Monday, October 19, 2020

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya pernah bekerja sebagai wartawan buat The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). Pada 2000, selama delapan tahun, saya menyunting majalah Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok) and Yayasan Pantau. Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme bersama Bill Kovach di Universitas Harvard. Saya makin sering meneliti dan menulis persoalan jurnalisme.


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan soal hak asasi manusia termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010) serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013). Pada 2019, saya menerbitkan buku Race, Islam and Power. Ia sebuah cerita perjalanan yang diramu dengan riset soal hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch, salah satu organisasi hak asasi manusia paling berpengaruh di dunia, dengan tanggungjawab soal Indonesia. Banyak menulis soal kebebasan beragama, kebebasan pers, prinsip non-diskriminasi.

Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam namun agama-agama yang dilindungi di Indonesia termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil termasuk aliran kepercayaan maupun agama baru macam Millah Abraham.

Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya sering menulis cerita perjalanan. Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 70 lokasi di Indonesia. Saya mencatat, merekam dan menulis soal tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan.

Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. Paling menarik bila berjalan seorang diri, sering memakai perjalanan buat berpikir, membaca dan berbagi.

Cerita

Blog ini juga banyak memuat cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup saya, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak.

Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota perdagangan paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Bagaimana Menilai Mutu Jurnalisme?

Andreas Harsono 
Tirto.id 

Mongabay di Jenewa.
Tahun ini
, kali kedua saya ikut menjadi juri Fetisov Journalism Awards di Jenewa. Ada 126 karya jurnalistik harus saya nilai dalam empat kategori: hak asasi manusia, lingkungan hidup, membongkar korupsi, dan usaha perdamaian. 

Pesertanya dari seluruh benua: Afrika, Asia, Amerika Latin, sampai Eropa. Hadiah ini dibuat oleh Gleb Fetisov, seorang dermawan dari Rusia. Fetisov semula ekonom zaman Uni Soviet, lantas masuk perusahaan Alfa Group ketika Perestroika bergulir, berperan dalam beberapa investasi, mendapat banyak uang. Pada 2012, Fetisov masuk politik, memimpin Aliansi Hijau, partai yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sosial demokrasi. 

Pada 2014, dia menjual semua sahamnya, total 1,4 miliar dolar AS. Namun, dia ditangkap dan membayar denda 200 juta dolar AS, bebas dari penjara, lantas bekerja di bidang kebudayaan. 

Pada 2019, dia mulai memberikan penghargaan untuk jurnalisme. Total hadiah Fetisov sekitar 525.000 dolar AS untuk empat kategori. Ini hadiah jurnalisme paling mahal di dunia. Sebagai perbandingan, Pulitzer Prize dari New York memberikan total 315.000 dolar AS buat 21 kategori. Bedanya, Pulitzer mulai sejak 1917, hadiah jurnalisme tertua di dunia. Staminanya sudah teruji hampir satu abad. 

Saya merasa penjurian Fetisov tahun ini lebih berat dari tahun lalu. Ada lebih banyak karya yang bermutu. Ketika jurnalisme sedang tertekan karena penghasilan mereka menurun —Google, Facebook dan lain-lain mengambil kue iklan— banyak wartawan tak menyerah. 

Saya juga melihat karya bermutu di luar media mapan dari New York, London, atau Washington. Ada dari Lagos, Qatar, Kairo, New Delhi, Rio de Janeiro, dan lainnya. 

Saya merasa belajar lagi, dari isu air dan hutan sampai pencucian uang. Banyak isu masyarakat adat muncul. Ada wartawan Turki membantah konspirasi anti-vaksin. Ada wartawan India membela orang Dalit—kasta paling rendah dalam Hinduisme. Saya juga melihat beberapa peserta menggunakan data raksasa. Banyak peta. Banyak gambar. Banyak statistik. 

Kriteria penilaian ada tujuh butir: 
  • Akurasi: Memastikan informasi berdasarkan fakta dan dapat diandalkan; 
  • Independensi: Menghindari bias kepentingan politik atau bisnis serta berbagai pengaruh lain yang tidak semestinya; 
  • Imparsial (berjarak, tak berpihak) dan fairness (tak berat sebelah); 
  • Kemanusiaan: Bagaimana prinsip-prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan diterapkan; 
  • Transparansi: Bagaimana proses pelaporan dilakukan secara terbuka dan si penulis membuat diri sendiri bertanggungjawab terhadap liputan dan karya; 
  • Promosi etika dalam jurnalisme; 
  • Dampak positif publikasi terhadap situasi politik, ekonomi atau sosial di suatu daerah, negara, atau dunia. 
Media Indonesia bagaimana? 

Seharusnya, ada beberapa karya dari Jakarta yang bisa dipertandingkan di sini, sayang, mereka tak ikutan. Saya terpikir liputan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia bisa masuk. Karya #NamaBaikKampus sudah mendapatkan penghargaan Society of Publishers in Asia dari Hong Kong. Ia kolaborasi dari empat media: Tirto, The Jakarta Post, Vice Indonesia, dan BBC Indonesia. (BBC Indonesia belakangan mengundurkan diri.) 

Pada 2019, Mongabay mendapat juara dua dari Fetisov. Laporan “The secret deal to destroy paradise” juga karya kolaborasi dari Malaysiakini, Tempo, dan Mongabay. 

Dari luar Jakarta, rasanya masih jauh. 

Penjurian ini menyadarkan saya, sekali lagi, jarak antara media di provinsi-provinsi dan media di Jakarta. 

Tak perlu emosi karena jurang antara Jakarta dan daerah, dalam jurnalisme, tercipta berkat negara Indonesia—rezim Soekarno dan Soeharto—melakukan sentralisasi media. Hindia Belanda jauh lebih terdesentralisasi. De Locomotief, suratkabar liberal di Hindia Belanda, berada di Semarang. Manado punya banyak pelopor jurnalisme lewat Tjahaja Sijang

Ketika Jepang menduduki Asia Tenggara, militer Jepang menutup semua media. Dalam tragedi 1965, entah berapa puluh surat kabar ditutup, berapa ratus wartawan dan redaktur ditangkap, dipenjara, tanpa pengadilan. Lembaga-lembaga jurnalisme, baik surat kabar, radio, televisi maupun sekolah jurnalisme, banyak diberedel, dilumpuhkan dalam dua rezim itu. Kebebasan pers praktis baru muncul dengan agak leluasa sesudah Presiden Soeharto mundur pada 1998. 

Warisan dua rezim itu belum selesai. 

Etika dalam jurnalisme masih perlu dibangun. Banyak kritik terhadap media Indonesia ketika pengadilan Manchester, Inggris, menyatakan bersalah Reynhard Sinaga, mahasiswa Indonesia, dengan hukuman penjara minimal 30 tahun setelah melakukan 136 pemerkosaan

Selama dua tahun, sesuai permintaan pengadilan, media Inggris tidak melaporkan sidang itu sampai vonis keluar pada 6 Januari 2020. Ini dilakukan guna melindungi para korban dari trauma dan membantu proses penyelidikan dan pengadilan. Media Inggris taat. Mereka meliput tapi tak memberitakan. 

Remotivi, organisasi pemantau media, mengkritik liputan Sinaga di kalangan media Indonesia, sesudah vonis, mulai dari sensasionalisme hingga menonjolkan identitas pelaku—seorang lelaki gay. Ini tak relevan karena kejahatan seksual terjadi baik pada heteroseksual maupun homoseksual. 

Bayangkan bila penangkapan dan pengadilan Sinaga terjadi di Indonesia? 

Bias agama juga meningkat di kalangan wartawan. Tantangan banyak wartawan di Indonesia adalah tak membiarkan Islamisme mendikte liputan mereka. Wartawan tentu sah bila beragama atau berkeyakinan tapi mereka seyogyanya menjadikan agama atau iman guna memperkaya ruang redaksi. Bukan buat mendikte. Ini membuat misogini, sektarianisme, dan homofobia meningkat di berbagai ruang redaksi.

Bagaimana wartawan beginian bisa taat prinsip non-diskriminasi dan menghormati korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan, adalah tantangan besar di Indonesia? 

Bagaimana wartawan bisa menjaga independensi dari kepentingan bisnis atau politik, termasuk dari para pemilik di mana mereka bekerja, juga jadi tantangan besar di Indonesia. 

Banyak hukum di Indonesia juga masih bisa dipakai untuk mengkriminalisasi wartawan. Dalam bahasa Inggris, banyak pasal bisa dipakai buat criminal defamation, dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 


Khusus Papua dan Papua Barat, sudah lima dasawarsa kedua provinsi ini dibatasi untuk wartawan asing. Setiap wartawan asing, yang hendak liputan ke sana, harus lolos dari clearing house di Kementerian Luar Negeri. Ini terdiri 18 wakil dari berbagai kementerian dan lembaga. Banyak pegawai, sipil maupun militer, paranoid di sana. 

Salah seorang redaktur yang terlibat dalam tim Mongabay, Phil Jacobson, sempat ditahan 45 hari di Palangka Raya, dengan tuduhan tak memakai visa wartawan. Dia ada dalam tahanan imigrasi ketika Fetisov mengumumkan Mongabay dapat hadiah. 

Saya memperhatikan wartawan-wartawan dalam penjurian Fetisov ini kebanyakan bikin karya bemutu dengan kolaborasi. Mereka bekerja sama dengan dasar profesionalisme—bukan kewarganegaraan atau keagamaan. Mereka menghasilkan liputan soal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, atau melawan kejahatan kerah putih. 

Anda perhatikan nama-nama dari media Indonesia yang dapat penghargaan dalam dua tahun terakhir termasuk Jacobson. Kolaborasi, bukan? 

Selama empat hari pada akhir pekan lalu melakukan penjurian, saya menilai, Indonesia terlihat perlu lebih banyak media bermutu, yang sanggup punya brand internasional. Media semacam ini, suka atau tidak, perlu liputan luar negeri, bekerja sama dengan wartawan asing. Tak cukup hanya mengandalkan liputan nasional. 

Media seperti itu, tentu saja, perlu punya penyuntingan halus, bahasa yang serasa lukisan (ingat Roy Peter Clark dengan “The Writing Tools”), dan news design yang bersahabat dengan mata (ingat Society of News Design?). 

Saya melihat naskah-naskah yang bermutu juga terbit lewat website dengan desain bermutu dan penyuntingan halus. 

Makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin bermutu informasi yang didapat, hingga makin bermutu pula demokrasinya. Sebaliknya, makin rendah mutu jurnalisme, makin rendah pula mutu masyarakat itu. 

Indonesia jelas memerlukan jurnalisme yang makin bermutu. Indonesia tak boleh membiarkan pelbagai warisan masa lalu menggerogoti kebebasan pers, buah dari kemenangan demokrasi pada 1998. 

***


Andreas Harsono ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (1994), Institut Studi Arus Informasi (1995), International Consortium of Investigative Journalists (1997), serta Yayasan Pantau (2003)



Friday, October 09, 2020

Demontrasi Menolak Omnibus Law

Simpang kereta dekat DPR.
SAYA
sedang menulis analisis soal Undang-undang Cipta Kerja yang diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 5 Oktober 2020, di Jakarta. Saya mempelajari dokumen ini, tebalnya sampai halaman 905, maupun memeriksa 76 undang-undang lain, yang diamandemen lewat Cipta Kerja. 

Kalau satu undang-undang setebal 50 halaman --misalnya Undang-undang Ketenagakerjaan 2003-- maka 76 undang-undang tersebut makan kertas 3.800 halaman. Membaca ini semua memerlukan waktu dan ketelitian. Secara teknis, saya terbantu dengan ketersediaan berbagai undang-undang tersebut di internet. Saya bisa cari lantas bandingkan pasal demi pasal. 

Saya juga baca naskah akademik maupun berbagai penjelasan pemerintah soal hukum ini. Ia termasuk keterangan pers dari 11 menteri, pimpinan Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, maupun pidato singkat Presiden Joko Widodo. 

Saya juga baca makalah dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia maupun Indonesian Center for Environmental Law. Ada juga siaran pers dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Greenpeace juga bikin profile 12 politisi dan pengusaha yang berperan dalam pembahasan apa yang biasa disebut omnibus law.

Pada 6 Oktober 2020, sehari sesudah omnibus law lolos, saya mencetak
Undang-undang Cipta Karya tersebut, total 905 halaman,
amandemen 76 undang-undang lain
.


Thursday, October 01, 2020

Gurauan Gus Dur soal wartawan

SUATU
hari, K.H. Abdurahman Wahid, biasa disapa Gus Dur, duduk di emperan masjid lepas sembahyang maghrib. Seorang wartawan menghampiri untuk wawancara. 

Belum sempurna Gus Dur menyandarkan punggung ke tembok, pertanyaan berat disodorkan kepadanya, "Gus, bagaimana pandangan Islam tentang Indonesia yang memilih bentuk negara Pancasila? Bukan negara Islam?" tanya wartawan.  

“Menurut siapa dulu: NU atau Muhammadiyah?" jawab Gus Dur. 

"NU, deh Gus." 

"Hukumnya boleh. Karena bentuk negara itu hanya wasilah, perantara. Bukan ghayah, tujuan." 

“Kalau menurut Muhammadiyah?" 

"Sama." 

Wartawan melanjutkan pertanyaan, "Kalau melawan Pancasila, boleh tidak Gus? Kan bukan Al Qur'an?" 

"Menurut NU atau Muhammadiyah?" 

"Muhammadiyah, coba." 

“Tidak boleh. Pancasila itu bagian dari kesepakatan, perjanjian. Islam mengecam keras perusak janji."

"Kalau menurut NU?" 

“Sama.” 

Sampai di sini si wartawan mulai jengkel. Ia merasa dikerjain Gus Dur. Jawaban menurut NU dan Muhammadiyah kok selalu sama. 

“Anda gimana sih, Gus. Kalau memang pandangan NU dan Muhammadiyah sama, ngapain saya disuruh milih menurut NU atau Muhammadiyah?” 

Ya ... kita harus dudukkan perkara pemikiran organisasi para ulama itu dengan benar, mas. Nggak boleh serampangan." 

"Serampangan bagaimana?" sahut wartawan. 

“Kalau Muhammadiyah itu kan ajarannya memang merujuk ke Rasulullah." 

"Lha, kalau NU?" tanya wartawan. 

"Sama." 

Tuesday, September 08, 2020

Sixteen years on, still no justice for Munir’s death

Indonesian painter Yayak Yatmaka made this 2004 painting about extrajudicial killings in Indonesia. He painted human rights lawyer Munir Said Thalib along with the missing activists that Munir had tried to find in 1997-1999. Yayak himself was supposed to meet Munir in Amsterdam in October 2004 but Munir was murdered on his Jakarta-Amsterdam flight on September 7, 2004. ©2004 Yayak Yatmaka


Andreas Harsono

Sixteen years after the murder of Indonesia’s leading human rights activist, the architects of Munir Said Thalib’s killing remain free while his wife and two children are still traumatized over the loss of their husband and father. 

Munir was found dead on Sept. 7, 2004, on a Garuda flight from Jakarta to Amsterdam. An autopsy by the Netherlands Forensic Institute concluded that Munir was killed by arsenic poisoning. He died about two hours before his flight landed at Schiphol airport. 

Suciwati, Munir’s wife, immediately went to Amsterdam to pick up his body, burying him in their hometown in Batu, East Java. 

The murder prompted global news headlines and outrage. Under pressure from Suciwati, an Indonesian human rights community and foreign governments, the Indonesian government acceded to demands to investigate.  

Munir was arguably Indonesia’s most internationally recognized human rights lawyer. He helped set up the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) to look into the abduction of dozens of activists at the end of president Soeharto’s authoritarian rule, the period from 1997 to 1999. Before that he worked at the Foundation of Indonesian Legal Aid Institute. Munir later joined a commission to investigate human rights violations in East Timor during a United Nations-sponsored referendum in 1999. 

His reputation made him very unpopular among senior figures in the Indonesian military and intelligence services, which had operated with impunity under Soeharto. Because of the work of Munir and other activists, they were at risk of investigation and prosecution. 

The killing shocked the country but what is often overlooked in these kinds of situations is the impact on family members. Munir’s killing forever changed the lives of Suciwati and her children. 

Months after her husband’s death, Suciwati decided to move from their house in Bekasi. Suciwati told me, “I could not stand it. It had so many memories of Munir.” 

There were other memories too: someone sent a dead chicken to the house, and in another incident, huge firecrackers were thrown at the house, blowing out the windows. 

Their children, Soultan Alif Allende and Diva Suukyi Larasati, were only 6 and 2 years old when their father was murdered. As Alif was old enough to at least partially understand what was happening around him, Suciwati tried to protect him from watching news reports, fearing that the intense media coverage might affect him. “Diva was still a toddler, but Alif asked me about his father, ‘When will Abah come home?’” 

The investigation into the killing showed a sophisticated plot that indicated the involvement of a larger, well-organized group. The court heard that an off-duty Garuda pilot, Pollycarpus Budihari Priyanto, had 41 telephone calls with a particular mobile phone number before and after Munir’s assassination. 

The phone’s user was Maj. Gen. (ret) Muchdi Purwopranjono, a deputy director at the State Intelligence Agency (BIN), but the registered owner was Yohanes Hardian Wijanarko, a businessman in a timber firm. 

Muchdi was the former commander of the Indonesian Army’s Special Forces group involved in abducting activists. He was removed from his position just days after Soeharto’s resignation in May 1998 and retired from the Army the next year. 

In his court testimony, Muchdi confirmed that the mobile phone number was his, but he said the phone was frequently used by his driver and aides. He denied having ever met Pollycarpus, saying that he was in Kuala Lumpur that week without his phone. 

In December 2005, a Jakarta court sentenced Pollycarpus, who had moved Munir from an economy to a business class seat, to 14 years in prison for putting the poison in his meal. The court also sentenced Indra Setiawan, Garuda’s then-chief executive officer, and Rohanil Aini, Garuda’s then-chief secretary, to one-year prison terms for producing falsified documents that allowed Pollycarpus on the flight. 

In December 2008, the South Jakarta Court cleared Muchdi of responsibility in Munir’s killing due to a lack of evidence after trial proceedings dogged by allegations of witness intimidation. No senior figures in the security services have been held accountable. 

When Alif was in first grade, despite his mother’s efforts to protect him, he saw a TV news report about the trial. He froze, shouting and screaming. 

When Diva was 2.5 years old, she suddenly asked her mother, “Why was Abah killed?” 

Suciwati said she was shocked. All she could do, she says, was hug her children, talk about their pain and try to heal. 

In 2010, the children wanted to move further away from Jakarta, so they moved to Batu in East Java. Suciwati built a small museum dedicated to Munir in Batu. 

Both children are now young adults. They are now making short films about their family and their father, with whom they had far too little time. 

Suciwati says that “Alif’s trauma is not over yet. But mine is also not over. How do you have closure after such a murder? How do you have a closure when you suspect that many of the perpetrators, those who knew about the plan, are still free, and even have more power?”  *** 


The writer is senior Indonesia researcher at Human Rights Watch.

Friday, August 28, 2020

Penghargaan Oktovianus Pogau 2020



mantan Ketua Dewan Pers, direktur eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo, dan 
redaktur pelaksana harian Indonesia Raya

Pemberian Penghargaan Oktovianus Pogau untuk keberanian dalam jurnalisme dilakukan secara virtual hari ini dengan Atmakusumah Astraatmadja memberikan sambutan.


Seandainya pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, sempat berkunjung ke Medan, saya akan senang sekali bila dapat berdiskusi dengan Rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu, mengapa ia menolak penampilan cerita pendek mengenai tekanan batin yang diderita kalangan LGBT dalam siaran Suara USU, media komunikasi massa online kampus yang dikelola oleh para mahasiswa di universitas tersebut, pada edisi 12 Maret 2019. Malahan, pada bulan Maret itu pula, Rektor memberhentikan seluruh pengelola media massa ini, bukan hanya pemimpin redaksi sebagai penanggung jawab utama bagi isi atau konten siaran itu.

Gugatan hukum oleh para pengasuh Suara USU terhadap pemberhentian mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan ditolak oleh hakim dengan pertimbangan bahwa persoalan ini merupakan otonomi kampus. Agaknya Pengadilan tidak mensejajarkan media massa kampus atau media massa mahasiswa dengan media pers, melainkan dengan media hubungan masyarakat. Isi dan tujuan media humas ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan yang menjadikan media itu sebagai corong pihak penerbit, bukan terutama mewakili kepentingan publik seperti yang menjadi tujuan media pers.

Yang menyedihkan adalah bahwa karya yang demikian kreatif ikut lenyap dari pengamatan para peminat masalah LGBT untuk dapat melanjutkan diskusi mengenai isu yang kontroversial ini.

Walaupun cerita pendek karya Yael Stefany Sinaga yang disiarkan oleh Suara USU, berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Didekatnya,” hanya sebuah karya fiktif, akan tetapi struktur dan bahasa yang digunakannya terasa seperti karya jurnalistik sastrawi yang faktual. Mungkin ada di kalangan media pers umum dari media arus utama (mainstream) yang berminat melanjutkan pembahasan tentang isu LGBT dengan mengutip cerita pendek ini dan dilengkapi dengan tulisan opini yang mendalam.

Upaya Yayasan Pantau, yang dipimpin oleh Andreas Harsono, untuk memberikan Penghargaan Oktovianus Pogau 2020 bagi keberanian para pengasuh Suara USU dalam jurnalisme untuk mengembangkan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat patut dihargai. Anugerah ini diserahkan kepada Yael Stefany Sinaga, pemimpin umum, dan Widiya Hastuti, pemimpin redaksi media massa online kampus itu yang pernah terbit sebagai media massa cetak.

Indonesia: Freedom of Religion or Belief

A Gafatar farm house burned in Mempawah, Kalimantan, 2016
A Gafatar religious group farm house was burned down in Kalimantan, 2016.

JAKARTA -- In January 1965, President Sukarno wrote the blasphemy law, declaring “six protected religions” –Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism— in Indonesia and to punish anyone who is defame one of those religions with a jail term, maximum five years. His administration never used that toxic law. President Suharto administration, which ruled between 1965 and 1998, used that law only 10 times. 

In 2004, when President Susilo Bambang Yudhoyono came to power, his administration was to use the law frequently, jailing 125 individuals during his decade in power. In 2006, Yudhoyono also introduced the “religious harmony regulation," starting another set of discrimination against religious minorities in Indonesia in building or renovating their houses of worship. 

In 2008, I joined Human Rights Watch, putting attention on these rising discrimination against religious minorities. Here're several of my writing and interviews.

Interviewing an Ahmadiyah Muslim on Lombok Island in 2009.

Blasphemy law puts religious minorities at risk.
Human Rights Watch, April 19, 2010

The New York Times, May 21, 2012 

Abuses against Religious Minorities in Indonesia
Human Rights Watch, February 28, 2013 

The Jakarta Globe, August 15, 2013

Human Rights Watch researcher Andreas Harsono sits down with Steve Paikin to discuss the spiritual makeup of Indonesia, its government, the violence committed against groups, and how the outside world can lend a helping hand.
The Agenda with Steve Paikin, TVO April 15, 2014

New Mandala, May 13, 2014 

New York University, February 23, 2016

Thousands were forcibly evicted from their farms in Kalimantan, relocated, detained.
Human Rights Watch, March 29, 2016

Carnegie Council, May 11, 2016

Jakarta Globe, 2016

Jakarta Governor Basuki T. Purnama.

By jailing the Jakarta governor Ahok for blasphemy, judges have sent a chilling message to moderates and non-Muslims 
The Guardian, May 10, 2017

NPR: All Things Considered, May 9, 2017

Indonesia at Melbourne, October 25, 2018 

The Jakarta Post, May 6, 2019

Reporters in the world’s most populous Muslim-majority country are navigating — and too often abetting — a rising trend of reactionary Islamism.
Foreign Policy in Focus, August 21, 2019

Catholics celebrated their Sunday mass in a temporary church in 2016.

Remove provisions harmful to women, minorities, free speech
Human Rights Watch, September 18, 2019

Suzethe Margaret brings dog and faces 5 years in prison
Human Rights Watch, October 11, 2019

Human Rights Watch, October 31, 2019

The Jakarta Post, April 11, 2020 

Wednesday, August 19, 2020

Indonesia’s harmful restrictions on foreign journalists, academics



Kate Walton wanted to cook klepon and she tweeted it – showing a bag of flour, pandan, coconut etc. – and Indonesians on social media were buzzing!

A white Australian woman in Canberra could make klepon, the pandan-flavored rice balls filled with palm sugar and coated in grated coconut.

She tweeted a photo of her father: “Dad was very impatient for the klepon to cook.”

Walton, 32, speaks fluent Indonesian, writes about Indonesia, has many Indonesian friends, and loves Indonesian food and culture.

She was banned from entering the country she had lived in since 2011 when immigration officials deported her in June 2019 after she was seen taking photos of a street protest in Jakarta.

She left behind her partner and their cats in Jakarta. Walton is not the only one. Several Australian journalists and academics are on the Indonesian government’s visa blacklist, meaning that their decades of research and linguistic skills go to waste.

Immigration officials stopped two others last year. One is Ross Tapsell, an expert on Indonesian media at the Australian National University. And the other is Dave McRae from Melbourne University, a writer on sectarian violence around Lake Poso, Sulawesi.

Social-cultural visas

American environmental editor Philip Jacobson in the Palangka Raya prison in January 2020.

They traveled to Indonesia on social-cultural visas, rather than on the specific visas required for academic research.

Immigration officials deported a US environmentalist, Phil Jacobson, from Indonesia earlier this year over a visa violation. The authorities detained him for three nights in January 2020, seized his passport, and accused him of using a business visa to work as a journalist in Palangka Raya.

Following the involvement of the US embassy, Jacobson was deported back to the US.

In 2014, the Indonesian authorities convicted Valentine Bourrat and Thomas Dandois, two French journalists from Arte TV, of journalism activities without the appropriate visa and jailed them for 2.5 months in Jayapura, Papua.

In 2015, Rebecca Prosser and Neil Bonner, two British journalists from National Geographic, were jailed for three months on Batam Island, near Singapore, on similar charges.

Every country is entitled to protect its borders, enact immigration laws and regulate visas. But Indonesia’s 2011 Immigration Law is especially harsh.

Any foreigner “who deliberately misuses or engages in activities inconsistent with the intent and purpose of the residence provided to him” can be punished with up to five years in prison and fined up to Rp 500 million (US$35,000).

The law also criminalises “every person who orders or provides an opportunity for foreigners to abuse or engage in activities inconsistent with the intent or purpose of the residence provided to him”.

Meanwhile, getting a journalist visa or a research visa for Indonesia is very complicated.

18 units in ‘clearing house’

Journalists’ applications go to the Foreign Ministry, which will take it to a “clearing house” involving 18 working units from 12 government bodies.

The bodies include the Religious Affairs Ministry, the State Secretariat (the Bureau for International Technical Cooperation), the Tourism and Creative Economy Ministry, the National Police, the Communication and Information Ministry, the Home Ministry, the Law and Human Rights Ministry with two participating units (Immigration and Trafficking of Migrants), the State Intelligence Agency, the Strategic Intelligence Agency and the Coordinating Political Legal and Security Affairs Ministry.

The clearing house serves as a strict gatekeeper, often denying applications outright or simply failing to approve them, placing journalists in a bureaucratic limbo.

At times the process has operated as a de facto ban on foreign journalists. Sensitive subjects that delay or deny applications include Papua, religious freedom, environmental sustainability and LGBT rights.

The clearing house system means any one ministry or bureau has veto power, which generally means that the most media-adverse department carries the day. Foreign researchers also have to go through a rigorous vetting process to get a research permit and then a visa.

It involves a clearing house at the Research and Technology and Higher Education Ministry with representatives from intelligence and security agencies.

The permit process seems to be even stricter now with the 2019 Science and Technology Law, which contains draconian criminal sanctions. The effect of the new law will be to discourage foreign researchers from coming to Indonesia, which would be detrimental to scientific advancement and international collaboration.

Extra sensitive in Papua

In places such as Kalimantan or Papua, officials are extra sensitive when seeing foreigners in their cities. In 2016, when Kate Walton was running a training programme in Timika, Papua, for an international development agency, she was detained and questioned for about five hours, despite having a visa that specified she could work in Papua.

She told me that the immigration officials thought she was “doing research illegally”.

In 2018, immigration and military officials detained and questioned a BBC correspondent, Rebecca Henschke, for 17 hours in Timika even though she had a journalist visa and a travel permit to be in Papua. Exhausted, she and her BBC crew abandoned their reporting plan.

I know Kate Walton, Phil Jacobson and other scholars and journalists well. They may have revealed uncomfortable truths about Indonesia but they also love this country very much.

We need people who will speak the truth. The health of a democracy depends on the quality of its journalism – local, national and international media – and its openness to academic research.

The Indonesian government should reform its laws to simplify the process for journalists and researchers to enter the country.

And in the interim, President Joko Widodo should encourage government officials to allow entry to journalists and academics, even those who have something critical to say about the country.



Andreas Harsono works for Human Rights Watch. He is a founding member of the Alliance of Independent Journalists, also sits on the board of the American Indonesian Exchange Foundation, the binational Fulbright Commission for Indonesia

Friday, August 07, 2020

Hak Asasi Manusia

Saya menulis ratusan esai soal hak asasi manusia, dari kebebasan sipil dan politik hingga hak akan air, dari pelanggaran di Aceh sampai Kalimantan sampai Papua. Pelanggaran dilakukan entah oleh aparat negara --dalam tugas resmi maupun tidak-- atau negara mendiamkan pelanggaran yang dilakukan oleh warga.


2020
Indonesia’s harmful restrictions on foreign journalists, academics
Kematian Seorang Waria
‘Religious harmony’ regulation brings anything but

2019
Indonesia Arrests Yet More Indigenous Papuans
Indonesia to Expand Abusive Blasphemy Law

2018
Banyuwangi: Budi Pego soal spanduk komunisme
Interview: Indonesia's anti-LGBT Tirades Disastrous Impact on Health
Fredy Akihary, a Moluccan political prisoner, died in prison in Porong



2008

2007
2006

2005

2004

2003

2001

1998

Saturday, July 18, 2020

Bagaimana cara memperpanjang SIM pada masa pandemi?

Wabah bikin suasana rumit di bidang surat izin mengemudi. Banyak SIM mati sejak Maret karena Covid19. Pelayanan sempat dihentikan.

Antrian dapat nomor sejak pukul 5.
BARU bulan Juni pelayanan SIM dibuka lagi dengan antrian panjang. Celakanya, urusan SIM tak bisa antri online walau diumumkan bisa online. Website sim.korlantas.polri.go.id tak bisa dibuka sama sekali.

Mulanya, saya pakai Google untuk datang ke gerai Korlantas, Gandaria City, hari Kamis pukul 7.50. Tujuannya, mau ambil antrian. Ternyata sudah tak ada karena kuota hanya 100 orang per hari.

Saya ulangi lagi Sabtu ini di Gandaria City, sesudah subuh. Antrian dibuka pukul 5. Saya tiba pukul 5.30 dan dapat nomor 70 dari kuota 100.

Kami semua diminta datang pukul 12 ketika pelayanan dibuka.

Saya datang sebelum pukul 12. Diminta menunggu. Lumayan kuatir lihat orang berkumpul di daerah loket SIM (pengisian formulir dan pemotretan). Ada lebih dari 50 orang berkumpul. Bangku duduk diberi tanda kali, setiap tempat duduk, agar orang tak duduk bersebelahan langsung.

Tempat makan di Gandaria City.
Seorang satpam bilang nomor 70 setidaknya baru dilayani pukul 13. Ada tempat makan, persis sebelah daerah pengurusan lalu lintas. Cukup banyak orang minum kopi dan makan. Saya memutuskan menghindar.

Jadinya, saya jalan-jalan dalam mal. Lumayan teratur. Ada jalur satu arah di seluruh mal. Semua tempat makan juga diberi protokol kesehatan.

Persoalannya, petugas memanggil nomor lewat sound system yang hanya bisa didengar maximal 20 meter dari loket. Saya bolak-balik ke dekat loket untuk periksa giliran. Kuatir juga dengan virus. Siapa tahu?

Loudspeaker tak memadai, orang
tetap berkerumun buat tunggu giliran
.
Oh ya, saya mengisi waktu dengan baca buku Luke Harding Shadow State: Murder, Mayhem, and Russia's Remaking of the West. Saya cukup tenggelam mendalami soal bagaimana Rusia membuat Donald Trump menang pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016. Harding mengupas dengan mendalam. Trump takut pada Vladimir Putin dari Rusia. Trump jadi presiden Amerika Serikat karena bantuan Rusia.

Pukul 14, barulah saya dipanggil buat tes mata. Tidak buta warna. Tidak rabun jauh. Bayar Rp 55 ribu.

Lalu mengisi formulir di loket polisi. Bayar Rp 80 ribu. Saya diberi nomor lagi: 84. Ini nomor buat pemotretan.

Menunggu dua jam lagi. Dapat panggilan sekitar pukul 16.

Saya kaget lihat keempat petugas ini bekerja dalam ruang ukuran 4x5 meter persegi. Mereka bekerja cepat. Namun sama sekali tak ada physical distancing. Saya bukan ahli kesehatan. Saya kuatir lihat ruang sesempit itu buat mereka. Saya berharap mereka sehat selalu bekerja dalam ruang sekecil ini.

Saya segera cuci tangan dan kencing. Baru mengeringkan tangan, loudspeaker memanggil nama saya.

Ini sangat cepat, sekitar 10-15 menit saja. Saya dapat SIM baru.

Dua hari, terakhir tunggu 5 jam.
Total siang ini 5 jam buat menunggu perpanjangan SIM.

Saya ambil hikmahnya bahwa ia berlaku buat lima tahun. Lima jam buat dokumen lima tahun rasanya tak seberapa.

Langsung pulang ke rumah dan mandi keramas.

Hari ini sudah dua kali mandi karena dua kali pula datang ke loket SIM tersebut. Mudah-mudahan protokol kesehatan di Gandaria City cukup baik buat hindari virus corona.

Monday, June 29, 2020

Arief Budiman dan gerakan sosial di Salatiga

Ulang tahun Arief Budiman bersama murid-muridnya (Januari 2018). ©Andreas Harsono

Pada 1984, saya mulai kenal Arief Budiman, tiga tahun sesudah dia lulus Universitas Harvard, pindah dari Cambridge ke Salatiga, mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana. Arief mungkin dosen paling beken di Salatiga. Dia naik sepeda, sering terengah-engah ketika tanjakan. Dia sering muncul di media, sering menulis kolom, serta punya riwayat aktivisme sejak 1960an dengan Manifesto Kebudayaan dan 1970an dengan protes Golongan Putih yang boikot pemilihan umum ala Orde Baru.

Saya mengikuti kuliahnya tentang kesetaraan gender di mana dia berbicara soal diskriminasi terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, serta menyarankan mahasiswa laki-laki untuk vasektomi. Dia bilang, vasektomi lebih aman daripada pil, kondom, atau susuk.

“Saya juga lakukan vasektomi,” katanya.

Kami membaca buku Arief, Pembagian Kerja Secara Seksual (1985) plus buku Simone de Beauvoir The Second Sex (1949).

Pada 1986, ada rencana pemerintah kota Salatiga menggusur becak. Beberapa tukang becak protes, belakangan, juga dibantu mahasiswa. Arief ikut menulis sebuah kolom di harian Suara Merdeka. Dia mendorong saya menulis kolom. Isinya, kritik soal kebijakan motorisasi di Indonesia.

Motorisasi mengandalkan mobil dan motor serta jalan aspal, dari jalanan desa sampai jalan tol, dengan menyingkirkan moda transportasi lain –trotoar buat pejalan kaki, kereta api, sepeda pancal, becak dan seterusnya. Motorisasi ini akan hancurkan trotoar, singkirkan becak, sepeda dan dokar, menciptakan kemacetan lalu lintas, polusi udara dan derau, serta membuat negara tak mau lakukan investasi terhadap kereta api.

Perlahan-lahan saya masuk dalam lingkaran Arief Budiman. Tak ada yang formal tapi Arief memberi kami banyak bacaan, dari bukunya soal Salvador Allende di Chile sampai majalah The New Yorker serta samizdat seperti Inside Indonesia (Melbourne) dan Tapol (London).

Saya terutama terpukau dengan The New Yorker. Wartawan Raymond Bonner datang dari New York, liputan selama dua bulan di Jakarta, Padang, Makassar, Jogjakarta dan Bandung. Dia tak bisa datang ke Dili karena militer Indonesia membuat Timor Timur daerah tertutup. Maka dia interview orang-orang Timor dan Portugis di Darwin, Australia. Hasilnya, liputan 40 halaman di The New Yorker edisi Juni 1988. Judulnya, “Indonesia: New Order.” Saya jadi mengenal banyak hal yang disensor oleh rezim Orde Baru. Saya juga jatuh cinta dengan jurnalisme yang memungkinkan liputan panjang.

Pada 1989, ketika rezim Suharto mulai menggenangi ratusan desa di Boyolali untuk pembangunan bendungan, Arief dan beberapa cendekiawan publik, termasuk pastor Y.B. Mangunwijaya, terlibat advokasi. Mereka protes Bank Dunia yang mendanai waduk Kedung Ombo tanpa pengamanan sosial terhadap warga desa. Beberapa kampus bikin solidaritas buat warga Kedung Ombo. Gerakan ini lumayan besar. Saya jalan ke Yogyakarta dan Jakarta guna menggalang solidaritas mahasiswa.

Pelajaran dari berbagai gerakan sosial ini adalah Arief Budiman selalu memberi murid-muridnya bacaan bermutu namun juga keberanian buat bergerak.

Makam Simone de Beauvoir di Paris.
Saya praktis membaca semua karya klasik soal Indonesia dari Universitas Cornell, Ithaca, dari George McTurnan Kahin sampai Benedict Anderson. Bacaan ini membuat mahasiswanya mengerti persoalan dengan luas dan dalam. Ia membuat kami punya perspektif. Tak kalah penting adalah keberanian moral. Arief memberikan contoh dalam menulis, lakuan protes, namun juga menjaga integritas dan kemandirian.

Saya pernah tanya kenapa tak pernah cantumkan gelar doktor dari Harvard –salah satu universitas paling terkemuka di dunia—seperti dosen-dosen lain.

Arief tersenyum. “Buat apa?”

Dia bilang lebih penting menulis dan menerangkan pengetahuan kepada masyarakat luas daripada menaruh gelar. Dia bilang, orang pandai dan berani belum tentu doktor.

Sikap ini lumayan rata di Universitas Kristen Satya Wacana. Ada cukup banyak dosen lain yang sering menulis kritis namun juga menunjukkan keberanian moral: Ariel Heryanto, Broto Semedi, I Made Samiana, Liek Wilardjo, Nathaniel Daldjoeni, Nico L. Kana, Pradjarta Dirdjosanjoto, Sutarno dan seterusnya.

Laku moral ini mempengaruhi banyak mahasiswa. Saya sampai sekarang merasa aneh bila lihat ada orang memasang gelar mereka –entah sarjana, master, doktor, profesor— di kartu nama bahkan di WhatsApp mereka. Di Salatiga, saya belajar sebaiknya kita menghindar berurusan dengan orang-orang model begini.

Salatiga makin kaya, secara intelektual, ketika George Aditjondro bergabung jadi dosen. Aditjondro membawa pemikiran kritis soal ketimpangan bukan saja antara mereka yang kaya dan yang miskin juga kesenjangan antara Jawa dan pulau-pulau seberang. George tahu soal minoritas Aceh, Dayak, Papua, Timor Leste serta berbagai gerakan lingkungan, dari pembabatan hutan sampai pembuatan bendungan raksasa.

Saya juga dekat dengan George, sering mengobrol di rumahnya sampai larut malam. George mendidik saya untuk mendalami transportasi berkesinambungan. Kami lantas membantu para sais dokar yang juga hendak digusur dari Salatiga pada 1990. Ini membuat mereka mendirikan Persatuan Sais Dokar lantas lakukan advokasi. Penggusuran dibatalkan. Mereka bahkan dapat terminal dokar.

George juga mendidik mahasiswa tentang pemikiran Frantz Fanon dari Martinique soal rasialisme terhadap orang kulit hitam. Salah satu sahabat George, anthropolog dan musikus Arnold Ap, mati dibunuh di Papua 1984. Mungkin tanpa George, saya masih akan berpikir bahwa orang Papua terbelakang, kurang terdidik, dan Papua memerlukan pembangunan ekonomi.

Erna Tege, isteri almarhum George Junus Aditjondro,
mengunjungi makam suaminya di Palu (2016).
©Andreas Harsono
Sering orang menilai George adalah rival Arief. Saya kira tidak lengkap. Di Salatiga, banyak dosen yang kritis. Mereka bergaul dengan biasa saja, diskusi, debat dan tukar pikiran, hubungan sosial juga biasa. Arief dan George adalah pemain tim. Mungkin mereka bintangnya namun mereka tetap anggota tim yang baik.

Enrico Aditjondro, anak George, menulis soal bagaimana Arief sering telepon, "Halo Rico, Oom Arief punya video Michael Jackson yang baru mau pinjem ga?"

Pada 1990, saya meninggalkan Salatiga, mulanya pindah ke Semarang, lantas Phnom Penh, lantas Jakarta. George menganjurkan saya bekerja sebagai reporter. Saya rutin komunikasi dengan mereka. Kadang juga menjadikan Arief atau George sebagai nara sumber. Di Jakarta pula, George yang mengajak saya “wisata kuliner” dari lapo Batak sampai masakan rica-rica ala Minahasa.

Hidup saya berubah drastis pada Juni 1994 ketika rezim Soeharto menutup mingguan Detik, Editor dan Tempo. Saya terlibat protes para wartawan dan ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada Agustus 1994. Saya jadi sering bertemu Goenawan Mohamad dari Tempo, kebetulan juga sahabat Arief sejak sama-sama umur 19 tahun di Jakarta. Kami juga mendirikan Institut Studi Arus Informasi.

Pada November 1994, puluhan mahasiswa Timor Leste melompati kedutaan besar Amerika Serikat selama KTT APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) berlangsung di Bogor. Saya sibuk meliput Presiden Bill Clinton bertemu Presiden Soeharto namun protes di kedutaan itu mendapat liputan media internasional tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Aksi yang jitu. Berhari-hari saya meliput depan kedutaan Amerika Serikat tanpa tahu bahwa para mereka merencanakan aksi dari Salatiga bersama George Aditjondro dan Arief Budiman.

Di Salatiga, pada 1995, Arief dipecat dari kampus karena sengkarut pemilihan rektor. Arief dan kawan-kawan disibukkan dengan berbagai kerusakan sosial yang terjadi di Salatiga akibat pemecatan tersebut: demontrasi besar-besaran serta keluarnya puluhan dosen lain. Suasana kampus tak pernah kembali kritis. Cita-cita Arief untuk riset dan bikin teori sosial hancur berantakan. Gerakan sosial dari Salatiga meredup. Universitas Kristen Satya Wacana perlahan jadi kampus kebanyakan di Pulau Jawa. Salatiga juga kehilangan pembangunan yang berkelanjutan: motorisasi makin menggila, trotoar menghilang, sepeda menghilang.

Keadaan di Indonesia menjadi genting ketika krisis ekonomi Asia menghantam pada Juli 1997. Namun Arief sudah pindah ke Melbourne. Bila berkunjung ke Jakarta, Arief sering nongkrong bersama Goenawan di sebuah kedai dekat kantor Institut Studi Arus Informasi. Mereka diskusi dari pembantaian orang Madura di Kalimantan sampai memilih kompromi atau tidak dengan masuk ke sistem politik di Indonesia. Goenawan memilih bikin Partai Amanat Nasional. Arief menolak dan menganggap perubahan pasca-Soeharto takkan terlalu besar tanpa mencari kebenaran pada kudeta merangkak terhadap Presiden Sukarno dan pembunuhan massal 1965-1969.

Mereka debat. Namun mereka akrab. Makan siang bersama, saling ledek, elo elo, gue gue.

Saya kira saya justru mengenal Arief lebih dekat lewat kawan-kawannya --Abdurrahman Wahid, Daniel Dhakidae, Goenawan, Marsillam Simanjuntak, Rahman Tolleng, Sobron Aidit, Umar Said dan lain-lain.

Arief Budiman menulis kolom soal
Restaurant Indonesia di Paris.
©Andreas Harsono

Namanya disebut ketika saya makan malam di Restaurant Indonesia di Paris dimana banyak orang komunis bekerja (“Arief dulu menulis di Kompas,” kata mereka). Namanya disebut ketika saya bertemu Siauw Tiong Djin, putra dari tokoh Baperki, Siauw Giok Tjan, di Melbourne (“Arief jujur menyatakan, salah sudah mendukung paham asimilasi di zaman Demokrasi Terpimpin”). Namanya disebut di kalangan 1965, kalangan sastra, kalangan wartawan, tukang becak, sais dokar.

Dan Arief dan Goenawan pula yang mendorong saya melamar beasiswa jurnalisme di Universitas Harvard. Mereka menulis rekomendasi. Mereka senang ketika saya diterima dan pindah ke Cambridge. Saya jadi tahu makna mentor yang bermutu. Mereka akan membantu buka jalan bila kita siap dengan perubahan.

Leila dan Arief Budiman (2017)
©Wisnu Tri Hanggoro
Pada 2017, saya mengunjungi Arief di Salatiga. Dia sudah sakit, sulit berjalan kalau tanpa bantuan. Namun dia masih bertanya soal berbagai penelitian saya untuk Human Rights Watch. Dia bertanya soal kenapa intoleransi meningkat di Indonesia. Dia bertanya soal pasal penodaan agama. Dia tampaknya tak senang melihat Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Purnama diserang dengan tuduhan penodaan agama Islam. Kami juga mengenang George Aditjondro yang meninggal 10 Desember 2016. Dia juga tanya soal kawan-kawannya di Jakarta: Abdul Hakim Garuda Nusantara, Goenawan dan lain-lain.

Saya telepon Goenawan dan membiarkan mereka berdua bicara.

Arief tanya apakah buku saya sudah terbit.

Masih belum. Saya malu, sudah lebih 10 tahun belum selesai.

Dia tersenyum.

Ketika Arief meninggal, 23 April 2020, saya menyesal belum sempat memberikan buku saya yang dia tanyakan tersebut. Buku itu sudah terbit.

Saya merenungkan kepergian Arief. Sikap rendah hati, mau belajar soal kesalahan diri sendiri, tak mau bikin repot orang, dan selalu mau menolong bila diperlukan adalah kualitas Arief Budiman yang membuatnya jadi guru bagi banyak orang. Ilmu takkan berguna tanpa keberanian buka suara. Arief memberi contoh perilaku moral yang baik tanpa harus berkhotbah. Dia hidup tanpa skandal. Dia tak tergoda kekuasaan: uang, ketenaran, jabatan. Saya kehilangan seorang mentor, juga George tentu, namun saya percaya Arief tak hilang. Nilai dan keberanian yang diperkenalkannya akan hidup jauh lebih lama dari dia.

***


Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch sejak 2008, ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, International Consortium of Investigative Journalists (Washington DC), dan Yayasan Pantau (Jakarta). Dia menulis beberapa buku: Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat (dengan Budi Setiyono); "Agama" Saya Adalah Jurnalisme; serta Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.

Naskah ini muncul dalam buku Kanan Kiri Arief Budiman: Kenangan Murid dan Kawan bagi Seorang Cendekiawan di Garis Depan Perlawanan suntingan Eri Sutrisno dan Joss Wibisono. Ia berisi 27 naskah murid dan sahabat Arief Budiman guna memperingati 1,000 hari kepergian Arief Budiman pada 23 April 2020.

Sunday, May 24, 2020

Yayasan Pantau: Kelas Menulis Daring


Yayasan Pantau bikin kursus online soal bagaimana bikin liputan panjang dan menuliskannya. Pantau biasanya menolak bikin kursus online. Interaksi dalam kelas terbatas bila ia dilakukan online. Namun wabah Covid19 membuat physical contact susah.

Semua sesi online akan pakai Google Meet. Video akan direkam. Sesi online akan disertai video, audio dan gambar termasuk peta. Bila menarik, ia akan ditaruh di You Tube.

Syarat peserta adalah aktivis hak asasi manusia atau lingkungan hidup, pers mahasiswa, wartawan atau profesional lain, yang sudah biasa menulis. Mereka seharusnya sudah mengerti 10 elemen jurnalisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel serta tahu pertimbangan menulis panjang --sering secara bergairah disebut "jurnalisme sastrawi"-- yang diterangkan Robert Vare.

Kelas ini gratis, diadakan setiap minggu. Kelak bila sudah bentuknya baik akan diminta bayaran. Setiap sesi perlu daftar kepada Ruth Ogetay dengan Whatsapp +62-813-1544-9128 untuk diberikan alamat Google Meet.

***

Sesi pertama Studi kasus naskah "Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft"
Jumat, 29 Mei 2020 pukul 17-18.30 WIB

Naskah ini terbitan Mei 2002 majalah bulanan Pantau karya Chik Rini, seorang wartawan Banda Aceh. Ceritanya, penembakan terhadap warga Aceh di Lhokseumawe pada Mei 1999. Setidaknya 46 orang mati ditembak. Chik Rini wawancara dan jadikan lima orang wartawan, termasuk kamerawan Ali Raban, sebagai karakter dalam narasi ini.

Kontras menerbitkan podcast "Sebuah Kegilaan Simpang Kraft" dibawakan Iyok Baswara. Panjangnya, 1.5 jam. Bisa didengarkan malam-malam, sambil membayangkan penembakan dan pembunuhan massal di Simpang Kraft.

Chik Rini dan Iyok Baswara akan tampil dalam sesi ini. Baswara akan membacakan beberapa alinea dari podcast. Chik Rini akan cerita background liputan tersebut. Moderator Andreas Harsono dari Yayasan Pantau yang kebetulan menyunting naskah tersebut pada 2002.

Bahan kuliah

Monday, May 04, 2020

List of Known Political Prisoners in Indonesia

UPDATE May 4, 2020

Indonesian authorities have imprisoned four political prisoners in Ambon since July 2007, for their involvement in a peaceful protest dance by 28 people at the Ambon stadium.  The four were among a total of 68 men, including the dancers, who were arrested and sentenced to between 7 and 20 years in prison on treason charges. All have since been released except for the four, who each received 17-year prison terms: Jhon Markus; Romanus Batseran; Jordan Saiya; and Johannis Saija.


Human Rights Watch used a database provided by the London-based Tapol organization as well as the submission by the lawyers Jennifer Robinson and Veronica Koman to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention to list these cases in eight cities in Indonesia:

Jakarta: The Central Jakarta court sentenced six activists on April 24, 2020, to up to nine months in prison. They were allegedly involved in a peaceful rally outside the State Palace on August 28, 2019, to protest racist attacks against Papuan students in Surabaya on August 17. They include Ambrosius Mulait, chairman of the Association of Papuan Central Highlands Students in Indonesia; Arina Elopere Gwijangge, a theology student; Charles Kossay, an activist; Dano Tabuni, an activist; and Suryanta Ginting, spokesperson for the Indonesian People’s Front for West Papua. Ginting is the only non-Papuan Indonesian activist jailed on treason charges. The court also sentenced Isay Wenda, a Papuan student, to eight months in prison.

Wamena, Papua: Indonesian police arrested Jakub Skrzypski and Simon Magal in 2018 when Skrzypski, a Polish national, was in Papua. Magal and Skrzypski were sentenced respectively to four and seven years in prison for treason. Skrzypski is the first foreigner to be sentenced under article 106.
Ambon, Moluccas Islands: Five Moluccan political prisoners are jailed in Waiheru and Passo prisons in Ambon. On June 29, 2019, police arrested a couple, Izaak Siahaja, 80, and Pelpina Werinussa, 72, because they had the RMS flag displayed inside their home. Siahaja was convicted of treason and sentenced to five and a half years in prison. Werinussa and their three guests – Johan Noya, Basten Noya, and Markus Noya – were sentenced to five years in prison, also for treason.

Balikpapan, East Kalimantan: Police arrested seven Papuan activists separately in Jayapura, Papua, after anti-racism protests in Papua and West Papua provinces in August and September 2019. They are Buchtar Tabuni, chairman of the West Papua National Parliament, part of the Vanuatu-based United Liberation Movement for West Papua; Agus Kossay, chairman of the National Committee for West Papua, the largest youth organization in both provinces that advocates for a UN-sponsored referendum; Steven Itlay, coordinator of the National Committee for West Papua in Timika; and four campus student leaders – Alexander Gobay, Ferry Gombo, Hengki Hilapok, and Irwanus Uropmabin. Tabuni and Itlay are former political prisoners. On October 4, the police flew them to Balikpapan in East Kalimantan on security grounds. Their trial is slated to begin online soon.

Jayapura, Papua: Police arrested Assa Asso, a filmmaker of the Papuan Voices art community and a member of the National Committee for West Papua, on September 23, 2019, and charged him with treason. He had uploaded a video about the anti-racism protest on August 23 on his Facebook page. He is being held in Jayapura. His trial began on March 4, 2020.

Manokwari, West Papua: Police arrested Sayang Mandabayan, a former Sorong city council member, in Manokwari airport on September 3, 2019, for carrying 1,500 small Morning Star flags. Police charged her with treason. Her trial began on February 13, 2020. Police also arrested three Papuan students in Manokwari – Erik Aliknoe, Pende Mirin, and Yunus Aliknoe – on September 18, 2019, for organizing an anti-racism protest on September 3, at which Mandabayan was to supply the small flags. Their trial began in February 2020.

Sorong, West Papua: Police arrested four Papuan students – Rianto Ruruk, Yoseph Syufi, Manase Baho, and Etus Miwak Kareth – on September 18, 2019, after they took part in an anti-racism rally in Sorong with Morning Star stickers. Their trial began on March 5, 2020. In November, the police arrested 11 other Papuans, mostly farmers, activists, and a tailor, after they announced a commemoration of the 1961 declaration of West Papua independence. They included Silvester Nauw and his wife, Melfin Wefete. Each of the 11 possessed Morning Star T-shirts for the planned rally.

Fakfak, Papua: Police arrested a total of 23 Papuan men, mostly farmers, on December 1, 2019, when they were walking from their Warpa and Pikpik villages to Fakfak to celebrate the 1961 declaration of West Papua independence. They were charged with treason and are awaiting trial in Fakfak prison and the Fakfak police detention center.