Friday, December 30, 2005

Protes "Indopahit" Lewat Kaos Anarkis


Ketika di Kupang beberapa waktu lalu, saya sering melihat sebuah kaos warna putih atau hitam dengan tulisan “Timor Merdeka” yang dipakai aktivis di sana. Alamak! Timor Barat juga ingin merdeka macam Timor Timur?

Saya beruntung bisa menemui Danny Wetangterah dari Komunitas Akar Rumput, sebuah organisasi seniman plus aktivis, yang membuat kaos itu. Wetangterah seorang anak muda, biasa dipanggil DW, umur 28 tahun, papa asal Pulau Alor dan mama Pulau Sabu. Rambutnya pendek. DW juga pengelola situs web log http://www.timormerdeka.blogspot.com/. Isinya, kebanyakan berupa renungan.

DW menerangkan kaos macam begitu, sebut saja “kaos anarkis,” dibuat untuk menarik perhatian orang. Ia prihatin dengan berbagai kasus di Nusa Tenggara Timur mulai dari busung lapar, korupsi, gempa bumi di Alor hingga pengungsi milisi Timor Leste. Ada puluhan ribu pengungsi tinggal di daerah Bellu dan Kupang.

“Kok pemerintah kurang respons. Kita ingin menyalurkan kita punya ketidakpuasan,” kata DW. Lalu muncul ide bikin kaos “Timor Merdeka” pada pertengahan 2004. “Kawan-kawan sangat takut. Maka kita bikin tambahan ‘Merdeka dari Penindas dan Ketidakadilan Penguasa’.”

Saya tahu bahwa ide “Timor Merdeka,” walau bukan isu besar, memang bergaung di Kupang, Soe, Atambua dan sekitarnya. Intinya, bagaimana kalau Timor Barat merdeka dari Indonesia, sama dengan tetangga mereka di timur, yang lepas dari pendudukan Jakarta pada 2000? Kesulitannya memang luar biasa namun ide itu ada, ketidakpuasan terhadap Indonesia cukup besar.

Roby Lay, rekan DW, cerita bagaimana seorang pemakai kaos ditanyai tentara. “Rupanya dia juga ingin punya,” Lay tertawa.

Image hosted by Photobucket.com
Kaos Timor Merdeka

Pakaian senantiasa punya makna politik, dari kebaya Solo hingga peci Acheh, dari sarung Ende Lio hingga batik Melayu, dari safari ala Jenderal Soeharto hingga jas necis ala Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya punya makna politik. Marshall MacLuhan mengatakan “the medium is the message.” Medium itu sendiri adalah pesannya.

Kaos anarkis juga pernah saya lihat di Jakarta. Suatu siang di daerah Pramuka, ada lelaki pakai kaos dengan font besar “PKI” --tapi jauh lebih kecil di bawahnya tertulis, "Pecinta Kaos Indonesia." He he he. Bukan "Partai Komunis Indonesia" yang selama 40 tahun lebih dijadikan hantu dan kambing hitam dalam politik nasional Jawa.

Di London, sebuah kota yang pernah punya dua juta orang berdemonstrasi anti-Perang Irak, saya sering lihat kios menjual T shirt warna putih dengan dua gambar berdampingan. Gambar pertama, President George W. Bush dengan caption "Bad Bush." Gambar kedua, rambut-rambut kelamin muncul dari celana dalam perempuan dengan caption "Good Bush."

Kata "bush" dalam bahasa Inggris artinya "semak-semak." Jadi, ada “semak-semak yang baik” dan “semak-semak yang buruk.” Presiden Bush adalah bush yang buruk. Tapi bush yang baik? Silahkan tafsir sendiri.

Di Papua lain lagi. Saya kira kalau hari ini ada referendum di Papua, mayoritas orang Papua akan memilih lepas dari Indonesia. Mereka kebanyakan menganggap Free Act Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 dilakukan dengan manipulasi pihak Indonesia. Mereka juga kurang puas dengan paket Otonomi Khusus dan pemecahan Papua jadi dua provinsi. Ini mengingatkan mereka pada politik devide et impera zaman Hindia Belanda.

Tujuan Pepera, sesuai mandat dari United Nations, adalah melakukan referendum untuk sekitar sejuta warga Papua: ikut Indonesia atau berdiri sendiri. Namun Indonesia memakai sistem perwakilan dengan 1,025 pemilih saja. United Nations, Amerika Serikat dan masyarakat Barat lain, menutup mata terhadap manipulasi ini.

Maka wajar bila muncul kaos anarkis. Pada Mei 2005, di Jayapura ada demonstrasi. Acara diisi dengan pidato-pidato. Saya senang mendengarkan bahasa Papua. Mereka pakai kata "sa" untuk "saya" atau "kitorang" untuk "kita orang." Lalu banyak kalimat Melayu diakhiri dengan akhiran "kah." Di Papua sendiri ada lebih dari 250 bahasa --sekaligus etnik-- sehingga bahasa nasional mereka tak lain ya Melayu Papua.

Teriakan-teriakan, "Uuuuu uuuuu uuuu ..." terkadang terdengar dalam demonstrasi itu. Teriakan khas orang Papuakah? Juga sorak-sorai, “Merdeka … Papua merdeka.” Mereka pawai dari Abepura menuju Jayapura. Jarak lumayan. Hampir semua peserta demonstrasi orang rambut keriting alias “penduduk asli.”

Seorang perempuan muda Desy, cucu Seth Rumkoren, seorang tokoh nasionalis Papua, membacakan pernyataan di depan anggota-anggota Parlemen Papua. Demonstrasi serupa, menurut beberapa wartawan, diadakan di Jakarta dan Belanda. Semua menuntut koreksi terhadap sejarah resmi bahwa rakyat Papua memilih masuk Indonesia.

Ada peserta memakai kaos warna putih dengan kalimat di punggung, "Jangan bunuh anak-anak Tuhan di negri ini karena itu Tuhan punya hak. Jangan sembunyikan sejarah leluhur kami, karena itu kitorang punya." Ini mengingatkan orang-orang yang membacanya bahwa terjadi banyak pembunuhan orang Papua oleh aparat Indonesia. Amnesty International memperkirakan 100 ribu orang Papua mati akibat pendudukan Indonesia sejak 1969.

Image hosted by Photobucket.com
Kaos Jangan Bunuh Papua

Menariknya, saya sempat bertanya siapa orang yang membuat kaos "Jangan Bunuh" ini?

Tidak ada jawaban pasti namun seseorang menyebut nama seorang dosen Universitas Cenderawasih. Menariknya, nama itu adalah nama Jawa! Saya percaya banyak “pendatang” –sebagai antonim dari “penduduk asli”-- ikut memperjuangkan hak asasi orang Papua. Ini mengingatkan saya pada pendekar-pendekar hak asasi macam Bambang Widjojanto dan George Junus Aditjondro, yang berdarah Jawa, yang pada 1970-an and 1980-an bekerja untuk hak orang Papua di Jayapura.

Ada juga peserta memakai kaos Black Brothers. Ini kelompok band Papua yang melarikan diri ke Papua New Guinea pada 1979. Dari sana mereka pindah ke Belanda dan mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Pada 1983 dan 1984, mereka ke Vanuatu untuk membantu Organisasi Papua Merdeka. Belakangan mereka ke Canberra.

Menurut tabloid mingguan Green Left Weekly dari Sidney, Black Brothers menggunakan musik dan lirik mereka untuk memperjuangkan hak-hak orang Papua melawan penindasan Indonesia. Band ini dikatakan sebagai kelompok musik paling penting di kawasan kepulauan Pasifik.

Kaos dan rekaman lagu-lagu Black Brothers tersebar cukup luas di Papua. Saya memotret Joe Maita, satu pemuda Papua dengan kaos Black Brothers. Maita peternak babi di Abepura. Pesan kaos, "Spirit of the Best: Black Brothers."

Maka ia pun cerita dengan bangga soal Black Brothers!

Image hosted by Photobucket.com
Kaos Black Brothers

Di Aceh urusan kaos mungkin tidak begitu menonjol. Di Aceh, orang melawan Jakarta dengan pasang saja gambar bendera Gerakan Acheh Merdeka. Saya pernah lihat anak kecil menggambar bendera Indonesia berdampingan dengan bendera GAM. Saya pernah bergurau dengan beberapa wartawan di Banda Aceh, kalau bikin kaos macam Danny Wetangterah, mungkin pesannya begini: “Aceh Merdeka” tapi ditambahi … “Merdeka dari Tsunami.”

Di Pontianak juga ada pula kaos anarkis. Sapariah, seorang pemudi Madura-Pontianak, menciptakan kaos “Indopahit” --singkatan dari “Indonesia keturunan Majapahit.” Istilah ini pada mulanya gurauan saya saat mempelajari ketidakberesan ide-ide soal kebangsaan Indonesia. Lebih dari itu, bukankah buku pelajaran sekolah tentang "sejarah nasional" sering melakukan klaim bahwa dulu ribuan pulau ini (incorrectly) pernah dipersatukan oleh kerajaan Majapahit dari Trowulan?

“Indopahit, menurutku, itu pilihan kata yang sangat tepat. Indopahit, negara Indonesia yang penuh kepahitan. Itu fakta bukan? Negara penuh ketidakgenahan,” kata Sapariah.

Sapariah punya latar belakang yang klop dengan istilah itu. Banyak orang Madura jadi korban pembunuhan di Kalimantan sejak 1997. Lebih dari 6,500 orang dibantai tanpa negara Indonesia ini melakukan suatu tindakan mencegah serta mengadili para pembunuh.

Menurut Jamie Davidson dalam tesis Ph.D. Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia (Washington University, Seattle: 2002), bungkus tragedi itu adalah kerusuhan anti-Madura. Media mainstream di Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda diisi dengan komentar-komentar rasialis tentang orang Madura, seakan-akan untuk memberikan legitimasi bahwa orang Madura ... boleh dipotong kepalanya!

Orang Dayak dan orang Melayu pun berlomba-lomba menjadikan orang Madura sebagai kambing hitam dalam rangka memperkuat posisi etnik masing-masing. Persaingan terbesar di Kalimantan Barat sebenarnya terjadi antara orang Dayak dengan orang Melayu. Pembunuhan terbesar orang Madura terjadi di Sambas pada 1999 (oleh orang Melayu) dan Sampit pada 2001 (oleh orang Dayak).

Negara Indonesia tak banyak menolong. Davidson menjelaskan dengan teliti bagaimana birokrasi Kalimantan Barat, yang didominasi orang Melayu, berpangku tangan ketika orang-orang Madura diburu. Militer kalah jumlah dengan para milisi Melayu dan Dayak. Namun militer pula yang menanamkan akar kekerasan ketika mendorong orang Dayak membunuh lebih dari 3,000 orang Tionghoa pada 1967 dengan alasan mereka terlibat komunisme.

Mirip dengan Pancasila, dasar negara Indopahit, menurut Sapariah, ada lima buah:

1. Hidup KKN
2. Kekerasan is senjata ampuh
3. Anti perbedaan
4. Pelihara kesengsaraan rakyat
5. Pupuk terus diskriminasi, rasialisme cs.

“Lima dasar negara itu terasa mewakili apa yang terjadi sekarang,” kata Sapariah.

Image hosted by Photobucket.com
Kaos Indopahit di Pontianak

Thursday, December 29, 2005

Media, UKM dan Berita Seksi

Image hosted by Photobucket.com
Pantau bikin seminar di Ende dan Kupang akhir Desember ini hasil dari riset soal bagaimana media disana meliput usaha kecil dan menengah. Hasilnya, minim sekali media yang mau dan mampu meliput media. Wartawan, pengusaha, akademisi dan mahasiswa datang mengikuti presentasi ini. Program dikerjakan bersama lima peneliti masing-masing dari Ende dan Kupang dengan sponsor Swisscontact. Pantau mengirim Esti Wahyuni ke Ende dan Hasrul Kokoh ke Kupang. Bisnis kecil dan menengah seyogyanya bisa membantu membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur, sama dengan Swiss, negeri kecil di Eropa, dengan populasi 7.4 juta. Media yang diteliti harian Flores Pos dan RRI Ende serta harian Kursor, Pos Kupang, Timor Express dan RRI Kupang.
Executive Summary

Laporan Penelitian Orientasi Media di Nusa Tenggara Timur dalam Memberitakan Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Dikerjakan oleh Yayasan Pantau bekerjasama dengan Swisscontact

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya tidak memiliki tanah subur, miskin sumber alam, dan iklimnya amat kering. NTT merupakan provinsi terkering di Indonesia. Kondisi ekologis ini membuat daerah-daerah di NTT sulit mengandalkan hasil bercocok tanam, sekalipun kegiatan itu tetap dilakukan sebagai mata pencaharian warga setempat. Karenanya, menjadi pegawai negeri sepil (PNS) adalah pilihan utama. NTT pun dikenal sebagai provinsi PNS.

Tapi, bukan berarti wilayah NTT tidak punya potensi ekonomi yang memadai. Sebagian warga NTT mengolah tanaman perkebunan dan tanaman komersial seperti cabe, kopi, kakao, dan mete yang hasilnya dijual ke pedagang perantara setempat atau dari luar pulau. Pilihan mata pencaharian lain adalah beternak, terutama sapi dan kerbau, serta kerajinan tenun ikat dan ukiran. Usaha-usaha itu umumnya dilakukan dalam skala kecil dan menengah (UKM).

Jumlah UKM di NTT terbilang besar. Pada 2002, Badan Pusat Statistik mencatat ada 11.767 UKM di NTT. Sebagian besar berada di Kota Kupang sebanyak 2.737 (23,28%), sementara Kupang 550 UKM (4,67%) dan Ende 501 UKM (4,26%). Ini belum termasuk UKM yang tidak teridentifikasi. Di sinilah denyut nadi perekonomian NTT sebenarnya. Di Kupang umumnya bergerak di sektor manufaktur, yakni meubel, kerajinan perak, alat musik, tenun ikat, dan batako. Sementara Ende menjadikan jambu mete, kakao, dan tenun ikat sebagai komoditi primadona.

Ironisnya, geliat ekonomi sektor UKM itu justru tidak tersentuh oleh media melalui pemberitaannya. Padahal pengembangan sektor UKM membutuhkan dukungan media. Media dapat mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi UKM dan memberikan informasi yang mereka butuhkan.

Kendala yang dihadapi UKM adalah persoalan mengurus perizinan, karena sebagian besar UKM dibangun dengan manajemen kekeluargaan. Keahlian pun seringkali hanya didapatkan secara turun-temurun, sehingga pengembangan produk tersendat. Akses pelaku UKM ke lembaga pemberi modal menjadi terhambat. Kendala lainnya berkaitan dengan pengelolaan teknis, pemasaran produk, dan prasarana yang kurang memadai. Mereka memiliki akses dan pemahaman terbatas terhadap informasi pasar, terutama mengenai permintaan dan harga. Jaringan pun terbatas. Dari sinilah dibutuhkan fasilitator dan media yang bisa memberikan informasi. Tapi media ternyata lebih tertarik mengangkat isu politik dan kriminalitas. Kenapa?

Penelitian ini diawali oleh kegusaran, mengapa porsi berita UKM di media cetak maupun elektronik di NTT sangat kecil dibanding berita-berita kriminal dan politik. Apakah sektor UKM dianggap kurang menarik sebagai berita hingga kurang bisa dijual? Apakah karena wartawan tidak punya cukup akses? Ataukah kebijakan redaksi tidak cukup berpihak kepada sektor tersebut? Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara media sendiri merupakan bagian dari sektor usaha? Media bahkan menjadi cermin pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat ia tumbuh dan berkembang. Indikatornya, ada halaman iklan yang secara jelas menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga usaha di wilayah tersebut menggunakan media sebagai tempat untuk berpromosi. Ada pula halaman atau rubrik bisnis yang memberikan tempat khusus bagi pelaku bisnis maupun perkembangan bisnis itu sendiri. Ada hubungan saling menguntungkan antara media melalui pendapatan iklan dan pelaku bisnis yang memperoleh akses untuk publikasi atau promosi melalui media.

Untuk mengetahui bagaimana orientasi media terhadap persoalan-persoalan UKM dilakukanlah analisis isi terhadap media cetak dan media elektronik di Kupang dan Ende, dua wilayah yang representatif di NTT. Penelitian ini menyoroti bagaimana media memberitakan sektor UKM. Metode analisis isi (content analysis) dipakai untuk mengukur kuantitas dan kualitas pemberitaan media atas sektor UKM. Di Kupang dilakukan terhadap tiga suratkabar (Pos Kupang, Timor Express, dan Kursor), dan satu radio (RRI Kupang). Di Ende terhadap suratkabar Flores Pos serta RRI Ende. Metode ini didukung pula dengan metode wawancara mendalam dengan awak media dan khalayak media.

Hasilnya menunjukkan bahwa sektor UKM kurang mendapat ruang di halaman suratkabar dan media elektronik di kedua wilayah tersebut. Tema ini kalah menarik dibanding berita politik dan kriminalitas, yang dinilai lebih disukai khalayak media di sana. Setiap halaman koran dan program siaran didominasi berita-berita pemerintahan: suksesi kepala daerah, kenaikan pangkat, pelantikan kepala dinas, kunjungan gubernur ataupun kepala daerah, hingga dugaan korupsi. Tidak cukup banyak lembaga ekonomi mikro atau dinas pemerintah yang memperoleh liputan dari media, kecuali perbankan dengan kuantitas yang juga kurang memadai.

Jika pun ada berita mengenai UKM di media, sebagian besar bersumber dari pemerintah, bersifat seremonial, dan, ironisnya, seringkali dikutip dari media nasional. Berita-berita itu juga tidak sepenuhnya memenuhi standar jurnalistik; mekanisme verifikasi tidak dijalankan, pagar api dilanggar.

Media selalu mengaitkan pilihan isu tersebut dengan sisi bisnis. Saat ini, sebagian besar pelanggan media adalah kantor-kantor pemerintah. Pegawai negeri adalah pangsa pesar utama. Mereka juga yang rajin beriklan di media. Tapi, alasan bahwa isu UKM tak berkorelasi dengan pendapatan iklan tidaklah bisa dibenarkan. UKM juga punya kontribusi bagi pendapatan media. Mereka juga memasang iklan. Meski dengan nilai iklan yang kecil namun kontinyu. Jika digarap dengan serius, UKM punya potensi besar.

Hasil penelitian menunjukkan, selain menganggap berita UKM kurang seksi, media punya kendala internal: sumber daya manusia dan manajemen. Jumlah wartawan sedikit, itu pun dengan mutu dan kemampuan yang rendah. Sebagian besar wartawan bekerja sevara otodidak. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik. Pengetahuan wartawan tentang isu UKM pun tidak memadai. Media di NTT kesulitan meliput soal-soal ekonomi makro atau mikro juga karena tidak punya wartawan ekonomi. Kalaupun ada, halaman ekonomi diisi oleh berita bisnis besar yang dilakukan pengusaha dari Jakarta, dan berita tersebut seringkali dikutip dari media nasional. Persoalan kualitas wartawan yang tak memahami isu UKM menjadi kendala minimnya berita tentang UKM. Akibatnya, kesadaran publik kecil. Pelaku UKM tak punya informasi dan sarana berinteraksi dengan publik.

Persoalan lainnya adalah hubungan antara media dan dan mereka yang terlibat dalam sektor UKM terlihat “canggung”. Wartawan mengeluhkan susahnya akses untuk memperoleh informasi tentang UKM, baik dari pelaku UKM maupun lembaga macam Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri. Juga tak ada database lengkap mengenai jumlah dan keberadaan UKM. Di sisi lain, wartawan juga seringkali tidak memahami secara utuh isu ekonomi mikro, dan ini menyulitkan mereka untuk menulis dengan baik.

Sementara pelaku UKM kurang membangun komunikasi saling menguntungkan dengan media. Tidak sedikit forum formal maupun informal yang membicarakan persoalan UKM, tapi lembaga-lembaga ini tidak memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi, promosi, dan komunikasi. Interaksi yang kaku itu disebabkan asumsi bahwa media-media lebih cocok untuk iklan, tidak untuk pemberitaan. Iklan sendiri terkait dengan pengeluaran biaya.

Dari hasil penelitian tersebut, media tampaknya butuh peningkatan kapasitas awak redaksi, sementara pelaku UKM memerlukan informasi yang memadai dan ditulis dengan benar. Di sini perlu inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara media dan pelaku UKM di NTT. Antara lain dengan membentuk tim kecil untuk menggerakkan dan menfasilitasi komunikasi tersebut, mengidentifikasi apa saja yang diperlukan pelaku UKM dan media, serta memantau dan memberi informasi segaala persoalan yang muncul. Bisa juga dengan memaksimalkan lembaga-lembaga setempat sebagai medium komunikasi dan sosialisasi. Pelembagaan akan membuat program bisa berjalan dalam jangka panjang, terstruktur dan tersusun rapi, dengan orientasi dan sasaran yang lebih terarah.

Pengembangan kapasitas redaksi dan jurnalis juga harus ditingkatkan. Pelatihan berupa kursus singkat reportase, penulisan, dan editing, pengiriman wartawan ke kursus-kursus yang diadakan lembaga lain, serta menempatkan beberapa wartawan untuk magang di media yang telah memiliki rubrik UKM. Selain itu, peningkatan kualitas akan sangat terasa dan mengena melalui penempatan konsultan editor, foto, desain, dan marketing selama jangka waktu tertentu (pendampingan) di media-media bersangkutan. Dengan begitu diharapkan ada perbaikan kualitas dan mutu wartawan dan jurnalisme di Kupang dan Ende.
Ende, 27 Desember 2005

Tuesday, December 20, 2005

Program Unesco-Pantau

Siaran Pers

JAKARTA, 20 Desember 2005 – Yayasan Pantau bekerja dengan Unesco Jakarta membantu enam orang wartawan untuk mengerjakan liputan mendalam tentang isu-isu yang berkenaan dengan kepentingan publik. Keenam karya ini akan ditawarkan kepada suratkabar-suratkabar Jakarta maupun provinsi untuk diterbitkan.

Menurut Agus Sopian, wakil ketua Yayasan Pantau, ide bikin program ini didasari keprihatinan terhadap kecenderungan media mainstream Jakarta untuk tidak menugaskan wartawan mereka melakukan liputan mendalam.

“Liputan begini butuh waktu relatif lama dan uang yang besar. Media kita ogah tuh,” kata Sopian. Media Jakarta memang kebanyakan lebih memperhatikan pengembangan bisnis mereka atau rutinitas terbit pada situasi dimana persaingan antara media makin ketat pada kehidupan Indonesia pasca-Soeharto.

Kalau pun ada label investigasi, kebanyakan juga dengan semangat berdagang, tak memberikan waktu dan dana cukup, kepada si reporter.

Program ini juga dilengkapi dengan sebuah seminar, "The Latest Development in Investigative Journalism in Indonesia," yang diadakan hari ini di Hotel Cemara, Jakarta. Seminar menampilkan dua pembicara: Bambang Harymurti sebagai pemimpin redaksi majalah Tempo dan Bondan Winarno, penulis buku "Bre-X: Sebongkah Emas di Kaki Langit," yang membongkar skandal kematian geolog Michael de Guzman.

Harymurti mengatakan investigasi sulit berkembang di Indonesia. Perangkat hukum disini mempersulit kerja wartawan. Winarno mengingatkan audiens bahwa investigasi kehilangan makna, seakan-akan kalau belum melakukan investigasi belum jadi wartawan.

Image hosted by Photobucket.com
Bambang Harymurti (kanan) dengan moderator Budi Setiyono

Unesco mendukung program ini dengan memberikan dukungan finansial. Keenam peserta diseleksi setelah ada pengumuman terbuka. Arya Gunawan dari Unesco kantor Jakarta mengatakan ada banyak masalah publik yang tidak diliput media. “Program ini seyogyanya mengingatkan kita perlunya melakukan investigasi yang serius,” kata Gunawan.

Program ini diadakan sejak September lalu dan Desember ini satu per satu akan mulai ditawarkan ke suratkabar. Ada beberapa media Jakarta yang sudah menyatakan ketertarikan mereka untuk menerbitkannya. Kemungkinan karya-karya ini akan terbit hingga bulan Januari –secara tidak bersamaan.

Image hosted by Photobucket.com
Bondan Winarno (kanan) membongkar skandal emas Busang 1997

“Saya baru ngeh kalau semua liputan ini punya muatan ekonomi,” kata Sopian. Program ini dimulai dengan sebuah workshop tentang liputan mendalam bersama George J. Aditjondro dari Palu. Aditjondro adalah akademikus-cum-wartawan yang terkenal karena investigasinya terhadap harta kekayaan keluarga Soeharto.

Karya keenam wartawan ini belum dipublikasikan karena masih dalam proses penyuntingan. Pantau juga menunggu mereka keluar lewat media masing-masing sebelum menurunkannya dalam situs internet.

Yayasan Pantau adalah sebuah organisasi nirlaba berpusat di Jakarta dan Banda Aceh. Ia bergerak di bidang pelatihan wartawan, riset media serta sindikasi cerita. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization adalah sebuah kantor upaya international di Jakarta. Unesco juga memiliki program pemberdayaan media.

Keenam orang dan liputan mereka sebagai berikut:

Alex J. Ulaen mengerjakan liputan soal pencemaran Teluk Buyat oleh perusahaan tambang Newmont. Ulaen adalah dosen senior Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi di Manado. Ia didikan Perancis dan menulis buku Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan tentang kepulauan Sangir dan Talaud (2003).

Hendra Wibawa meneliti kecelakaan kereta api dan hubungannya dengan manajemen Perusahaan Kereta Api. Hendra wartawan harian Bisnis Indonesia.

Indarwati Aminuddin meliput pencurian kayu dari hutan Raha di Sulawesi Tenggara. Ia berkedudukan di Kendari dan bekerja untuk Worldwide Life Fund.

Mulyani Hasan menulis soal tuduhan korupsi kepada anggota-anggota DPRD Jawa Barat di Bandung. Mulyani wartawan sebuah televisi di Bandung.

Taufik Wijaya bikin liputan soal hubungan preman dan politisi di Palembang. Taufik seorang sastrawan-cum-wartawan dan pernah menulis novel Juaro (2005). "Juaro" dalam bahasa Palembang artinya "juara." Ia bekerja untuk Detikcom dari Palembang.

Widiyanto meneliti kepemilikan 10 televisi nasional dan kaitan mereka dalam mempengaruhi opini publik Indonesia. Ia editor Jurnal Hukum Jentera terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta.

Image hosted by Photobucket.com
Awak Yayasan Pantau depan ruang seminar (kiri ke kanan): Ari Nurhasanah, Eva Danayanti, Indarwati Aminuddin dan Agus Sopian

Untuk informasi lebih lanjut

Arya Gunawan
Unesco
Jl. Galuh II No. 5
Jakarta Selatan
Phone +62 21 7399818 ext. 827
Website
http://www.unesco.or.id/
Mobile 0811-155324
Email
a.gunawan@unesco.org

Agus Sopian
Yayasan Pantau
Jalan Raya Kebayoran Lama 18 CD
Jakarta 12220
Phone +62 21 7221031
Mobile 0815-73967686
Email
asopian@cbn.net.id

Saturday, December 17, 2005

Dunia Fantasi

Buat seorang ayah, menolak permintaan anaknya, apalagi anak semata wayang, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Hari Sabtu ini, ketika anakku tahu bahwa Eva Danayanti dan kawan-kawan akan berpesiar di Dunia Fantasi, ia langsung tanya apakah ia boleh ikut?

Norman baru berusia delapan tahun. Anak seumur Norman tentu suka sekali pergi ke Dunia Fantasi di Ancol. Ada berbagai permainan disana, mulai dari roller coaster hingga pesawat yang ombang-ambing. Apalagi Norman sudah masuk masa liburan sekolah. Ia sempat ikut rombongan Yayasan Pantau ke Timika, Papua, namun masih punya masa liburan tiga minggu lagi (He loves Papua so much, saying that it is good for his asthmatic).

Maka aku pun tanya kepada Eva dan Sapariah Sabtu pagi, apakah kami boleh ikut nebeng rombongan mereka, dua rumah kost putri, ikut main ke Dunia Fantasi? Sapariah menjawab "tentu saja boleh" bahkan mereka sudah naik angkutan umum menuju Ancol.

Wah, Norman semangat sekali. Kami sebenarnya hendak sarapan namun ia segera ganti piyama, sikat gigi dan semangat mencegat taxi untuk pergi ke Dunia Fantasi.

Eva adalah kepala kantor Yayasan Pantau. Ia alumnus dari Universitas Lampung. Gadis muda yang tekun bekerja. Sapariah adalah wartawan Bisnis Indonesia, orang Madura asal Pontianak. Ketika pindah ke Jakarta, Eva menawari Sapariah tinggal di kost yang sama di bilangan Palmerah, sebelah gedung Jawa Pos. Tampaknya Sapariah kerasan.

Ini sebuah rumah kost yang menyenangkan. Semuanya putri. Suka mengobrol bersama, belanja bersama, rekreasi bersama dan setiap malam ngerumpi bersama. Aku pernah berkunjung sekali ke kost-kostan ini untuk ambil titipan dari Eva.

Image hosted by Photobucket.com

Namanya juga cewek gaul, minta berpose macam-macam, Sapariah (kiri ke kanan), Dwi Ekawati (Wewek), Citra Kurniawati, Felicitas Novita Daniyanti (Vita), Eva, Fadhlila Fithriana (Lila) dan Norman. Wewe dan Vita kerja untuk sebuah perusahaan kosmetik. Citra kerja untuk tabloid Kontan. Lila lagi pelatihan bankir muda BNI.

Kami berpose tiga macam, kaki kanan ditekuk ke belakang, kaki kiri dilempar ke depan, serta kaki kanan dilempar ke samping. Lucu. Banyak tertawa. Norman enjoy banget. Total rombongan 15 orang tapi berpencar jadi dua kelompok.

Image hosted by Photobucket.com

Tapi antrinya alamak! Basah kuyup harus antri hingga setengah jam. Padahal acara naik permainannya cuma semenit! Sapariah sampai cemberut total! Kami pindah dari antrian satu ke antrian lain. Juga sempat hujan sehingga harus berhenti dan makan bakso.

Vita dan Lila kurang suka dengan permainan yang banyak putarannya. Pusing barangkali. Norman tak tahan dengan kora-kora, bikin perut mual. Ini permainan macam perahu besar tapi diayun-ayunkan. Sapariah, Eva, Citra dan Wewek praktis ikut semua permainan. Citra sangat penuh energi. Ia dulu bekerja untuk pers mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Vita juga berasal dari Pontianak. Tapi beda dengan Sapariah, Vita orang Jawa.

Image hosted by Photobucket.com

Kami pulang sesudah puas dansa mengikuti lagu "Teman Tapi Mesra" karya Ratu dan "I Will Survive" karya Gloria Gaynor dekat sebuah panggung musik. Eva, Wewek dan Sapariah praktis memimpin line dancing ini bersama penari-penari profesional (kiri ke kanan). Norman ikut menari juga. Eva, Wewek dan Sapariah, bertenaga sekali, gerakan-gerakannya tegas. Ini pertama kalinya aku lihat Sapariah dan Eva menari. Tak sangka sama sekali.

Ketika naik taxi pulang, sesudah 12 jam di Ancol, dari pukul 8:00 hingga 20:00, Norman berbisik, "I am so happy Papa."

Sampai rumah Senayan, dia hanya sikat gigi, ganti piyama dan langsung tidur, tidak mandi pagi maupun ... mandi malam.


Catatan: Saya melengkapi ejaan nama nama lengkap Citra dan Lila pada 31 Desember 2005 sesudah masukan Citra dalam komentar. Saya juga tambah link ke situs web Citra. Terima kasih untuk Citra.

Wednesday, December 14, 2005

Analisis Perubahan Bisnis Indonesia

Pada 1 Agustus 2005, harian Bisnis Indonesia di Jakarta melakukan perubahan. Ia mengubah ukurannya jadi lebih kecil. Disain juga berubah. Ia juga mencantumkan byline (nama penulis), tagline (nama kontributor) dan alamat email penulis berita. Sebulan sebelumnya, harian Kompas dan Sinar Harapan juga bikin perubahan walau detail tak sama.

Linda Tangdialla, redaktur pelaksana Bisnis, minta saya bikin analisis, tapi saya juga ingin tahu bagaimana para awak Bisnis menilai perubahan pada diri mereka. Perubahan ini relatif besar untuk ukuran suratkabar dari Banda Aceh sampai Merauke (Sabang belum punya suratkabar). Mereka kebanyakan tak pakai byline apalagi mencantumkan email sehingga analisis ini juga bisa jadi pegangan suratkabar lain yang ingin pakai byline.

Caranya? Saya bikin survei terhadap wartawan Bisnis. Sample diambil dari wartawan yang karyanya jadi headline halaman satu pada bulan Agustus. Tidak setiap hari tapi pada tanggal 1, 6, 11, 16, 21, 26 dan 31 Agustus.

Hasilnya, ada enam wartawan yang namanya jadi byline serta 12 orang dalam tagline dari total wartawan 80 orang. Ada 17 orang yang mengembalikan kuesioner. Ada seorang redaktur pelaksana namun juga banyak reporter. Jumlah laki dan perempuan juga kurang lebih mencerminkan perbandingan jenis kelamin di ruang redaksi Bisnis.

Saya sudah mengecek daftar pertanyaan survei dengan Eriyanto dari Lembaga Survei Indonesia. Semuanya memenuhi syarat. Artinya, survei ini bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Eriyanto seorang kenalan lama saya. Ia menulis buku Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat.

Mungkin ada yang bertanya tidakkah sebulan tak cukup panjang untuk melihat perubahan ini? Saya kira sebulan memang terlalu pendek namun analisis ini justru dilakukan untuk mencatat reaksi paling awal terhadap perubahan tersebut. Ia kelak bisa jadi bahan bandingan dengan masa depan.

Mayoritas responden mengatakan Bisnis jadi lebih praktis (88 persen). Separuh lebih menilai perubahan disain lebih enak dibaca (10 responden atau 58 persen). Lima orang mengatakan “sama saja” (29 persen). Namun tak ada satu pun yang mengatakan disain Bisnis jadi makin kurang enak dibaca. Jadi secara umum mereka berpendapat perubahan ini baik.

Mereka juga mengatakan naskah jadi lebih pendek (76 persen) dan 12 persen mengatakan panjang naskah sama (2 orang). Saya duga, pengalaman setiap orang memang berbeda-beda. Mungkin ada yang tetap merasa tulisannya sama panjang. Saya sendiri berpendapat ruang naskah jadi lebih pendek –sesuatu yang kurang baik untuk keperluan membuat naskah yang lebih analitis.

Soal byline, separuh responden bilang pencantuman nama mereka tak mengubah cara kerja redaksi. Hanya 37.5 persen (6 orang) berpendapat dimuatnya nama wartawan dalam setiap berita membuat cara bekerja ikut berubah.

Saya agak ragu terhadap jawaban ini. Mungkin saja suasana kerja dan mekanisme redaksi --dari perencanaan liputan ke rapat redaksi, lalu reportase, editing hingga produksi—tak mengalami perubahan namun secara substansial mulai terjadi perubahan cara wartawan memandang bagaimana mereka bekerja.

Buktinya? Ketika saya tanya apakah mereka menerima komentar setelah pencantuman byline dan email? Mayoritas atau 82 persen menjawab “ya.”

Siapa yang mengirim komentar? Pembaca (35 persen) dan nara sumber (35 persen). Logikanya, pembaca maupun nara sumber lebih sulit memberikan komentar bila sebuah laporan cuma diberi kode. Coba deh Anda membayangkan siapa nama orang dibalik kode “M-02”? Tapi Anda lebih mudah membayangkan siapa di belakang sebuah laporan bila ia diberi nama “Anugerah Perkasa.”

Jumlah komentar yang masuk –lewat SMS, telepon, email maupun pertemuan langsung—juga beragam. Dua responden mengatakan “lupa jumlahnya.” Lima responden mengatakan dapat feedback dua sampai empat kali dalam sebulan. Ada juga yang dapat feedback hingga 10 kali dalam bulan Agustus. Sebagai sesama wartawan, saya bisa merasakan, betapa senangnya bila kita dapat reaksi dari pembaca. Bahkan seorang responden bilang ia dapat feedback “lebih dari 10 kali.” Ini jumlah yang besar.

Reporter Fahmi Achmad menulis, “Ada sumber yang memberi komentar dengan menelepon langsung paginya tapi ada juga beberapa praktisiyang mengirim email, sekedar kenalan atau memberi apresiasi terhadap tulisan.”

Kebanyakan komentar disalurkan lewat email (29.4 persen) namun juga banyak yang lewat telepon (24 persen), SMS (24 persen) dan pertemuan langsung (24 persen). Saya duga, komentar via SMS datang dari orang yang kenal si wartawan karena ia tahu nomor telepon seluer yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara Bisnis Indonesia dan komunitas pembaca dan sumbernya jadi lebih tinggi. Ini gejala positif ketika televisi dan internet sudah menyerbu pasar media. Suratkabar bisa bertahan bila ia ikut mengubah diri, dari sekedar sebuah organisasi suratkabar (yang komunikasi searah) menjadi sebuah organisasi media (yang bisa interaktif).

Tapi apa sih isi dari feedback itu? Jangan-jangan caci maki? Jangan-jangan cuma basa-basi? Ternyata responden saya memberikan jawaban yang beragam. Jumlah tertinggi berupa kritik (25 persen). Sisanya berupa pujian (17 persen), basa-basi (12.5 persen), minta data tambahan, ajakan diskusi, saran dan sebagainya.

“Satu telepon dari PT Taspen dan langsung ditindaklanjuti dengan permintaan wawancara khusus, empat SMS dari praktisi asuransi serta dua telepon langsung dari praktisi multifinance,” jawab Fahmi Achmad.

Bagaimana reaksi wartawan terhadap email atau telepon masuk? Apakah mereka suka kritik? Apakah mereka suka menerima saran? Jawabannya, 62.5 persen menyatakan “suka” dengan komentar apapun dari pembaca mereka. Namun 25 persen menyatakan “biasa saja.”

Pencantuman email dan masuknya komentar-komentar ini membuat 41 persen responden lebih berhati-hati dalam bekerja. Mereka juga bilang email bikin wartawan lebih komunikatif (24 persen). Tapi ada juga yang bilang email dan komentar ini “menambah kerjaan” (6 persen). Saya kira semua jawaban ini benar, lagi-lagi, tergantung dari mana kita melihatnya. Wartawan memang tertambah beban kerjanya –dengan membaca dan mungkin membalas email—namun ia juga lebih berhati-hati karena nama dan emailnya terpampang jelas di setiap berita.

Dulu identitas dan saluran komunikasi wartawan tak dibiarkan terbuka sehingga masukan untuk wartawan cenderung hanya lewat satu pintu: sekretaris redaksi atau pemimpin redaksi. Kini saluran dibuka. Identitas dibuka. Wartawan memang “tambah kerjaan” tapi sekaligus bekerja lebih “berhati-hati” dan “komunikatif.”

Memang salah satu alasan pencantuman byline adalah akuntabilitas wartawan. Dalam bahasa Inggris, byline berasal dari kata "by" (oleh) dan "line" (baris) yang merujuk kepada sebuah baris dekat judul cerita dimana terdapat nama orang yang menulis cerita itu. Menurut kamus Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, kata ini masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Inggris pada 1938.

Byline dipakai pertama kali pada 1850-an oleh Charles S. Taylor, publisher harian The Boston Globe. Inovasi itu membuat wartawan-wartawannya lebih berhati-hati bekerja. Ketika itu, sama dengan suratkabar-suratkabar Indonesia hari ini, media Amerika tak memakai byline. Mereka hanya menaruh inisial si wartawan di ekor laporan. Inovasi Taylor perlahan-lahan ditiru oleh suratkabar lain di Amerika Serikat.

Ketika saya tanya pada responden, bagaimana mereka menilai pencantuman byline? Saya agak senang bahwa lebih dari separuh menjawab memang mereka jadi lebih accountable (53 persen) tapi 41 persen menjawab “sama saja, dulu juga accountable.” Saya kira yang 41 persen ini akan segera mengerti bahwa suratkabar dan cara kerja mereka sedang mengalami perubahan besar.

Akhir kata, saya menanyakan apa yang perlu diperbaiki dari perubahan ini? Jawabannya riuh rendah. Ada yang bilang editor cenderung mengambil kredit penulisan. Ada yang protes, “Tidak ada yang berubah! Pola reportase masih ‘katanya,’ ‘katanya’ dan lain-lain. Investigasi, pendalaman data, riset amat terbatas.”

Istilah “katanya” mengacu pada kebiasaan wartawan yang menulis hanya bersumber dari omongan orang. Bukan pengamatan langsung. Biasanya omongan pejabat atau pemimpin perusahaan. Katanya ini anu, katanya itu anu. Ini kebiasaan buruk. Ia tidak disukai wartawan. Kebiasaan ini tampaknya juga belum hilang dari Bisnis.

Mereka juga mengkritik makin pendeknya tempat untuk penulisan berita. Mereka juga kurang puas dengan editor yang kurang memberi tempat pada analisis. Ada juga yang mengeluh soal disain –agak kuno. Saya juga melihat pola penugasan yang kaku. Banyak reporter mengeluh karena harus meliput beat (tempat penugasan) tanpa henti sehingga tak ada waktu untuk membaca buku dan bikin analisis.

Mungkin Bisnis bisa belajar dari The Jakarta Post –suratkabar pelopor byline di Indonesia sejak 1 Oktober 2001-- yang senantiasa mendahulukan feature di halaman depan mereka. Kalau sidang redaksi Bisnis sepakat dengan satu feature setiap hari di halaman depan, mungkin keinginan para wartawan ini bisa ditampung.

Secara umum, saya memang menangkap, para wartawan ini berharap Bisnis Indonesia lebih menghasilkan laporan-laporan yang lebih mendalam, lebih analitis, lebih lengkap, lebih akurat, prosedur kerja lebih berimbang, dan menariknya, “tetap rendah hati.” Saya kira harapan ini indah sekali. Tampil lebih baik namun tetap rendah hati. Amin.


Andreas Harsono adalah ketua Yayasan Pantau, ikut mempersiapkan Bisnis Indonesia melewati perubahan dengan serangkaian pelatihan April-Juli 2005.

-- Bisnis Indonesia, 14 Desember 2005

Tuesday, December 13, 2005

Yayasan Pantau dan Timika


Ini cerita kecil lagi tentang kegiatan Yayasan Pantau. Sejak November lalu, kami melakukan program pendampingan untuk harian Radar Timika dan membuat beberapa diskusi kecil tentang jurnalisme, iklan dan penulisan di Hotel Sheraton Timika. Diskusi-diskusi ini terbuka untuk diikuti wartawan, guru, pekerja sosial maupun karyawan PT Freeport Indonesia --perusahaan tambang raksasa yang mempengaruhi hampir 100 persen ekonomi Timika.

Agus Sopian, wakil ketua Yayasan Pantau, menjadi redaktur tamu Radar Timika selama tiga minggu. Ia tinggal di Hotel Serayu, di daerah downtown Timika, bekerja bersama redaksi Radar Timika dan mencoba membantu mengembangkan suratkabar tersebut. Ia memperkenalkan konsep byline, feature, firewall dan sebagainya. Ia membantu editing. Ia sering tinggal di kantor hingga Radar Timika naik cetak pukul 03:00. Ini artinya pukul 01:00 di Jawa.

Image hosted by Photobucket.com
Agus Sopian depan golf course Kuala Kencana

Mereka menunggu kiriman berita dari Jawa Pos News Network dari Surabaya atau Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Artinya, kedatangan berita dua jam lebih lambat dari time zone Papua.

Sopian juga mengajak RTS Masli (mantan ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia), Murizal Hamzah (wartawan Aceh), Budi Setiyono (sekretaris Yayasan Pantau) dan saya untuk bicara dalam diskusi-diskusi tersebut selama tiga akhir pekan.

Eva Danayanti membantu pengaturan acara. Eva cukup sibuk belakangan ini. Dari Timika ia hanya mampir Jakarta sebentar untuk terbang ke Banda Aceh, membantu pendirian kantor Pantau di Banda Aceh.

Acaranya bagus-bagus. Dalam laporan evaluasi peserta, para peserta mengatakan mereka mendapat manfaat dari acara-acara kami. Baik dengan Murizal (liputan pertikaian), Masli (periklanan), Sopian dan saya. Murizal dan Budi juga membantu seminggu-seminggu di Radar Timika. Murizal sempat melihat Grasberg, lokasi pertambangan Freeport, namun Budi sempat sakit demam.

Kami mencoba membantu semua rekan kami yang harus meninggalkan homebase mereka agar merasa nyaman bekerja di tempat jauh. Sopian punya anak dan isteri di Bandung. Budi dan Murizal memang tak punya istri, cuma tinggal seminggu.

Sopian, seorang wartawan yang kepribadiannya menyenangkan. Ia suka bergurau, suka memancing dan ada-ada saja kegiatan uniknya. Saya kira salah satu kunci program ini adalah kemampuan dan kemauan Sopian memahami orang lain. Ia mau mendengar. Ia juga rajin menulis kolom dan feature untuk Radar Timika. Sopian usul program ini dikembangkan lagi dengan beberapa kegiatan lain tahun depan.

Timika sendiri penduduknya sekitar 50,000. Ini murni kota tambang. Sekitar 20 menit naik mobil, Anda bisa mengunjungi Kuala Kencana, kota Freeport, dengan penduduk sekitar 3,000 orang. Ia mirip Singapura. Sangat teratur, sangat bersih dan sangat kaya. Cuma ukurannya sebuah distrik saja.

Ada dua harian disini. Radar Timika anak perusahan Kelompok Jawa Pos. Timika Pos milik dua orang pengusaha Timika, Vinsentius Hendra dan Frits Bogar. Belakangan Timika Pos lagi berantem.

Bogar dan wartawan disana sepakat memecat Julius Lopo, pemimpin redaksi Timika Pos. Lopo mantan wartawan Pos Kupang. Ia memimpin Timika Pos sejak didirikan Jaringan Pers Daerah dari Kelompok Kompas Gramedia pada 2000. Namun KKG menjual Timika Pos kepada Bogar dan Hendra pada Juni 2003. Mungkin pertikaian ini yang membuat Pantau tak bisa ikut masuk kesana. Namanya juga lagi berantem!

Octovianus Danunan, pemimpin umum Radar Timika, mengatakan kedatangan Pantau ke suratkabarnya membawa "reformasi pemikiran" di sana. Radar mulai memakai firewall dan byline. Danunan juga mendorong wartawannya menulis feature serta mendorong tenaga pemasaran membuat iklan baris. Mereka akan menciptakan kolom op-ed dan surat pembaca bulan depan.

Image hosted by Photobucket.com
Octovianus Danunan dan mesin cetak Radar Timika

Kedatangan RTS Masli juga menambah semangat berbisnis suratkabar di Timika. Masli pembicara yang baik. Ia membawa macam-macam gambar iklan, angka-angka serta video. Masli mengatakan ia senang berada di Timika. Ia juga tertarik untuk ikut program lanjutan Pantau di Timika.

Hotel Sheraton Timika sendiri juga mengagumkan. Ia dibangun dengan dikelilingi hutan. Pohon-pohon dibiarkan tak ditebang. Saya juga terkagum-kagum dengan berbagai ukiran kayu raksasa dari para seniman Kamoro. Tingginya ada yang tiga meter, dibuat dari sebuah kayu utuh. Sheraton Timika adalah hotel bintang lima milik PT Freeport Indonesia.

Image hosted by Photobucket.com
Kolam renang Hotel Sheraton Timika dengan patung Kamoro

Perusahaan tambang ini juga jadi sponsor program Pantau. Santi Sari Esayanti dan Diana Yultiara dari Freeport kantor Jakarta bersama rekan-rekan mereka lainnya ikut sibuk mengurus acara ini. Ans Gregory da Iry, kepala urusan komunikasi Freeport di Timika, mengajak kami makan siang.

Da Iry juga sempat jadi moderator sebuah sesi yang saya bicara. Ia sebuah acara bedah buku "Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat." Saya suka bicara soal buku ini. Saya dan Budi menyuntingnya bersama-sama. Ini sudah ketiga kalinya saya bicara soal buku ini --sesudah Ambon dan Jakarta. Perlahan-lahan ternyata buku kecil ini mulai mempengaruhi orang.

Murizal Hamzah mengatakan ia merasa beruntung bisa ikut acara begini. Ia belajar banyak soal Aceh dengan melihat Papua. Saya kira Murizal benar. Kita sering bisa belajar lebih banyak tentang diri kita dengan bercermin pada orang lain.

Image hosted by Photobucket.com
Para peserta workshop reporting and writing makan siang di hotel

Wednesday, December 07, 2005

Pantau Banda Aceh

Kami butuh bantuan Anda ikut meningkatkan standar jurnalisme di Aceh dengan mengisi kantor baru Yayasan Pantau disana. Ia sekarang baru berupa sebuah rumah toko, ukuran 3x15 meter persegi, tiga lantai, disewa Rp 30 juta setahun. Namun ia masih kosong.

Letaknya, Jl. Ratu Safiatuddin 5, sebelah markas Komando Daerah Militer Aceh di Banda Aceh. Lokasi strategis. Pemandangan dari dalam ciamik. Ia hanya 75 meter dari tugu Simpang Lima. Juga dekat dengan toko-toko, masjid Baiturrahman dan Rex --tempat makan Banda Aceh yang asyik.

Mengapa buka kantor? Pantau sejak lama punya minat pada Aceh. Chik Rini dari Banda Aceh, sejak empat tahun lalu menulis laporan-laporan menarik dari seluruh Aceh untuk majalah Pantau. Alfian Hamzah, wartawan Bugis, pernah mengikuti satu batallion tentara dari Kediri yang bekerja di Aceh.

Kini kami ingin lebih dekat meliput Aceh dengan melibatkan beberapa wartawan sekaligus: Chik Rini, Linda Christanty, MMI Ahyani dan sebagainya. Kami hendak bikin laporan-laporan soal Aceh pasca-tsunami. Nantinya, laporan-laporan ini akan ditawarkan ke suratkabar atau majalah lain. Semacam sindikasi begitu.

Ada organisasi internasional, Open Society Foundation dan Tifa Foundation, membantu Pantau bikin kantor ini guna memantau pemakaian dana tsunami di seluruh Aceh dan Nias. Dana tsunami ini besar sekali, sekitar Rp 4.45 triliun pada 2005. Ia masih akan bertambah jadi sekitar Rp 36 triliun hingga 2008.

Kami ingin mengajak lebih banyak media terlibat dalam pemantauan tsunami dan perdamaian Indonesia dan Acheh.

Namun bantuan itu belum cukup buat mengisi kantor. Harga sewa bangunan di Aceh naik pesat. Sekitar 400 organisasi bekerja di Aceh dan Nias. Inflasi hingga September lalu 23 persen (menurut World Bank). Harga barang-barang naik. Kami perlu uang untuk pasang AC, kabel, saluran air dan sebagainya.

Ada juga International Center for Journalists, Washington, hendak membantu memperbaiki kamar mandi kantor ini. Bagaimana pun gedung ini bekas dihantam tsunami. Banyak bagian yang rusak, antara lain, kamar mandi. Pantau bekerja dengan ICFJ membantu beberapa kegiatan media di Aceh termasuk harian Serambi Indonesia dan mingguan Modus.

Kami mengetuk kemurahan hati Anda untuk membantu Rini dan Linda mengisi kantor itu. Kami butuh barang bekas -dari meja kerja hingga kursi, dari peralatan dapur hingga kasur.

Lantai satu bakal jadi warung kopi dan perpustakaan kecil. Lantai dua bakal jadi kantor Linda dan Rini. Ada internet, ada beberapa komputer, juga tempat makan dan santai. Lantai tiga bakal jadi living quarter untuk berhemat.

Kami juga akan menugaskan wartawan meliput dari Lhokseumawe, Takengon, Bireun, Tapaktuan, Meulaboh, Calang, Lamno, Sabang, dan sebagainya.

Rini dan Murizal Hamzah, wartawan Sinar Harapan, juga ingin tempat ini jadi lokasi wartawan kumpul sejak warung kopi Simpang Lima tutup kena gusur dua bulan lalu. Rini punya ide buka warung depan kantor Pantau.

Saya sertakan daftar barang yang kami perlukan. Barang bekas tak apa. Kalau Anda bersedia mengirimnya ke Aceh, kami senang sekali, bila tidak bisa, kami akan ambil barang itu dari rumah atau kantor Anda. Kami akan kirim sama-sama ke Aceh dengan ekspedisi: Yayasan Pantau, Jl. Ratu Safiatuddin No. 5, Banda Aceh (telepon 0651-24744).

Image hosted by Photobucket.com
Bangunan ini terletak di Jl. Ratu Safiatuddin No. 5 (kedua dari kiri). Chik Rini mendapatkan kantor ini setelah survei dua bulan. MMI Ahyani dari Bandung, seorang moderator mailing list pantau-komunitas@yahoogroups.com, membantu dengan second opinion dan memasang sambungan telepon. Rini bicara dengan Sven Hansen (pakai ransel) dari die Tageszeitung ketika Sven menengok kantor ini.

Image hosted by Photobucket.com
Linda Christanty (kaos hitam) dan Chik Rini (duduk) bergaya ketika lagi mengepel kantor baru secara besar-besaran Selasa 6 Desember. Ibu dan adik Chik Rini membantu membersihkan kantor ini. Saya ikut mengepel dengan pakai air banyak. Rini menjuluki saya, "Andreas Pelayan Sexy."

Image hosted by Photobucket.com
Dari lantai dua memandang ke jalan. Kami suka sekali pemandangan dari dalam kantor. Kami bisa jalan kaki menuju berbagai kantor pemerintah, masjid Baiturrahman, tempat makan Rex yang nyaman dan daerah perdagangan Pinayung.

Tuesday, November 29, 2005

Retno dan Asma


Retno Wardani, mantan isteri aku, lagi berantem dengan aku soal terpal plastiknya Norman. Menurut dokter L. Muliana dari klinik asma dan alergi "Dr. Indrajana" di Jl. Tanah Abang III, Norman alergi dari segi pernafasan maupun kerongkongan terhadap tungau debu, kecoak dan kepiting. Artinya, dia tak boleh makan kepiting. Dia tentu tak boleh menghisap protein dari kotoran kecoak maupun kotoran tungau debu. Dokter Muliana melakukan skin test untuk tahu apa penyebab asmanya Norman.

Asma ini penyakit aneh. Dia tak bisa disembuhkan namun bisa dikontrol. Stamina bagus dan paling penting menghindar dari barang-barang yang bisa bikin dia mengalami alergi, yang bisa bikin mengi dan batuk-batuk. Muliana minta Norman tidur dialasi terpal plastik agar tungau debu di kasur tak mengenai pernafasannya saat tidur. Aku sudah lakukan ini di apartemen kami. Retno juga aku belikan terpal untuk rumah Pondok Indah.

Mula-mula oke tapi hari ini Retno berantem karena dia tak percaya pada rekomendasi dokter Muliana.

"Aku ingin membantu membebaskan dia dr kekangan sakitnya. Aku akn lepas terpal itu as soon as psbl. I think tonight." - 0812-8623480 29 November 2005 7:23

"I ll do it 2 night. I ll remove it, so that he will not depent on it." 0812-8623480 29 Nov 2005

Apa sebab Retno punya pendapat begitu?

Siang sekitar pukul 16:00 Retno menelepon, dia tanya apakah benar aku akan menjemput Norman dari rumah Pondok Indah. Aku bilang ya. Kesepakatan perceraian menyebut bahwa bila salah satu orang tua berhalangan merawat Norman --pergi ke luar kota-- saat gilirannya, maka Norman diasuh orang tua satunya walau itu di luar jadwal biasa.

Dia bilang "baik" tapi dia minta Sri Maryani, pengasuh Norman, tidak boleh mengantar Norman sekolah. Yani juga tidak boleh menunggui Norman pulang. Aku harus mengantar dan menjemputnya sendiri dari rumah Pondok Indah ke Senayan.

Jadi, keputusan Retno melepas terpal Norman terjadi karena dia lagi di luar kota, lalu aku mengetahuinya, menjemput Norman dari rumah Pondok Indah. Balasannya, Retno akan melepas terpal Norman pada malam hari saat tidur.

Thursday, November 24, 2005

Duma dan Cahaya Bahari


Image hosted by Photobucket.com
Duma sebuah kampung kecil dan cantik. Ia terletak di tepi Danau Galela, sebelah utara Pulau Halmahera. Di sekeliling danau, pohon dan perdu tumbuh lebat, juga pohon kelapa untuk bahan kopra. Aku mendatangi Duma pada 22 November untuk wawancara seorang janda, Hernata Lasamahu, serta membayangkan apa yang ia ceritakan. Febbyola Lilipory, satu reporter muda dari radio SPB 103.6 FM, menemani "Kak Nata" dan aku ke Duma dari Tobelo.

Image hosted by Photobucket.com
Duma salah satu simbol kekristenan di utara kepulauan Maluku. Ia termasuk salah satu kampung Kristen pertama. Makam Hendrick van Dyken, pendeta Belanda yang mulai bekerja di Galela pada 1866, juga diletakkan disini. Bagaimana Van Dyken bisa tinggal dan berakar di Duma?

Ceritanya, orang-orang sana merasa ada hantu raksasa tinggal di Duma. Van Dyken ditantang untuk melawan hantu itu. Ia menerima tantangan. Ia membangun rumah. Tak terjadi apa-apa. Bahkan ketika ada air naik serta hujan lebat, rumah Van Dyken selamat untuk menampung penduduk desa.

Image hosted by Photobucket.com

Maka nama negeri itu diganti, dari Moroduku (“tanah para raksasa”) ke "Duma" --dari frase “Duma wi doohawa.” Artinya, "Tapi dia (Van Dijken) tidak dilukai.” Van Dyken meninggal pada 1900.

Gereja Masehi Injili di Halmahera cabang Duma, dibakar dan dirusak oleh milisi berbendera Islam, dalam communal violence yang paling buruk dalam sejarah kepulauan Maluku. Negeri ini diserang oleh Pasukan Jihad pada 19 Juni 2000, dua hari sesudah jemaat GMIH Nita merayakan seratus tahun meninggalnya Hendrick van Dyken.

Image hosted by Photobucket.com
Kuburan massal dari anggota jemaat GMIH cabang Duma, terletak di sebelah gereja. Mereka mulanya menguburkan jenasah korban terpisah-pisah. Namun belakangan mereka mengumpulkan semuanya dalam satu tempat pemakaman. Lengkap dengan nama masing-masing korban.

Image hosted by Photobucket.com
Hernata Lasamahu berdiri depan batu nisan suami, mertua dan anak lelakinya. Hernata bilang bahwa Josephus Lasamahu seorang suami dan bapak yang baik. Josephus asal Pulau Seram. Hernata mulanya bertemu dengan Josephus ketika nonton televisi di rumah tetangga. Mereka menikah pada 1990 ketika Hernata masih usia 18 tahun. Hernata suka karena Josephus orang sederhana, sudah bekerja sebagai guru.

"Bapa saya guru. Sejak remaja, saya ingin pung suami juga guru," kata Hernata. Perkawinan sederhana. Mereka dikarunia tiga anak, satu putri sulung dan dua putra.

Image hosted by Photobucket.com
Kapal Cahaya Bahari tenggelam dengan ratusan pengungsi asal Duma. Bangkai kapal tak pernah ditemukan. Mereka bikin replika Cahaya Bahari guna mengenang korban. Menurut Adnan Amal dari Ternate, yang menulis buku sejarah Maluku Utara, pembantaian di Duma serta tenggelamnya Cahaya Bahari berperan besar menghentikan perang di Maluku Utara.

Image hosted by Photobucket.com
Makam van Dyken dan isteri juga dibongkar, tulang-belulang mereka dirampas dan dibuang entah kemana. Menurut Christopher Duncan dalam sebuah narasi di jurnal Indonesia, "pasukan putih" tujuannya mengambil alih Tobelo. Mula-mula mereka coba dari daerah Malifut, selatan Tobelo, namun tak berhasil. Maka mereka mencobanya lewat laut sebelah utara. Artinya, mereka harus menguasai Galela guna merebut Tobelo. Duma ada di Galela dan simbol kekristenan di Halmahera.

Image hosted by Photobucket.com
Setiap kuburan dengan lambang salib dirusak, entah sisi kiri, kanan atau apapun, asal lambang kekristenan ini cacat. Sulit mencari tahu siapa salah, siapa benar, dalam pertikaian ini. Orang Muslim juga banyak dibunuh di Galela dan Tobelo. Bahkan pembunuhan orang-orang Muslim pada Desember 1999 itu mendorong orang-orang Muslim di Pulau Jawa mendirikan Laskar Jihad dan mengirimkan "pejuang jihad" ke Maluku.

Image hosted by Photobucket.com
Sore berganti malam, aku menelusuri makam, makam dan makam. Aku lihat Febbyola Lilipory tenggelam dalam pikiran sendiri. Hernata Lasamahu permisi dan menyembunyikan tangisnya. Aku pergi ke sebuah sudut sepi. Aku merasa sedih sekali. Aku tak tahu mengapa kemanusiaan bisa diinjak begini rendah?

Wednesday, November 23, 2005

Tobelo, Tobelo, Tobelo


Tobelo adalah sebuah kota di ujung Pulau Halmahera. Ukurannya kecil bila dibandingkan kota-kota di Pulau Jawa. Ia tak lebih besar dari sebuah real estate ukuran kecil di Jakarta. Ia bisa dijangkau dengan mudah dari Manado langsung dengan pesawat Merpati, mendarat di daerah Kao, sekitar satu jam dari Tobelo. Ada dua bank di Tobelo, BNI dan BRI, serta sebuah pasar dan terminal angkutan kota yang berantakan. Orang banyak jualan makanan di pusat kota, dari coto Makassar hingga ayam goreng Jawa.

Aku mengenal Tobelo ketika membaca buku Ibu Maluku: The Story of Jeanne van Diejen karya Ron Heynneman. Van Diejen seorang perempuan Belgia, yang menikah dengan John van Diejen, seorang administratur perkebunan Belanda di Tobelo. Ia naik kapal dari Rotterdam ke Halifax (Kanada) lalu New York, naik kereta api sembilan hari ke San Fransisco, naik kapal lagi, ke Hawaii, lalu Yokohama, lalu Hong Kong, lalu Singapura, lalu Belawan dan Batavia. Ia tinggal di Tobelo antara 1920 dan 1942. Ceritanya sangat memikat, membuat aku jadi ingin melihat tempat-tempat dimana Van Diejen pernah bekerja dan membangun perkebunan kelapa.

Kini Tobelo adalah ibukota Kabupaten Halmahera Utara. Aku tinggal di Tobelo hampir seminggu November ini. Bicara kesana kemari, keliling kota cuma 20 menit, melihat kampus Sekolah Tinggi Theologia Tobelo dan Politeknik Padamara.

Aku juga bertemu dengan praktis semua orang penting di kota ini –kecuali mereka lagi keluar kota. Entah kenapa, aku suka dengan kota ini, mungkin karena pengaruh pasangan Alexander Davey dan Grace Siregar. Mereka bekerja di Tobelo dan menyewa rumah kayu Minahasa. Aduh enaknya, angin malam menerpa teras rumah. Alex bekerja untuk World Vision Indonesia. Grace seorang seniman, banyak membina hubungan dengan seniman Ternate, Tobelo dan Morotai.

Image hosted by Photobucket.com

Teluk Kao, dimana Tobelo terletak, pada zaman Perang Dunia II jadi pangkalan armada laut Jepang. Lautnya dalam. Pada zaman perang, ada lebih dari 2,000 kapal perang hilir mudik disini. Sebagian besar ditenggelamkan oleh pesawat terbang Amerika. Ada beberapa haluan kapal masih terlihat di Teluk Kao. Jepang juga membangun lapangan terbang besar dengan tujuh landasan.

Image hosted by Photobucket.com

Di Tobelo ada beberapa hotel. Aku tinggal di Villahermosa, yang terletak di daerah Wosia. Kamar bersih. Udara bersih. Harga Rp 100,000 per malam. Mereka juga sedia laundry. Pemiliknya, orang Tionghoa Tobelo, Heri Manonata, sangat membantu bila aku mau ketemu orang, naik gunung, snorkelling, naik gunung, cari mobil dan sebagainya.

Aku kira, Tobelo bisa jadi daerah tujuan wisata sing ciamik! Ada laut. Ada gunung. Ada sejarah.

Image hosted by Photobucket.com

Pusat kota sederhana. Tobelo termasuk kota yang banyak penduduk Kristennya. Aku melihat orang memakai kalung salib dimana-mana. Di pusat kota, juga sering terdengar lagu-lagu disco gereja. Amazing Grace dan Kumbaya rasanya menghantam telinga di pusat kota ini. Pada 1999-2001, Tobelo juga jadi pusat pertumpahan darah Kristen-Islam yang buruk sekali. Hampir separuh kota terbakar habis. Listrik tak menyala hampir empat tahun.

Menariknya, ia cepat sekali bangkit dari keterpurukan itu. Ada suasana terbuka yang wajar. Baik orang Kristen dan Islam mengatakan tak ada yang menang, tak ada yang kalah dalam peperangan itu. Mereka kini belajar untuk toleran satu dengan yang lain.

Image hosted by Photobucket.com

Ani Sawal, orang Ternate, menjual nasi kuning khas Ternate di pusat kota. Aku suka sekali nasi ini. Ia dicampur bakmi, ikan cakalang masak bumbu dan acar mentimun. Setiap pagi aku sarapan disini.

Hari ketiga, "Cik Ani" cerita pengalamannya saat kerusuhan. Rumah dan restorannya habis terbakar. Suaminya, orang Bugis, Tellong Haji Lombe, meninggal karena stres di Makassar. Anaknya, yang ikut berperang, kena bom dan kaki kanannya cacat. Ia menangis ketika cerita. Cik adalah bahasa Tobelo untuk Ibu atau Madame.

Pada 1980, Cik Ani buka rumah makan "Maro Ona" yang artinya "Sama Saja" dalam bahasa Galela. Dia jual nasi kuning, ikan bakar. Suaminya tukang jahit serta punya 36 becak. Pada Desember 2000, perang di Maluku menjalan ke Tobelo. Muslim lawan Kristen. Ceritanya seram.

Image hosted by Photobucket.com

Di pasar Tobelo, aku juga terpesona, sekaligus jijik, melihat orang menjual kelelawar. Paniki --masakan kelelawar-- tergolong kegemaran orang Tobelo. Namun cara membunuh kelelawar ini yang bikin aku jijik. Kelelawar hidup-hidup ini diambil dari keranjang dan dipukul kepalanya dengan kayu. Darah muncrat.

Aku juga belanja perhiasan besi putih asal Pulau Morotai. Kerajinan ini terkenal sekali. Besi putih diambil dari bekas-bekas pesawat terbang Sekutu yang dulu ditinggalkan di Morotai sesudah Perang Dunia II.

Image hosted by Photobucket.com

Pisang montok-montok. Kebanyakan sayuran dan buah-buahan datang dari daerah Galela, utara Tobelo, yang mayoritas penduduknya Muslim. Baik Tobelo dan Galela sebenarnya daerah campuran. Kampung Islam dan kampung Kristen berserakan dan berselang-seling.

Image hosted by Photobucket.com

Bila bisa naik mobil ke Duma, sebuah daerah yang indah di ujung Danau Galela, kita juga bisa berkunjung ke Gereja Masehi Injili di Halmahera cabang Duma. Namanya, GMIH Nita. Disini ada kuburan massal orang GMIH yang 201 orang mati dibunuh dalam suatu serangan dari Pasukan Jihad pada 19 Juni 2000. Mereka belakangan dimakamkan bersama-sama. Banyak pendatang berkunjung.

Di samping pemakaman ini ada replika KM Cahaya Bahari yang tenggelam seminggu sesudah serang Duma. Ada 100 warga Duma yang hendak mengungsi ke Manado ikut tenggelam. Ini adalah jumlah korban terbesar dalam pertikaian agama di daerah Maluku. Duma kehilangan lebih dari 300 warganya dalam pertikaian ini. Kini kebanyakan warga desa adalah janda dan anak-anak.

Monday, November 21, 2005

Wartawan Intel?


Ini termasuk liputan yang penuh warna selama berjalan tiga minggu di daerah Kepulauan Maluku. Ketika berada di Ambon, aku dapat izin wawancara Semuel Waileruny di penjara Waiheru, sekitar 15 km dari kota Ambon.

Waileruny seorang pemimpin Forum Kedaulatan Maluku. Ia dipenjara dengan tuduhan makar. Ia termasuk orang yang memperjuangkan kemerdekaan Maluku dari "penjajahan Indonesia."

Aku rasa wawancara berjalan biasa. Aku melontarkan pertanyaan terbuka dan kalau ada jawaban yang kurang jelas, aku berusaha menanyakan lagi. Ia juga menjawab dengan blak-blak-an. Orangnya terkesan tegas dan berani. Ini membuat aku juga semangat. Mungkin terkesan kritis.

Di tengah wawancara, Waileruny menjawab bahwa jawaban-jawabannya soal "bangsa Indonesia" menjajah "bangsa Alifuru" juga ia sampaikan kepada pejabat-pejabat militer dan polisi dari Jakarta. Ia mengatakan selalu jawab tanpa rasa takut, tak perlu tutup-tutup.

"Kalau Bapak intel TNI atau intel Mabes Polri, jawaban saya juga sama."

Aduh. Ia ternyata curiga aku intel tentara!

Aku tersenyum kecut. Waileruny juga menolak ketika aku minta tolong Yany Kubangun, wartawan Ambon Ekspres yang menemaniku, hendak memotretnya lebih dari dua kali.

Perjalanan berlanjut. Dari Ambon, aku naik pesawat ke Ternate. Putar-putar di Ternate lalu naik speed boat dari Bastiong ke pelabuhan Rum, Pulau Tidore.

Eh, di Soasiu, sekitar 30 menit dari Rum, ditanyai satu jaksa, yang curiga aku wartawan gadungan! Soasiu kota sangat kecil. Tak susah untuk mengetahui ada orang asing di kota. Apalagi ini kota yang baru selesai menyaksikan pertikaian antar agama. Banyak bangkai gereja dan rumah orang Kristen terserak di Pulau Tidore. Pembangunan bangunan-bangunan itu berjalan lambat. Mungkin rasa curiga masih tinggi.

Si jaksa mengatakan tak takut dengan wartawan yang biasa memeras pejabat. Ia bilang tahu banyak wartawan "mencari nafkah" dengan menyamar jadi wartawan.

Aku dibentak dan ditantangnya! Cukup kaget juga. Betapa jelek citra wartawan di Tidore.

Aku menjelaskan semua prosedur kerja dan identitas aku. Aku beri kartu nama dengan logo Yayasan Pantau.

Ia minta surat tugas! Aku menjelaskan bahwa aku menulis buku dengan judul ini dan sub judul itu, sponsor ini, lalu apa itu Yayasan Pantau. Ini cukup panjang tapi ia tak puas. Ia minta nomor telepon atasanku?

Repot bukan? Tapi ia juga tak punya bukti kalau aku mau memeras. Buang waktu tapi akhirnya aku pergi.

Dari Tidore aku kembali ke Ternate dan keesokan harinya pergi ke pelabuhan Sidangoli, Pulau Halmahera. Naik mobil empat jam menuju Tobelo. Dua hari di Tobelo, aku merasa kurang cepat bergerak bila kemana-mana tunggu ojek atau bentor (becak motor). Tobelo kota kecil tapi butuh waktu bila harus tunggu ojek. Apalagi bila harus ke desa-desa tetangga macam Pitu, Upa, dan Kupa-kupa.

Maka aku menyewa sepeda motor Rp 10,000 per jam.

Ternyata salah sangka dan salah tafsir juga ada di Tobelo.

Pagi hari, ketika mau tanya alamat, lelaki yang aku hampiri menggoyangkan tangan tanda menolak!

Alamak! Ia mengira aku sopir ojek!

Beginilah warna liputan seorang wartawan. Dicurigai sebagai intel, lalu tukang peras dan akhirnya tukang ojek.

Sunday, November 20, 2005

Buku Jurnalisme Sastrawi

Saya menulis ini untuk menawarkan sebuah buku terbitan Yayasan Pantau berjudul Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat.

Isinya, delapan laporan majalah Pantau yang mencoba menerangkan jurnalisme sastrawi (literary journalism). Genre ini mulanya berkembang di Amerika Serikat 1960-an. Ia menggabungkan disiplin paling berat dalam jurnalisme serta kehalusan dan kenikmatan bercerita dalam karya fiksi. Wawancara biasa dilakukan dengan puluhan, bahkan sering ratusan, narasumber. Risetnya mendalam. Waktu bekerjanya lama. Ceritanya juga kebanyakan tentang orang biasa.

Majalah Pantau pernah mencoba belajar memakai genre ini untuk mengembangkan jurnalisme berbahasa Melayu. Dari pembantaian orang Acheh hingga hiruk-pikuk musik, dari soal media hingga kemiskinan, jadi bahan liputannya.

Delapan karya ini termasuk "Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft" oleh Chik Rini (Banda Aceh), "Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan" oleh Alfian Hamzah (Makassar), "Taufik bin Abdul Halim" oleh Agus Sopian (Bandung), "Ngak Ngik Ngok" oleh Budi Setiyono (Semarang), "Hikayat Kebo" oleh Linda Christanty (Bangka), "Koran, Bisnis dan Perang" oleh Eriyanto (Jombang), "Konflik Nan Tak Kunjung Padam" oleh Coen Husain Pontoh (Bolaang Mongondow) dan "Cermin Jakarta, Cermin New York" karya saya sendiri.

Budi dan saya jadi editor buku ini. Saya menulis kata pengantar yang agak teoritis soal penulisan, soal struktur karangan, pemilihan karakter, konflik, emosi, time frame dan sebagainya, berjudul, "Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita."

Ada beberapa orang yang merekomendasikannya:

Maria Hartiningsih, wartawan harian Kompas, yang menerima Penghargaan Yap Thiam Hien 2003: "Prosa terbaik dan paling orisinal yang pernah ditulis jurnalis Indonesia saat ini."

Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi harian The Jakarta Post, yang menerima Nieman Fellowship dari Universitas Harvard 2003-2004: "The combination of the best in journalism and the best in literacy can produce potent and effective non-fiction writings. This Pantau collection is proof of that."

Janet Steele, dosen Universitas George Washington, yang mengarang buku Wars Within: A Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia: "These pieces, not only represent something new and appealing in Indonesian news writing, but they also represent the highest calling of journalists: to serve the citizens of Indonesia by reporting on some of the most important social issues of our time."

Buku ini dicetak PT Temprint. Tebalnya 380 halaman. Harga eceran Rp 45,000 kalau Anda beli langsung kepada Yayasan Pantau (hubungi Eva Danayanti eva@pantau.or.id atau Purwoto 0812-9434061 atau Yayasan Pantau 021-7221031). Kami mulai menjualnya via toko buku pada akhir November 2005.

Saya kira buku ini berguna untuk mahasiswa komunikasi dan jurnalisme, wartawan, pers mahasiswa, redaktur atau siapa pun yang tertarik mengembangkan kemampuan menulis. Cerita-ceritanya juga menarik sehingga bisa dinikmati orang kebanyakan. Terima kasih.

Catatan: Pada 4 Desember 2005 harian Kompas memuat resensi kecil tentang buku ini. Link

Saturday, November 19, 2005

Perjalanan Ternate-Tobelo


Pagi ini aku naik ojek dari guest house Mitra Karya, belakang kedaton Ternate, ke pelabuhan Gamalama. Lalu naik speed boat Rp 20,000 ke Sidangoli di Pulau Halmahera. Mulanya bingung juga pilih speed. Aku bawa duffel bag besar.

Aku tersiksa dengan asap rokok Dji Sam Soe seorang penumpang. Hanya ada tujuh lelaki plus dua crew speed boat serta beberapa perempuan. Tapi tiga lelaki merokok terus. Udara tak cepat berganti karena udara dari luar tak bisa masuk ke dalam.

Sampai Sidangoli, para tukang becak naik ke speed dan berebut penumpang. Aku dikelilingi tukang becak dan calo mobil. Mereka menawarkan tumpangan ke Tobelo. Ongkos mobil ke Tobelo Rp 75,000 per orang. Aku bayar empat kursi sekaligus agar mobil segera berangkat. Syaratnya, aku minta sopir tidak merokok. Capek deh dengan asap rokok.

Sepanjang jalan lihat bekas-bekas rumah dibakar. Namun juga banyak rumah-rumah baru bermunculan. Bentuknya seragam. Dari batako dan atap seng. Ukuran dan disainnya persis sama. Mungkin bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Sepanjang jalan, dua orang penumpang, satu Kristen dan satu Muslim, bicara soal "motivasi" NGO internasional "membantu" biking rumah di Halmahera. Si Muslim kuatir ada motivasi tersembunyi. Si Kristen bilang hanya NGO macam World Vision yang bantu di Halmahera. Capek juga aku. Orang sudah hancur begini masih berdebat soal motivasi orang bantu biking rumah!

Di Malifut berhenti dan makan di rumah makan milik orang Bugis. Namanya, RM Malifut Indah. Ia terletak pada Jl. Adam Malik RT4, desa Tahane. Pemiliknya bernama H. Badawi Saleh. Wakil Presiden Adam Malik pada 1982 mengunjungi daerah ini. Mungkin alasan inilah yang menyebabkan jalan dinamai Adam Malik.

Para waiter rumah makan gadis-gadis Makian. Aku tahu bahwa orang Makian dulunya hendak diusir dari Halmahera. Ini memang daerah yang dulu jadi sengketa awal Kao-Makian. Pada 1975, sebanyak 16 desa dari Pulau Makian dipindahkan kesini karena pemerintah kuatir gunung disana akan meletus. Banyak orang yang menolak pindah tapi tentara main paksa saja.

Gadis-gadis ini bekerja keras dan riang sekali. Rosdiana Din, kasir rumah makan, memberi aku informasi tempat menginap. Tak ada hotel disini. Juga tak ada listrik. Sinyal telepon juga tak ada.

Ini perjalanan aku kedua di Halmahera. Juli tahun lalu, Donald K. Emmerson dan aku juga makan di rumah makan ini. Ini juga berguna sebagai tempat istirahat. Buang air. Cuci muka. Minum dan makan. Bedanya, tahun lalu Emmerson mengajak kembali ke Ternate, tak sampai Tobelo. Kali ini, aku meneruskan perjalanan ke Tobelo.

Butuh waktu tiga hingga empat jam dari Sidangoli ke Tobelo. Pulau ini sepi sekali. Namun perjalanannya menyenangkan, banyak pemandangan alam hijau.

Di Tobelo, aku menginap di Villahermoza, sebuah hotel kecil, dengan enam kamar milik orang Tionghoa bermarga Tan. Ini hotel para NGO. Cuma Rp 100,000 semalam. Bersih sekali dan pakai AC. Hotel ini baru dibangun tiga tahun lalu. Tobelo nuansa kekristenannya kuat sekali. Tak terdengar azan maghrib disini. Gantinya, mobil-mobil umum mengeluarkan musik-musik disco halelluyah diputar kencang-kencang. Bir dijual bebas. Salib terlihat dimana-mana.

Aku mengenal Tobelo ketika membaca buku Ibu Maluku: The Story of Jeanne van Diejen karya Ron Heynneman. Van Diejen seorang perempuan Belgia yang menikah dengan seorang administratur perkebunan Belanda di Tobelo. Ia tinggal di Tobelo antara 1920 dan 1942. Ceritanya sangat memikat, membuat aku jadi ingin melihat tempat-tempat dimana Van Diejen pernah bekerja dan membangun perkebunan kelapa.

Sorenya, aku beli "besi putih" buatan Morotai di depan supermarket Galaxy, toko terbesar di Tobelo. Besi putih adalah terminologi untuk besi bekas pesawat terbang Perang Dunia II di Pulau Morotai. Pihak Sekutu menjadikan Morotai sebagai pangkalan militer mereka guna menduduki Filipina. Dari Filipina, mereka lompat kodok ke Jepang. Bangkai pesawat terbang terserak di Morotai. Penduduk mengambilnya terus-menerus, selama 60 tahun lebih, dijadikan bahan perhiasan yang terkenal.

Pihak Angkatan Laut Jepang, sebaliknya, membangun pangkalan militer mereka di Teluk Kao. Aku sempat lihat bangkai-bangkai kapal perang muncul dari permukaan laut. Salah satu haluan kapal bahkan ditumbuhi pohon kelapa. Halmahera adalah pulau strategis tampaknya sehingga dikuasai Sekutu dan Jepang.

Di Tobelo, aku perkirakan separuh kota rusak. Masih banyak sisa bangunan terbakar. Heri Manonata, manajer Villahermoza, cerita bagaimana dia sekeluarga lari dari Tobelo. Mereka lihat orang bawa kepala orang. Dua hingga tiga minggu tak bisa keluar dari Tobelo.

Mereka akhirnya naik KM Cahaya Bahari ke Manado pada Januari 2000. Dari Manado, dua malam kemudian, mereka naik pesawat ke Jakarta, tinggal di rumah keluarga di Teluk Gong. Total ada 14 orang mengungsi di Jakarta.

Friday, November 18, 2005

Masjid Sultan Tidore

Ketika jalan-jalan di Soasiu, ibukota Pulau Tidore, aku sempat melihat-lihat masjid Sultan Tidore. Ini masjid tua, umurnya lebih dari 300 tahun, terbuat dari kayu besar. Selama 300 tahun, ia tak pernah diganti. Kuat sekali dan sekeras beton.

Menurut modim Rustam Fabanyo, masjid ini hendak direnovasi akhir November 2005. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan pengurus masjid. Kubu pertama, ingin renovasi dilakukan tetap dengan kayu. Kubu kedua, ingin struktur masjid diganti beton namun dilapisi kayu.

Aku membaca beberapa bacaan soal sejarah masjid. Di Tidore, ia disebut "Masjid Kolano" --dalam bahasa Tidore, "kolano" adalah nama jabatan "sultan" sebelum diganti dengan bahasa Arab. Bangunannya kokoh dan penuh sejarah. Hanya satu dari empat tiang utama yang keropos.

Fabanyo mengatakan saat shalat Jumat, ada rata-rata enam saf (baris) warga bersembayang disini. Setiap baris bisa menampung sekitar 20 orang. Tapi kalau shalat Idul Fitri, masjid ini ramai sekali, hingga sampai ke jalan.

Image hosted by Photobucket.com
Ukuran masjid tak terlalu besar, terletak di jalan utama Soasiu, cukup untuk dua mobil berpapasan. Seng masih buatan Belanda. Masuk ke kiri terdapat tempat wudhu dan toilet. Masuk ke kanan ada bangunan kecil untuk gudang.

Menarik juga, disini ada tempat khusus untuk Sultan Tidore shalat, terletak sebelah tempat khatib menyampaikan khutbah. Bila Sultan sedang tak ada, tempat itu juga dikosongkan. Kini jabatan sultan dipegang, Jaffar Syah, yang merupakan sultan ke-38.

Image hosted by Photobucket.com
Tiang utama yang keropos terletak di sebelah kanan, dekat mimbar, namun tiga tiang lain kokoh. Gorden warna merah muda untuk tempat khatib memberi khutbah. Sultan sholat di tempat dengan gorden warna kuning. Di bagian atap banyak bersarang "burung hujan" --burung-burung kecil yang suaranya cit-cit-cericit menambah suasana tenang dalam masjid ini.

Perjalanan Ternate-Tidore


Pagi ini naik ojek dari guest house Mitra Karya, belakang Kedaton Ternate, ke pelabuhan Bastiong. Grace Siregar dari World Vision Tobelo, menganjurkan aku menginap di Mitra Karya. Kamarnya bersih. Tempatnya nyaman. Keluarganya ramah. Ini rumah tinggal milik seorang politikus Partai Bulan Bintang. Dari Mitra Karya ke Bastiong hanya 10 menit. Di Bastiong, banyak speed boat dari fiber glass, juga beberapa ferry. Aku pilih naik speed agar cepat sampai.

Kami melewati Pulau Matiara. Tiba di pelabuhan Rum, lihat-lihat ibu-ibu jual nasi jaha. Ini beras campur ketan, dibungkus daun, dimasukkan ke bambu lalu dibakar. Mungkin kalau di Minangkabao, bisa disetarakan dengan lemang pulut bakar.

Rum dulunya ibukota kesultanan Tidore. Namun belakangan dipindah ke Soasiu. Kalau Rum menghadap Pulau Ternate, Soasiu justru sebaliknya, terletak di sisi lain pulau. Entah mengapa dipindahkan ke sisi yang jauh dari Ternate?

Aku naik angkot ke Soasiu dan berhenti depan rumah adat Tidore. Kotanya kecil, sepi, bersih dan rapi sekali. Sayang trotoarnya dibuat naik turun sehingga pejalan kaki kesulitan jalan.

Aku juga lihat Masjid Sultan. Ketika jalan, bertemu dengan seseorang bernama Bambang Muhammad, yang ramah menawari aku jalan-jalan. Bambang mengajak aku jalan dengan sepeda motornya. Kami melihat bangkai gereja Maranatha di Jalan Ahmad Yani.

Ini gereja terbesar di Tidore. Ia dibangun pada awal 1960an ketika Tidore dijadikan ibukota sementara Irian Barat. Saat itu banyak sekali orang berkantor di Tidore. Gubernur Irian Barat adalah Zainal Abidin Syah, yang juga merupakan sultan Tidore ke-35 (1947-1961). Waktu itu, banyak sekali orang datang ke Soasiu untuk bekerja dalam kampanye Irian Barat. Zainal Abidin pun mengganti nama daerah dimana banyak pendatang tinggal dari "Goto" menjadi "Indonesiana." Sesudah Zainal Abidin, Tidore tak mengangkat sultan baru hingga tahun 1999, ketika pada salah puncak ketegangan Ternate-Tidore, diangkatlah Sultan Jaffar Syah sebagai sultan ke-36.

Bambang Muhammad bilang ketika gereja Maranatha dihancurkan pada 3 November 1999, "Malam itu kita tidak kenal orang-orang," kata Bambang. Bekas gereja ditumbuhi rumput tinggi. Tempat salib sudah patah. Tidore kini tak punya satu gereja pun. Malam itu, orang-orang membunuh sembilan orang Kristen serta mengusir semua orang Kristen dari Tidore (800 orang). Namun Bambang bilang bisa diterima untuk bangun "gereja ini lagi."

Menurut Muhammad Amin Faaroek, seorang tetua Tidore, baik orang Kristen maupun orang Islam, sama-sama membangun gereja Maranatha. Faaroek banyak cerita soal sejarah Tidore. Dia juga bicara soal malam dimana semua orang Kristen diusir dari Tidore dan Pendeta Arie G. Risakotta dibunuh. Gara-garanya, ada surat palsu dari Gereja Protestan Maluku soal rencana pengusiran orang-orang Islam dari Pulau Halmahera. "Tandatangannya saya kenal bukan Pendeta Sammy Titaley," kata Faaroek. Namun surat kaleng itu menyebabkan salah paham dan akibatnya fatal.

Kami juga makan masakan Tidore di rumah makan Ratu Sayang. Aduh, enak sekali, makan pakai ikan serta sagu serta ikang. Aku makan sampai tak bisa goyang lagi. Rakus sekali. Orang-orang senang lihat aku menikmati makanan mereka.

Dari Soasiu, aku mencoba menemui komandan Pasukan Jihad Tidore Abu Bakar Wahid al-Banjari. Rumahnya terletak antara Rum dan Soaaiu. Sayang, waktunya tak cukup. Kalau sudah malam, aku harus sewa speed boat sendirian, yang harganya lebih mahal daripada naik bersama orang lain.

Hari sudah gelap, petang hari, ketika tiba di Rum dan naik speed ke Ternate, istirahat di Mitra Karya.

Thursday, November 17, 2005

Gambar Uang Rp 1,000


Coba kau lihat gambar uang Rp 1,000 dan baca caption gambar dua buah gunung disana. Kau akan baca nama Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Kau tahu letaknya bukan? Ia ada di daerah utara Kepulauau Maluku. Ini daerah Ternate dan Tidore. Pada uang Rp 1,000 itu, Pulau Maitara terlihat lebih kecil dan rendah sedang Pulau Tidore lebih tinggi.

Aku coba cari sudut pengambilan gambar itu ketika mengunjungi Ternate November ini. Mulanya aku jepret kamera dari daerah Ngade –ada tiga restoran disini dengan seafood yang lumayan. Tapi hasilnya kurang cocok, Matiara terletak di sebelah kanan Tidore, tak sama dengan gambar uang.

Dua hari kemudian, aku pergi ke kampus Universitas Sultan Khairun di daerah Gambesi, alhasil, aku menemukan angle pengambilan gambar uang Rp 1,000.

Image hosted by Photobucket.com

Gunung di Pulau Tidore itu bernama Kiematubu (1,730 meter). Dalam bahasa Tidore, “kie” artinya “gunung.”

Senang juga menemukan sudut gambar uang itu. Aku sering memakai dan melihat uang Rp 1,000 tapi baru kali ini tahu dimana sudut pengambilan gambarnya. Kau juga begitu bukan? Orang-orang Ternate, bila bertemu pendatang baru, sering bangga mengajak si pendatang melihat sudut ini ... tapi kebanyakan dari Ngade. Tapi sambil makan-makan toh.

Di Pulau Ternate ada Gunung Gamalama (1,721 meter) yang terkenal karena ada pohon-pohon cengkeh berumur 300 tahun. Juga ada kuburan seorang sultan Ternate dekat puncak Gamalama.

Image hosted by Photobucket.com

Tuesday, November 15, 2005

Semuel Waileruny



Semuel Waileruny salah seorang pemimpin Forum Kedaulatan Maluku. Ia ditahan di penjara Waiheru, Pulau Ambon, dengan dakwaan mempersiapkan upacara penaikan bendera Republik Maluku Selatan pada 25 April 2005. Upacara itu tak sampai terlaksana namun ia didakwa merencanakannya.

Aku sempat melakukan wawancara terhadap Waileruny dalam penjara. Butuh waktu dua hari untuk minta izin wawancara. Mulanya, Yany Kubangun dan Sugiyanto, wartawan harian Ambon Ekspres, mengajak aku ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Lalu ke Kejaksaan Negeri Ambon. Butuh waktu sehari menunggu kiri dan kanan. Esoknya, harus minta surat dari Pengadilan Negeri Ambon.

Senang juga bisa wawancara one-on-one dengan Waileruny Sabtu lalu. Seninnya, ia disidang di pengadilan negeri. Aku juga sempat meliput sidang ini. Aku juga sempat berkunjung ke rumahnya di Ambon. Rumah sederhana. Keluarga sederhana. Masuk sebuah gang dekat Hotel Mutiara. Anaknya tiga orang, gadis-gadis kecil, isterinya dosen di Universitas Pattimura.

Juga sempat wawancara beberapa orang tahanan pimpinan Ongen Pattimura. Mereka didakwa membunuh dua orang, yang mereka perkirakan orang Kristen, pada karaoke Villa di Hative Besar. Ongen orangnya ceria. Ia ditahan di Waiheru juga.

Liputan Ambon ini unik sekali. Kota yang pecah dengan garis agama. Islam ... Kristen ... Islam ... Kristen ....

Image hosted by Photobucket.com
Penjara Waiheru

Waileruny mulanya pegawai negeri biasa. Ijasahnya sarjana hukum. Ia suka berorganisasi dan sempat masuk Golongan Karya. Ayahnya petani yang pada 1950an ikut membantu tentara dari Jawa memerangi pasukan Republik Maluku Selatan. Ayahnya jadi penunjuk jalan lalu menerima penghargaan dari Presiden Soekarno.

Perang sektarian di Maluku mendorong Waileruny ikut dalam tim pengacara bentukan Gereja Protestan Maluku. Keterlibatan ini membuat Waileruny belajar sejarah Maluku. Ia mempelajari sejarah Republik Maluku Selatan. Ia pun berubah pikiran. Dia berpendapat Dewan Maluku Selatan sah ketika menyatakan kemerdekaan negara mereka pada 25 April 1950.

Alasannya, mereka melihat gejala-gejala Presiden Sukarno hendak sepihak membatalkan Perjanjian Meja Bundar, yang ditandatangani pada 27 Desember 1949 di Den Haag, dimana Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (bukan kepada Republik Indonesia, yang wilayahnya waktu itu hanya Jogjakarta). Mereka memutuskan keluar dari Negara Indonesia Timur, dengan ibukota Makassar, dan mendirikan RMS.

NIT adalah negara bagian Republik Indonesia Serikat dengan wilayah paling luas. NIT meliputi Pulau Bali, Pulau Sulawesi, seluruh kepulauan Maluku dan seluruh kepulauan Sunda Kecil. Secara politik dan militer, NIT adalah negara bagian kedua terkuat sesudah Republik Indonesia dengan ibukota Jogjakarta.

Sukarno terbukti membubarkan federasi Indonesia pada 17 Agustus 1950 dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan wilayah seluruh Indonesia dan ibukota Jakarta. Mula-mula ada beberapa tokoh Maluku, antara lain, J. Leimena dan Sultan Ternate Jabir Sjah, coba berunding. Namun mereka ditolak mendarat di Ambon. Sukarno pun segera mengirim tentara dari Pulau Jawa untuk melawan RMS. Ribuan pasukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) berada di pihak RMS.

Secara militer, Indonesia mengalahkan RMS, yang lantas membentuk pemerintah di pengasingan di Belanda. RMS terutama didukung 3,578 serdadu KNIL, yang pindah dari Maluku Selatan ke Belanda pada 1951. Jumlahnya sekitar 12,500 bila dihitung dengan anggota keluarga mereka.


Catatan: Ejaan nama Semuel Waileruny sering ditulis dengan versi lain: "Samuel Waileruny" atau "Samuel Weileruny." Versi ini adalah versi yang dikatakannya sesuai dengan keinginannya. Waileruny adalah marga. Ejaan ini dipakai umum dalam marganya.

Monday, November 14, 2005

Hotel di Ambon

Mulanya, aku memilih tinggal di Hotel Ambon Manise, biasa disingkat Amans. Aku kira aku perlu tinggal di daerah perbatasan. Kebetulan, Amans terletak di daerah Mardika dan Batumerah, masing-masing Kristen dan Islam, walau ia terkadang dianggap hotel Muslim. Ini juga rekomendasi seorang kenalan wartawati Ambon.

Ini penting karena Ambon kota yang pecah berdasarkan agama sejak “kerusuhan” Kristen-Islam meledak pada 19 Januari 1999. Aku ingin berada dimana akses mudah kepada kedua kelompok walau aku benci sekali dengan pengelompokan ini.

Amans bintang tiga. Ia terletak di daerah Pasar Mardika. Ada kolam renang. Brosurnya menggambarkan air biru serta pancuran dari patung ikan lumba. Menggoda untuk berenang. Ternyata kolam renang ini sudah bertahun-tahun tak dipakai. Airnya hijau kehitaman.

Harga kamar standar Rp 240,000 semalam. Double bed. Ada bathtub. Air panas mengalir lancar. Pemandangan bisa melihat laut. Aku bisa lihat motor tempel (speed) lalu lalang antara pelabuhan Galala, Benteng dan sebagainya. Juga ferry besar dari Pulau Buru, Kepulauan Kei dan lain-lain.

Masalah timbul dari becak. Amans terletak agak jauh dari daerah perkantoran. Aku harus naik becak ke harian Suara Maluku, Ambon Ekspres, kantor-kantor kejaksaan, pengadilan, gubernur dan sebagainya. Sekali naik Rp 5,000. Sehari aku bisa naik turun becak enam kali. Lumayan jadi Rp 30,000.

Hari kedua, aku meneriwa tawaran seorang tukang becak agar ia menunggu. Aku kasihan. Peluhnya bertetesan. Aku terima tawaran itu. Maka sesiangan ia antar aku ke tempat-tempat aku ada wawancara dan urus izin sana sini. Ia minta Rp 65,000 untuk enam tarikan! Ini pemerasan!

Beberapa sumber juga memilih ketemu di restoran Hotel Mutiara. Ia terletak dekat kantor gubernur dan Gereja Maranatha milik Gereja Prostestan Maluku, organisasi keagamaan terbesar di Maluku selatan.

Aku putuskan pindah hotel. Tapi Hotel Mutiara penuh. Aku cari dekatnya, Hotel Manise, bintang tiga, Rp 250,000 standar semalam (single bed). Manise terletak di Jl. W.R. Supratman.

Alamak! Ternyata tak ada jendela. Seorang room boy bilang hanya kamar deluxe yang pakai jendela. Pengap sekali. Aku juga lihat kecoak di lorong depan kamar.

Amans jauh lebih bersih dan baik daripada Hotel Manise. Akhirnya, aku pindah ke Mutiara begitu ada kamar kosong. Ia cuma bintang dua dan Rp 350,000 semalam. Air panas tak terlalu panas tapi kamar bersih. Single bed. Ada jendela. AC juga tak berisik.

Di Hotel Mutiara, sempat bersua dengan Des Alwi, anak angkat Sutan Syahrir, pemikir Minangkabau terkemuka, ketika ia dibuang pemerintah Belanda di Pulau Banda pada 1936-1942. Des Alwi juga pernah gabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia untuk menjatuhkan Presiden Soekarno pada 1950-1960-an. Des Alwi langganan Hotel Mutiara bila singgah di Ambon. Aku pernah wawancara Des beberapa kali.

Kal Muller dalam buku guide turis Maluku: Indonesian Spice Islands terbitan Periplus juga rekomendasi Hotel Mutiara. Aku setuju dengan Muller. Buku ini terbit 1997, sebelum pertikaian antar agama, meledak dan membuat ambruk Maluku. Namun isinya banyak yang relevan. Buku ini aku pakai untuk petunjuk jalan-jalan di Ambon, Ternate, Tidore, Halmahera pada November ini.

Forum Freedom: Kebebasan Pers


Forum Freedom
Wawancara oleh Hamid Basyaib dari Freedom Institute
disiarkan lewat jaringan radio 68H


Kebebasan Pers bersama Andreas Harsono


Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia. UUD 45 pasal 28 berbunyi: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Jadi pengertiannya luas sekali. Meski begitu kita juga pernah mengalami penindasan, kecurigaan, dan alasan-alasan lain yang terlalu jelas. Intinya: pers dibungkam. Jadi isunya adalah soal kebebasan pers dan mendapatkan informasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan pers dan mendapatkan informasi itu?

Ada sebuah pengertian di dalam ilmu politik yang menyatakan bahwa makin bermutu jurnalisme di dalam suatu masyarakat, makin baik pula informasi yang diperoleh masyarakat yang bersangkutan. Sederhananya begitu. Misalnya ada sebuah kampung. Di sana ada media, entah itu radio kecil atau papan pengumuman yang baik. Ini berarti orang-orang di kampung itu makin mendapatkan informasi yang bermutu, maka makin baik pula untuk mengambil keputusan mereka bersama-sama. Mulai dari soal menangani pencurian sampai kemacetan got.

Jadi di dalam suatu masyarakat, di mana medianya atau komunikasinya makin bermutu, makin baik, maka makin bermutu pula proses pengambilan keputusan di masyarakat bersangkutan. Maka proses untuk mendapatkan informasi yang bermutu itu perlu dilindungi. Perlindungan itulah yang disebut kebebasan pers. Artinya pers atau media harus bebas agar kehidupan masyarakat terlindungi. Di Indonesia memang secara teoretis ada jaminan terhadap kebebasan pers. Namun kalau kita lihat hukum-hukum yang ada, sejak Indonesia dibilang merdeka sampai hari ini, masih banyak hukum-hukum yang tidak menjamin kebebasan pers. Di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, ada 38 pasal yang bertentangan dengan kebebasan pers. Itu kesimpulan Dewan Pers.

Setelah Orde Baru tumbang, banyak orang yang meminta kebebasan pers lebih besar. Tapi para pejabat, misalnya, menganggap pers kita justeru sudah kebablasan. Soal ini memang pernah didiskusikan juga oleh orang media. Saya ingat Jakob Oetama dari Kompas mengakuinya. Dan kebablasan itu memang benar terjadi. Sekarang ini isi media dominan kriminalitas, seks, dan sebagainya. Televisi kita juga penuh acara mistik. Acara-acara aneh yang dianggap kurang bertanggung jawab.

Namun kalau kita mau belajar dari pengalaman negara-negara lain, terutama Eropa Timur, saya kira sebaiknya kita bersabar. Masyarakat akan bisa menilai. Kelak, saya yakin pers yang sensasional itu tidak akan bertahan. Sejarah membuktikan bahwa mereka yang serius dan bertanggung jawab justru yang bertahan. Tapi, juga ilusi untuk berharap bahwa di dalam alam pers yang bebas itu tidak akan ada pers yang tidak bertanggung jawab. Pasti ada. Di negara-negara Eropa Barat pun banyak sekali tabloid sensasional seperti itu. Dan saya tidak mengkhawatirinya. Itu adalah konsekuensi dari pers yang bebas. Pasti ada orang yang kurang bertanggung jawab. Di Pulau Jawa banyak sekali wartawan yang kurang bertanggung jawab. Tapi saya percaya 100 persen bahwa kebebasan ini lebih banyak baiknya daripada buruknya.

Tentang hubungan pers dengan demokrasi, saya punya cerita menarik. Belum lama ini saya ketemu guru saya, Bill Kovach, di London. Dia cerita bagaimana dia ditelepon oleh seorang jenderal Amerika Serikat. Si jenderal cerita tentang penyiksaan oleh tentara atau aparat keamanan Amerika terhadap tahanan di Guantanamo, Kuba. Jenderal itu menelepon Kovach dan bilang, “Saya ingin hal ini diberitakan.” Kovach bilang bahwa banyak sekali jenderal Amerika yang sangat jengkel pada George Bush. Mereka menganggap Bush membajak pemerintahan Amerika.

Ketidaksukaan mereka pada Bush memang dipicu oleh kasus Guantanamo itu. Tapi kita juga tahu ada kasus penjara Abu Ghraib. Jenderal-jenderal itu merasa bahwa Bush membuat citra Amerika merosot, dan militer Amerika yang kena getah. Saya lalu tanya sama Kovach, “Kalau begitu, bagaimana kemungkinan jenderal-jendral itu melakukan kudeta?”

Kovach tertawa dan bilang, “Tidak mungkin.”

Saya tanya lagi, “Kenapa?”

Kovach menjawab, “Kan ada pers…”

Yang membocorkan rahasia-rahasia pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Amerika kepada pers adalah jenderal Amerika. Jadi itulah salah satu aspek penting dari kebebasan pers: mereka bisa ikut mengontrol dan membantu masyarakat untuk tahu bahwa pemerintah mereka brengsek. Motivasinya untuk kepentingan publik.

Jadi pers itu betul-betul punya peran yang menentukan dalam peningkatan kualitas demokrasi. Demokrasi bukan hanya berarti soal mencoblos di saat pemilihan umum, tapi juga mengembangkan apa yang disebut civil liberties: kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan seterusnya. Lihatlah, orang seperti diceritakan Bill Kovach itu betul-betul mengandalkan pers, bahkan sebagai pencegah kudeta. Kovach bahkan sering mengatakan bahwa kalau ada satu hal di luar agama yang dia anggap berguna buat kehidupan orang banyak, itu adalah jurnalisme.

Memang, dalam soal mutu, kita masih prihatin. Mutu media di Jakarta ini tak terlalu baik -- bahkan sangat buruk. Untuk ukuran internasional, termasuk Asia Tenggara, media kita di bawah standar. Kelompok Kompas Gramedia, Tempo Jawa Pos, RCTI, SCTV, saya kira standar mereka di bawah standar internasional.

Indikatornya banyak sekali. Banyak konvensi di dalam jurnalisme yang belum dipakai di Jakarta ini. Salah satu hal yang sangat sering saya bicarakan adalah tidak adanya byline (pencantuman nama penulis). Kalau Anda perhatikan surat kabar di Singapura, di Bangkok, di Manila, di Jepang, di Amerika, semua berita di sana umumnya menggunakan byline. Misalnya begini: ada berita gempa bumi di Liwa, Lampung. Di bawah berita itu ada byline oleh Si Badu. Di Kompas dan Tempo byline itu tidak ada. Padahal byline menyangkut soal accountability, pertanggungjawaban. Kalau dia menulis baik, dia akan dipuji. Orang akan menilai prestasi si wartawan. Kalau dia nulis buruk, dia akan ketahuan. “O, Si Badu ternyata bukan wartawan yang baik.” Namun di dalam tradisi jurnalisme kita, itu tidak ada. Sampai hari ini mungkin baru tiga atau empat surat kabar yang menggunakan byline dari 900an surat kabar.

Memang mereka bilang, begitulah cara mereka (tanpa pencantuman nama penulis) untuk mengatakan bahwa apa saja yang muncul di media itu adalah suara media tersebut, bukan suara orang-orang yang kebetulan bekerja di situ. Atau ada yang bilang, “Kita kasih byline kalau tulisannya bagus.” Tentu saja ini cara yang aneh –pencantuman nama penulis dilakukan hanya kalau tulisannya bagus. Maka hanya feature dan analisis yang pakai byline. Tapi kalau berita biasa, tidak pakai. Itu bukan prinsip byline. Prinsip byline diterapkan justru agar yang jelek bisa dikontrol oleh pembaca, audiens. Justru yang jelek yang perlu ketahuan. Yang bagus kurang memerlukannya, karena setiap tulisan yang muncul memang sudah semestinya bagus. Sekarang ini banyak orang yang berlindung di balik redaksi, sehingga prestasi individu wartawan di Jakarta atau di Pulau Jawa ini tidak pernah muncul. Itu karena tidak ada byline. Orang tidak dipacu untuk berprestasi.

Kembali ke isu pokok kita, di masa lalu kebebasan pers dan dan kebebasan mendapatkan informasi itu lebih baik. Menurut Benedict Anderson, seorang profesor dari Universitas Cornell, Amerika, periode pers yang lebih bermutu, dinamis, kritis, dan terbuka di kepulauan ini terjadi di tahun1910-an, zaman Hindia Belanda. Yaitu di masa Tirto Adhisoerjo, Mas Marcodikromo, FDJ Pangemanann, H. Kommer, Tio Ie Soei, Kwee Kek Beng, Soewardi Soerjadiningrat dan sebagainya. Mereka jauh liberal, terbuka, dan kreatif daripada pers zaman Indonesia.

Di masa itu tidak ada represi yang seberat zaman Indonesia. Tidak ada media yang dibreidel atau wartawan yang disiksa. Ada denda dan ada yang masuk penjara, tapi semua ada ukurannya, ada aturannya. Sekarang ini ada orang yang dibunuh dan dipenjara tanpa alasan yang jelas, apalagi di masa Orde Baru, sehingga media jadi takut. Pada zaman liberal Hindia Belanda, hal-hal semacam ini tidak ada. Di jaman itu, polemik kebudayaan antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, misalnya, luar biasa bagusnya. Atau, lihat debat Soekarno dengan A. Hasan di Suluh Indonesia (Bandung). Juga tulisan-tulisan Moh. Hatta pada waktu itu. Pendeknya, esai-esai yang bagus, kuat, dan tajam bermunculan di masa lalu dan tidak ada di zaman sekarang.

Memang, sekarang ini kebebasan sangat maju. Namun ada tekanan lain yang muncul, namanya pasar. Dan juga konglomerasi media. Sekarang orang harus efisien. Satu wartawan harus nulis tiga berita sehari. Atau terjadi pemakaian berita secara bersama-sama: satu wartawan beritanya dipakai oleh beberapa atau puluhan surat kabar. Itu tidak baik. Karena persepsi satu orang itu tentu kurang baik dibanding persepsi sepuluh orang. Para pengusaha media itu dulu kan membuat banyak uang. Di Kompas, Tempo, RCTI, dan lain-lain, mereka menghasilkan banyak sekali uang. Jadi mengapa mereka harus berubah jika mereka bisa berbaik-baik dengan penguasa? Maka sekarang bergandenganlah mereka dengan presiden, menteri, jenderal, karena itu membuat mereka aman.

Beberapa media, misalnya Kompas, memang sangat kritis terhadap Presiden Yudhoyono. Tapi sikap kritis itu hanya untuk satu-dua peristiwa, misalnya soal kenaikan harga BBM. Namun secara umum tidak. Yang juga mencolok adalah: media di Jawa, Medan, Makassar, dan lain-lain tidak pernah mau mengkritik sesama media. Ini luar biasa anehnya. Kenapa? Karena salah satu kerja media adalah memantau kekuasaan. Kekuasaan itu bisa pemerintah, pers, tentara, agama, dan sebagainya. Tapi terhadap sesama media, tidak pernah dipantau dengan standar yang sama. Aneh.

Padahal, di negeri-negeri lain – misalnya India atau Amerika Serikat -- praktek semacam itu cukup lazim. Artinya kalau ada koran atau majalah nulis jelek, dia akan dikritik oleh koran lain. Misalnya sekarang ini ada tuduhan bahwa pemimpin Grup Jawa Pos Dahlan Iskan terlibat tindakan korupsi, menggelapkan pajak, dan sebagainya. Namun apakah ada pemberitaan tentang itu di media lain?

Menurut saya, itu adalah solidaritas yang tidak pada tempatnya. Salah. Itu merugikan masyarakat. Jawa Pos itu punya perusahaan banyak. Mulai dari harian Rakyat Aceh di Banda Aceh hingga harian Timor Ekspres di Kupang, sampai Cendrawasih Pos di Jayapura. Dan ternyata CEO jaringan semua surat kabar itu dituduh terlibat tindakan korupsi. Kenapa tidak diberitakan? Mereka dituduh korupsi, bahkan salah seorang di antaranya sudah diperiksa polisi.

Bagi saya, kalau pemilik sebuah koran dianggap melanggar hukum, kasusnya harus diberitakan oleh koran yang bersangkutan. Jadi pemilik koran itu tidak dipandang sebagai pemilik koran, melainkan sebagai warga negara biasa. Beritanya pun berita biasa saja. Bisa diedit oleh orang lain kalau tidak mau dibilang tidak independen. Itu sangat biasa. Saya pernah bekerja di beberapa media internasional. Kalau editor saya salah, mereka selalu bilang, “Anda punya hak untuk melaporkan dan menulis cerita tentang saya di koran ini!”

BBC London pernah membuat kesalahan sehingga seorang narasumber mereka bunuh diri. Itu dilaporkan oleh BBC sendiri. Reporter The New York Times pernah menipu, dan dilaporkan oleh The New York Times sendiri. Koran itu juga pernah keliru dalam soal senjata pemusnah masal di Irak; itu diberitakan oleh NYT dan mereka minta maaf.

Tradisi di media kita, kalau wartawannya sendiri yang meninggal atau kawin, barulah beritanya dimuat. Tapi, menjadikan koran seperti media keluarga semacam itu tidak mengapa. Asalkan, kalau pemiliknya melakukan kejahatan, misalnya korupsi atau melakukan pelecehan seksual, itu harus diberitakan. Mereka toh memberitakan orang lain -- orang selingkuh diberitakan, orang korupsi diberitakan-- tapi dirinya sendiri tidak diberitakan? Padahal, kalau media menempatkan diri sebagai institusi masyarakat, memberitakan diri sendiri itu tidak ada masalah, justru akan membuat kredibilitas koran bersangkutan semakin tinggi.

Ancaman terhadap kebebasan pers juga bisa muncul dari pemilik media itu, misalnya dengan alasan bisnis. Menurut survei National Democratic Institute, hampir 95 persen dari semua informasi soal politik yang diperoleh warga Indonesia –kecuali Maluku dan Papua—didapat dari surat kabar dan televisi yang pemegang sahamnya ada di Jakarta. Jadi sangat terkonsentrasi oleh segelintir orang yang ada di Jakarta. Sekitar sebelas televisi nasional yang ada di Jakarta itu menguasai audiens sekitar 92 persen di seluruh Indonesia. Ini bagi saya sangat mengganggu. Artinya suara, reportase, perspektif, interpretasi berita itu semua ditentukan dari Jakarta. Efeknya adalah suara-suara orang di luar Jakarta tidak pernah muncul di media.

Semua itu bisa disimpulkan bahwa kebebasan pers dan kebebasan mendapatkan informasi tidak termanfaatkan dengan semestinya. Terjadi konsentrasi pemilik modal di Jakarta. Mutu wartawan juga masih masalah besar. Menurut beberapa survei, kebanyakan wartwan di Jawa dan Medan menerima amplop, suap. Saya kira di tempat-tempat lain pun sama. Inilah salah satu sisi terburuk dalam jurnalisme Indonesia, yaitu wartawannya mudah sekali disuap. Mungkin mereka mengatakan gajinya kecil. Tapi saya kira kebanyakan wartawan menerima upah di atas upah minimum. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan suap.

Mutu tulisan mereka juga buruk. Semua orang mengeluhkan hal ini. Goenawan Mohamad mengeluh. Jakob Oetama mengeluh. Semua orang mengeluh bahwa wartawan kita tidak bisa menulis dengan baik. Goenawan mengatakan, ini terjadi karena di Indonesia tidak ada tradisi menulis yang berkembang. Tapi sebenarnya kalau diberi kesempatan, mereka bisa.

Saya pernah mengelola sebuah majalah, namanya Pantau. Kami menerbitkan tulisan-tulisan yang bagus dan menjadi buku. Beberapa orang menganggap buku itu bagus. Maria Hartiningsih dari Kompas mengatakan bahwa itu esai atau laporan terbaik yang dibuat wartawan Indonesia masa kini. Orang-orang yang menulis di sana masih muda-muda. Artinya, kalau mereka diberi kesempatan; kalau medianya mendorong, memberi fasilitas, tempat, tim editor yang bagus, topangan sistem yang bagus, mereka mampu. Saya kira masalahnya adalah sistem kerja --sistem penugasan, kriteria rekrutmen wartawan dan penilaian kinerja mereka-- di Jakarta ini yang cacat, sehingga tidak muncul jurnalisme yang bermutu.