Wednesday, October 24, 2012

Oktovianus Pogau


Oktovianus Pogau, mahasiswa dan wartawan muda, hadir dalam satu acara ulang tahun di Jakarta pada Agustus 2011. Pogau orang Moni, sekolah di Nabire dan Jakarta.

Oktovianus Pogau seorang mahasiswa hubungan internasional di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Dia pernah ikut kursus menulis di Yayasan Pantau dgn instruktur Janet Steele, dosen George Washington University serta sejarawan yang menulis buku soal majalah Tempo.

Okto mula-mula menulis di blog lantas belakangan menulis di beberapa media Jakarta, termasuk harian Jakarta Globe dan sindikasi dari Yayasan Pantau. Okto juga membantu beberapa pekerjaan riset untuk wartawan internasional. Dia secara berani mengambil foto-foto serangan polisi terhadap Kongress Rakyat Papua bulan Oktober 2011.

Tahun lalu dia dan kawan-kawannya, rata-rata mahasiswa Papua, mendirikan media Suara Papua. Mereka ingin orang asli Papua punya media guna menyuarakan aspirasi bangsa Papua. Isinya, banyak soal pelanggaran HAM, korupsi maupun demonstrasi Komite Nasional Papua Barat. KNPB adalah organisasi radikal dgn pusat Jayapura. Banyak orang berani ada di sana. Saya cukup sering tweet berita-berita dari Suara Papua.

Tahun lalu, Okto tanya apakah saya bersedia memberikan rekomendasi agar dia masuk Aliansi Jurnalis Independen. Dia merasa cocok dgn nilai-nilai yang ada pada AJI. Prosedur melamar keanggotaan AJI memang memerlukan rekomendasi dari beberapa anggota AJI. Saya seorang anggota AJI Jakarta. Saya juga tahu dia sering komunikasi dgn Victor Mambor, ketua AJI Jayapura, redaktur kepala Tabloid Jubi.

Saya jawab saya bersedia.

Cuma saya tanya, "Kau mau daftar di Jakarta atau Jayapura?"

Dia bilang sebaiknya Jayapura. Tapi dia bingung juga karena sebenarnya tinggal di Jakarta dan punya calon isteri, seorang reporter televisi, di Manokwari.

Upaya tersebut tampaknya tertunda karena dia sibuk urusan mau menikah. Dia pun sering bolak-balik Manokwari dan Jakarta. Namanya juga anak muda, uangnya belum cukup. Dia harus minta bantuan keluarga Pogau di Nabire.

Terakhir saya bertemu Okto Agustus lalu, ketika sedang liputan di Jayapura. Dia sedang semangat menjadikan Suara Papua sebagai badan hukum.

Saya jarang lihat anak muda Papua dgn cita-cita, dan bakat menulis, macam Okto. Saya sedih dan marah ketika dia telepon kemarin. Dia bilang dia dipukuli lima polisi di Manokwari ketika sedang memotret. Seseorang berpakaian sipil memukul muka Okto hingga bibirnya pecah dan berdarah. Di layar Metro TV, saya lihat orang-orang berpakaian sipil membawa pistol, mengejar orang-orang Papua. Polisi menghancurkan komputer serta sepeda motor. Mereka tak terlihat macam polisi tapi macam orang liar mengamuk.

Yayasan Pantau dan South East Asia Press Alliance (Bangkok), yang kenal baik dgn Okto, ambil inisiatif bikin siaran pers. Mereka mengatakan pada 2011, dua wartawan tewas di Papua, delapan diculik dan 18 diserang. Wartawan asing perlu mengajukan permohonan izin khusus untuk masuk dan meliput berita di Papua sejak Indonesia mengambil alih pemerintahan Papua dari kerajaan Belanda pada 1963. Sudah terlalu lama Papua dijadikan daerah tertutup.

Saya kira baik bila AJI maupun organisasi wartawan lain, juga keluarkan statemen minta kejadian-kejadian kekerasan terhadap wartawan di Papua berhenti pada Okto. Caranya, oknum polisi yang bersalah harus dihukum agar petugas-petugas lain tahu bahwa mereka tidak kebal hukum. Sudah terlalu banyak kekerasan terhadap wartawan di Papua. AJI bisa berperan dgn menugaskan AJI Jayapura untuk pasang garda satu mendampingi Okto.

Kapolres Manokwari Agustinus Supriyanto memang sudah minta maaf kepada Okto. Tapi ia tidak cukup. Ini urusan kriminal. Kejadian ini harus diselesaikan sesuai hukum. Kelima orang tersebut harus dicari, dituntut dan diadili.

Saya juga harap cita-cita Okto jadi wartawan yang bermutu makin dikuatkan dgn kejadian kemarin. Ia mungkin juga bisa jadi pelajaran bahwa jalan yang hendak ditempuhnya --meminjam istilah Miyamoto Musashi-- adalah "jalan pedang." Jalan yang sempit, sulit dan berliku. Ini jalan jurnalisme.

Monday, October 01, 2012

Negeri Ini Milik Kita Bersama

Sebuah Renungan bagi Kaum Muda

Oleh A. Rahman Tolleng

Wij zijn de bouwers van de tempel niet
Wij zijn enkel de sjouwers van de stenen
Wij zijn het geslacht dat moet vergaan
Op dat een betere rijze uit onze graven


                         (HenriĆ«tte Roland Holst)

Terus terang, saya tidak tergolong akrab dengan puisi. Tapi puisi yang satu ini benar-benar telah mencuri hati saya sejak pertama kali membacanya. Ketika itu. 60 tahun yang silam, saya baru duduk di bangku SMA di Makassar. Puisi yang digubah oleh seorang perempuan sosialis Belanda ini seakan melekat di benak saya.

Hingga kini, selain syairnya, saya masih menghafalkan terjemahan bebasnya di luar kepala: “Kami ini bukanlah pembangun candi/kami hanyalah pengangkut bebatuan/Kami adalah angkatan yang musti punah/Agar tumbuh generasi yang lebih sempurna di atas kuburan kami”.

Saya membacanya dari sebuah buklet yang terbit dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan. Dari segi mutu sastra, saya tak mampu menilainya. Tapi bagi saya, puisi Roland Holst ini sedikit banyaknya merefleksikan kiprah dan kesucian hati para ksatria yang telah mendahului kita. Mereka bertarung menyabung nyawa dengan semboyan: “Merdeka atau Mati” --sebuah semboyan yang kini terasa absurd. Itu semuanya mereka lakukan demi kemerdekaan, demi perwujudan kecintaan kepada tanah air, dan demi satu harapan mulia, “agar tumbuh generasi yang lebih sempurna....”

Apa lacur? Generasi demi generasi telah berlalu, tapi harapan itu masih tetap jauh.

Konstitusi menyebutkan negara ini berbentuk Republik. Anak muda sekarang tentu tidak tahu para pejuang dulu dijuluki kaum "Republikein”. Tapi kata republik kini seolah tak berarti apa-apa, kecuali bahwa Indonesia bukan kerajaan. Resminya, bukan kerajaan memang --sungguhpun tingkah para pemimpin kerap lebih feodal, kalau tidak lebih zalim, dibandingkan dengan seorang monark di jaman sekarang. Bangsa ini pun kurang menyadari bahwa dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang dalam, yakni respublica atau kemaslahatan bersama dalam arti seluas-luasnya.

Frasa “cinta tanah air” juga mengalami penyimpangan makna. Konsep “patriotisme”, padanannya, seperti terpinggirkan dari kosakata perpolitikan Indonesia, dan sebagai hantinya justru lebih mengemuka konsep “nasionalisme”. Kedua konsep memang sama-sama menggugah sentimen nasional, dan keduanya sama-sama dapat membangkitkan kekuatan dahsyat. Tetapi di balik kesamaan itu ada garis tebal yang memisahkannya.

“Patriotisme” menuntut kebebasan warga negara atas dasar penghormatan hak-hak orang lain, sedangkan “nasionalisme” memuja kebesaran bangsa dan menjunjung tinggi apa yang disebut kepribadian nasional. Musuh masing-masing karenanya juga berbeda.

Musuh patriotisme adalah segala jenis tirani, ketidakadilan, dan korupsi, sementara bagi "nasionalisme” yang dimusuhi adalah pencemaran budaya, ketidakutuhan, serta segala sesuatu yang berbau asing.

Elan “cinta tanah air” dalam arti “patriotisme” itulah yang seharusnya selalu disenandungkan kaum muda, sebagaimana hal itu pernah diperagakan oleh para pejuang kemerdekaan. Tapi jangan salah pahami saya. Menjalankan “tugas patriotik” --meminjam istilah Carlo Rosselli, seorang martir antifasis Italia pada Perang Dunia II-- tidaklah berarti dan harus selalu berupa tindakan heroik. Patriotisme bukanlah “penyerahan” diri kepada tanah air, mengorbankan seluruh hidup bagi Republik. Tindakan yang demikian tidak diperlukan, terkecuali mungkin secara terbatas dalam situasi-situasi genting.

Patriotisme hanya menuntut agar Anda menjadi warga negara yang aktif, warga negara yang selalu peduli terhadap kehidupan bersama, peduli terhadap kemaslahatan bersama.

Ini mengimplikasikan bahwa kita selalu siaga untuk melibatkan diri, dan bukannya bersikap acuh tak acuh, tatkala ada sesama warga negara yang menjadi korban ketidakadilan atau tindakan diskriminatif, ketika suatu peraturan perundang-undangan yang reaksioner dipersiapkan atau disahkan, atau ketika pasal-pasal konstitusi dilecehkan.

Tugas-tugas itu sesungguhnya bisa dijalankan, sembari Anda bisa tetap bergembira, belajar, atau bekerja menghidupi keluarga. Pokoknya, Anda tak perlu meninggalkan kehidupan privat masing-masing.

Beberapa waktu lalu, istri saya menerima oleh-oleh dari adiknya yang baru saja berkunjung ke London. Sehelai sarung bantal sofa yang sederhana saja. Pada salah satu sisinya terpampang lambang negara Kerajaan Inggris dan di bawahnya tertera suatu seruan singkat yang tertata rapi. Terus terang saya terperangah dan kagum melihatnya.

Kerajaan Inggris yang dikenal begitu liberal ternyata masih mewarisi aspek tertentu dalam Republikanisme.

Apa bunyi seruan itu? Sebagai penutup tulisan ini saya kutipkan di sini untuk dicamkan oleh kaum muda: “Your Country Needs You” --Negeri Membutuhkan Anda.

Jakarta, 1 Oktober 2012