Saturday, October 06, 2007

Hari (Jadi) Pers Nasional: Meremehkan Peran Surat Kabar Lain


OLEH SURYADI


Tulisan Nasrul Azwar
di kolom Padang Ekspres ("Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu" 17-12-2007) menarik perhatian kita karena beberapa kritik yang dilontarkannya, yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian kalangan peneliti dan masyarakat pada umumnya. Nasrul menanggapi pernyataan Taufik Rahzen di harian Jurnal Nasional bahwa tahun 2007 adalah peringatan seabad usia pers nasional. Perhitungan itu didasarkan atas terbitnya surat kabar Medan Prijaji di Bandung, pada bulan Januari 1907, yang dieditori oleh Raden Mas Tirto Adhi Soerjo.

Pernyataan "seabad usia pers nasional" berarti mengandung pengertian bahwa sebelum 1 Januari 1907 "hari lahirnya Medan Prijaji" berarti pers nasional belum ada (belum lahir). Dengan kata lain, surat kabar-surat kabar pribumi yang lahir sebelum tanggal itu dianggap bukan bagian pers nasional.

Nasrul melontarkan beberapa pertanyaan kritis terhadap proyek "Seabad Pers Nasional" yang diluncurkan Taufik Rahzen dkk.: "Siapa atau lembaga apa yang memutuskan dan melegetimasi [bahwa] satu abad pers di Indonesia [...] dimulai [dari] hitungan tahun 1907? Bagaimana mekanisme dan prosedurnya, apakah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah, atau Surat Keputusan Presiden, dan lain sebagainya? Apakah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), atau lembaga pers lainnya ikut serta melegitimasi tahun kelahiran surat kabar Medan Prijaji 1907 sebagai awal lahirnya pers nasional?"

Pilihan Taufik Rahzen dkk. itu secara tidak langsung mengandung makna bahwa Medan Prijaji-lah pers pribumi yang paling berjasa dalam menyemaikan perasaan nasionalisme ke dalam dada kaum pribumi di zaman Kolonial, untuk tidak mengatakan paling "nasionalis". Andreas Harsono yang menjawab penjelasan Agung Dwi Hartanto dari Indexpress (dikunjungi 4 Oktober 2007) mengatakan bahwa pilihan itu cukup berbau rasialis, karena ia menganggap bahwa harian Jurnal Nasional memilih Medan Prijaji karena editornya adalah seorang pribumi. Dalam tulisan Andreas itu juga terefleksi kekhawatiran bahwa pilihan itu dapat mengecilkan arti dan sumbangan surat kabar-surat kabar dan editor-editor non pribumi dan editor-editor pribumi lainnya dalam pembentukan nasionalisme bangsa Indonesia sejak paruh kedua abad ke-19.

Pernyataan Taufik Rahzen itu sebenarnya bukanlah hal baru. Ia hanya mengulangi, bukan malah mengkritisi, pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh beberapa peneliti terdahulu, terutama dari Jawa Barat (misalnya, Syafiq Umar, "Koran Nasional Pertama Lahir di Bandung", Pikiran Rakyat, 24-3-2006; Nina Herlina Lubis, "Mengenal Kepahlawanan R.M. Tirto dan K.H Noer Ali," Pikiran Rakyat, 24-3-2006). Agaknya tulisan-tulisan itulah yang antara lain memberi inspirasi kepada Pemerintah untuk menetapkan hari lahir atau hari jadi pers nasional berdasarkan awal terbitnya Medan Prijaji --bedakan dengan hari lahir PWI. Oleh karena itu pula pada tahun 1973 Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dikukuhkan oleh Pemerintah sebagai Bapak Pers Nasional, dan tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempurnakan gelar itu menjadi pahlawan nasional.

Taufik Rahzen memilih Medan Prijaji karena terkesan oleh slogan surat kabar ini: "Soeara bagi sekalian Radja-radja, bangsawan asali dan fikiran, prijaji dan saudagar boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar dari bangsa jang terprentah laennja jang dipersamakan dengan anak negri di seloeroeh Hindia Olanda." Ia terkesan dengan "suara keras" redakturnya, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, yang menulis secara blak-blakan, terutama kepada pihak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal ini secara eksplisit dikemukakan Zen Rahmat Sugito, rekan Taufik Rahzen dalam esai "pembelaannya" terhadap Agung Dwi Hartanto dalam blognya: Sahaja adalah Orang dari Bangsa jang Terprentah! (dikunjungi 27-9-2007). Dalam pengantarnya untuk rubrik "Seabad Pers Nasional" di harian Jurnal Nasional, Taufik Rahzen mengatakan bahwa Medan Prijaji adalah surat kabar pribumi yang pertama kali menyebarkan semangat rasa mardika dalam bentuk pemberitaan dan advokasi.

Namun, sebenarnya jauh sebelum itu sudah banyak penulis pribumi, bahkan juga beberapa orang Belanda sendiri yang bersimpati kepada bangsa Indonesia, yang telah mengguratkan pena tajamnya dalam tulisan-tulisan mereka di surat-surat kabar berbahasa Melayu atau Belanda untuk mengeritik kebijakan politik Pemerintah Kolonial Belanda dan membela rakyat Indonesia, yang mengakibatkan mereka "terinjak duri tulisan" (persdelict) --meminjam istilah Maisir Thaib (1992). Apakah karena mereka kebetulan tidak memiliki surat kabar sendiri, lalu jasa-jasa mereka itu harus diremehkan?

Ditetapkannya Medan Prijaji sebagai titik awal sejarah pers nasional juga memberi kesan terlalu menonjolkan kriteria "kekerasan" dalam menentukan hari (jadi) pers nasional kita. Mas Tirto di dunia pers sepertinya dianalogikan sebagai seorang pahlawan nasional yang memimpin perjuangan melawan Belanda dengan senjata. Masalahnya adalah bahwa memang selama ini "kekerasan" itulah satu (-satunya) ciri penting nasionalisme yang terus-menerus ditanamkan dalam memori bangsa Indonesia. Selama ini sejarah Indonesia memang dipahami dalam pengertian sempit: heroisme dengan darah, perjuangan dengan jalan kekerasan melawan Belanda, dengan mengorbankan harta dan nyawa.

Menurut hemat saya, penggunaan kriteria "kekerasan" dalam menentukan kelahiran pers nasional sama sekali tidak tepat. Bahasa pers yang baik semestinya jauh dari sifat "kekerasan". Peran dunia pers pribumi dalam menyemaikan semangat nasionalisme Indonesia di zaman penjajahan bukanlah atas sumbangsih dan peran satu surat kabar saja. Ia adalah sebuah proyek gotong-royong yang, seperti telah dicatat oleh sejarah, telah berlangsung dalam rentang waktu waktu hampir satu abad.

Ahmat Adam dalam disertasinya, The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913) (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Publication, 1995) menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia telah ditumbuhkan oleh dan melalui banyak surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit di beberapa kota di Hindia Belanda, dan juga di luar negeri, jauh sebelum Medan Prijaji lahir ke dunia. Hal senada dikemukakan oleh Ben Anderson dalam beberapa karyanya mengenai peran surat kabar dalam menumbuhkan dan membesarkan perasaan kebangsaan di kalangan bangsa-bangsa pribumi di Asia Tenggara (lihat misalnya Anderson: London: Verso 1991). Ini jelas karena rintisan yang telah dibuat oleh surat kabar-surat kabar berbahasa Melayu yang lebih dahulu terbit dari Medan Prijaji. Sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu mendapatkan peran barunya melalui tradisi keberaksaraan (literacy) Latin (Rumi) yang diperkenalkan oleh koran-koran peribumi tersebut. Inilah era baru dimana perasaan kebersamaan sebagai bangsa pribumi (Natives) diserap melalui pembacaan atas tulisan di halaman-halaman kertas lebar menggunakan aksara Latin yang disebut surat kabar. Surat kabar atau koran itu tersebar melintasi batas-batas suku bangsa (etnik), sehingga melahirkan kesadaran bersama dan rasa senasib di antara pembacanya yang berlain-lainan suku bangsa itu.

Setiap surat kabar pribumi pada zaman kolonial memiliki cara dan taktiknya sendiri dalam menyebarkan semangat nasionalisme Indonesia. Cara Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dengan Medan Prijaji-nya hanya salah satu pilihan dari banyak pilihan yang tersedia dan yang mungkin. Satu cara dipilih karena itulah yang paling memungkinkan untuk konteks zamannya. Masing-masing surat kabar pribumi menyesuaikan diri dengan konstelasi politik semasa di negeri terjajah yang bernama Hindia Belanda. Hal itu digambarkan oleh Ian Proudfoot dalam esainya yang terbaru, "Room to Manoeuvre in the Nineteenth-Century Indies Malay Press: The Story of A Javanese Lieutenant" (Indonesia and the Malay World Vol. 25, No. 102, 2007: 155-82) yang menunjukkan sumbangan surat kabar Bintang Timor yang terbit di Surabaya dalam menyemaikan paham kebangsaan dalam diri kaum pribumi. Pada 1865, Bintang Timor menerbitkan "Hikayat Seorang Letnan Jawa" dimana di dalamnya secara sembunyi, halus, dan terselubung diselipkan "perasaan nasionalisme" dan kritik kepada Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga memungkinkan surat kabar itu lolos dari ranjau pers yang dipasang melalui Press Ordonansi 1856.

Oleh karena itu, kurang bijak, dan jelas kurang menghargai sejarah juga, adanya klaim bahwa Medan Prijaji-lah yang paling terdepan dan berjasa dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme Indonesia dibanding koran-koran pribumi lainnya yang sudah bermunculan di negeri ini sejak awal paruh kedua abad ke-19. Paling tidak tentu ada kesan seperti itu yang muncul dalam pikiran kita karena ditetapkannya surat kabar ini sebagai titik awal lahirnya pers nasional. Medan Prijaji yang lahir di awal abad ke-20 hanya salah satu surat kabar pribumi yang lahir untuk menyirami dan membesarkan benih nasionalisme keindonesiaan yang telah "disemaikan" oleh banyak surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit sebelumnya dan yang pada masa sesudahnya terus bergiliran tumbuh dan pergi (berhenti terbit karena berbagai alasan).

Soerat Kabar Bahasa Melaijoe (Surabaya, 1856), Soerat Chabar Betawi (Betawi, 1858), Selompret Malajoe [belakangan bernama Slompret Melayoe] (Semarang, 1860), Pertela Soedagaran (Surabaya, 1863), Bintang Timor (Padang, 1865), Bintang Djohar (Betawi, 1873), Mata Hari (Makassar, 1883), Pelita Ketjil (Padang, 1886), Insulinde (Padang, 1901) ... bahkan juga Bintang Utara (Rotterdam, 1856) dan Bintang Hindia (Amsterdam, 1903) adalah sedikit contoh dari puluhan surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit sebelum Medan Prijaji lahir ke dunia. Masing-masing telah ikut berperan menyemaikan dan memupuk perasaan nasionalisme keindonesiaan melawan pejajah Belanda, yang akhirnya berpunca pada 17 Agustus 1945.

Pernyataan bahwa "Medan Prijaji adalah titik awal dan sekaligus pemula dan utama dalam menyebarkan semangat rasa mardika yang disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi" (Taufik Rahzen, Jurnal Nasional) terkesan terlalu melebih-lebihkan peran Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dan Medan Prijaji-nya di kancah pers pribumi di zaman kolonial.

Jika kita bijak melihat sejarah pers bangsa ini, maka jasa Raden Mas Tirto Adhi Soerjo tidak lebih besar daripada jasa Dja Endar Moeda, misalnya, yang aktif di dunia pers pribumi di Sumatera antara 1894-1910, yang memiliki dan sekaligus mengeditori hampir selusin surat kabar pribumi di Sumatera, membeli percetakan Insulinde di Padang untuk mencetak surat kabar dan buku-buku berbahasa Melayu, mengabdikan dirinya di dunia jurnalisme dan perbukuan untuk memajukan kaum sebangsanya; atau peran "bapak dari wartawan Melayu" Mahyudin Datuk Sutan Maharadja --meminjam istilah B.J.O. Schrieke (1973:38); bertanyalah pada diri sendiri kenapa Schrieke yang orang asing menyebut beliau perintis [bapak] wartawan Melayu, sementara orang Indonesia sendiri melupakan jasa-jasanya --yang memiliki dan/atau mengeditori tidak kurang dari enam surat kabar berbahasa Melayu di Padang antara 1890-1921; atau Dr. Abdul Rivai yang lewat tulisan-tulisannya yang cerdas dalam Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam (1903-1907) memberikan berbagai informasi dan pengetahuan berharga kepada kaum sebangsanya di tanah air.

Sekali lagi, jika kita bijak melihat sejarah pers pribumi yang telah ikut berkontribusi dalam menyemaikan dan membesarkan semangat nasionalisme dalam dada kaum pribumi yang ingin merdeka dari penjajahnya, maka kita tentu tidak akan meremehkan jasa-jasa para perintis jurnalisme pribumi seperti Dja Endar Moeda dan Mahyudin Datuk Sutan Maharadja, juga tokoh-tokoh yang lainnya.

Di negara ini semangat mencari "hari jadi" sedang menggebu-gebu. Anggota DPRD dari berbagai daerah, dan juga kalangan eksekutifnya, berlomba-lomba pergi ke luar negeri --kebanyakan ke Belanda-- "untuk "menggali" (selama 4-5 hari saja) sumber-sumber sejarah dalam rangka menetapkan hari jadi propinsi atau kabupaten masing-masing. Seolah-olah tanpa hari jadi itu, mereka kehilangan eksistensi dan jatidirinya.

Tinggal pertanyaan: dalam perspektif sejarah pers nasional, apakah pencarian hari jadi pers nasional itu juga perlu? Jika amat perlu, saya kira perlu dicari kriteria-kriteria lain untuk menentukan hari jadi pers nasional itu, jangan menonjolkan kriteria "kekerasan" saja (dalam slogan dan kritik), yang mengakibatkan pilihan (sementara) jatuh kepada surat kabar Medan Prijaji. Ini adalah tugas sejarawan kita: meneliti sejarah pers nasional secara komprehensif dan memberi informasi dan pertimbangan yang objektif kepada pemerintah.

Suryadi, Dosen dan peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Universiteit Leiden, Belanda. Naskah ini dimuat harian Padang Ekspres, 6 Oktober 2007

2 comments:

abrar haris said...

TALE OF RANAH MINANG, A STOLEN NARRATION

Halo Mas Andreas dan Angk Azwar, saya senang sekali membaca blog dan tulisan anda, maka jadilah reply kecil in yangternyata panjang sekali. Hahah maafkanlah…


The story is long and grey but by at least the 14th century, as further transported from Aceh Pasai, Islam steadfastly reached down lower Sumatera region. It replaces local a variety of religious belief and animism growing there. Entering 18th century, Minangkabau had transformed into one of most powerful Islam’s stronghold in Asia.

To read, write and to learn is Quranic greatest command for the faithful. Entering the new gate of time, the 19th century shall be ready to accommodate an intellectual cultivation (later historians examine this as a sort of intellectual flowering) that will be happening within its span. The foregoing 18th century had served well its role as formative years of Islam’s establishment on land and in identity of local folk. Entering 19th century, the local faithful now had been the class of religiously and secularly erudite intellectuals. As what happens in Umayyah palatial court, right one century after Prophet Muhammad deceased, the great projects of knowledge transfer and construction began in Sumatera, various scholarly projects like translation, poetry composition, work of art or palatial intrigues and much other of serious subject were written and copied there. Thus, the faithful Minangkabau had been already at that time, as does as what Quran aspires: the intellectual classes who read in the name of their Lord, the Cherisher who has taught them the use of pen.

Now, it comes to us in the form of matured manuscripts or naskah tua; one of the seriously unobserved Sumatera Barat`s great heritages. Yes, they are the fragile jaune manuscripts, written in flowery Arabic character. This lettering is known as Arab-Malayan characters, a tradition once grows and fosters in Indonesia when Dutch and other trespassers still hold dominion on Indonesia, two and three centuries ago. This Arab-Malayan character originates from Islam itself. It is a Quranic script, the sanctified book of Islam. In Nusantara up to the 13th century, Sanskrit was used in writing the dozens of local languages existed throughout the islands, as the sophisticated Hindu and Buddha were the two principal religions and at its pinnacle at those times. By the 14th century with the coming of Islam, Arabic script began to replace Sanskrit by the peoples who had come into Islam. Then Malayans and Minangkabau people adopt this alphabet for their own use besides pious purposes, as none who becomes a Muslim could escape at some least amount use of Arabic.
These manuscripts actually I find sighing of a steadfast commitment and sincere faith of generation at that time; faith to Allah and knowledge bestowed upon lives of men and women. These ancient manuscripts cover every aspect of human endeavor, the manuscripts are indicative of the high level of education and I think we modestly agree that it is not like the greatest ones as civilization attained by Musulman classmates during Middle Ages, but this presents undeniable attestation of a serious and committed Sumatran literary tradition.”

I imagine every time little Minang girls and boys come to mosque to attend mengaji (Al Quran learning class), they are in fact learning and slipping this Arab-Malayan alphabet into their small collective brains and as they advance in years, they are expected to adeptly write and read in this script. Now, entering farther 20th century, this alphabet has declined in use and I am in subterranean dismay and find this very saddening, for it is once practical in transforming Sumatera more culturally islamized and its religious emotional use has been in great service as fuel in gaining independence from Dutch.

As comically written by Andrea Hirata in his highly acclaimed Edensor; Laskar Pelangi`s third volume, on the value of surau (pastoral small mosque) in Malayan’s identity where he depicts with strong allusion on youth recollection of joyous Bangka kids who play, learn and sleep in surau, in reading surau`s identity for Minangkabau people, pleasurable childhood memory founded in Andrea`s literary landscape provides perfect illustration to the very panorama of Minangkabau people’s life centuries in the past. For kids, to attend mengaji every afternoon until late night, sleep and play were the established tradition in Minangkabau-19 century days.

In Minangkabau, Surau once considerably serves as a pedagogic, moral and socio-cultural institution for local folk as modern school now does. In surau, intellectual activity fosters and cultivate. Surau serves as nestle for the luminous, bewildered and turbulent young Minang minds. From discussion activities, it then moves further and matures into writing and reading practice once they join various independence or religious movements and parties which flowers in those times.

Now, we come to 19th century; a moment of revolutionary and thinker cultivation. Their sophisticated parents were already dead, but still along time we have elegant boys and girl, educated in Western (Dutch) manner. These folks shall come out in Nusantara history for their finery, sacrifice and dedication transporting this archipelago into the new political entity as we are living at the present; i.e. Indonesia. Their involvement shall be in various conduct; state assignment, blood, death, sacrifice, books, struggle against imperial Dutch, Japan and Ally for independence. One shall be discussed here is newspaper. Yes, papers from one century ago.
As their parents read paper, the children read and write more. Even they generate their own newspaper store. Thus this is the research subject of committed Angku Suryadi and Uda Koko (Sudarmoko). Suryadi states (2004) Padang folk read papers one century in the past. Long in 7 Desember 1864—can you imagine at that time what our land and people act-they make their own Malaya- Bintang Timoer- a first time and pridely vernacular press emerging in Mysterious East. Thus by the presence of this papers, we identify Padang as the ancientest journalism town across Nusantara. The local reader was fine women and man, so fine that the paper office accept good praise that they make public their papers every Wednesday and this weekly paper was waited wholeheartedly since on its anniversary in 4 January 1865. "Ketika di tempat lain di pulau ini orang baru mengenal naskah (manuscript) beraksara Jawi yang berisi sastra pagan, di Padang orang (Minangkabau) sudah membolak-balik halaman kertas lebar bernama surat kabar yang berisi informasi dari luar dunia lokalnya," Suryadi can not restrain in his towering satisfaction and delight describing how urbanized, cosmopolitan and sophisticated Minangkabau people was (see www.ranah-minang.com).

Entering the new century, Minangkabau began adopting Western education school on the manner of class and teacher standing in front of them. Here like surau and modern colonial school, papers serves as institution of debate and learning as depicted by Khairul Jasmi (Pantau, Februari 2002). In the course of time, we shall see the gracious attendance of other company, to mention some: Pelita Ketjil (Padang, 1892-1894), Warta Berita (Padang, 1895), Tjahja Sumatra (Padang, 1906). Superimposed by the genius angku mudo (smart guy) Sudarmoko (2005); some other follows Barito Koto Gadang (Fort de Kock, 1929-32), Boedi Tjaniago (Fort de Kock, Drukkery Agam, 1922), Soeara Kota Gedang (Fort de Kock, Vereeniging Studiefonds Kota Gedang, 1916-17), Al Achbar (Padang, 1913-14, in Arab), Al I'laam (Koto Toeo, Ampat Angkat, 1922-23), Moeslim India (Padang, Moeslim India, 1932), Algementeen Advertieblad (Padang, Padangsche Snelpres, 1921 in Dutch), Bintang Tiong Hoa (Padang, Tiong Hoa Ien Soe Kiok, 1910-15). The very name of this papers speak nuance of passé colonial roman and romance. It also speaks the majesty, valor and cerebral character. Like Barito Koto Gadang; Barito- it means news; a Melayu lexicon- Koto Gadang defines the locality; a prominent village located at the foundation of Indonesia’s grandest canyon bearing out many celebrated international figure for this nation; to name Haji Agus Salim. These papers, they all were born of genius standing of local men like Mahyoeddin Datoek Soetan Maharadja from Sulit Air, Abisin Abbas, Dja Endar Muda and Syekh Achmad Chatib. They all are the offspring of their deceased sophisticated parents.




Nasrul Azwar laments for the history has been torn and distorted. But he mistakes none. Despairingly it might sound; it is very often the local fellow countrymen who pay not attention for their own historic bequest. The fact shows many our good man historians sitting in local UNP and UNAND are highly preoccupied by their research and zending ammunitioned by APBN(D) funding. So we can not simply blame Central Government for the misrepresentation of times past.

We can hope a study on press distribution line in Sumatera can be traced here, then it is hoped documentation of these historic structures can lead into a local and history sensitiveness. There is no insist here. History is not a fixed entity. Its revision and escalation is always on the way. There is too much unfair and poor and minor mention in discourse of our history annals. To close while thanking Angku Azwar for his such compelling and revealing lettering and on this such huge matter, let me quote his finality: Sementara, tokoh pers di daerah ini dan juga lembaga pers terkait lebih asyik dengan dirinya sendiri. Padahal, di pundak mereka tanggung jawab itu kini berada. Fakta sejarah pers telah diplintir orang lain, kita diam saja. Dikatakan orang lain bahwa pers berawal di Bandung, kita di sini seolah mengangguk balam saja. Entahlah, entah apa yang salah di negeri saya ini: Semua seperti sudah tergadai, termasuk harga diri itu.


Abrar Haris
Staff Kerjasama Luar Negeri; Menkokesra
Yang senang sekali baca buku dan jalan-jalan, sanaaang bana

Grasshopper said...

Menurut saya itu semua tergantung bagaimana cara kita memandang sejarah, saya juga menemukan suatu bacaan yang menarik untuk disimak yang berkaitan dengan hari pers nasional yaitu tentang surat kabar tua lain di indonesia. Semoga berkenan

Surat Kabar Pertama di Indonesia