王

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University

on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power

Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Saya pernah bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur) dan majalah Pantau (Jakarta). Saya suka menulis soal jurnalisme. Bill Kovach, guru jurnalisme, mendidik saya buat menjadi wartawan ketika belajar di Universitas Harvard.

Buku dan Laporan

Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.

Hak Asasi Manusia

Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. 

Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 80 lokasi, selama tiga tahun. Saya menulis tempat menarik. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge, dekat Boston. Kedua anak saya lahir di Jakarta. Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di New York sehingga saya sering berkunjung ke New York maupun kota-kota sekitarnya.

Perjalanan

Sebuah pagi di Yosemite, California. 

Saya mengatur pemaparan perjalanan saya berdasar pada tahun penerbitan naskah. Setiap tahun saya berjalan ke tempat jauh. Ada yang sering saya kunjungi. Ada yang mungkin hanya saya kunjungi sekali.

2021

Perjalanan Ubud, Kuta dan Sanur di Pulau Bali

Kunjungan ke Bali menyegarkan saya, serta memberi tambahan energi buat tetap bekerja dan berjuang soal hak asasi manusia serta lingkungan hidup.

Jember dalam masa pandemi

Jember kota kelahiran saya dimana saya tinggal dari 1965 sampai 1981. Saya mengunjungi kerabat sesudah hampir dua tahun pandemi.

Liburan di Pantai Selatan Pulau Jawa

Pangandaran, Cilacap dan Kebumen, dari makam penyanyi Nike Ardila sampai cagar alam Pulau Nusa Kambangan. 

2017

Menyelesaikan buku kekerasan etnik dan agama
Gunung Salak tempat dimana saya suka sembunyi dari keributan Jakarta. Sebuah villa pernah jadi tempat saya membaca, menulis dan berpikir. Ia dekat dari Jakarta, hanya tiga jam, bawa bekal dan diam sendirian seminggu.

Omah Tani in Bandar
Pekalongan Has a Few Things to Do

2014
Mengajar Jurnalisme di Wamena

2013
Makam Pejuang Hak Asasi Manusia Munir di Batu
Naik Kereta Api Berlin-Brussels

2012
Dari Central Park ke Harlem

2010
Melaka: Sebuah Teratak di Stadthuys
Chik Rini di Padang Halaban
A Baby was Shot to Death in Merauke
Palembang: Parkour Benteng Kuto Besak
Tokyo: Seichi Okawa
Banda Aceh: Ali Raban dan Adi Warsidi

2009
Pertama Kali Datang ke Merauke
Kembali ke Salatiga

2006
Perjalanan di Jayapura
Kepulauan Wakatobi

2005

Halmahera: Duma dan Cahaya Bahari
Tobelo, Tobelo, Tobelo
Perjalanan Ternate-Tidore
Pulau Maitara dan Pulau Tidore: Gambar Uang Rp 1,000
Jalan ke Kupang dan Pulau Rote
Wutung: Satu Desa Dua Negara
Penyu, Sukamade dan Meru Betiri
Ule Lheue Diterkam Tsunami

2004
Belajar dari Kao untuk Mamasa
Baroto Island
Miangas, nationalism and isolation

2003
Pulau Sabang: Republik Indonesia Kilometer Nol
Puri Lukisan Ubud

Perjalanan Ubud, Kuta dan Sanur

Kami sekeluarga pergi ke Bali dari Jember, sesudah menengok keluarga saya di Jember, mengunjungi Ubud, Kuta dan Sanur di Pulau Bali. Saya mencoba program work from Bali. 

Norman, anak saya, yang wartawan The Jakarta Post, kerja dari Canggu, dekat Denpasar. Dia langsung pergi ke Ubud dari Canggu. Saya manfaatkan kesempatan ini, menemui Norman, sekaligus bertemu dengan beberapa cendekiawan publik di Bali. 

Perjalanan dari Jawa ke Bali termasuk naik ferri Ketapang-Gilimanuk. Ia hanya 35 menit. Sopir Ahmad Nuroni Irwansyah, orang Madura dari Jember, punya pengalaman dan kenalan sepanjang Jember-Ketapang. Dia membuat pembelian tiket ferri maupun tes rapid antigen di Rogojampi, dekat pelabuhan Ketapang, berjalan cepat. Ini masa pandemi. Setiap orang harus jalani tes buat buktikan dia tak membawa virus ketika melintasi perbatasan. 

Di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kami tak perlu antri, langsung masuk ke ferri. Di pelabuhan Gilimanuk, dia juga ngemel agar langsung keluar pelabuhan. Namun saya tak sangka bahwa route Gilimanuk-Negara-Tabanan-Mengwi-Ubud sangat lambat. Jarak 120 kilometer ditempuh empat jam. Rata-rata hanya 30 kilometer per jam padahal lalu lintas tak seramai biasa, kata Nuroni.

Namun saya pikir ada baiknya juga tidak ada jalan tol dalam route Gilimanuk-Denpasar. Saya tak bisa bayangkan kerusakan lingkungan, termasuk polusi udara dan suara, bila ada jalan tol di pulau sekecil dan sepadat Bali. Kemacetan akan makin parah. 

Di Ubud, kami menginap di Hotel Gana, persis depan Museum Arma di Jalan Pengosekan. Sapariah, isteri saya, memilih hotel ini. Ia hotel baru, buka Mei 2021, ketika masa pandemi. Ia hanya ada 15 kamar, milik orang Bali, disain khas tradisional Bali. Dalam hotel bahkan ada sawah dengan tanaman padi. Malam hari terdengar suara-suara serangga. Adem rasanya. Malam pertama, hanya ada empat kamar disewa termasuk dua kamar kami. 

Ubud adalah ibukota intelektual dan kesenian Bali. Ia bukan saja tempat dimana maestro I Gusti Nyoman Lempad bertemu seniman Walter Spies dari Jerman pada 1930an --era yang sering dielu-elukan soal Bali-- namun juga kerja sama yang berkembang menjadi magnet buat kegiatan seni dan intelektual di Pulau Bali. Spies dan Lempad termasuk pendiri Pita Maha, perkumpulan pelukis yang dibuat pada 1938 di Ubud. Pengaruh Pita Maha menyebar ke seluruh Bali dan memicu gerakan pembaruan kesenian Bali. 

Diana Darling, seorang penulis dan penterjemah Amerika, yang tiba di Bali sejak 1980 dan tinggal di Ubud, mengajak saya kongkow di Monsieur Spoon --cafe Perancis dengan croissant yang harum. Almarhum suaminya, John Darling, membuat film Lempad of Bali (1980). John juga salah satu penulis dari buku Lempad of Bali terbitan Museum Puri Lukisan (2015). Diana sendiri menulis novel The Painted Alphabet. 

Rio Helmi, fotografer kelahiran Jakarta, namun sudah bekerja di Bali sejak 1978, mengajak makan malam di Table Talk Ubud, sebuah restoran milik orang Bali. Saya mencicipi pork ribs yang lezat --sambil kepikiran berat badan. Rio memperkenalkan saya dengan berbagai foto yang diambilnya di Bali termasuk soal trance. 

Kami juga cerita soal almarhum Aristides Katoppo, redaktur Rio ketika kerja di mingguan Mutiara, yang meninggal September 2019. Katoppo saya kenal baik karena kami sama ikut mendirikan Institut Studi Arus Informasi di Jakarta pada 1995. 

Kadek Purnami, mantan manajer Ubud Writers' and Readers' Festival, cerita berbagai pengalaman, manis maupun pahit, selama 16 tahun ikut membangun festival. Lonely Planet, sebuah buku soal perjalanan global, rekomendasi orang untuk datang ke festival ini bila mau ke Indonesia. Ia diadakan setiap bulan Oktober. 

Janet de Neefe, ketika lihat Instagram saya duduk dengan Kadek, juga kirim pesan dan mengajak ketemuan. Maka saya pun jalan kaki ke Casa Luna, restoran dekat Puri Ubud, yang didirikan Janet dan suaminya Ketut Suardana. Mereka adalah penggagas Ubud Writers' and Readers' Festival. Senang bisa mengobrol dengan Janet. Dia banyak kenal orang. Dia juga pendengar yang sabar. 

Kami juga bertukar cerita soal keluarga kami. Janet baru pulang dari Melbourne, kota kelahirannya di Australia, dimana dia mengurus rumah orang tua. Mereka sudah meninggal, kini rumah disewakan. 

Setiap kali ke Ubud, saya juga selalu mengunjungi berbagai museum. Kali ini beruntung bisa bertemu Agung Rai, pemilik museum Arma, seluas tujuh hektar. Harian The Jakarta Post menjulukinya sebagai "guardian" (penjaga) kesenian Bali. Museum tentu sedang sepi karena pandemi. 

Bali sangat terpukul dengan pandemi karena pembatasan perjalanan global. Ketika saya berada di Bali, berbagai media mengutip dinas pariwisata Bali yang mengatakan Bali hanya kedatangan 45 turis internasional pada 2021. Bandingkan dengan kedatangan hampir 6.3 juta turis internasional pada 2019. 

Agung Rai cerita pengalaman dia, mulai dari penjual souvenir serta lukisan tradisional Bali, lantas jadi kolektor, serta membangun museum yang juga dilengkapi dengan kebun, sanggar lukis, hotel, galeri serta beberapa toko. Dia bangga bisa membeli dan memperbaiki sebuah lukisan Raden Saleh Bustaman asal Semarang (1811-1880) yang karirnya banyak dilakukan di Eropa abad 19. 

Uniknya, Agung Rai, dengan kain batik dan udeng, sering mengantar pengunjung museum, menerangkan lukisan satu demi satu. Dia bangga cerita bahwa dia masih tinggal di rumah warisan leluhurnya berdekatan dengan tetangga-tetangga yang juga beberapa generasi tinggal di sana. 

Saya punya kesan, Agung Rai ingin mengatakan bahwa dia hidup sederhana, tak memiliki keperlucan pribadi berlebihan, tenang dengan gaya hidupnya sendiri. Dia minum kopi bubuk biasa, walau dia tentu punya dompet tebal. Hitung saja harga ribuan lukisan di museum ini. Lebih mahal kopi saya daripada kopi yang diseduhnya sendiri. Ini agak bikin malu diri saya.

Suatu pagi saya juga jalan kaki ke sanggar musik Cudamani, salah satu kelompok musik yang berhasil membawa musik tradisional Bali ke pentas dunia. Saya suka dengan album "Bamboo to Bronze" mereka. Kini Cudamani dipimpin I Dewa Putu Berata. Cudamani artinya fokus. Ia juga berarti nama mata ketiga Dewa Syiwa.

Sanggar ini mengingatkan saya pada Colin McPhee (1900-1964), seorang komposer kelahiran Montreal, Kanada, yang lama tinggal di Bali dan belajar gamelan dari para seniman Bali. Dia bikin komposisi "Tabuh Tabuhan." McPhee datang ke Bali pada 1931. Kehadirannya menambah deretan seniman-seniman global yang mendapatkan inspirasi dari Bali. Coba dengarkan McPhee di Spotify. Saya suka putar komposisinya ketika sedang setir mobil sendirian. 

Bagus Ari Saputra, pemilik Gayatri Ubud, hotel boutique dekat Puri Ubud, mengundang makan malam dan diskusi. Ibunya orang Finlandia, ayahnya orang Bali. Saya dikenalkan oleh Sebastian Partogi, seorang penerjemah dan mantan wartawan The Jakarta Post. Tamunya, beberapa produser film, seniman dan aktivis. Diskusinya soal buku saya, Race, Islam and Power. Saputra sudah membaca buku tersebut. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Tak terasa hampir empat jam di Gayatri.

Norman terkejut melihat Ubud, sesudah dia sering tinggal di Canggu, "Ubud is empty. The only lively place is Pengosekan."

Sapariah jatuh cinta dengan kedai kopi Seniman di Jalan Sri Wedari. Kedai ini terkenal karena membuat lingkaran "Roda Rasa Kopi Indonesia." Flavor wheel ini diciptakan lewat konsultasi ribuan barista dan laboratorium kopi di Indonesia serta dilengkapi 36 acuan aroma serta 82 deskripsi sensoris. Mereka juga pakai botol bekas sebagai gelas yang dipotong agar ukuran cocok buat berbagai taningan kopi. Sapariah bisa ngopi dua kali dalam seminggu di Ubud. Kedai Seniman kelihatannya ramai sekali, tak terpengaruh pandemi. 

Dari Ubud kami pindah ke Kuta dan sempat mencicipi wine di Sababay Winery di Gianyar. Ayu Wulandari, pemandu Sababay, seorang perempuan Bali, menerangkan entah berapa abad, anggur buat sakramen Gereja Katolik di seluruh Indonesia didatangkan dari luar negeri. Padahal setiap bikin misa harus ada anggur. 

Kenapa? 

Perusahaan anggur sedikit sekali. Negeri tropis macam Indonesia sulit buat fermentasi buah anggur dengan suhu 5-10 Celcius. Tak berarti Indonesia tak punya gunung dan suhu dingin tapi tak ada sistem transportasi serta pekerja trampil dekat gunung bukan? 

Sababay mengubah keadaan. Mereka dapat sertifikat Konferensi Waligereja Indonesia pada 2018 buat produksi sacramental wine. Ia tak dijual kepada umum. Mereka pakai tangki stainless steel dgn mesin pendingin. Senang juga lihat teknologi baru buat bikin wine. Saya beberapa kali mencicipi wine di Eropa dan Amerika Serikat. Senang kini ada tujuan wisata wine tasting di Indonesia. 

Nama perusahaan diambil dari Teluk Saba (Saba Bay) yang terletak dekat winery ini. Sababay juga produksi wine jenis lain. Paling populer adalah Moscato, menurut Wulandari. Anggur mereka kebanyakan datang dari para petani Singaraja. 

Sababay juga menang beberapa penghargaan internasional dari produk mereka termasuk Moscato. Pembuat wine mereka adalah Nicolas Martin asal Perancis. Ini transfer teknologi yang penting. Saya senang Sababay bisa lakukan kerja di Bali.

Di Kuta, kami menginap di Risata Resort, yang pintu belakangnya  terletak sebelah Lippo Mall. Hotel luas dengan kebun hijau menggiurkan. Kamarnya ada lebih dari 140 namun hanya belasan yang terisi. Mereka terpukul dengan pandemi sehingga restoran harus tutup. Makan pagi diantar ke kamar. Sebagian karyawan dirumahkan. Malam hari, saya diberitahu hanya lima karyawan bertugas. Kasihan. 

Kami melihat bagaimana banjir melanda Kuta ketika hujan deras. Tampaknya pemerintah kabupaten Badung, yang mengatur Kuta, perlu bekerja lebih keras buat memperbaiki manajemen lingkungan hidup di Kuta. Trotoar tampaknya perlu diperlebar agar orang dimudahkan buat berjalan kaki. Bukan melulu motorisasi. Pemerintah Badung juga setidaknya perlu menertibkan pengendara sepeda motor dan mobil yang parkir di atas trotoar. Mereka merampas hak pejalan kaki dan bikin rumit usaha melindungi alam. 

Tidakkah motorisasi juga dilakukan di Pulau Jawa? Tentu saja. 

Pejalan kaki dan alat transportasi non-motor --sepeda, dokar, pedati, perahu, rakit dan lainnya-- maupun kereta api, yang punya kemampuan transit jauh lebih besar dari jalan tol dan motorisasi, tidak diperhatikan di Pulau Jawa. Ia menular ke seluruh Indonesia sejak 1970an. 

Saya sampai capek menulis soal bahaya motorisasi sejak 1990an. Motorisasi bikin kemacetan, polusi udara, polusi suara, serta tak menjawab keperluan transit masyarakat. Tapi Jawa kan Jawa. Ia tak diharapkan secantik dan secerdas Bali. Mungkin beban orang Bali untuk bisa sedikit membuat baik naluri buruk yang sering muncul dari pikiran-pikiran orang di Pulau Jawa, terutama Jakarta. Saya kecewa bila Bali tak mau mengatasi bahaya motorisasi.

Di Sanur, kami menginap di Sri Phala Resort, yang terletak dekat museum Le Mayeur di pinggir pantai. Museum yang cantik ini didirikan dengan rumah yang dibeli pelukis Adrien-Jean Le Mayeur (1880-1958) asal Belgia. 

Dia mulanya berpikir hanya tinggal delapan bulan di Sanur namun jatuh cinta pada Bali dan memutuskan tinggal di Bali seumur hidup. Pada 1935, Le Mayeur menikah dengan Ni Nyoman Polok, seorang penari legong cantik, yang juga sering jadi modelnya. Pameran-pameran lukisan Le Mayeur sukses di Singapura. Mereka membangun rumah dengan ukiran tradisional Bali. Ni Polok mengabadikan warisan suaminya dengan museum ini. 

Sayang, ada belasan lukisan sudah rusak termasuk karya yang dibuat dengan kain bagor dari zaman Jepang. Kayu-kayu juga ada yang keropos. Sapariah berpendapat, "Museum tepi pantai dan bersuhu panas mempercepat kerusakan lukisan. Ruang tempat lukisan panas, tak ada pendingin ruangan." 

Dinas kebudayaan Bali perlu segera memasang mesin pendingin serta memperbaiki kayu-kayu yang keropos di museum ini. Kami menghabiskan waktu hampir tiga jam berkeliling di rumah yang indah ini. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pernah mendatangi rumah merangkap studio Le Mayeur. Saya bayangkan hari ini seandainya Presiden Joko Widodo atau Raja Filip Leopold Lodewijk Maria dari Belgia datang ke museum ini. Sayang, bila generasi yang akan datang tak bisa menikmati keindahan ini. 

Saat hari libur, saya juga menemani keluarga berenang dan bermain di Pantai Semawang. Diana, anak saya, bisa bermain di pantai sampai empat jam. Kulitnya terbakar tentu.

Ketika sedang ngopi di Infinity Coffee, Sanur, saya ditelepon Anton Muhajir dari media Bale Bengong. Dia sedang jogging di pinggir pantai Sanur. Maka jadilah kami mengobrol pinggir pantai. Anton wartawan lepas, blogger serta aktivis kritis dari Denpasar. Bale Bengong blog yang menarik sekali, sudah lebih satu dekade mencatat berbagai perubahan sosial di Bali. 

Saya tanya bila bekerja dari Bali, sebaiknya tinggal dimana. "Di rumah warga," jawabnya. Ini akan membuat pendatang lebih tahu Bali dari pikiran dan pandangan orang Bali. Jangan tinggal di villa atau hotel, katanya. Ia etalase pariwisata Bali. Saya kira nasehat yang baik. Ini mengingatkan saya pada seniman 1930an. Semuanya tinggal bersama masyarakat. Memang pariwisata belum sebesar sekarang.

Saya juga bertemu Rudolf Dethu, putra Bali yang mengelola Rumah Sanur Creative Hub, dengan kedai, panggung seni serta kantor dan penginapan kecil. Rudolf seorang penulis musik, aktivis pluralisme, pustakawan, disc jockey, dan event organizer, dan pernah mengatur manajemen dua band punk rock Bali, Superman Is Dead dan Navicula. 

Kami bicara soal meningkatnya intoleransi Indonesia, bukan saja di Jawa dan Sumatra, tapi juga Bali. Dethu kritis terhadap politisasi Hindu Dharma. Dia juga prihatin dengan ratusan aturan yang diskriminatif di Indonesia, atas nama syariah Islam, terhadap minoritas agama, gender dan seksualitas. 

Saya cerita laporan Human Rights Watch soal setidaknya 64 aturan wajib jilbab dari tingkat nasional sampai daerah di Indonesia. Aturan-aturan tersebut mengandung sanksi. Murid bisa dikurangi nilai atau di keluarkan dari sekolah negeri. Pegawai negeri, termasuk guru dan dosen, bisa dikeluarkan dari pekerjaan. Mereka menciptakan pelataran buat merundung anak dan perempuan Muslim buat berjilbab tanpa punya ruang dan waktu buat memilih dengan bebas. Di Indonesia, juga makin marak peraturan diskriminatif terhadap minoritas seksual, termasuk gay, lesbian, transgender dan seterusnya.

Dethu mencoba mendidik masyarakat dengan bikin toilet di Rumah Sanur lengkap logo seksualitas dan gender non-biner. Bukan hanya lelaki dan perempuan. Anda perhatikan logo dengan gambar tiga manusia tersebut. Juga logo disabilitas. Ini pertama kali buat saya menemukan toilet non-biner di Indonesia. 🌈

Saya senang bisa berkenalan dengan Dethu. Banyak cerita datang dari Dethu termasuk kriminalisasi terhadap musikus Jerinx dari Superman Is Dead. Saya akan sering mengajak kawan-kawan saya buat makan malam di Rumah Sanur. 

Kai Mata, penyanyi muda kelahiran Jakarta, juga menemui saya di kedai Over the Moon. Saya kagum dengan bakat musik, sikap kritis dan keberanian Kai. Dia dulu belajar di Jakarta International School, salah satu dari setidaknya 10 sekolah terbaik di Jakarta, lantas lulus dan kuliah di University of California, Davis, cuma 10 minggu. Cita-citanya jadi musikus.

Dia memutuskan keluar dari bangku kuliah, pergi ke Mesir, selama enam bulan, lantas enam bulan di India, berkat tabungan yang dikumpulkan di Jakarta serta hidup hemat.

Kai Mata memutuskan tinggal di Bali. Dia adalah seorang lesbian yang terbuka. Dia sering membawakan lagu dengan tema LGBTIQ. Lagunya yang paling terkenal, "Where Love Goes," baru saja tembus 2 juta pendengar di Spotify. Ini prestasi buat penyanyi umur 24 tahun. Diana, anak saya, bangga sekali bertemu Kai. Diana minta selfie. 

Di Sanur rugi bila tak makan sup kepala ikan dan ikan goreng di Mak Beng. Sapariah mengajak saya dua kali makan di Mak Beng. Rumah makan ini berdiri pada 1941 ketika zaman pendudukan Jepang. Sambalnya alamak! Sup diberi potongan mentimun. Segar sekali. Senang lihat bisnis keluarga ini sudah lewat tiga generasi. 

Bali selalu menawarkan kesegaran setiap kali saya datang berkunjung. Saya bukannya tak tahu dengan berbagai tantangan terhadap toleransi dan demokrasi di Bali --dari pembantaian 1965 sampai pelarangan organisasi Hare Krishna (legalnya bernama International Society for Krishna Consciousness). Namun saya kagum dengan perjuangan, dengan segala kesulitan serta tekanan, yang dihadapi orang-orang Bali --termasuk para pendatang macam generasi 1930an sampai Rio Helmi, Diana Darling, Anton Muhajir dan Kai Mata-- untuk berpikir dan bertindak buat kemanusiaan dan lingkungan hidup. 

Sebagai seseorang yang banyak meneliti dan menulis soal intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, saya kira kunjungan ke Bali tersebut --tidak sekedar sebagai turis-- menyegarkan saya, serta memberi tambahan energi buat tetap bekerja dan berjuang soal hak asasi manusia, termasuk perlindungan minoritas, serta lingkungan hidup di tahun yang akan datang. 

***

Berkunjung ke Jember dalam masa pandemi

Dua minggu lalu, kami mengunjungi mama dan beberapa adik saya di Jember termasuk Susanna yang tiga kali masuk rumah sakit tahun ini. Susan kehilangan berat badan 16 kg. Mama saya dua kali masuk rumah sakit. 

Selama pandemi, sejak awal tahun 2020, saya praktis tak bisa bertemu mereka. Sudah hampir dua tahun kami tak saling bersua. Hanya bisa komunikasi lewat telepon. Lega melihat mereka sehat dalam masa pandemi ini.

Susan dan saudara kembarnya, Rebeka, adalah adik saya. Mereka kini saling membantu di Jember karena keduanya ada kondisi mental. Ketika sakit, Susanna itu tak bisa angkat kepala, bahkan makan harus disuapi, buang air harus pakai pampers, pokoknya tak bisa gerak. Rebeka, yang tinggal di Tangerang, memutuskan pulang ke Jember pertengahan tahun 2020, dan menemani Susan di rumah sakit. 

Rebeka banyak membantu Susan termasuk ketika lantas berjalan pakai kursi roda, belakangan tongkat, lantas berjalan pelan. Kini sudah mulai lancar bahkan berenang juga bisa. Kagum dengan semangat Susan bertahan dan sembuh.

Saya juga melihat peternakan ayam petarung milik Dani Hariyanto, adik lelaki saya satu-satunya, di Rembangan, selatan kota Jember.

Dani memiliki sekitar 50 ekor ayam petarung. Dia bilang salah satu jago harganya Rp 5 juta. Dani juga seorang petani merangkap pedagang hasil bumi. Dia punya banyak kawan di Rembangan. Supel dan pandai bergaul. 

Kuswati, isteri Dani, cerita soal dia sebagai relawan Keluarga Berencana di daerah Kemunir Lor, Rembangan. Senang juga dengar cerita bagaimana mereka berusaha meningkatkan gizi anak, rutin periksa kesehatan reproduksi. 

Dani mengingatkan saya pada Ong Seng Hay, kakak dari papa kami, yang juga dikenal pada 1970an sebagai peternak ayam petarung di Jember. 

Dani cerita mereka sekampung terkena coronavirus, termasuk ibu, isteri dan dirinya, namun mereka tak pernah tes karena prosesnya repot. Ibunya bahkan sakit lebih dua bulan.

 

Kami pergi berenang bersama. Dani, Kuswati dan anak mereka ikuta menginap di hotel. Anak kami bisa bermain bersama. 

Ini hanya kunjungan tiga hari, saya tak sempat menemui banyak kerabat dan kawan di Jember dan sekitarnya. Kami tentu punya kerabat di Kalisat, Ambulu, Balung, Kasihan, Ajung, sampai Puger dan Bandealit. Kami juga cerita soal kerabat dan kenalan di Surabaya dan Banyuwangi. Banyak dengar cerita sedih soal pandemi di kota kelahiran saya termasuk kenalan yang meninggal. 

Liburan di Pantai Selatan Pulau Jawa

SAYA baru selesai menjalani cuti sebulan termasuk sembilan hari berlibur di Pangandaran, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Kebumen, dan Cirebon. Rekan-rekan saya di Human Rights Watch mendorong saya buat cuti dan liburan sesudah berbagai kesulitan dan masalah kesehatan --plus kematian selama pandemi dari kerabat dan kawan saya-- yang saya hadapi. Ini juga termasuk keluarga saya sendiri terkena virus corona. Kami naik mobil sekeluarga. Ada hotel yang yang menyenangkan dengan disain kayu tua di Cirebon. Ada juga penginapan kecil dengan enam kamar terletak dekat laguna di Pangandaran. 

Kami lewat makam penyanyi rock Nike Ardila (1975-1995) di Ciamis. Maka kami pun mampir. Ini perjalanan santai, tak diburu waktu, jadi setiap kali Google Map memberitahu tempat menarik, kami akan diskusi.

Nike Ardila terkenal dengan laku "Bintang Kehidupan." Dia meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Bandung, mobilnya menabrak tembok. Umurnya tak sampai 21 tahun. Ini pemakaman keluarga. Makam Nike Ardila paling menonjol dalam area ini.

Saya senang lihat makam seorang perempuan diletakkan di tempat paling penting di kalangan keluarganya. Makam Nike Ardila mengingatkan saya pada makam RA Kartini Djojo Adhiningrat (1879-1904) di Mantingan, dekat Rembang.

 

Di Pangandaran, kami tinggal di sebuah hotel kecil dengan hanya enam kamar. Namanya Java Lagoon. Ini hotel yang menyenangkan. Kamar bersih dan rapi.

Bahan makanannya segar. Sederhana tapi enak. Nasi gorengnya enak. Steak tuna mereka yummy. Cumi goreng tepung juga enak. Bagian yang terbaik dari hotel ini adalah pemandangannya. Itu terletak sebelah laguna. Suasana tenang, hanya mendengarkan ombak. 

Kami juga menginap di Hotel Menara Laut daerah downtown. Internet lelet. Sinyal telepon juga hanya satu strip dalam kamar kami. Isteri dan anak saya, yang memerlukan sambungan internet buat bekerja, terpaksa mencari-cari kedai kopi buat dapat sambungan stabil. Ini habiskan waktu serta menambah biaya.   

Daya tarik Java Lagoon adalah laguna. Ia mengikuti air pasang. Nelayan disini banyak memasang bagan bambu dan taruh jaring besar. Saya suka jalan pagi dan melihat nelayan menarik jaring. Mereka juga banyak pelihara anjing buat bantu jaga. 

Ada seekor anjing muda yang sering mengikuti keluarga saya. Ia suka berlarian di laguna ketika air surut pada pagi hari. Suasana enak buat bermain air. 

Kami juga menelusuri sungai Cijulang di Pangandaran. Arus deras. Pakai jaket penyelamat. Anak-anak paling suka dengan acara ini. Ada dua jam kami menelusuri sungai dalam jarak hanya 4 km.

Ini campuran antara jalan kaki, berenang, merambat, mendaki, maupun pakai perahu pada bagian terakhir. Saya sempat hanyut dan menabrak batu. Ada luka goresan di tangan kanan, dengkul kanan biru-biru.

Norman dan Diana paling lincah. Sapariah Saturi juga kuatir. Saya hanyut karena kuatir Sapariah tak bisa menjangkau sebuah batu besar.

Pantai timur Pangandaran adalah daerah nelayan. Ini tempat enak buat memilih makanan seafood. Ada banyak rumah makan dengan pilihan menu dari udang sampai ikan, dari cumi sampai kepiting. 

Kami naik mobil lihat pasar pelelangan ikan, serta ratusan kapal, di daerah Cikidang. Namun kecewa melihat pusat pendidikan soal hutan mangrove --tertera di Google Maps-- sudah habis, jadi jalan menuju Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. 

Cilacap dan Nusa Kambangan

Dari Pangandaran kami pindah ke Cilacap, langsung ke kampung nelayan, naik perahu ke sebelah timur Pulau Nusa Kambangan. Anggun Purnawati, seorang tour guide dari Kebumen, menemani kami di Cilacap dan Kebumen. 

Sejak 1905, Pulau Nusa Kambangan jadi pulau penjara, namun orang jarang tahu bahwa ada beberapa benteng buatan Belanda buatan abad 19. Kami pergi melihat dua benteng. Mereka sudah tinggal reruntahan. Pohon-pohon raksasa tumbuh dari bangunan benteng. Saya jadi kembali lagi kelak dan lebih lama memotret dan melihat benteng-benteng ini.

Benteng-benteng Nusa Kambangan tampaknya dibuat untuk mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan lewat pantai selatan. Ada belasan benteng di pantai selatan Jawa.

Bila ingat pelajaran sejarah, pada 1942, Jepang hanya perlu sembilan hari buat menyerang Pulau Jawa dan mengambil kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda. 

Benteng-benteng ini tak cukup buat pertahanan memadai terhadap Pulau Jawa. Militer Jepang sendiri banyak bikin bunker guna pertahanan Jawa dari pantai selatan. 

Ini merupakan bukti bahwa Pulau Jawa adalah pulau terpenting di kepulauan Nusantara. Militer Jepang bersiap tempur lawan Sekutu yang diperkirakan akan menyerbu dari pantai selatan. 

Namun pertahanan ala Jepang tak pernah bisa jadi bukti bila cara mereka lebih kuat dari Belanda. Di Tokyo, Kaisar Hirohito menyerah tanpa syarat kepada Sekutu sesudah Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pada kota Hiroshima dan Nagasaki 7-9 Agustus 1945. 

Pulau Nusa Kambangan sebelah timur adalah kawasan cagar alam. Masih ada macan tutul dan macan kumbang di kawasan ini. Sayangnya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan izin penambangan kartz di pulau ini. Ada cerita orang disergap macan tutul karena daerah mereka dijadikan tambang. 

Saya datang ke Petapaan Cemara Putih --biasa disebut Jambe Lima karena ada lima pohon jambe, dahulu kala. Pertapaan ini terletak di daerah Cilacap, di kawasan hutan Gunung Selok. Jalanan curam, banyak tempat belum ada listrik.

Mbah Salio, seorang Kejawen, mengantar saya untuk masuk ke petapaan. Dia membakar kemenyan serta berdoa. Presiden Soeharto dulu pernah ziarah ke pertapaan kuno ini. Saya baca buku David Jenkins berjudul Young Soeharto: The Making of a Soldier, 1921-1945 guna tahu perjalanan spiritual Soeharto dari desa Kemusuk di Yogyakarta (kelahiran 1921) hingga jadi presiden di Jakarta.

Petapaan ini terletak sebelah vihara Buddha, yang kosong tanpa penjaga (mungkin sedang pergi) kecuali beberapa anjing. Di Jambe Lima, kami dapat kunci untuk masuk ke kamar dalam dimana ada lukisan Ratu Roro Kidul serta Petruk, Gareng dan Bagong. Atau mungkin Semar? 

Mbah Salio juga mengajak saya pergi ke Gunung Srandil dekat Jambe Lima. Dia berdoa di sana dalam bahasa Jawa. Dia sebut nama saya dalam doanya. Sesudah berdoa, dia tanya apa yang hendak saya mintakan.

Saya ingin prinsip kebebasan beragama dan kepercayaan dihormati di  Indonesia. Saya harap pasal penodaan agama dihapus. Saya harap peraturan rumah ibadah ditinjau ulang dan dibuat tanpa veto mayoritas terhadap minoritas.  

Dia terdiam ... lantas bakar kemenyan. 

Acara terakhir, minum teh dengan daun tanaman sendiri.

Mengikuti #BelgianPride di Brussels

Saya kebetulan lagi perjalanan dinas di Brussels, ketika tahu bakal ada #BelgianPride 🏳️‍🌈 di pusat kota. Sesudah bertemu dengan seorang kenalan, diplomat Amerika, kini tugas di North Atlantic Treaty Organization, saya memutuskan untuk ikutan parade.

Kebetulan tempat saya menginap, Hotel NH Brussels Grand Place Arenberg, hanya terletak dua blok dari tempat dimana parade dimulai.

 

Saya sempat tanya kepada rekan-rekan Human Rights Watch di Brussels bila ada yang ikutan. Hanya ada tiga orang ikutan. Satu dari Brussels tapi satunya terbang dari Beirut, Lebanon, buat ikutan. Satunya lagi, seorang ibu dari dua anak asal Amerika Serikat --etnik India-- akan ikut agak sorean. Kami janjian bertemu di tempat parade. Ternyata buat saling bertemu bukan perkara mudah. Ada puluhan ribu orang ikut parade. 

Saya memutuskan menikmati saja Brussels Parade dengan berbagai rombongan serta mengambil gambar. Saya tersentuh melihat seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka mendukung anak atau abang mereka seorang gay. 

"My brother is gay, so what?" 

Saya sering wawancara individu lesbian, gay, bisexual dan transgender di Indonesia. Mungkin ratusan bila tak lebih dari 1,000 dalam lima tahun. Saya mengerti betapa mereka menderita, bahkan ketakutan, dengan penolakan keluarga terhadap orientasi seksual mereka. 

Saya senang lihat ibu dan anak ini di Belgia mau membantu keluarga-keluarga lain --bila memiliki anak dengan orientasi seksual LGBT. Semoga kesadaran serupa tumbuh cepat di Indonesia 

Menariknya, ketika memperhatikan route parade di Google Map, saya lihat Google mewarnai rute tersebut dengan warna pelangi. Anda perhatikan ada tanda "Grand Place." Ia adalah lokasi dekat hotel saya.

Hotel saya bahkan terletak dekat route utama.

Kami jadi bisa menikmati parade dengan mudah: melihat orang menari, dengar musik berbagai macam ragam. Saya mengikuti parade ini dari ujung ke ujung, termasuk panggung musik dekat stasiun Brussels.

Ada suasana gembira. Ada berbagai macam ragam orang. Saya melihat kelompok gay yang bisu dan tulis. Saya melihat organisasi lesbian yang didukung oleh rekan-rekan perempuan hetero mereka. Berbagai macam ras ikutan parade. Tua dan muda. Macam kawan saya yang datang dari Beirut, saya juga lihat ada rombongan orang Arab, ikutan parade. Orang kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, sawo matang, semuanya ada.

Saya perhatikan berbagai gedung pemerintahan juga memasang bendera pelangi. Mereka mengucapkan selamat merayakan parade, selamat bergembira. Dari kantor walikota sampai berbagai perkumpulan dagang.

"We're stronger together," teriak sebuah pidato.



Parade dimulai dengan sebuah bendera pelangi, ukuran raksasa, dibuat membuka jalan. Penonton ramai. Musik juga ramai, dari lagu Diana Ross "I'm Coming Out" (1980) sampai George Michael "Freedom" (1990) sampai "Brave" karya Sarah Bareilles (2013) bisa dinikmati. Ini memang lagu-lagu populer yang diciptakan buat mendukung individu LGBT.

Saya merasa belajar soal hak minoritas orientasi seksual. Dulu saya tak tahu bahwa lagu Diana Ross bicara soal kesulitan, diskriminasi, individu LGBT ketika mau malela (coming out). Dulu saya tahu ada tetangga, dua perempuan, hidup bersama-sama. Biasa saja. Mereka bekerja, mereka mencari makan seperti kebanyakan orang. Tapi saya tak tahu mereka pasangan lesbian. 

Pikiran saya soal hak LGBT dibuat tersentak pertama kali, bukan dalam diskusi atau dalam bacaan, tapi dalam suatu perbincangan ringan, suatu sore ketika menunggu kelas mulai, dengan guru jurnalisme saya, Bill Kovach, di Universitas Harvard, pada 1999.

Kovach bilang dia percaya Amerika Serikat akan melegalkan "gay marriage" sebelum dia meninggal. Saya mengerti bahwa dalam masyarakat saya selalu ada individu LGBT. Namun mendengar ide perkawinan sesama jenis, buat saya, ibaratnya disambar petir. 

Saya bilang pada Kovach bahwa saya belum bisa mengerti. Bayangan saya seorang menikah itu antara seorang lelaki dan seorang perempuan. 

Kovach bilang individu LGBT juga berhak saling menunjang dalam hubungan mereka: warisan, asuransi kesehatan, membesarkan anak. Mereka berhak mencintai dan dicintai. 

 

Saya diam saja. Namun saya percaya pada integritas dan keilmuan Kovach. Perbincangan tersebut membuat saya selalu ingat akan kata "LGBT rights." 

Kovach juga mendorong saya belajar bagaimana meliput diskriminasi terhadap individu LGBT maupun perempuan. 

Lima tahun lalu saya ingat ucapan Bill Kovach ketika Presiden Barack Obama mendukung hak LGBT. Prosesnya tak langsung drastis tapi bertahap sampai 2014. Kovach tentu bahagia dengan harapannya terpenuhi. Ramalannya terbukti benar.

Hak LGBT makin saya dalami ketika saya bekerja untuk Human Rights Watch. Saya membaca buku, jurnal kesehatan, makalah psikiatri dan sejarah. 

Pada 2016, kami menerbitkan laporan penindasan kepada individu LGBT. Judulnya, “Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami” Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman.

Pada 2018, kami menerbitkan laporan setebal 70-halaman berjudul "Takut Tampil di Hadapan Publik dan Kini Kehilangan Privasi: Dampak Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Masyarakat dari Kepanikan Moral Anti-LGBT”. Laporan tersebut mencatat bagaimana retorika kebencian di Indonesia berubah menjadi tindakan main hakim yang menyalahi hukum serta bagaimana berbagai instansi pemerintah dan pejabat –kadang bekerjasama dengan organisasi militan– lakukan intimidasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap orang-orang LGBT.

Saya kira pemahaman saya akan hak LGBT sudah jauh lebih maju dari ketika berbincang dengan Kovach pada 1999. 

Di Brussels, saya senang lihat ada Rainbow Cops --perkumpulan polisi Belgia yang anggota-anggotanya dukung hak LGBT. Saya kirim foto dari Rainbow Cops ini kepada seorang polisi di Semarang, yang diberhentikan dari kepolisian karena dia seorang gay.

Dia senang sekali. Saya percaya suatu hari nanti juga akan ada rainbow cops dan rainbow soldiers, bekerja biasa, secara terbuka di Indonesia. 

Oh ya, saya pribadi suka dengan lagu "I Choose You" dari Sara Bareilles. Siapa pun, baik individu heterosexual atau homosexual, berhak mencintai dan dicintai. Ia sederhana sekali. LGBT berhak mencari kebahagiaan sama seperti semua orang.

‘Race, Islam and Power’ A troubling tour through a pained land

Duncan Graham
The Jakarta Post

Malang, East Java

Human rights activist Andreas Harsono’s new book Race, Islam and Power shows the damage incurred on “wonderful Indonesia” as a result of violence.

Inside view: Andreas Harsono's new book 'Race, Islam and Power' is a discomforting read for anyone who cares for the moral development of this nation.

Visiting outlying islands in this sprawling archipelago reveals an unease felt about Java, “the denominator of Indonesia”. From Aceh to West Papua live citizens who see the nation’s largest ethnic group as oppressive colonialists.

First President Sukarno used a common language, universal education and the non-denominational Pancasila philosophy to create the “unitary state”.

When these did not work, persuasion turned to force.

In his new book Race, Islam and Power, human rights activist Andreas Harsono explains the damage incurred on “wonderful Indonesia” as a result of violence.

This was never meant to be a jolly travelogue. The author quotes West Sumatran poet Leon Agusta (1938-2015): “They’re the two most dangerous words in Indonesia: Islam and Java”, to which Andreas adds: “Muslim majority and Javanese dominance”.

Despite efforts from people like Andreas to bring human rights issues to the fore, this year’s election campaigns focused little on such issues.

Nevertheless, perhaps some voted against Prabowo Subianto because of questions about the former general’s actions in the Army. Others might have rejected Joko “Jokowi” Widodo, reasoning that he dodged confronting post-1965 cases of persecution, despite having previously promising to open discussion on human rights.

Little has happened to reconcile the state with the survivors and the families of the real or imagined Communist victims who were never charged under the law. The guilty still control. Dealing with unresolved shame is not a problem exclusive to Indonesia. Australians are grappling with a new understanding of their nation’s past as historians are openly having discussions on massacres targeted at the Aborigines right into last century.

Consider the continuing cruelties: In Aceh, men who love each other and unmarried women who love men get whipped in a medieval public ritual in front of smartphones. People who have made mild comments about faith are put behind bars for blasphemy.

Across Indonesia, hate fermented against gays is brewed by religious leaders. Ahmadiyah sectarians get persecuted, as do followers of minority mainstream faiths.

Indonesians love the outsider-imposed label of tolerance, but this is continually threatened; robust analysis mainly comes from foreign academics, safe on campuses far away.

At last comes a critic with credibility from within. As a local, Andreas risks confrontations. In pre-independence East Timor a soldier demanded: “Are you red and white (a nationalist)?”

Andreas said he was an impartial journalist. Fortunately only his visit was terminated.

During Soeharto’s authoritarian New Order government, Andreas, an Indonesian with ethnic Chinese heritage, would have understood that discrimination is pervasive.

In Salatiga’s Satya Wacana Christian University in Central Java, he followed lectures by the late George Aditjondro, a sociologist and author who was so powerful a critic of Soeharto (he likened the president to an octopus) that he fled to Australia to avoid arrest.

George’s teachings and writings raised questions about Indonesia’s governance and the nature of Benedict Anderson’s “imagined community”. The late US scholar also quashed the view that only Westerners can be colonialists. Andreas has become a torchbearer for the freedoms they championed.

Although he enrolled in electronic engineering school, writing for student unions revealed he had a talent for journalism. After a year with this newspaper, he became the Jakarta correspondent for Bangkok’s The Nation English language daily. He also won a prestigious Nieman Fellowship to study journalism at Harvard.

Through reporting, he has seen far more of his country than most. Along the way he realized that daily reporting was not effective enough in providing information that would allow the world to understand Indonesia.

The result is this political travelogue, subtitled Ethnic and Religious Violence in post-Soeharto Indonesia. The title is clumsy, the cover drab. There’s no index, but there is a handy list of sources. The prose is excellent.

This is a discomforting read for anyone who cares for the moral development of this nation. It is also a counterweight to the glossy mags promoting Indonesia as a land fit for hedonists.

This is sweaty and edgy journalism. It can also be dangerous. In 2004, activist Munir Said Thalib was assassinated on a Garuda flight to Europe. The case remains unsolved.

For 15 years Andreas has been where the pain is raw, where the wee folk live, work, travel and get jailed, hearing their authentic stories of discrimination and repression, their anger and puzzlement: Was this the land our heroes promised in 1945?

“What they learned at school was totally different from what they saw in their real life,” he writes. “I hear this over and over throughout Indonesia.”

Race, Islam and Power has been published in Australia in English, the language Andreas used, as he was “trying to speak to an international audience about violence in Indonesia […] especially policy makers, academics, opinion leaders”.

No local press organizations would handle the work, which proves the author’s point about the country’s fear of confronting the past; yet society’s betterment depends on its citizenry knowing about the state’s real history.

Andreas’ work aims to build a better nation by exposing truths. Those who agree with George W. Bush’s quote “you’re either with us or against us” might call the author a traitor; yet critics can be finer patriots than jingoists – and more effective.

Andreas has been a Jakarta-based researcher since 2008 with international NGO Human Rights Watch and he is often its spokesman. His statements are measured and fact-based – as they are in this book.

This is important because villainy thrives when far from public view. When atrocities are revealed, doubt dampens outrage if accusations are shrill and facts vague. Could these gentle friendly folk really be so brutal – and if so, why?

Sadly, tragically, yes. There’s been slaughter and dispossession from Sabang to Merauke, a route Harsono has traveled and meticulously studied.

Democracy is “people power”, though not for losing politicians trying to force their interests through street protests. They tread a dangerous track.

The same goes for those howling religious hate. This book shows these roads will never lead to the respected nation the founders imagined and the people desire. (ste)

Indonesia’s political system has ‘failed’ its minorities – like West Papuans

By David Robie
Asia Pacific Report

A human rights defender and researcher has warned in a new book published on the eve of the Indonesian national elections tomorrow that the centralised political system has failed many of the country’s 264 million people – especially minorities and those at the margins, such as in West Papua.

Author Andreas Harsono also says a “radical change is needed in the mindset of political leaders” and he is not optimistic for such changes after the election.

Harsono is author of Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia, a book based on 15 years of research and travel between Sabang in Aceh in the west and Merauke in West Papua in the East.

Founding President Sukarno used the slogan “from Sabang to Merauke” when launching a campaign – ultimately successful – to seize West Papua in 1961.

But, as Harsono points out, the expression should really be from Rondo Island (an unpopulated islet) to Sota (a remote border post on the Papua New Guinean boundary).

Harsono, a former journalist and Human Rights Watch researcher since 2008, argues that Indonesia might have been more successful by creating a federation rather than a highly centralised state controlled from Jakarta.

“Violence on post-Suharto Indonesia, from Aceh to West Papua, from Kalimantan to the Moluccas, is evidence that Java-centric nationalism is unable to distribute power fairly in an imagined Indonesia,” he says. “It has created unnecessary paranoia and racism among Indonesian migrants in West Papua.

‘They’re Melanesians’

“The Papuans simply reacted by saying they’re Melanesians – not Indonesians. They keep questioning the manipulation of the United Nations-sponsored Act of Free Choice in 1969.”

Critics and cynics have long dismissed what they see as a deeply flawed process involving only 1025 voters selected by the Indonesian military as the “Act of No Choice”.

Harsono’s criticisms have been borne out by a range of Indonesian activist and watchdog groups, who say the generals behind the two presidential frontrunners are ridden with political interests.

The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) and the Mining Advocacy Network (JATAM) have again warned that both presidential candidate tickets — incumbent President Joko “Jokowi” Widodo and running mate Ma’ruf Amin as well as rival Prabowo Subianto and Sandiaga Uno — have close ties with retired TNI (Indonesian military) generals.

These retired officers are beholden to political interests and the prospect of resolving past human rights violations will “become increasingly bleak” no matter who is elected as the next president.

Kontras noted that nine out of the 27 retired officers who are behind Widodo and Ma’ruf have a “problematic track record on human rights”.

“Likewise with Prabowo Subianto and Sandiaga Uno where there are eight retired officers who were allegedly involved in past cases of HAM violations”, said Kontras researcher Rivanlee Anandar.

Prabowo himself, a former special forces commander, is implicated in many human rights abuses. He has been accused of abduction and torture of 23 pro-democracy activists in the late 1990s and he is regarded as having knowledge of the killing hundreds of civilians in Santa Cruz massacre in Timor-Leste.

90,000 killed post-Suharto

Harsono’s 280-page book, with seven chapters devoted to regions of Indonesia, documents an ”internally complex and riven nation” with an estimated 90,000 people having been killed in the decade after Suharto’s departure.

“In East Timor, President Suharto’s successor B. J. Habibie agreed to have a referendum [on independence]. Indonesia lost and it generated a bloodbath,” says Harsono.

“Habibie’s predecessors, Megawati Sukanoputri and Susilo Bambang Yudhoyono, refused to admit [that] the Indonesian military’s occupation, despite a United Nations’ finding, had killed 183,000 people between 1975 and 1999.”

Harsono notes how in 1945 Indonesia’s “non-Javanese founders Mohammad Hatta, Sam Ratu Langie and Johannes Latuharhary wanted an Indonesia that was democratic and decentralised. They advocated a federation.”

However, Sukarno, Supomo and Mohammad Yamin wanted instead a centralised unitarian state.

“Understanding the urgency to fight incoming Dutch troops, Latuharhary accepted Supomo’s proposal but suggested the new republic hold a referendum as soon as it became independent. Sukarno agreed but this decision has never been executed.”

The establishment of a unitarian state “naturally created the Centre”, says Harsono. “Jakarta has been accumulated and controlling political, cultural, educational, economic, informational and ideological power.

Java benefits

“The closer a region to Jakarta, the better it will benefit from the Centre. Java is the closest to the Centre.

“The further a region is from the Centre, the more neglected it will be. West Papua, Aceh, East Timor and the Moluccas are among those furthest away from Jakarta.”

The centralised political system needed a “long and complex bureaucracy” and this “naturally created corruption”, Harsono explains.

“Indonesia is frequently ranked as the most corrupt country in Asia. Political and Economic Risk Consultancy Ltd listed Indonesia as the most corrupt country in Asia in 2005.”

Harsono also notes how centralised power has helped a religious and ethnic majority that sees itself as “justified to have privileges and to rule over the minorities”.

The author cites the poet Leon Agasta as saying, “They’re the two most dangerous words in Indonesia: Islam and Java.” Muslim majority and Javanese dominance.

Harsono regards the Indonesian government’s response to demands for West Papuan “self-determination” as “primarily military and repressive: viewing Papuan ‘separatists’ as criminals, traitors and enemies of the Republic of Indonesia”.

He describes this policy as a “recipe for ongoing military operations to search for and destroy Papuan ‘separatists’, a term that could be applied to a large, if not overwhelming, portion of the Papuan population”.

Ruthless Indonesian military

“The Indonesian military, having lost their previous power bases in east Timor and Aceh, ruthlessly maintain their control over West Papua, both as a power base and as considerable source of revenue.

“The Indonesian military involvement in legal businesses, such as mining and logging, and allegedly, illegal businesses, such as alcohol, prostitution, extortion and wildlife smuggling, provide significant funds for the military as an organisation and also for individual officers.”

Pro-independence leaders have called on West Papuans to boycott the Indonesian elections tomorrow.

Andreas Harsono launched his journalism career as a reporter for the Bangkok-based Nation and the Kuala Lumpur-based Star newspapers. In the 1990s, he helped establish Indonesia’s Alliance of Independent Journalists (AJI) – then an illegal group under the Suharto regime, and today the most progressive journalists union in the republic.

Harsono was also founder of the Jakarta-based Institute for the Studies on the Free Flow of Information and of the South East Asia Press Alliance (SEAPA).

In a separate emailed interview with me in response to a question about whether there was light at the end of the tunnel, Harsono replied: I do not want to sound pessimistic but visiting dozens of sites of mass violence, seeing survivors and families’ who lost their lost ones, I just realised that mass killings took place all over Indonesia.

“It’s not only about the 1965 massacres –despite them being the biggest of all– but also the Papuans, the Timorese, the Acehnese, the Madurese etc.

“Basically all major islands in Indonesia, from Sumatra to Papua, have witnessed huge violence and none of them have been professionally understood. The truth of those mass killings have not been found yet.”

• Andreas Harsono will visit Auckland on August 21-24 and attend the Melbourne Writers Festival in Australia in late August.
• Andreas Harsono (2019). Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia. Melbourne: Monash University Publishing. 288 pages.

Professor David Robie is director of the Pacific Media Centre.