Friday, February 12, 2021

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya menyukai jurnalisme sejak di kampus Salatiga. Saya bekerja sebagai wartawan buat The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). Pada 2000-2008, saya menyunting Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok) dan Yayasan Pantau. Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme bersama Bill Kovach di Universitas Harvard lewat Nieman Fellowship. Saya salah satu wartawan awal dari International Consortium of Investigative Journalists.  


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010) serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013). Pada 2019, Race, Islam and Power terbit.
 

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya menulis tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Ini cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak. Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota media paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Perayaan Imlek dan demokrasi di Indonesia

Selamat rayakan Imlek dan berlibur
. Semoga libur tiga hari ini mengisi kembali energi buat bekerja, berpikir, dan berjuang minggu depan. 

Saya punya pengalaman pribadi soal Imlek. 

Saya kelahiran Jember, Jawa Timur, pada 1965. Pada 1968, rezim Soeharto melarang “budaya Cina” termasuk Imlek, buntut dari pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 1965. Namun pada 1970, papa saya masih jadi ketua perayaan Imlek di Jember. Panitia bikin barongsai dan naga, ramai sekali waktu diperagakan di jalan raya kota. Saya masih ingat ribuan orang menyemut di jalan raya. Semua bergembira, tanpa pandang suku, agama, gender, orientasi seksual dan lainnya. 

Ternyata ia adalah perayaan Imlek terakhir di Jember. Selama tiga puluh tahun, saya tak pernah melihat keramaian Imlek. Orang Tionghoa dirampas identitasnya: nama, agama, bahasa, kesenian dst. Nama saya diganti dari Ong Tjie Liang menjadi Andreas Harsono.

Perlahan saya skeptis terhadap semua hari raya. Idul Fitri. Natal. Tahun Baru. Bahkan hari ulang tahun saya sendiri. Saya suka menyendiri ketika orang gembira. Rasanya lebih tenang naik gunung atau pergi jauh. Jayapura. Phnom Penh. London

Presiden Soeharto mundur Mei 1998. Keadaan berubah di Indonesia. Saya sendiri berangkat ke Amerika Serikat. 


Hari Imlek, 5 Februari 2000, jatuh pada hari Sabtu. Hari itu tak ada kuliah di kampus Harvard, tempat saya belajar di Cambridge. Saya pergi mengajak Norman, anak saya, makan bubur ayam di Chinatown, Boston. Kami naik kereta api Cambridge-Boston. Norman masih umur tiga tahun. Dia suka sekali makan bubur ayam. Selesai makan, kami tak sengaja lihat tarian barongsai, persis di perempatan jalan dekat warung bubur. Ramai. Bunyi drum. Mercon. Angpao. Ia tak sebesar perayaan di Jember. Tapi ingatan masa kecil muncul kembali. 

Saya ingat tiang listrik, peninggalan Belanda, dimana saya berdiri buat lihat naga di Jember. Saya terharu dan merasakan betapa kebebasan berekspresi sangat berharga. 

Kini sudah dua dekade sejak Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 mencabut larangan 1968. Imlek dirayakan dengan terbuka. Ia kini menjadi hari raya yang biasa. 

Namun saya sadar orang Syiah sulit merayakan Asyura. Orang Ahmadiyah sulit bikin jalsah. Banyak agama lokal sulit rayakan hari-hari besar mereka. Komunitas LGBT tak berani merayakan International Day Against Homophobia setiap 17 Mei. 

Jangan tanya soal tanggal 1 Desember buat orang Papua. Bisa masuk penjara hanya karena merayakan hari deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1961. Presiden Wahid memutuskan orang Papua boleh kibarkan bendera Bintang Kejora, sayangnya, keputusan tersebut tidak didukung militer dan birokrasi Indonesia.

Saya tetap kurang suka dengan perayaan apapun. Mungkin saya pernah kecewa dan tak mau merasa memiliki Imlek. Mungkin saya malu pada minoritas yang belum bebas merayakan hari besar mereka: Ahmadiyah, Syiah, Sunda Wiwitan, Kejawen, Dayak, dan minoritas lain maupun individu LGBT. Saya sering bantu orang Papua yang masuk penjara hanya gara-gara urusan bendera. Atau orang Ambon yang secara damai merayakan 25 April 1950 buat Republik Maluku Selatan. Saya ingin semua orang di Indonesia bisa merayakan hari besar masing-masing, tanpa rasa takut, tanpa kuatir ditangkap polisi. 


Hari ini Sapariah
, isteri saya, bersikeras goreng kwetiau, beli jeruk, kukus roti, serta dodol Cina. Saya usul pesan mie ayam lewat delivery online. Toh kami sekeluarga work from home, tak ada tamu. Ini masa wabah. 

Sapariah bilang Imlek harus masak sendiri. Norman, kini sudah wartawan dan tinggal di rumah sendiri, datang buat makan malam dan menginap. Sapariah masak kwetiau buat seluruh karyawan di apartemen kami (hampir 30 orang). Sapariah orang Madura asal Pontianak. Dia lebih repot dari suaminya merayakan Imlek. Norman juga bergurau minta angpao. 

Mungkin ini hikmah dari pernikahan, saling memberi, saling merayakan kebersamaan, dan bersyukur akan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ia tentu belum sempurna. Sekali lagi selamat merayakan Imlek. Ini juga seharusnya hari buat mengingat sesama warga Indonesia, yang belum bebas merayakan hari besar mereka, sama dengan orang Tionghoa selama tiga dekade. Semoga semuanya banyak rezeki di tahun kerbau. 🐂 

Wednesday, February 10, 2021

Kartu Pers Majalah Pantau

Bongkar slorogan dan menemukan kartu pers reporter majalah Pantau buatan tahun 2000. Ia membangkitkan banyak kenangan. Majalah ini terbitan 1999 sampai 2003, tutup beberapa bulan, terbit lagi, Desember 2003, lalu tutup lagi Maret 2004. Ia lantas berubah jadi website dan khusus bikin pelatihan menulis dan jurnalisme. 

Bekerja untuk majalah Pantau adalah salah satu periode kehidupan saya yang paling menarik. Saya pulang dari studi di Universitas Harvard pada Juli 2000. 

Di Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan, yang dulu ditakuti banyak wartawan karena wewenang mengawasi media bahkan bredel suratkabar. Ketiadaan Departemen Penerangan berarti orang media sendiri makin perlu mengawasi kerja media dan tantangan jurnalisme di Indonesia. 

Institut Studi Arus Informasi, yang menerbitkan Pantau, minta saya jadi redaktur sepulang dari Harvard. Tujuannya, bikin liputan dan analisis soal media dan jurnalisme di Indonesia agar mutunya ditingkatkan. Mereka ingin masyarakat juga tahu bahwa media bisa mengawasi media. Belajar bersama Bill Kovach dan dosen lain di Harvard membuat saya dianggap dapat banyak ilmu baru di bidang jurnalisme. 

Saya juga ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada 1994. Pada 1998-1999, saya juga ikut berbagai rapat koalisi Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia buat merancang Undang-Undang Pers yang akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan diteken Presiden B.J. Habibie pada 1999. Ia membuat Dewan Pers jadi independen. Saya juga ikut mempersiapkan Kode Etik Wartawan Indonesia. Mereka anggap saya punya modal cukup untuk meliput media. Saya dengan senang hati menerima pekerjaan ini. 

Pada akhir 2000, sesudah mendapat dana awal dari Ford Foundation, saya lantas jalan naik kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Bandung, mencari wartawan, seniman, dan kartunis muda guna memberikan kontribusi buat majalah ini. Ini perjalanan yang membuat saya kenal banyak orang, termasuk Eka Kurniawan, mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan kini novelis terkemuka, maupun Agus Suwage, pelukis di Yogyakarta, yang bersedia menggambar kulit muka perdana, tentu saja dengan dorongan pasangannya Titarubi, kawan lama saya dalam dunia pergerakan. 

Majalah Pantau terbit dengan wajah baru pada Maret 2001. Bulan demi bulan berlalu, dari laporan satu ke laporan lain, dari gambar dan kartun, maka ia menarik lebih banyak talenta. Saya perkirakan 200 orang lebih, yang tentu tak bisa sebut nama mereka satu demi satu, jadi kontributor Pantau. 

Joko Sudarsono, redaktur disain, memperkenalkan saya dengan banyak sekali seniman. Saya bergaul, diskusi, brainstorming dengan mereka, membuat kehidupan intelektual saya makin kaya.

Pada Maret 2003, Institut Studi Arus Informasi menutup majalah Pantau dan setuju ia dilanjutkan oleh para kontributor dengan mendirikan Yayasan Pantau. Saya ikut mendirikan Yayasan Pantau pada 3 September 2003. 

Pada November-Desember 2003, guru saya, Bill Kovach, bahkan datang ke Indonesia, keliling lima kota: Medan, Jakarta, Bali, Surabaya dan Yogyakarta. Kovach meluncurkan edisi Indonesia dari buku The Elements of Journalism.

Kovach terkesan dengan berbagai ide baru yang dibawa Pantau ke berbagai orang media a.l. elemen-elemen jurnalismebylinekulit muka tanpa textnaskah panjang yang mengawinkan disiplin verifikasi dan kenikmatan sastrapagar api antara iklan dan redaksi, honorarium yang layak buat para kontributor dan seterusnya. Pantau memperkenalkan sistem pembayaran honor per kata, waktu itu, Rp 400 per kata, yang paling tinggi di Indonesia.

Coen Husain Pontoh mengatakan pada saya bahwa ketika ruang redaksi majalah tutup, dia kehilangan tempat yang nikmat untuk berpikir dan menulis serta dapat honor yang baik. Kini Pontoh ada di New York dan mengelola website Indo Progress. 

Yayasan Pantau lebih banyak bekerja dalam bidang pendidikan jurnalistik. Ia menerbitkan buku-buku soal jurnalisme. Berkat bantuan RTS Masli, Yayasan Pantau dapat kantor di Kebayoran Lama sejak 2004. Dari kantor baru ini dibikin puluhan pelatihan setiap tahun, praktis dari Sabang sampai Merauke. Yayasan Pantau pernah menyewa Hotel Sabang Hill serta meminjam sebuah biara Katolik di Merauke. Ia mengandalkan website, pernah punya kantor cabang di Banda Aceh dan Ende, buat dua proyek yang relatif besar. 

Ada lebih dari 10,000 orang pernah ikut pelatihan Yayasan Pantau sejak tahun 2000. Salah satunya Oktavianus Pogau, wartawan muda asal Sugapa, Papua, yang berbakat menulis, haus akan pengetahuan serta pemberani. Dia mendirikan Suara Papua namun meninggal usia 23 tahun. Namanya dijadikan nama penghargaan jurnalisme oleh Yayasan Pantau.  

Pengalaman pelatihan dari kota ke kota, dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Flores, Timor, sampai Ternate, bikin saya lebih mengerti berbagai persoalan media lokal di kepulauan ini. Ia mendorong saya menulis buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia. Saya pindah kerja ke Human Rights Watch pada Juli 2008 dengan tugas pertama bikin analisis soal diskriminasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap minoritas Ahmadiyah.

Pengalaman bekerja buat dua organisasi ini, Yayasan Pantau dan Human Rights Watch, membuat saya punya rekam kerja dalam dua bidang: jurnalisme serta riset hak asasi manusia. Saya bersyukur bisa belajar dua hal yang penting buat kemanusiaan dan demokrasi. 

Sayangnya, saya tak mengalami bagaimana memakai teknologi internet buat mengembangkan jurnalisme di Indonesia. Makin cepatnya saluran internet di Indonesia serta menguatnya Google, Facebook, Twitter dan lainnya, terjadi ketika saya sudah pindah ke Human Rights Watch. 

Kartu pers ini dibikin majalah Pantau sebagai tanda pengenal. Geli juga lihat saya juga yang tandatangan kartu ini. 

Bikin sendiri, teken sendiri, pakai sendiri. 



Pidato Soeharto dalam kongres agama Khonghutju di Djakarta 1967

Hadirin jang terhormat

Para peserta kongres dan para penganut agama Konghutju di Indonesia:

Dengan pandjatan do’a sjukur ke hadirat Tuhan Jang Maha Esa, saja yang dapat memberikan sambutan pada kongres ke-VI Gabungan Perhimpunan Agama Konghutju se-Indonesia, jang diselenggarakan di saat ini.

Agama Konghutju mendapatkan tempat jang layak dalam negara kita jang berlandaskan Pantjasila ini. Pantjasila dan agama mempunjai hubungan fungsionil jang sangat kuat, sebab, dalam masjarakat jang ber-Pantjasila, agama dapat madju dan tumbuh subur, dan sebaliknja, agama jang madju dan tumbuh subur dalam masjarakat kita akan memperkuat landasan dan pertumbuhan Pantjasila itu sendiri.

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa Negara kita berdasarkan atas asas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan keperjajaannja itu.

Pantjasila dan Undang-undang Dasar kita telah tegas-tegas menjebutkan dasar ke-Tuhan-an Jang Maha Esa; sehingga soalnja sekarang jang terpenting adalah melaksanakan dasar itu dalam hidup kita sehari-hari. Setiap agama, pada dasarnja bukan sadja mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, melainkan djuga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungan jang lebih luas, agama djuga memberi petundjuk mengenai tata-pergaulan hidup jang sebaik-baiknja. Djelas kiranja, bahwa adjaran-adjaran agama itu harus diamalkan. Bahkan dengan berpegang teguh pada adjaran agama, kita dapat dan harus dapat membawa kemadjuan bagi masjarakat dan kehidupan di dunia. Perlu kita sadari sedalam-dalamnja, bahwa pada sertiap agama selalu terkandung djiwa kemadjuan itu.

Kemadjuan dan kebahagiaan masjarakat jang ditjita-tjitakan oleh Pantjasila, adalah kemadjuan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kemadjuan materiil sadja, lebih-lebih jang meninggalkan nilai-nilai mental/spirituil, pada tarap terachir pasti akan mendatangkan bentjana bagi umat mansia sendiri, atau setidak-tidaknja akan menurunkan martabat dan harkat manusia sebagai machluk Tuhan. Sebaliknja, kemadjuan mental/spiritual sadja tanpa kemadjuan kebahagiaan materiil adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan kemadjuan dan tuntutan saman modern dewasa ini. Berdasarkan falsafah Pandjasila, maka dalam pengertian kebebasan dan kemerdekaan Agama itu sekaligus melekat kewadjiban melaksanakan toleransi Agama dan saling hormat-menghormati keperdjajaan masing-masing. 

Kita telah mentukan Pandjasila sebagai falsafah Bangsa dan karena kita, oleh sebab itu wadjib melaksanakannja dalam semua bidang kehidupan. 

Dalam toleransi dan saling hormat-menghormati kepertjajaan itu, terkandung pula tanggung djawab terhadap Tuhan Jang Maha Esa, terhadap Negara dan terhadap masjarakat. Rangkaian tanggung djawab itu dapat meniadakan kemungkinan timbulnja pengaruh-pengaruh negatif dari penondjolan kepentingan golongan dan per-orangan sehingga dalam pergaulan antara umat beragama tertjipta suasana harmoni dan dapat dihindarkan fitnah atau adu-domba. Toleransi dan saling hormat-menghormati antara Agama itu adalah djiwa jang terkandung dalam sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, bahkan terkandung dalam setiap Agama. Segala segi pertumbuhan dan perkembangan mental/spiritual Bangsa kita. Harus dilandasi oleh tiap-tiap sila dari Pantjasila, terutama oleh sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa sebagai sumber langsung dengan alam fikiran, kepertjajaan dan mental/spiritual.

Dalam kenjataannja, pertumbuhan dan kehidupan batin serta kepertjajaan didalam masjarakat kita ada jang bersumber pada Agama dan ada pula jang berdiri sendiri lepas dari ikatan sesuatu Agama.

Djustru karena Negara kita berazas ke-Tuhanan Jang Maha Esa, maka sebagai konsekwensinja tiap-tiap pertumbuhan alam-kebatinan dan kepertjajaan itu harus pula berdasarkan kepada adjaran agama Jang berasaskan ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dalam rangkaian prinsip inilah, maka pemerintah wadjib mendjaga, memelihara dan membimbing pertumbuhan alam-kebatinan dan kepertjajaan itu pada sumber jang harus berasas pada keagamaan.

Untuk kesekian kalinja, kita harus mengambil peladjaran berharga walaupun sangat pahit dari masa-masa jang lalu, dimana sisa-sisa bekas G30S/PKI ternjata telah menggunakan aliran kepertjajaan dan aliran kebatinan, jang tumbuh dalam masjarakat itu sebagai alat politik untuk memetjah belah masjarakat dan mengatjaukan keadaan. 

Oleh karena itu, dalam rangka kemurnian pelaksanaan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus pula terdjamin dalam pertumbuhan dan kehidupan aliran kepertjajaan dalam masjarakat agar benar-benar bersumber pada ajaran agama jang berdasarkan keTuhanan Jang Maha Esa.

Saudara-saudara penganut Agama Konghutju; Sungguh pada tempatnja, kita pandjatkan doa sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, bahwa kita telah dilimpahi karunia kebidjaksanaan jang tinggi untuk memiliki dan memegang teguh Pantjasila, dimana agama djustru diletakan pada tempat utama dan tinggi dalam prinsip-prinsip dalam prikehidupan kita. 

Marilah kita nikmati karunia jang luhur ini dengan mendalam dan memperluas ibadah menurut kepertjajaan kita masing-masing bagi keagungan agama, bagi kesempurnaan pribadi, bagi kemadjuan dan kesedjahteraan seluruh rakjat, bangsa dan negara kita.

Achirnja, saya sampaikan utjapan selamat pada kongres ini, mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi pembinaan dan pengisian Orde-Baru jang kita tjita-tjatakan bersama. 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu melindungi dan membimbing kita semuanja. 

Sekian dan terima kasih. 

Djakarta, 23 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

DJENDRAL-TNI


Catatan Salinan pidato Pejabat Presiden Soeharto dalam "Pembukaan Kongres VI Gabungan Perhimpunan Agama Konghucu Indonesia" pada 23 Agustus 1967 ini didapat Evi Sutrisno, dosen Fakultas Ilmu Sosial and Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia ditaruh di blog ini agar orang banyak bisa membaca. Evi Sutrisno mengungkapkan keberadaan pidato ini dalam sebuah webinar pada 8 Februari 2021 oleh Roemah Bhinneka Surabaya. Pemerintahan Soeharto melarang Konghuchu pada 1978. Larangan ini dicabut Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000.