Sunday, October 14, 2007

Polemik Sejarah Pers Indonesia


Kapan hari jadi pers Indonesia? Sebagian orang mempertanyakan kriteria "pers Indonesia," atau kalau pun mau aman, lebih tepat disebut "pers di Indonesia." Ini bisa dimulai oleh surat kabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit 1744-1746, di kota Batavia, Pulau Jawa. Kemungkinan besar Bataviasche Nouvelles adalah suratkabar pertama yang terbit di Pulau Jawa zaman Hindia Belanda. Pulau Jawa hari ini adalah bagian dari Indonesia.

Namun banyak yang tak sependapat. Bataviasche Nouvelles kan berbahasa Belanda? Mengapa tak memulai dari surat kabar yang berbahasa Melayu? Tidakkah bahasa ini yang kelak dipakai sebagai bahasa nasionalisme Indonesia? Pada 1850-an sudah ada surat kabar berbahasa Melayu terbit di Jawa, Sumatra dan pulau lain. Pemiliknya, termasuk wartawan Tionghoa Peranakan.

Beberapa orang lagi, terutama novelis Pramoedya Ananta Toer, berpendapat "pers Indonesia" dimulai oleh Medan Prijaji, terbitan Bandung pada Januari 1907. Pramoedya menulis buku Sang Pemula guna mengedepankan peranan Tirto Adhi Soerjo, penerbit Medan Prijaji. Pramoedya juga melandaskan Tetralogi Pulau Buru, secara fiktif, pada tokoh Tirto. Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yoedhoyono mengangkat Tirto sebagai "pahlawan nasional."

Ada juga yang berpendapat "pers Indonesia" mulai sejak Republik Indonesia ada. Artinya, "pers Indonesia" ini ya termasuk semua yang terbit, atau sudah terbit, pada Agustus 1945, di seluruh wilayah Indonesia. Namun wilayah "Indonesia" pada 1945 de facto hanya Jawa dan Sumatra. Belanda praktis menguasai pulau-pulau lain. Bahkan sesudah perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia malah menciut cuma Jogyakarta dan beberapa tempat lain di Pulau Jawa? Artinya, secara legal "Indonesia" baru diakui dunia internasional sesudah penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949?

Saya mengumpulkan beberapa naskah terkait dengan isu ini. Isinya, banyak kritik terhadap keputusan Presiden Yudhoyono tersebut. Proyek ini diusung oleh Indexpress pimpinan Taufik Rahzen. Saya juga mempertanyakan cara mencari-cari hari jadi "pers Indonesia"?

Hari Jadi Pers Nasional Meremehkan Peran Surat Kabar Lain
Suryadi, peneliti Universiteit Leiden, berpendapat pemilihan Tirto Adhi Soerjo terkesan melebih-lebihkan peranan Tirto. Jasa Tirto tak lebih besar dari Dja Endar Moeda, misalnya, yang aktif di Sumatera, 1894-1910, atau Abdul Rivai lewat Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam, 1903-1907.

Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu
Nasrul Azwar dari Minang berpendapat sejarah surat kabar Sumatra lebih tua dari Medan Prijaji. Sejak 7 Desember 1864, orang Minang untuk pertama kalinya membaca surat kabar berbahasa Melayu ketika edisi perdana Bintang Timoer diluncurkan.

Pers, Sejarah dan Rasialisme
Saya menulis soal istilah "pribumi" dan "non-pribumi" dalam melihat sejarah surat kabar di Jawa, Minahasa dan Minang. Tirto Adhi Soerjo keberatan ketika Boedi Oetomo mencalonkan Ernest Douwes Dekker sebagai editor suratkabar mereka. Alasannya, Boedi Oetomo hanya untuk orang Jawa, Sunda, Madura.

15 comments:

Iman Brotoseno said...

saya sempat berpikir Tirtho Adhi Surjo yang dipersonifikasikan Pramoedya sebagai " minke ' adalah bapak pers Indonesia, yang karena keterlibatannya di Sarekat Islam ' merah ' membuat pemerintah orba alergi.Sehingga lebih mengedepankan Adinegoro..
Salam pak Andreas,...

Andreas Harsono said...

Dear Iman,

Terima kasih untuk komentarnya. Namun jangan lupa Orde Baru yang mengangkat Tirto Adhi Soerjo sebagai "perintis pers." Saya kira perlu penelitian yang lebih lanjut terhadap Tirto, maupun Adi Negoro dan tokoh-tokoh lain. Maksud saya, penelitian yang kini ada, misalnya Sang Pemula karya Pramoedya, kalau saya bandingkan dengan biografi E.F.E. Douwes Dekker karya Paul W. van der Veur, The Lion and the Gadfly, masih jauh dari memadai. Saya mengharapkan sejarahwan yang profesional kelak bikin penulisan biografi Tirto, Adi Negoro dan lainnya, dengan metode yang baik.

Junarto Imam Prakoso said...

Bahkan sampai sekarang pun pers sebenarnya tidak sepenuhnya bebas. Seorang produser berita TV bercerita bahwa bilik beritanya (newsroom) sering dipaksa (atau terpaksa) mengikuti keinginan Bos Besar, yaitu sang pemilik. Jadi, pers sering mendedahkan pelbagai persoalan di masyarakat, tapi sebenarnya di dalam organisasi mereka senidri bermasalah. Silahkan baca wawacara saya dg seorang produser berita stasiun TV. (http://junarto.wordpress.com). Salam Mas Andreas.

dejavaraditya@gmail.com said...

menurut anda, kapankah sebenarnya hari pers nasional itu? tidak ada solusinya, tidak asyik...

Andreas Harsono said...

Untuk Raditya,

Sebagai orang yang belajar nasionalisme, saya akan sangat berhati-hati dengan segala sesuatu yang diklaim "nasional." Saya tak mau gegabah memberi label untuk hari jadi itu.

Seorang rekan wartawan, Aboeprijadi Santoso dari Amsterdam, punya ide lain yang menarik. Dia usul tanggal 16 Oktober 1975 dijadikan "Hari Kelam Pers Indonesia."

Alasannya, saat itu terjadi pembantaian lima wartawan di Balibo, yang hendak merekam agresi negara Indonesia di Timor Timur. Tak soal bahwa kelima korban tsb adalah warga Australia, Inggris dan Selandia Baru.

"Mereka satu bangsa dengan kita: bangsa wartawan, yang menohok berita demi kepentingan publik. Mereka satu republik dengan kita: republik jurnalistik, yang menyingkap ragam peristiwa,
nestapa dan tragedi demi kepentingan publik."

"Berkat mereka, kita tahu, sejak itu, tentara kita melakukan penyusupan ilegal ke negeri tetangga untuk kemudian menduduki dan menjajahnya. Tapi, berkat pembantaian mereka, kita dirundung kegelapan dua dasawarsa lamanya."

"Enambelas Oktober 1975 adalah pembunuhan terhadap pers bebas dan terhadap hak publik Indonesia untuk mengetahui agresi, kekejaman dan pendudukan tentara kita di negeri orang. They shoot the messengers, and they killed their messages, too. Sebab, sejak 1975 Timor Timur tertutup bagi orang, apalagi bagi pers, dari dalam dan luar Indonesia – kecuali segelintir pers 'apologists' yang menyertai tentara tanpa mengungkap tragedi di balik operasi. Artinya, dengan pembungkaman dan pengekangan terhadap pers bebas, sejak itu, petualangan Orde Baru di Timor Timur mengingkari hak publik Indonesia untuk mengetahui ulah negaranya yang melanggar konstitusi sendiri dan untuk menyadari tragedi kemanusiaan yang berlangsung di sana.

Anda mungkin tahu pada tanggal itu, Assisten Intel Opsus Mayjen Benny Moerdani mengetahui dari Dubes Australia Richard Woolcott bahwa kelima wartawan tsb (Gary Cunningham, Gregory Shackleton, Tony Stewart, Brian Peters and Malcolm Renie) berada di Balibo, Timor Timur, saat ABRI melancarkan Operasi Komodo.

Mayjen Benny menginstruksikan Kol. Dading Kalbuadi agar "jangan ada saksi mata" operasi tsb, dan Dading memerintahkan Komandan Tim Susi "Mayor Andreas" (Kapten Yunus Yosfiah) agar memburu kelima wartawan tsb. (Jill Jollife, Cover Up, The Inside Story of the Balibo Five, 2001, h. 312). Setiba di Balibo, Kapten Yunus mengeluarkan perintah tembak kepada anggota Tim Susi, antara lain Letnan Bibit Waluyo dan, ada kemungkinan, juga Letnan Soetiyoso. Empat wartawan tsb ditembak konyol, satu lagi ditusuk mati.

Menurut Santoso, "Sejak itu, 'Balibo 16 Oktober' menjadi sinonim bagi tragedi gelap bagi pers bebas dan bangsa Indonesia."

Pemilihan momen Balibo bisa diperdebatkan juga. Misalnya, mengapa tak memilih 21 Juni 1994 ketika rezim Soeharto membredel Tempo, Detik dan Editor? Namun orang juga bisa berdebat soal pembredelan lain, dari 1950an hingga 1990an. Saya cenderung berhati-hati kalau pakai label "Indonesia."

isnr said...
This comment has been removed by the author.
isnr said...

Lantas, jika Bang Andre selalu berkelit dengan istilah "hati-hati" untuk penggunaan "nasional" atau "Indonesia", bagaimana "masalah" ihwal pers "kita" ini bisa sampai ke ujung? Alangkah baiknya jika ada "ketegasan" yang "konkret" untuk memperjelas arah polemik ini. Terima kasih atas jawabannya, Bang Andre. (dejavaraditya@gmail.com)

Andreas Harsono said...

Dengan hormat,

Saya kira apa yang sudah dilakukan sejarahwan macam A.B. Lapian, Claudine Salmon, Paul W. van der Veur serta banyak lainnya, yang sudah menulis soal suratkabar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi dan sebagainya, layak dibaca lebih dulu.

Saya memang menganjurkan orang tak terburu-buru menentukan hari jadi, label nasional atau apapun, mengingat kekurangmatangan keputusan itu, dampaknya bakal besar sekali. Kita ambil contoh saja sakralisasi Soempah Pemoeda, dimana orang tak mudah mempelajari sejarah peristiwa itu, namun cuma semboyan-semboyan: bahasa, tanah air dan bangsa yang satu.

Orang lupa bahwa penekanan yang berlebihan pada bahasa Melayu sebagai alat politik pemersatu Indonesia, justru membuat banyak orang tak menguasai bahasa internasional. Akibatnya, hari ini sedikit sekali warga Indonesia yang menguasai bahasa Inggris. Thus banyak warga Indonesia tak bisa mengikuti informasi internasional. Ini membuat mereka lebih mudah dibodohi penguasa. Inilah salah satu dampak mitos Soempah Pemoeda.

Saya kuatir proyek terburu-buru, tanpa metode jelas, soal sejarah suratkabar, apalagi direstui pemerintah Indonesia, juga akan menciptakan sesuatu yang semu. Orang tak bisa belajar sejarah suratkabar yang benar karena "sejarah pers Indonesia" disederhanakan dan, tentu saja, dimanipulasi. Kelak dampaknya akan besar sekali.

Inilah alasan mengapa saya mau bersikap hati-hati dan tak terburu-buru mencari kesimpulan. Biarkan para sejarahwan bekerja lebih dulu. Kita tunggu kerja mereka.

Vinsensius Sitepu said...

Salam kenal. Kami ingin memperkenalkan DICTUM, majalah kajian media pertama di

Universitas Sumatera Utara. Media ini didirikan pada Maret 2007 lalu di bawah

Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU, dan kini telah terbit edisi ke-3. Dikelola

di bawah Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Dictum berharap menjadi bacaan

alternatif mengenai pendidikan media dan kebebasan berekspresi bagi masyarakat

dan dunia akademis komunikasi.

Anda bisa melihat weblog kami di: dictum4magz.wordpress.com.

Besar harapan kami Anda memberikan masukan besar dan berarti.

Salam
Vinsensius Sitepu
(redaktur)

Anton Hilman said...

halo mas, orang minang ya?

nanto said...

salam mas andrea,

menarik membaca tulisannya. karena saya sedang berkutat dengan buku yang mengupas periode peralihan abad.

namun, mengenai "Bahkan sesudah perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia malah menciut cuma Jogyakarta dan beberapa tempat lain di Pulau Jawa" bukankan itu tepatnya Perjanjian Renville? Sedangkan wilayah RI adalah Jawa dan Sumatera adalah produk Perjanjian Linggarjati?

thx

Nant'S

The Real Me said...

mas andre... apakah wajar seorang jurnalis jadi tim sukses CAPRES?

Febri Rifki said...

hidup indonesia ku.....

http://home-febri.blogspot.com/

admincrazy said...

Yach semoga sejarah pers Indonesia dapt menjadi sebuah pelajaran untuk masa depan. Lam kenal mas andreas.

Kenali dan Kunjungi Objek Wisata di Pandeglang | moratmarit | cah bagoes | oes tsetnoc | oes tsetnoc

Dessy Eka Pratiwi said...

Koc hari jadinya saja sampai diperbincangkan sebegini hebohnya, seharusnya bukan hari jadinya tapi bagaimana pers Indonesia dapat maju dan berkembang tanpa batasan, tetapi tidak kebablasan.