus covered Indonesia’s efforts to deal with the 1965-1966 massacres, disappearances and arbitrary detentions. She also covered discrimination, intimidations, and violence against the LGBT community in Indonesia.

“LGBT is a very sensitive subject in Indonesia where many religious communities, including Muslim organizations, still consider homosexuality a psychological disorder. Febriana Firdaus is courageous to stand up for LGBT, to affirm that LGBT is nature, and to expose their side of the story,” said Shofwan.

Firdaus was born in 1983 in Kalisat, a small town in eastern Java, and graduated from Airlangga University in Surabaya in 2007. She worked for Jawa Pos daily, Tempo magazine and Rappler online. She is currently a freelance journalist.

Atmakusumah Astraatmadja, a former chairman of Indonesia’s Press Council and himself an award-winning journalist, presented the award to Firdaus that evening, welcoming the launch of the award and congratulating Firdaus.

Allan Nairn, another award-winning journalist, gave a speech,
talking about courage in journalism in the Trump’s “proto fascism era.”
Nairn spoke about the challenges the press faced in covering a president like
Donald Trump, who lies constantly but is also hugely entertaining.

Allan Nairn, another award-winning journalist based in New York, gave a speech, talking about courage in journalism in the Trump’s “proto fascism era.” Nairn spoke about the challenges the press faced in covering a president like Donald Trump, who lies constantly but is also hugely entertaining.

Nairn noted that the United States provides a warning to Indonesia because the same proto-fascists that rose to power in the United States are also trying to achieve power in Indonesia, though it isn’t clear yet whether or not they will suceed.

In her blog, Firdaus wrote, “… this award is not about me or other future winners. This is a gentle reminder of the name Okto Pogau but it’s also more than about his name. His name represents the unsolved human rights abuses in Papua.”

Every year this award will always remind us about the human rights abuses never addressed in Indonesia since the 1965 massacre.”

Oktovianus Pogau was born in Sugapa in the Central Highlands on August 5, 1992 and died on January 31, 2016 in Jayapura.

He won an Indonesian writing competition when he was 14 years old, letting him to travel away from his native West Papua and to take part in a writing course in Yogyakarta, Java Island. He learned WordPress and created his own blog when he was 16 years old. He moved to Jakarta in 2010, studying international relations and becoming a freelance journalist.

In October 2011, he covered a peaceful gathering of thousands of Papuan men and women in Jayapura, discussing their political aspiration to be independent from Indonesia. Indonesian police used excessive force to disperse them. They fired warning shots, beating and kicking those ethnic Papuans. Three men died of gunshot wounds, around 600 were detained and five of their leaders were tried and sentenced to three years imprisonment.

Pogau was upset when seeing that most Indonesian media did not proportionally cover the abuses. He decided to set up Suara Papua (Papuan Voice) on December 10, 2011, exactly on the international human rights day, to cover rights abuses in West Papua. He made Suara Papua to be a platform for young Papuans to report and to write their stories.

Oktovianus Pogau dengan laptop
Suara Papua.
Pogau also engaged his audience with his sharp political analysis. He used his knowledge and network to advocate for civil, political, economic, social and cultural rights for ethnic Papuans. He was also sympathetic to the National Committee of West Papua, a large Papuan youth organization, which is campaigning for a referendum in West Papua.

In October 2012, when he was covering one of their rallies in Manokwari, he was beaten on a street corner. Several police officers stopped him from taking photos. He suffered bruises and complained. The West Papua police later apologized but his union, Indonesia’s Alliance of Independent Journalists, refused to help him, arguing that Pogau was also an activist and declaring him of crossing the line between journalism and activism.

Pogau wrote extensively about the restriction for foreign journalists to visit West Papua. He protested against the discriminations against ethnic Papuan journalists and the intensive use of journalists, both Indonesian and Papuans, to be military and police informers.

He indirectly made President Joko Widodo in May 2015 to declare the Indonesian bureaucracy to stop restrictions on foreign journalists covering the West Papua. Unfortunately, Jokowi command has not been fulfilled completely. He travelled to the United States in December 2015, writing about African Americans dealing with violence and contemplating about the similar among dark-skin curly-hair Papuans.

The jurors of the award include Alexander Mering (Kampong Journalism Movement in Pontianak, Kalimantan), Andreas Harsono (researcher at Human Rights Watch in Jakarta, Java), Coen Husain Pontoh (chief editor at Indo Progress news portal in New York), Made Ali (environmentalist at Jikalahari in Pekanbaru, Sumatra), Yuliana Lantipo (editor at Jubi daily in Jayapura, West Papua).

The mandate of this award is to exclude financial gift nor a generous ceremony, hoping that it will be sustainable and making the jurors to concentrate only in selecting a winner. It is to be announced every year on January 31.

When presenting the award, Imam Shofwan talked about his personal experience with Pogau, "Once he called me on my mobile and I heard gunshots on the backgrounds. I told him to run but he kep on talking, asking me to tweet. He continuously tried to bring out rights abuses in Papua. He died young but his courage should inspire other journalists."

Sunday, February 12, 2017

Seruan Pilkada Damai, Berkualitas, dan Berintegritas

Pernyataan Pers Bersama

Narahubung: Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute: 0811170944


PADA 15 Februari 2017 akan dilaksanakan 101 pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Pilkada langsung dan serentak adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa pascakejatuhan rezim Orde Baru, sehingga semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif sehingga proses politik tersebut berjalan damai, berkualitas, dan berintegritas.

Sebagai sebuah mekanisme pengisian jabatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Pilkada adalah pula mekanisme evaluasi atas kepemimpinan yang telah berlangsung sebelumnya dan proyeksi atas kepemimpinan yang diidamkan untuk masa lima tahun berikutnya. Sebagai sebuah mekanisme, maka kemerdekaan pemilih adalah kunci penentu kualitas dan integritas Pilkada, selain variabel lainnya seperti independensi penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, penegakan hukum yang fair atas berbagai pelanggaran pidana Pilkada, dan lainnya. Pemilih yang merdeka akan mampu memberikan evaluasi obyektif, tanpa tekanan, dan kontributif pada peningkatan kualitas dan integritas Pilkada.

Selain sebagai mekanisme evaluasi dan proyeksi kepemimpinan, Pilkada adalah pesta demokrasi, dimana rakyat akan menggunakan hak pilihnya untuk menghukum atau mendukung kandidat tertentu berdasarkan evaluasi obyektif, bebas, dan tanpa tekanan. Pilkada adalah hari pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuat oleh para kandidat untuk bangsa sebagai penentu kelayakan seorang kandidat untuk dipilih atau tidak dipilih.

Hak pilih adalah satu-satunya hak yang paling membanggakan bagi rakyat, karena pada peristiwa pemilihan itulah rakyat menjadi hakim bagi para pemimpin dan calon pemimpin. Karena ia merupakan pesta, maka rakyat harus riang gembira dalam menunaikan haknya; tidak boleh ada mobilisasi massa yang menebar teror ketertiban sosial. tidak boleh ada mobilisasi kekuatan terorganisir yang mempengaruhi pemilih; dan tidak boleh pula ada praktik money politic/politik uang yang melemahkan rasio dan kemerdekaan pemilih. 

Idealisme situasi dan kondisi yang digambarkan sebagai jalan menikmati pesta demokrasi yang riang dan kehendak mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas itulah yang semestinya di masa tenang pascamusim kampanye ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi faktanya, sebagian masyarakat khususnya di Ibu Kota Jakarta yang juga melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, belum menikmati keriangan dan kemerdekaan sebagai pemilih.

Ada sejumlah gerakan yang bisa diidentifikasi sebagai teror atas kemerdekaan pemilih, baik melalui survei-survei yang tidak kredibel, peyebaran pesan berantai yang destruktif, dramatisasi potensi keberbahayaan pascapemilihan, penggambaran pertentangan elit, penyebaran kebencian atas calon-calon tertentu menggunakan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan lain sebagainya.

Atas dasar itu semua, demi menjaga kualitas dan integritas Pilkada, Koalisi Tokoh dan Masyarakat Sipil menyampaikan seruan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pilkada berkualitas dan berintegritas adalah tugas semua pihak: pemerintah, penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemilih.

2. Datang dan tunaikanlah hak pilih kita semua dengan riang, gembira,  obyektif, dan merdeka tanpa tekanan. Prestasi, kinerja, dan kualitas kepemimpinan calon hendaklah menjadi referensi utama dalam menentukan pilihan kita semua.

3. Abaikan dan cegah segala bentuk tindakan yang membuat kita takut, cemas, sehingga menghilangkan kegembiraan kita dalam memilih dan melemahkan rasio dan kemerdekaan kita sebagai pemilih.

4. Berpihak dan bertindak pada penguatan kualitas dan integritas Pilkada, dengan menolak berbagai upaya yang akan merusak dan melemahkannya.

5. Utamakan kemerdekaan diri kita sebagai pemilih dengan cara melepas dan mengabaikan segala bentuk politisasi identitas SARA yang tidak memiliki relevansi dengan proses Pilkada.

6. Satukan langkah dan keyakinan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi yang sama sekali tidak beralasan untuk mencerai-beraikan kita sebagai anak bangsa yang terikat dalam satu kesatuan yakni bangsa Indonesia; bangsa Indonesia yang majemuk, toleran, rukun dan damai.

Jakarta, 12 Februari 2017

Atas Nama Koalisi Tokoh dan Masyarakat Sipil

1. Marzuki Darusman (Tokoh Perdamaian dan HAM)
2. Hendardi (Ketua Badan Pengurus SETARA Institute)
3. H.S. Dillon (Tokoh Perdamaian dan HAM)
4. Todung Mulya Lubis (Guru Besar Melbourne University, Tokoh HAM)
5. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI)
6. Daniel Dhakidae (Sosiolog, Prisma LP3ES)
7. Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia)
8. Haris Azhar (KontraS)
9. Rumadi Ahmad (Lakspesdam NU)
10. Abdullah Alamudi (Tokoh Pers/Dosen LPDS)

11. Pdt. Gomar Gultom (PGI)
12. Al Araf (Imparsial)
13. Rafendi Djamin (HRWG)
14. Benny Soesetyo (Budayawan)
15. Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute)
16. Ismail Hasani (Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
17. Wahyudi Djafar (ELSAM)
18. Alvon Kurnia Palma (Aktivis HAM, Mantan Ketua YLBHI)
19. Jerry Sumampouw (PGI)
20. Ray Rangkuti (Direktur LIMA Indonesia)

21. Petrus Salestinus (Tim Pembela Demokrasi Indonesia)
22. Witaryono Reksodiprodjo (Tim Pembela Demokrasi Indonesia)
23. Sugeng Teguh Santoso (Peradi, Yayasan Satu Keadilan)
24. DR. Albert Hasibuan, SH (Mantan Anggota Wantimpres dan Komnas HAM)
25. Amiruddin Ar Rahab (ELSAM)
26. Robert Kaytimu (Advokat/PERADI)
27. Damianus Taufan (SETARA Institute)
28. Hardi Danuwijono (Seniman/ Pelukis)
29. Harry Ponto, SH., LLM. (Advokat)
30. Yos Rohawadan (Mantan Anggota DPR RI Asal Papua)

31. Daniel Tonapa Masiku (Advokat)
32. Jefferson Dau (Advokat)
33. Mugiyanto (INFID)
34. Mufti Makarim (Aktivis HAM)
35. Sumarsih (Survivor/JSKK)
36. Asfinawati, SH, LLm (Ketua Umum YLBHI)
37. Sabastian Salang (Formappi)
38. Rambun Tjayo, SH., LLM. (Advokat/Konsultan)
39. Totok Yulianto (Ketua Badan Pengurus PBHI)
40. Muhammad Hafiz (HRWG)

41. Halili (Akademisi Universitas Negeri Yogyakarta)
42. Chairul Anam SH (Advisor HRWG)
43. Pipit R. Kartawijaya (SDP/Sindikasi Pemilu dan Demokrasi)
44. Aboepriyadi Santoso (Jurnalis)
45. Mutia Samoen (Aktivis Perempuan)

Wednesday, February 08, 2017

"Jangan Ada Perbedaan Kualitas Jurnalisme, Apapun Mediumnya"


Bila kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme runtuh maka demokrasi juga runtuh. Sebaliknya, makin bermutu jurnalisme dalam masyarakat, makin bermutu pula masyarakat tersebut.



Reporter: Wan Ulfa Nur Zuhra

  • 8 peran: authenticator, sense maker, investigator, saksi mata, empowerer, smart aggregator, forum organizer dan role model
  • Cara lain memperkuat jurnalisme di era digital selain berlangganan: lewat sumbangan dan jurnalisme nirlaba

tirto.id - Era digital adalah tantangan besar bagi media cetak. Di Jakarta, beberapa suratkabar bukan hanya cetaknya yang berhenti tapi institusinya ikut mati. Semua media besar—termasuk Kompas, Tempo, Jawa Pos, dan Bisnis Indonesia—membuat portal berita daring (online). Namun ada perbedaan standar jurnalisme antara versi cetak dan versi daring. Apa yang seharusnya dilakukan media yang bermula dari cetak di era serba digital? Apakah media cetak akan mati?

Wan Ulfa Nur Zuhra dari Tirto menemui Andreas Harsono di kediamannya akhir pekan lalu. Andreas belajar jurnalisme di Universitas Harvard bersama guru Bill Kovach. Pada 2001, pulang ke Jakarta, ia mengelola Majalah Pantau, khusus media dan jurnalisme. Namun majalah ini tutup pada 2003 karena kesulitan keuangan. Ia ikut mengubah majalah jadi Yayasan Pantau buat riset media dan pelatihan jurnalisme. Pada 2008, ia pindah bekerja untuk Human Rights Watch, organisasi hak asasi manusia, risetnya terutama soal kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Ia masih rutin menulis dan mengajar jurnalisme di kelas Yayasan Pantau.

Ketika radio muncul dan TV muncul, cetak pernah diramal mati, tetapi tidak. Ketika kelak penetrasi internet semakin besar, apakah cetak akan mati?

Itu istilahnya doomsday scenario bahwa kalau yang baru muncul, yang lama mati. Orang yang masih percaya gituan, menurut saya ekstrem. Sebaliknya, mereka yang mengatakan keadaan cetak akan sama seperti sebelumnya, juga tak realistis. Dalam buku Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload, karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, koran berubah ketika ada radio, radio berubah ketika ada TV. “We have been here before,” kata Kovach dan Rosenstiel.

Suratkabar pertama terbit pada 1604 di Jerman, Perancis, dan Inggris. Ia menciptakan opini publik sehingga orang-orang punya pendapat dan tak ingin masyarakat mereka diatur oleh para bangsawan dan agamawan. Ia melahirkan demokrasi. Ada pemilihan umum secara rutin guna pergantian pemimpin.

Ketika radio hadir pada 1840-an, teknologi audio membuat orang bisa mendengarkan berita langsung, termasuk saat Perang Dunia II. Koran menyesuaikan diri. Ketika TV hadir pada 1950-an, juga ada penyesuaian dari koran dan radio. Siaran langsung televisi berlangsung saat CNN meliput Perang Teluk secara live pada 1991. Pemirsa bisa langsung lihat roket diluncurkan dan meledak di Baghdad.

Internet juga begitu. Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat pertama dalam era internet. Dia punya account Facebook, YouTube, Twitter. Media cetak menyesuaikan. Di Amerika Serikat, laporan-laporan di koran tak sekadar breaking news.

Secara bisnis dan kue iklan pun terjadi perubahan. Google dan Facebook mengambil banyak porsi iklan. Namun, media cetak bertahan. Industri buku, misalnya, tergerus banyak oleh e-book dengan perangkat macam Kindle dan iPad. Namun, kenikmatan membaca buku, membolak-balik halaman, sambil tiduran, dan memahami naskah panjang, belum bisa diubah penuh. Jadi kita masih mengalami pergeseran tersebut.

Itu kan buku, bagaimana dengan koran?

Saya tak mau gegabah mengatakan media cetak akan seratus persen mati. Saya sadar ada perubahan besar pada bisnis cetak tapi kelak jadinya seperti apa dan bagaimana, saya belum tahu. Kita masih menyaksikan revolusi komunikasi ini berjalan. Kita tak tahu apa yang terjadi besok.

Menghadapi gempuran internet, apakah media cetak harus mempertimbangkan untuk menghentikan cetaknya?

Tidak akan drastis, harus pelan-pelan.

Kenapa?

Karena pemasang iklan cetak masih ada sementara untuk online belum jelas pendapatan dari mana. Ini belum lagi penetrasi internet. Kalau Anda pergi ke Manokwari, Anda masih setengah mati sambungan internet. Artinya, iklan cetak juga masih ada.

Kalau kita lihat di Amerika, pembaca sekarang mulai bayar. Berita mereka baru bisa dibaca kalau berlangganan. Ini dilakukan oleh media seperti New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, banyak sekali. Saya langganan The Economist, New York Times, Washington Post, The New Yorker, satu bulan sekitar Rp1,2 juta. Lumayan mahal.

Di Indonesia, kita perlu keteguhan, waktu dan dana untuk mendidik pembaca agar mau dukung berita online. Sekarang mereka belum mau, kita tak bisa memaksa, tapi dengan begitu banyak hoax dan berita palsu, seharusnya ia jadi kesempatan bagi media untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa kalian perlu jurnalisme yang bermutu. Kalian perlu mendukung jurnalisme bermutu dengan memberikan sumbangan uang. Dewan Pers seharusnya mendorong media buat mendapat dukungan dana dari masyarakat.

Di Amerika itu medianya bermigrasi dari cetak ke online, sementara di Indonesia, media yang awalnya berbasis cetak kemudian membuat produk online dan ditujukan untuk liputan yang cepat.

Ini mengganggu saya sejak saya selesai belajar di Universitas Harvard lantas diminta jadi redaktur Majalah Pantau pada 2001. Ini keputusan yang aneh. Di Amerika, banyak sekali media online dengan naskah panjang dan dibuat dalam waktu lama. Di Indonesia, praktik ini membuat brand media digerogoti karena toleransi buat eror lebih tinggi dalam media online mereka sendiri.

Bagaimana caranya agar media yang basisnya cetak bisa mentransfer kualitas jurnalisme yang baik ke mediumnya yang digital?

Ada dua pendekatan. Pertama, wartawan harus dididik buat berpikir media digital. Dalam buku Blur disebutkan 16 pendekatan digital. Misalnya, wartawan perlu sediakan link pada kata-kata kunci, perlu link organisasi atau orang yang ditulis dalam laporan mereka, sediakan transkrip wawancara, ada rekaman video atau audio, ada biografi si wartawan, sediakan Frequently Asked Questions, pendekatan “crowd source” –minta informasi tambahan dari publik. Jangan lupa perlu ada koreksi dan update. Ini banyak beda dengan pendekatan cetak di mana pendekatan wartawan lebih soal sidebar, tanya-jawab, pull quotes dan sebagainya.

Perubahan kedua pada policy maker. Mereka perlu memahami ada revolusi besar komunikasi. Peranan media sebagai penjaga pagar masyarakat sudah runtuh. Kasarnya, sekarang setiap orang bisa jadi produsen informasi lewat Twitter, Facebook, WhatsApp, blog, video dan sebagainya. Pemerintah Indonesia –maupun pemerintah lain di seluruh dunia—pusing lihat hoax dan berita palsu.

Policy maker harus mengerti perubahan tersebut dan melakukan investasi pada jurnalisme. Bukan sebaliknya. Mengapa? Karena jurnalisme diperlukan dalam demokrasi. Bila kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme runtuh maka demokrasi juga runtuh. Sebaliknya, makin bermutu jurnalisme dalam masyarakat, makin bermutu pula masyarakat tersebut.

Policy maker perlu tahu bahwa pada era internet ada delapan peran wartawan. Kovach dan Rosenstiel meyebutnya sebagai authenticator; sense maker; investigator; saksi mata; empowerer; smart aggregator; forum organizer dan menjadi role model.

Authenticator misalnya memerlukan peranan media buat meneliti apakah suatu dokumen memang autentik. Misalnya, rekaman Rizieq Shihab dan Firza Husein, media perlu lakukan proses verifikasi untuk menerangkan kepada warga apakah autentik atau bukan.

Sense maker misalnya mensyaratkan wartawan menerangkan sesuatu masuk akal atau tidak. Misalnya, soal tuduhan Gubernur Basuki Purnama lakukan penodaan agama Islam. Masuk akal atau tidak ucapan tersebut? Mengapa lebih 60 persen negara-negara di muka bumi tak memakai lagi hukum penodaan agama? Atau mengingatkan pembaca pada gugatan 2009-2010 dari Abdurrahman Wahid di Mahkamah Konstitusi bahwa pasal penodaan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Ia harus dicabut.

Sayangnya, saya justru melihat para pemimpin media berpikiran cadok. Pandangannya sempit. Mereka banyak tak melihat perubahan peran media dalam era internet. Mereka masih pakai jurnalisme cetak dalam medium internet.

Misalnya?

Pada 2003, saya ke Surabaya menemani Bill Kovach dan bertemu dengan Dahlan Iskan dari Jawa Pos. Dahlan Iskan memperlihatkan gedung Graha Pena dan ruang redaksi mereka yang luas. Kami terkesan sekali. Semua disebutnya konvergensi. Berbagai suratkabar maupun televisi dicampur jadi satu ruang redaksi. Lalu dibikin Jawa Pos News Network. Tak perlu lagi wartawan dari Surabaya pergi ke Papua karena sudah ada Cenderawasih Pos di Jayapura. Kelihatannya masuk akal, hemat biaya, tapi Dahlan Iskan tak sadar bahwa dua kepala wartawan lebih bagus daripada satu kepala.

Audiens Cenderawasih Pos, anak Jawa Pos di Jayapura, dikhayalkan secara berbeda dari audiens mereka di Surabaya. Setiap orang yang menulis punya khayalan terhadap warga yang mereka layani. Ini dua khayalan berbeda. Ketiga, tentu kedekatan wartawan di Jayapura terhadap sumber-sumber mereka atau isu-isu yang mereka liput, berbeda dengan wartawan di Surabaya. Ini belum lagi praktik suap dan mata-mata di kalangan wartawan Jayapura. Itu semua tak diperhatikan dalam konvergensi. Saya kritik praktik tersebut tapi tak didengar Dahlan Iskan. Ia malah dilakukan Tempo, induk perusahaan Jawa Pos di Jakarta.

Saya kritik Kompas Gramedia ketika bikin Kompas.com yang berbeda dengan Harian Kompas. Belakangan juga dibikin Kompasiana buat blogger—siapa pun bisa menulis tanpa proses penyuntingan oleh dan tanpa Kompas Gramedia mau bertanggung jawab. Mereka merusak brand Kompas. Ini adalah pemikiran yang cadok. Mereka menekankan proses pengambilan keputusan mereka semata pada sisi ekonomi tanpa berhitung, secara serius, sisi jurnalisme dan demokrasi. Tapi sebagian dari mereka mulai kritis. Mereka mulai sadar perlu perubahan mindset di tingkat wartawan dan policy maker.

Sebaiknya media yang punya lebih dari satu medium ini menata cara kerja wartawannya dengan cara bagaimana?

Satu newsroom saja dengan satu standar liputan dan penulisan. Kode etika harus satu, berlaku buat semua wartawan penuh waktu, paruh waktu maupun penulis opini. Menurut Bill Kovach, ruang redaksi tetap satu tapi divisinya beda-beda termasuk divisi digital.

Minggu lalu, Michael Luo diangkat sebagai redaktur digital dari majalah The New Yorker: NewYorker.com. Luo mantan redaktur metropolitan harian New York Times—ini salah satu desk yang paling cepat pergantian beritanya di website NYTimes.com. Luo bertanggungjawab kepada David Remnick, redaktur The New Yorker. Standar sama, kode etik sama, sistem penggajian sama, tapi divisi beda. Tetap satu badan hukum, satu perusahaan.

Singkatnya, Kompas Gramedia memakai sistem penggajian beda serta proses penyuntingan beda antara Harian Kompas dan Kompas.com. Perusahaan beda, badan hukum beda. Konvergensi pertimbangannya terutama uang. Sementara jurnalisme itu pertimbangannya melayani masyarakat. Tentu lebih mahal jika dibandingkan dengan tidak konvergensi. Tapi, jangka panjang terbukti berhasil, New York Times membuktikannya.

New York Times menolak mengurangi jumlah wartawan. Ketika internet menyerbu, mereka kesulitan keuangan, tapi mereka tak percaya dengan menurunkan mutu jurnalisme mereka. Lainnya, menutup biro luar negeri, memotong gaji, pengurangan wartawan bahkan menutup sebagian perusahaan mereka.

Hasilnya apa? Sepuluh tahun kemudian, NYTimes berjaya. Sekarang pelanggan NYTimes.com 3,3 juta. Tak ada media lain di dunia yang pelanggan digitalnya sebesar itu.

Tempo pernah melakukan itu, satu newsroom, tapi tetap ada divisinya. Persoalan yang kemudian muncul adalah tumpang-tindih. Bagaimana menurut Anda?

Itu hanya persoalan koordinasi saja. Kalau struktur organisasi baik dan prioritas jernih, saya kira, bisa diatasi. Persoalannya, pada 2001 Tempo go public dan menerbitkan Koran Tempo. Saya ikut dengar perdebatan internal mereka. Saya heran ketika penetrasi internet sudah mulai masuk, mereka bikin harian. Kalau Tempo memakai dana tersebut buat memperkuat Tempo Interaktif, saya kira, hari ini mereka tak perlu memotong gaji redaktur mereka.

Sekarang yang terjadi adalah konvergensi setengah jadi. Harian Kompas berbeda dengan Kompas.com. Tempo.co berbeda dengan Majalah Tempo. Beberapa wartawan Harian Kompas, termasuk Maria Hartiningsih, sering bilang, “Ah itu Kompas.com bukan kami.” Seharusnya Kompas membuat pembicaraan besar di semua ruang redaksi mereka, termasuk Kompas TV, agar standar mereka sama.

Untuk media-media yang awalnya berbasis cetak, lalu ingin bermigrasi ke digital, bagaimana mereka bisa bertahan secara bisnis?

Media yang tak punya subsidi dari kelompok non-media, misalnya Tempo dan Jawa Pos, akan lebih sulit. Mereka beda dengan Kompas Gramedia yang punya bisnis non-media. Kelompok lain seperti MNC dengan berbagai bisnis Hary Tanoesoedibjo; TVOne dengan Bakrie; Berita Satu dengan Lippo; Trans TV, Detik, dan CNN Indonesia dengan Chairul Tanjung; lebih punya ruang dan uang buat menghadapi perubahan masyarakat sampai mau bayar. Tempo tak punya ruang dan uang, mungkin sepuluh tahun lagi, sampai orang mau bayar.

Bagaimana model bisnis media dengan mengandalkan iklan ini sebaiknya diatasi?

Mau tidak mau, harus pasang pagar agar orang membayar buat baca. Model bisnis ini sudah berjalan selama 200 tahun tapi model ini digerus oleh internet. Kalau media tak sekuat dan sekokoh NYTimes atau Washington Post, saya khawatir, bakal takkan sabar mendidik pembaca buat bayar.

Namun, ada dua model lain buat menjaga jurnalisme. Charles Lewis bikin riset buat Reuters Institute for the Study of Journalism. Dia mengatakan model bisnis yang harus dikembangkan adalah jurnalisme nirlaba. Mereka tak mengandalkan iklan tapi sumbangan. Dia memberi contoh ProPublica maupun International Consortium of Investigative Journalists yang bikin geger dengan investigasi Panama Papers.

Lewis juga mengingatkan bahwa banyak lembaga swadaya masyarakat, termasuk Human Rights Watch tempat saya bekerja, juga menyediakan jurnalisme. Di Indonesia, salah satu media nirlaba yang menonjol adalah Indo Progress dan Mongabay. Saya berharap organisasi macam KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan lainnya juga perlahan mengubah website mereka jadi media jurnalisme.

Banyak media Indonesia membuat platform online yang beritanya mengandalkan kecepatan?

Saya ingat pernah bicara dengan Toriq Hadad, salah satu direktur PT. Tempo Inti Media Tbk. pada tahun 2000. Saya bilang, “Jangan Mas Toriq. Jangan dibikin beda.”

Mengapa Anda bilang begitu?

Karena sebaiknya tak ada perbedaan dalam standar jurnalisme, apapun mediumnya. Kecepatan tak boleh mengorbankan verifikasi. Esensi jurnalisme adalah verifikasi. Kalau demi kecepatan ada gap kualitas, yang kena brand Tempo. Warga tak bisa membeda-bedakan. Ini majalah, ini internet. Saya khawatir sekarang kekhawatiran saya terjadi. Banyak orang bilang mutu Tempo tak sekuat Tempo sebelum pembredelan. Bukan mutu wartawan berbeda tapi metode kerja berbeda. Saya tentu harus mengatakan pembredelan antara 1994 sampai 1998 ikut memengaruhi kekuatan sumber daya mereka.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Harus kembali pada jurnalisme. Jangan terlalu memikirkan sudah terlanjur ada gedung, ada karyawan, ada income. Tentu dari segi manajemen, takkan semudah saya mengatakannya. Saya tahu ini tidak gampang, tetapi tetap cara pandangnya mesti cara pandang jurnalisme, bukan semata-mata laba. Orang yang pertama kali bilang kematian cetak adalah Rupert Murdoch, tapi kalau kita baca, dia juga tidak mengatakan akan langsung mati. Murdoch memutuskan semua isi dari News Corps harus dibayar.

Bagaimana jika kelak generasi baby boomers sudah tiada, generasi milenial sudah menua, dan generasi Z yang sejak lahir sudah akrab dengan layar mendewasa. Apakah koran masih akan dibaca?

Anak saya, Norman, sekarang umur 20 tahun, sudah tak membaca koran. Dia sejak bisa membaca sudah mengenal Google. Pola konsumsi informasinya adalah lean forward—bukan lean back, duduk dan membaca apa yang disajikan koran atau televisi. Generasi lean forward ini mencari informasi, mencari hiburan, semuanya dengan search engine. Mereka tak terikat pada satu media. Mereka bahkan tak terikat satu bahasa. Norman membaca berita dalam bahasa Indonesia, Inggris maupun Perancis. Dia mencari lawakan entah dari negara mana saja. Apakah dia tak suka baca koran? Terkadang kalau dia lihat New York Times di pesawat, dia juga ambil dan baca. Tapi dia lebih rutin baca NYTimes.com. Revolusi sedang terjadi, kita tak tahu kita akan ke mana.