Monday, October 19, 2020

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya pernah bekerja sebagai wartawan buat The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). Pada 2000, selama delapan tahun, saya menyunting majalah Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok) and Yayasan Pantau. Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme bersama Bill Kovach di Universitas Harvard. Saya makin sering meneliti dan menulis persoalan jurnalisme.


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan soal hak asasi manusia termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010) serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013). Pada 2019, saya menerbitkan buku Race, Islam and Power. Ia sebuah cerita perjalanan yang diramu dengan riset soal hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch, salah satu organisasi hak asasi manusia paling berpengaruh di dunia, dengan tanggungjawab soal Indonesia. Banyak menulis soal kebebasan beragama, kebebasan pers, prinsip non-diskriminasi.

Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam namun agama-agama yang dilindungi di Indonesia termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil termasuk aliran kepercayaan maupun agama baru macam Millah Abraham.

Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya sering menulis cerita perjalanan. Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 70 lokasi di Indonesia. Saya mencatat, merekam dan menulis soal tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan.

Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. Paling menarik bila berjalan seorang diri, sering memakai perjalanan buat berpikir, membaca dan berbagi.

Cerita

Blog ini juga banyak memuat cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup saya, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak.

Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota perdagangan paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Bagaimana Menilai Mutu Jurnalisme?

Andreas Harsono 
Tirto.id 

Mongabay di Jenewa.
Tahun ini
, kali kedua saya ikut menjadi juri Fetisov Journalism Awards di Jenewa. Ada 126 karya jurnalistik harus saya nilai dalam empat kategori: hak asasi manusia, lingkungan hidup, membongkar korupsi, dan usaha perdamaian. 

Pesertanya dari seluruh benua: Afrika, Asia, Amerika Latin, sampai Eropa. Hadiah ini dibuat oleh Gleb Fetisov, seorang dermawan dari Rusia. Fetisov semula ekonom zaman Uni Soviet, lantas masuk perusahaan Alfa Group ketika Perestroika bergulir, berperan dalam beberapa investasi, mendapat banyak uang. Pada 2012, Fetisov masuk politik, memimpin Aliansi Hijau, partai yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sosial demokrasi. 

Pada 2014, dia menjual semua sahamnya, total 1,4 miliar dolar AS. Namun, dia ditangkap dan membayar denda 200 juta dolar AS, bebas dari penjara, lantas bekerja di bidang kebudayaan. 

Pada 2019, dia mulai memberikan penghargaan untuk jurnalisme. Total hadiah Fetisov sekitar 525.000 dolar AS untuk empat kategori. Ini hadiah jurnalisme paling mahal di dunia. Sebagai perbandingan, Pulitzer Prize dari New York memberikan total 315.000 dolar AS buat 21 kategori. Bedanya, Pulitzer mulai sejak 1917, hadiah jurnalisme tertua di dunia. Staminanya sudah teruji hampir satu abad. 

Saya merasa penjurian Fetisov tahun ini lebih berat dari tahun lalu. Ada lebih banyak karya yang bermutu. Ketika jurnalisme sedang tertekan karena penghasilan mereka menurun —Google, Facebook dan lain-lain mengambil kue iklan— banyak wartawan tak menyerah. 

Saya juga melihat karya bermutu di luar media mapan dari New York, London, atau Washington. Ada dari Lagos, Qatar, Kairo, New Delhi, Rio de Janeiro, dan lainnya. 

Saya merasa belajar lagi, dari isu air dan hutan sampai pencucian uang. Banyak isu masyarakat adat muncul. Ada wartawan Turki membantah konspirasi anti-vaksin. Ada wartawan India membela orang Dalit—kasta paling rendah dalam Hinduisme. Saya juga melihat beberapa peserta menggunakan data raksasa. Banyak peta. Banyak gambar. Banyak statistik. 

Kriteria penilaian ada tujuh butir: 
  • Akurasi: Memastikan informasi berdasarkan fakta dan dapat diandalkan; 
  • Independensi: Menghindari bias kepentingan politik atau bisnis serta berbagai pengaruh lain yang tidak semestinya; 
  • Imparsial (berjarak, tak berpihak) dan fairness (tak berat sebelah); 
  • Kemanusiaan: Bagaimana prinsip-prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan diterapkan; 
  • Transparansi: Bagaimana proses pelaporan dilakukan secara terbuka dan si penulis membuat diri sendiri bertanggungjawab terhadap liputan dan karya; 
  • Promosi etika dalam jurnalisme; 
  • Dampak positif publikasi terhadap situasi politik, ekonomi atau sosial di suatu daerah, negara, atau dunia. 
Media Indonesia bagaimana? 

Seharusnya, ada beberapa karya dari Jakarta yang bisa dipertandingkan di sini, sayang, mereka tak ikutan. Saya terpikir liputan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia bisa masuk. Karya #NamaBaikKampus sudah mendapatkan penghargaan Society of Publishers in Asia dari Hong Kong. Ia kolaborasi dari empat media: Tirto, The Jakarta Post, Vice Indonesia, dan BBC Indonesia. (BBC Indonesia belakangan mengundurkan diri.) 

Pada 2019, Mongabay mendapat juara dua dari Fetisov. Laporan “The secret deal to destroy paradise” juga karya kolaborasi dari Malaysiakini, Tempo, dan Mongabay. 

Dari luar Jakarta, rasanya masih jauh. 

Penjurian ini menyadarkan saya, sekali lagi, jarak antara media di provinsi-provinsi dan media di Jakarta. 

Tak perlu emosi karena jurang antara Jakarta dan daerah, dalam jurnalisme, tercipta berkat negara Indonesia—rezim Soekarno dan Soeharto—melakukan sentralisasi media. Hindia Belanda jauh lebih terdesentralisasi. De Locomotief, suratkabar liberal di Hindia Belanda, berada di Semarang. Manado punya banyak pelopor jurnalisme lewat Tjahaja Sijang

Ketika Jepang menduduki Asia Tenggara, militer Jepang menutup semua media. Dalam tragedi 1965, entah berapa puluh surat kabar ditutup, berapa ratus wartawan dan redaktur ditangkap, dipenjara, tanpa pengadilan. Lembaga-lembaga jurnalisme, baik surat kabar, radio, televisi maupun sekolah jurnalisme, banyak diberedel, dilumpuhkan dalam dua rezim itu. Kebebasan pers praktis baru muncul dengan agak leluasa sesudah Presiden Soeharto mundur pada 1998. 

Warisan dua rezim itu belum selesai. 

Etika dalam jurnalisme masih perlu dibangun. Banyak kritik terhadap media Indonesia ketika pengadilan Manchester, Inggris, menyatakan bersalah Reynhard Sinaga, mahasiswa Indonesia, dengan hukuman penjara minimal 30 tahun setelah melakukan 136 pemerkosaan

Selama dua tahun, sesuai permintaan pengadilan, media Inggris tidak melaporkan sidang itu sampai vonis keluar pada 6 Januari 2020. Ini dilakukan guna melindungi para korban dari trauma dan membantu proses penyelidikan dan pengadilan. Media Inggris taat. Mereka meliput tapi tak memberitakan. 

Remotivi, organisasi pemantau media, mengkritik liputan Sinaga di kalangan media Indonesia, sesudah vonis, mulai dari sensasionalisme hingga menonjolkan identitas pelaku—seorang lelaki gay. Ini tak relevan karena kejahatan seksual terjadi baik pada heteroseksual maupun homoseksual. 

Bayangkan bila penangkapan dan pengadilan Sinaga terjadi di Indonesia? 

Bias agama juga meningkat di kalangan wartawan. Tantangan banyak wartawan di Indonesia adalah tak membiarkan Islamisme mendikte liputan mereka. Wartawan tentu sah bila beragama atau berkeyakinan tapi mereka seyogyanya menjadikan agama atau iman guna memperkaya ruang redaksi. Bukan buat mendikte. Ini membuat misogini, sektarianisme, dan homofobia meningkat di berbagai ruang redaksi.

Bagaimana wartawan beginian bisa taat prinsip non-diskriminasi dan menghormati korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan, adalah tantangan besar di Indonesia? 

Bagaimana wartawan bisa menjaga independensi dari kepentingan bisnis atau politik, termasuk dari para pemilik di mana mereka bekerja, juga jadi tantangan besar di Indonesia. 

Banyak hukum di Indonesia juga masih bisa dipakai untuk mengkriminalisasi wartawan. Dalam bahasa Inggris, banyak pasal bisa dipakai buat criminal defamation, dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 


Khusus Papua dan Papua Barat, sudah lima dasawarsa kedua provinsi ini dibatasi untuk wartawan asing. Setiap wartawan asing, yang hendak liputan ke sana, harus lolos dari clearing house di Kementerian Luar Negeri. Ini terdiri 18 wakil dari berbagai kementerian dan lembaga. Banyak pegawai, sipil maupun militer, paranoid di sana. 

Salah seorang redaktur yang terlibat dalam tim Mongabay, Phil Jacobson, sempat ditahan 45 hari di Palangka Raya, dengan tuduhan tak memakai visa wartawan. Dia ada dalam tahanan imigrasi ketika Fetisov mengumumkan Mongabay dapat hadiah. 

Saya memperhatikan wartawan-wartawan dalam penjurian Fetisov ini kebanyakan bikin karya bemutu dengan kolaborasi. Mereka bekerja sama dengan dasar profesionalisme—bukan kewarganegaraan atau keagamaan. Mereka menghasilkan liputan soal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, atau melawan kejahatan kerah putih. 

Anda perhatikan nama-nama dari media Indonesia yang dapat penghargaan dalam dua tahun terakhir termasuk Jacobson. Kolaborasi, bukan? 

Selama empat hari pada akhir pekan lalu melakukan penjurian, saya menilai, Indonesia terlihat perlu lebih banyak media bermutu, yang sanggup punya brand internasional. Media semacam ini, suka atau tidak, perlu liputan luar negeri, bekerja sama dengan wartawan asing. Tak cukup hanya mengandalkan liputan nasional. 

Media seperti itu, tentu saja, perlu punya penyuntingan halus, bahasa yang serasa lukisan (ingat Roy Peter Clark dengan “The Writing Tools”), dan news design yang bersahabat dengan mata (ingat Society of News Design?). 

Saya melihat naskah-naskah yang bermutu juga terbit lewat website dengan desain bermutu dan penyuntingan halus. 

Makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin bermutu informasi yang didapat, hingga makin bermutu pula demokrasinya. Sebaliknya, makin rendah mutu jurnalisme, makin rendah pula mutu masyarakat itu. 

Indonesia jelas memerlukan jurnalisme yang makin bermutu. Indonesia tak boleh membiarkan pelbagai warisan masa lalu menggerogoti kebebasan pers, buah dari kemenangan demokrasi pada 1998. 

***


Andreas Harsono ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (1994), Institut Studi Arus Informasi (1995), International Consortium of Investigative Journalists (1997), serta Yayasan Pantau (2003)



Friday, October 09, 2020

Demontrasi Menolak Omnibus Law

Simpang kereta dekat DPR.
SAYA
sedang menulis analisis soal Undang-undang Cipta Kerja yang diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 5 Oktober 2020, di Jakarta. Saya mempelajari dokumen ini, tebalnya sampai halaman 905, maupun memeriksa 76 undang-undang lain, yang diamandemen lewat Cipta Kerja. 

Kalau satu undang-undang setebal 50 halaman --misalnya Undang-undang Ketenagakerjaan 2003-- maka 76 undang-undang tersebut makan kertas 3.800 halaman. Membaca ini semua memerlukan waktu dan ketelitian. Secara teknis, saya terbantu dengan ketersediaan berbagai undang-undang tersebut di internet. Saya bisa cari lantas bandingkan pasal demi pasal. 

Saya juga baca naskah akademik maupun berbagai penjelasan pemerintah soal hukum ini. Ia termasuk keterangan pers dari 11 menteri, pimpinan Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, maupun pidato singkat Presiden Joko Widodo. 

Saya juga baca makalah dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia maupun Indonesian Center for Environmental Law. Ada juga siaran pers dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Greenpeace juga bikin profile 12 politisi dan pengusaha yang berperan dalam pembahasan apa yang biasa disebut omnibus law.

Pada 6 Oktober 2020, sehari sesudah omnibus law lolos, saya mencetak
Undang-undang Cipta Karya tersebut, total 905 halaman,
amandemen 76 undang-undang lain
.


Thursday, October 01, 2020

Gurauan Gus Dur soal wartawan

SUATU
hari, K.H. Abdurahman Wahid, biasa disapa Gus Dur, duduk di emperan masjid lepas sembahyang maghrib. Seorang wartawan menghampiri untuk wawancara. 

Belum sempurna Gus Dur menyandarkan punggung ke tembok, pertanyaan berat disodorkan kepadanya, "Gus, bagaimana pandangan Islam tentang Indonesia yang memilih bentuk negara Pancasila? Bukan negara Islam?" tanya wartawan.  

“Menurut siapa dulu: NU atau Muhammadiyah?" jawab Gus Dur. 

"NU, deh Gus." 

"Hukumnya boleh. Karena bentuk negara itu hanya wasilah, perantara. Bukan ghayah, tujuan." 

“Kalau menurut Muhammadiyah?" 

"Sama." 

Wartawan melanjutkan pertanyaan, "Kalau melawan Pancasila, boleh tidak Gus? Kan bukan Al Qur'an?" 

"Menurut NU atau Muhammadiyah?" 

"Muhammadiyah, coba." 

“Tidak boleh. Pancasila itu bagian dari kesepakatan, perjanjian. Islam mengecam keras perusak janji."

"Kalau menurut NU?" 

“Sama.” 

Sampai di sini si wartawan mulai jengkel. Ia merasa dikerjain Gus Dur. Jawaban menurut NU dan Muhammadiyah kok selalu sama. 

“Anda gimana sih, Gus. Kalau memang pandangan NU dan Muhammadiyah sama, ngapain saya disuruh milih menurut NU atau Muhammadiyah?” 

Ya ... kita harus dudukkan perkara pemikiran organisasi para ulama itu dengan benar, mas. Nggak boleh serampangan." 

"Serampangan bagaimana?" sahut wartawan. 

“Kalau Muhammadiyah itu kan ajarannya memang merujuk ke Rasulullah." 

"Lha, kalau NU?" tanya wartawan. 

"Sama."