Wednesday, May 21, 2003

Wimar Witoelar bersama Andreas Harsono dari Human Rights Watch


Wimar Witoelar: Selamat bertemu kembali para penonton Wimar Show di stasiun kesayangan anda. Di bulan Mei ini, mau nggak mau, kita tidak bisa lupa, pada tragedi yang besar belasan tahun lalu yaitu Tragedi Mei 1998. Kita teringat bahwa masalah hak asasi itu tidak banyak kemajuannya. 

Karena itu kami undang sekarang Andreas Harsono, yang boleh dikatakan seluruh hidup dewasanya dipersembahkan kepada masalah human rights. Saya membaca artikel dari kecil saja Anda sudah tertarik, bisa mulai dari situ. Apa yang mendorong anda bisa sustainable, bisa konsisten sekian tahun dalam human rights dan sekarang Anda ngapain?

Andreas Harsono: Saya ini orang Tionghoa, ketika jaman Orde Baru, orang Tionghoa didiskriminasi, masuk sekolah sulit, nama dipaksa ganti, bahkan identitas pun di ganti, agama juga dilarang. Konghucu dilarang. Jadi ketika kecil saya merasakan betul bagaimana orang itu didiskriminasi. Saya kagum dengan Yap Thiam Hien, Mochtar Lubis, yang menurut saya, berani bersuara untuk orang minoritas. Saya kira menarik bila dewasa, kita memperjuangkan hal-hal yang baik itu. 

Orang didiskriminasi bisa punya dua pilihan. Pertama, dia bisa melakukan diskriminasi terhadap orang lain. 

Diteruskan begitu?

Ya. Saya kira saya melawan, saya menolak. Makin saya tua tentu interest saya juga makin banyak. Saya bahkan praktis jarang sekali menyentuh isu diskriminasi Tionghoa, tapi lebih banyak kepada, Timor Timur, Aceh, Ahmadiyah, Syiah, Papua dan seterusnya 

Kira-kira tahun berapa Anda mulai aktif dalam perjuangan hak asasi ini?

Mula-mula saya menjadi wartawan Jakarta Post setahun, setelah itu harian The Nation Bangkok, karena saya dilarang kerja di di sini.

Oh iya iya. Itu tahun 1990an barangkali?

Tahun 1994 setelah mendirikan Aliansi Jurnalis Independen. Saya mulai menulis buat The Nation (1995), lantas ada krisis moneter, banyak sekali kekerasan. Begitu Presiden Soeharto jatuh, Aceh hampir 20.000 ribu orang mati, setelah itu Kalimantan ada orang Madura 6,500 orang dibunuh, pindah ke Sulawesi sekitar Danau Poso, pindah ke Ambon 25,000 orang --Ambon dan Ternate-- Papua, Timor Timur, di Jawa juga. Saya kira itu periode dimana terjadi banyak pembunuhan massal. Ironisnya tidak banyak orang yang ditangkap, diadili dan dihukum.

Saya akan masuk ke dalam detail itu nanti. Kalau kita balik kepada tahun 1990an, waktu itu Anda hidup dalam masyarakat yang tertekan atau Soeharto diskriminasi Tionghoa, kemudian sesudahnya banyak perbaikan dalam soal-soal itu ya. Mungkin ada euphoria bahwa akhirnya masalah hak asasi manusia akan diangkat. Ada menteri hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi menurut Anda bagaimana assestment itu? Apa kita masih maju atau kita sedang mundur lagi? 

Ada beberapa kemajuan yang signifikan. Misal ada pemilihan umum, mencoblosnya bebas gitu, tidak ada represi, lantas tidak ada organisasi tunggal. Kalau dulu kan buruh tunggal, semua tunggal. Namun tentu banyak hal yang tidak dilakukan terutama keadilan. Mengadili orang-orang yang bersalah. Praktis ada budaya inpunitas di Indonesia. Paling besar tentu kasus 1965-66. Selama kasus 1965-66 --ibunda dari seluruh kekerasan di Indonesia-- tidak dibereskan,impunitas akan tetap ada.

Jadi ada benang merah dari 65 sampai kepada sekarang?

Oh iya. Misalnya, ada film The Act of Killing ... 

Itu dilarang atau bagaimana? 

Belum jelas sampai sekarang.

Oh iya..iya.

Elite yang berkuasa sekarang ini adalah keturunan dari elite yang berkuasa tahun 1965 --anaknya, cucunya bahkan ...

Menantunya!

Kalau menantu ya ... ha ha ha.

Jadi mereka berkepentingan untuk tidak membiarkan (kebenaran dan keadilan) terjadi dan ini tidak hanya di Jakarta. Kita pindah ke Padang, pindah ke Pontianak, kita pindah ke Kupang … tetap sama. Elite yang berkuasa adalah elite yang orang tuanya berlumuran darah.

Tapi apa ada tanda bahwa elite itu akan digantikan? Nanti kita akan telusuri. Kita akan break sebentar. Kita kembali setelah berikut ini, jangan pindah channel ya. 

-- 

Acara ngomong-ngomong ini juga disiarkan lewat Youtube. Anda tinggal search Wimar Show dan akan keluar puluhan wawancara Wimar Show. Kalau di Youtube ya nggak usah suruh jangan kemana-mana.

Percakapan dengan Andreas Harsono ini agak mencekam. Kita merasa tahun 1997, 1998, 1999 dengan beberapa kemajuan hak asasi. Pada waktu pemerintahan Gus Dur ada penghilangan resmi diskriminasi rasial terus ada pengangkatan beberapa issue hak asasi yang kemudian tidak berkelanjutan. Jadi ada perasaan bahwa ya  itu maju tapi kemudian ada perasaan bahwa itu berhenti kembali. Apa ada sesuatu yang tidak dimanfaatkan di masa itu?

Ada infrastructure hukum yang memang sampai sekarang belum diganti misal untuk kitab hukum pidana militer tidak ada kategori penyiksaan. 

Jadi dalam undang-undang nggak ada ya?

Tidak ada. Jadi kalau ada aparat keamanan itu menyiksa orang, dibakar kemaluannya, disiksa bahkan sampai mati, kalau dihukum tidak ada torture, tidak ada penyiksaan, dia hanya dihukum tidak disiplin atau tidak taat perintah atasan. Hukumannya hanya paling hanya beberapa bulan.

Itu dimaksud dengan extraordinary crime gitu bukan?

Di dalam human rights itu ada dua kategori besar: crimes against humanity dan kedua genocide. Kalau crimes against humanity itu kekerasan terhadap orang sipil 

Satu-satu gitu?

Satu-satu 

Kalau genocide harus banyak?

Genocide itu besar. Ada syarat bahwa itu harus intentional. Sekarang itu ada perdebatan apakah Papua itu genosida atau tidak? Ada yang bilang itu tidak disengaja walaupun banyak orang Papua disingkirkan kebudayaannya tetapi mereka mengatakan tidak disengaja, ini tidak by design hanya by product. Hanya rasialisme oleh kalangan pejabat Indonesia.

Anda mulai sebagai wartawan, memang selalu tema human rights ada pada diri Anda. Terus mendirikan majalah Pantau, sekarang Yayasan Pantau itu apa kegiatannya? Anda sudah tidak disitu?

Saya sudah tidak menjadi direkturnya. Saya hanya duduk di yayasannya. Kegiatan Pantau itu melatih wartawan, melatih orang menulis. Kami percaya bahwa menulis itu adalah membela diri, memberdayakan orang. Pantau juga membuat riset media, selalu urusannya jurnalisme, media, wartawan.

Ah … jurnalisme faktor kunci. Okay saya masih mengejar dimana kita itu salah belok. Media misalnya dibebaskan, semua suka, tapi terus ah … media terlibat soal-soal lain. Kalau bicara soal konflik. Di Indonesia itu kan ada tiga jenis konflik. Pertama, konflik lahan. Dua konflik SARA. Ketiga konflik politik. Yang dirumuskan di media itu konflik politik yang kecil-kecil tapi issue besar tidak. Media disangsikan sekarang perannya untuk membersihkan masyarakat. Betul atau tidak pendapat itu? 

Itu betul. Persoalan paling utama media di Indonesia ada thesis bagus dari Ahmad Adam, juga Benedict Anderson. Media di Indonesia itu terkonsentrasikan di Jakarta. Ada penelitian Merlyna Lim, ada 13 kelompok media yang menguasai hampir 100% media di Indonesia. 

Tigabelas ini 12 swasta dan yang satu punya pemerintah (RRI dan TVRI). Dalam penelitiannya, Ahmad Adam menulis soal jaman Hindia Belanda bahwa pusat media tidak hanya ada di Batavia. Surat kabar paling besar Java Bode di Semarang, ada juga di Batavia, ada juga di Surabaya. 

Di luar Jawa juga ada pusat-pusatnya. Padang satu tokoh Abdul Muis. Terus Manado juga kota media yang penting, Medan juga. Tetapi ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, media-media yang dianggap pro-Belanda ditutup. Ketika Soekarno dijatuhkan sama Soeharto, ada ratusan yang dianggap kiri ditutup. Soeharto mengkonsentrasikan seluruh media hanya di Jakarta sehingga terbentuklah konsentrasi media. 

Saya percaya bahwa makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin bermutu pula masyarakat itu. Dengan kata lain, kalau di Padang tidak ada media yang bagus karena ditutup dulu, tidak ada perkembangan puluhan tahun buat menumbuhkan media yang bermutu akhirnya ya ... masyarakatnya ya ... terseok-seok begini, yang paling kuat akhirnya hanya masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

Tumpulnya media atau melencengnya media itu, terutama masalah policy holder dan owner? Apa juga profesionalisme wartawannya juga menjadi penyebab? Atau bahkan sebaliknya profesionalismenya meningkat tapi suprastrukturnya yang merosot?

Dari tigabelas konglomerat media ini, hanya dua yang punya beground pemiliknya wartawan: Kompas Gramedia dan Tempo Jawa Pos.

Okay saya potong dulu untuk break. Menarik sekali pembicaraan dengan Andreas Harsono soal human rights. Saya Wimar witlar dan ini Wimar Show.

Jadi bagaimana anatomi peta media?

Dari tiga belas media hanya dua media yang backround pendiriannya, dimulai wartawan. Kelompok Kompas Gramedia dimulai oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama tahun 1965, mula-mula dengan majalah Intisari. Kemudian yang kedua itu kelompok Tempo Jawa Pos mulai tahun 1971. 

Tempo Jawa Pos itu beda?

Satu induk sebetulnya ... karena Jawa Pos itu ...

Oh ya saya baru tahu itu?

Jawa Pos itu hampir 100% milik Tempo (PT Grafiti Pers).

Saya baru tahu.

Itu satu kelompok. Sisanya, selain TVRI dan RRI, kelompok-kelompok media yang didirikan dengan semangat bisnis. 

Bisnis tidak salah tetapi sering kalau media itu dimiliki oleh pengusaha, entah MNC, Trans TV dan lain-lain, semangat untuk melayani publik, kadang-kadang kalah oleh semangat untuk mencari untung. 

Merembes sampai kepada manajemen di bawah dan wartawan lainnya?

Tergantung masing-masing media tetapi salah satu persoalan yang serius di Indonesia adalah wartawan terima amplop 

Oooh ... mmm …

Menurut beberapa survei --Aliansi Jurnalis Independen, Yayasan Pantau-- di Jakarta sekitar 75 persen wartawan terima amplop. Itu kategori suap. Kalau di luar Jawa lebih tinggi suapnya sampai 90% lebih. Persoalan lain juga adalah kebanyakan media tak membayar wartawan mereka sesuai dengan standard. 

Oh jadi semacam dilepaskan?

Lepaskan cari makan sendiri.

Tapi kedua group media itu, Kompas dan Jawa Pos Tempo, apa beda policynya terhadap wartawan mereka? Mereka tidak rentan itu terhadap amplop?

Kedua kelompok itu relatif tidak begitu rentan terhadap amplop. Tetap masih ada orang-orang yang terima amplop. Tetapi di antara dua kelompok ini ada satu perbedaan, yang menurut saya fundamental. Kompas Gramedia itu dianggap sebagai media milik orang Katolik.

Oh iya … Komando Pastor gitu ... terus?

Mereka punya semacam kehati-hatian yang kadang-kadang tidak masuk akal. Untuk tidak membuat diri mereka, membuat orang kristen secara umum, dianggap tidak pro terhadap kehidupan orang luas atau yang Muslim tentunya. Tempo Jawa Pos tidak punya kompleks tersebut sehingga ada sedikit berbeda dalam menafsirkan kebebasan.

Ini soal bahwa media yang berasal dari wartawan itu bagus. Dulu kan Harmoko juga bikin koran. Ngak bagus korannya iyakan?

Kalau sebuah media dibuat wartawan kan tidak harus bagus? Banyak juga media yang dibikin wartawan yang jelek dan tentu ada pengusaha yang bikin media dengan bagus. New York Times kan dibuat oleh pengusaha?

Oh iya .. Yahudi mereka iya? 

Tapi itu kan bagus sekali.

Itulah memang kadang-kadang susah mencerna perbandingan dengan negara lain itu. Kembali kepada human rights secara khusus, kan sekitar tahun berapa ... ujung-ujung jaman Suharto, kita senang melihat ada Komnas HAM di Indonesia. Ada hasil yang dibanggakan. Apa yang terjadi dengan Komnas HAM? Sampai sekarang tidak terlalu bekerja?

Wah ini … susah ya. Banyak teori. Komnas HAM didirikan oleh Pak Harto setelah kejadian Santa Cruz, (1991 di Dili, Timor Timur) terutama untuk menangkis kritik dari luar negeri.

Semacam UPR gitu?

Betul. 

Ada orang-orang yang memang dianggap fenomenal. Asmara Nababan waktu itu orang nggak mau, orang yang kaya gini, mau masuk Komnas HAM, dianggap hanya etalasenya Soeharto. 

Namun Asmara berhasil mengubah. Ada yang bergurau bahwa zaman Asmara, aktivis LSM itu sedikit, minoritas, tetapi yang minoritas ini bisa mempengaruhi yang lain yaitu polisi, tentara, jaksa dan dosen.  Sekarang jumlahnya lebih dari separuh aktivis LSM. Nah ada yang menanyakan kalau aktivis LSM mereka berantem sendiri.

Iya jadi budaya yang mengsisi itu jadi terbawah ya.

Tapi ada satu hal juga yang terpenting saya kira dan saya lebih percaya faktor kedua ini, Komnas Ham ini banyak titipan dari luar,

Walaupun LSM?

Titipan misal dari ya..dari militer, dari majelis Ulama Indonesia, orang-orang itu dimasukan kesana. Dan mereka tentu tidak punya visi yang sama dengan pendahulu-pendahulu mereka.

Tapi itu kan bisa dispot, bisa ketahuankan, aha,,,ini militer, ini polisi?

Tidak harus militer, yang sekarang tidak ada militernya, dulu pada ada militernya. Tetapi militer yang dulu itu lebih konsern

Oh iya yang absend gitu ya?

Iya.

Okay, tibalah waktunya untuk breack satu kali lagi akan kembali dengan pak Andreas Harsono.

Monday, May 19, 2003

Time for all Indonesians to speak up against Aceh war

By ANDREAS HARSONO

JAKARTA Sandra Hamid is a young Jakarta housewife. She recently showed me a short message stored in her handphone. 

It reads: “I cannot talk much about Aceh now. GAM (Free Aceh Movement) allegation! It’s the turn of other Indonesians to speak up.” 

Sandra showed me that message when Jakarta was exploding with talks about a possible war in Aceh earlier this month. 

She told me, “It’s people like us whom he asked to speak up.”  

The message came from Rizal Sukma, an American-trained political analyst working for a think tank in Jakarta. He is an Indonesian citizen of Acehnese descent. 

Rizal indeed has a lot of concern for the future of Aceh in the northern tip of Sumatra. Both Rizal and Sandra are two of Jakarta's best and brightest. They got their Ph.Ds from leading American universities. Both helped maverick politician Amien Rais set up his political party back in 1999. Sandra was Amien’s speechwriter and once even his wardrobe advisor (Amien wears better ties now).  

The guerillas as well as their exile leadership in Sweden rejected what they claimed to be “Javanese colonialism” and vowed to wage a guerilla war against Indonesian soldiers.  

This was the point where both sides drew to the extreme. The argument was reduced to: “You are on their side or our side.” Rizal became speechless. Many other Acehnese figures, ranging from Muslim ulama (scholars) to human rights activists, chose to be quiet.  

Indonesian military commander Gen Endriartono Sutarto told the parliament the military was seeking Rp1.23tril (RM550mil) to support the war in restive Aceh.  

The military’s annual budget stands at Rp11.536bil (RM5mil). 

Endriartono basically asked for an additional budget 100 times bigger than his annual finances.  

But many disagree with President Megawati Sukarnoputri’s decision to stage a war in Aceh despite the seriousness of the insurgency. The guerilla war in Aceh poses a genuine security threat.  

The Brussels-based International Crisis Group issued a paper entitled, Aceh: Why The Military Option Still Won’t Work.  

“The military solution is certain to fail as long as the security forces are incapable of exercising the degree of control and discipline over their troops necessary to prevent behaviour that alienates ordinary Acehnese.  

“Nothing has changed. Military reform has stalled over the last two years, and there is no reason to believe that the planned offensive will be conducted any more carefully,” said the report. 

Endriartono recently sent more than 6,000 troops to Aceh to join the 36,000 troops deployed in the province. GAM is estimated to have between 5,000 and 6,000 fighters in Aceh. Jakarta declared that it theoretically needs 10 soldiers for each guerilla, meaning that it is to deploy up to 50,000 soldiers to wage the war.  

People like Rizal and Sandra are worried. The planned war is very likely to create more victims among the civilians, or in other words, more GAM guerillas in the future. Jakarta is also unlikely to win this guerilla war in only six months. Unfortunately, many Indonesian citizens see this problem as a matter between the Acehnese and Jakarta. Not about themselves.  

It’s time for Indonesia's young democracy to openly challenge its president. Not only Acehnese like Rizal Sukma but also other Indonesians, be they Padang, Javanese, Madurese, Sundanese, Chinese, Arab, Dayak, Batak, et cetera. 

If only they would like to see their new democracy not threatened by growing militarism in Indonesia. 
 

Andreas Harsono is The Star's correspondent in Jakarta. 

Tuesday, May 06, 2003

Literary Journalism Course IV

Pada 1973 Tom Wolfe menerbitkan buku The New Journalism. Dunia jurnalisme Amerika Serikat gempar. Sebuah gerakan muncul. Ia mengawinkan disiplin yang paling keras dalam jurnalisme dengan daya pikat karya sastra. Ibarat novel tapi faktual. Ibarat novel ia mencerahkan. Suratkabar-suratkabar Amerika banyak memakai elemen-elemennya ketika kecepatan televisi memaksa mereka tampil dengan laporan-laporan yang lebih dalam.

Kini gerakan itu diperkenalkan di Indonesia. Belajar menulis dengan dalam sekaligus memikat. Dunia suratkabar Indonesia, cepat atau lambat, akan lebih banyak menerangkan ketimbang sekedar menurunkan laporan hardnews. Dunia suratkabar Indonesia takkan mampu melayani publik dengan baik bila ia tak bisa tampil lebih dalam dari apa yang dilaporkan televisi atau internet.


Waktu:
26 Mei – 6 Juni 2003 (tiap Senin, Rabu, Jumat total enam hari, disediakan sela satu hari buat pekerjaan rumah)

Instruktur:
Janet E. Steele, profesor dari School of Media and Public Affairs, George Washington University, mengampu matakuliah jurnalisme sastrawi di sana, kini menulis buku tentang majalah Tempo, (202) 994-2004
Andreas Harsono, koresponden harian The Star (Kuala Lumpur), mantan redaktur pelaksana majalah Pantau soal media dan jurnalisme, sempat mengambil matakuliah ini selama dua semester di Universitas Harvard, (21) 8573388

Pendaftaran:
Ade Juniarti 021-8573388 ext. 128 ade@pantau.or.id

Syarat:
Peserta adalah wartawan atau penulis freelance yang biasa menulis. Setidaknya sudah berpengalaman lima tahun. Kemampuan berbahasa Inggris dibutuhkan untuk membaca bahan-bahan bacaan. Peserta juga bersedia mengerjakan tugas-tugas dari membaca, meliput dan menulis, dalam kursus ini. Dua minggu penuh si peserta diminta memberikan konsentrasi pada kursus. Peserta maksimal 15 orang agar instruktur punya perhatian memadai buat semua peserta. Pekerjaan rumah tangga tolong dibuatkan fotokopi dua kali (satu untuk peserta dan satunya untuk instruktur).

Biaya:
Rp 2.5 juta termasuk makan siang dan materi termasuk buku “Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Langit” karya Bondan Winarno. Materi kursus non-buku kira-kira 200 halaman akan dikirim ke peserta lebih dulu untuk dibaca di rumah. Deadline pendaftaran 19 Mei 2002.

Jadwal:
MINGGU PERTAMA [Andreas Harsono]

SESI 1 Senin 26 Mei pukul 10:00-12:00 - Pembukaan: membicarakan silabus, perkenalan, bagi tugas, dan diskusi tentang sembilan elemen jurnalisme dari Committee of Concerned Journalists.
Bacaan: “The Elements of Journalism” karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel; resensinya “Sembilan Elemen Jurnalisme” oleh Andreas Harsono.

SESI 2 Senin 26 Mei pukul 13:00-15:00 – Diskusi tentang jurnalisme sastrawi, tentang prinsip-prinsip dasar dalam melakukan reportase, melontarkan pertanyaan, menilai dokumen, mengutip sumber, membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, kriteria dari gerakan “literary journalism.”
Bacaan: "Literary Journalism: Breakable Rules for Literary Journalists" oleh Mark Kramer; "The New Journalism" oleh Tom Wolfe (bab pengantar dalam buku Wolfe berjudul The New Journalism); “Kegusaran Tom Wolfe” oleh Septiawan Santana.
Tugas untuk Rabu: Rekamlah pembicaraan dengan seorang teman, anggota keluarga, atau seorang nara sumber, dengan tujuan bahan itu bisa dijadikan sebuah narasi (monolog). Buat transkripnya, lalu disunting sehingga enak dibaca. Topiknya bisa apa saja tapi yang bisa memikat pembaca untuk membaca narasi itu. Modelnya “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” oleh Chik Rini.

SESI 3 Rabu 28 Mei pukul 10:00-12:00 – Diskusi tentang liputan Aceh dalam format sastrawi, melihat struktur karangan, membandingkan dua karangan berbeda dengan isu yang sama.
Bacaan: “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” oleh Chik Rini dan “Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan” oleh Alfian Hamzah (Rini dan Alfian adalah alumni kursus jurnalisme sastrawi angkatan II).

SESI 4 Rabu 28 Mei pukul 13:00-15:00 – Diskusi tentang John Hersey membuat laporan “Hiroshima” yang diterbitkan majalah The New Yorker pada Agustus 1946.
Bacaan: “Hiroshima” oleh John Hersey, “Menyusuri Jejak John ‘Hiroshima’ Hersey” oleh Bimo Nugroho, dan “About Town” oleh Ben Yagoda. Satu kelompok akan dipilih untuk membaca semua bab dalam “Hiroshima” dan cerita soal laporan ini.
Tugas untuk Jumat: Membaca “Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Langit” oleh Bondan Winarno. Diskusi akan dilakukan oleh dua kelompok. Kelompok pertama bertugas menerangkan lima bab pertama sedang kelompok kedua mendiskusikan lima bab terakhir.

SESI 5 Jumat 30 Mei pukul 10:00-12:00 – Diskusi bagaimana The Seattle Times membuat laporan “The Terrrorist Within” tentang Ahmed Ressam dari al Qaeda.
Bacaan: Tiap peserta harus membaca “The Ticking Bomb’ dari laporan 17 hari yang diterbitkan Seattle Times http://seattletimes.nwsource.com/news/nation-world/terroristwithin/chapter11.html. Satu kelompok akan membaca 17 bab dalam “The Terrorist Within” dan cerita soal laporan ini.

SESI 6 Jumat 30 Mei pukul 10:00-13:30 –Diskusi tentang buku “Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Langit” oleh Bondan Winarno.
Tugas untuk Senin [Janet Steele]: Membuat narasi dua halaman tentang sebuah kecelakaan –adegan demi adegan, dengan penjelasan naratif sesedikit mungkin.

MINGGU KEDUA [Janet Steele]

SESI 7 Senin 2 Juni pukul 10:00-12:00 - Diskusi lanjutan tentang definisi jurnalisme sastrawi, dari Tom Wolfe hingga Mark Kramer, dan pengaruhnya pada perkembangan suratkabar mainstream di Amerika Serikat. Steele dan Harsono punya pendapat soal jurnalisme sastrawi yang sedikit berbeda satu dengan yang lain (mungkin akademikus vs praktikus).
Bacaan: "The New Journalism" oleh Tom Wolfe; "Literary Journalism: Breakable Rules for Literary Journalists" oleh Mark Kramer; “The Girl of the Year” oleh Tom Wolfe; “Dua Jam Bersama Hasan Tiro“ oleh Arif Zulkifli dari Tempo.

SESI 8 Senin 2 Juni pukul 13:00-15:00 - Diskusi tentang pekerjaan rumah.

SESI 9 Rabu 4 Juni pukul 10:00-12:00 – Diskusi tentang “immersion reporting” berdasarkan karya Truman Capote "In Cold Blood" serta membandingkannya dengan “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft.”
Bacaan: Steele menyediakan beberapa bagian dari “In Cold Blood” dan “Wealthy Family, 3 of Family Slain” dari The New York Times pada 1959. Also, I photocopied a much better selection from In Cold Blood than the one we used in January. This one is the scene in which they discover the bodies. Capote really draws it out and creates a great deal of suspense.

SESI 10 Rabu 4 Juni pukul 13:00-15:00 – Diskusi tentang bagaimana memanfaatkan narasi dalam berita hangat (breaking news) dengan contoh “Tikungan Terakhir” oleh Agus Sopiann dan “It’s an Honor” oleh Jimmy Breslin.
Bacaan: “Tikungan Terakhir” (laporan kematian wartawan Rudi Singgih) oleh Agus Sopian dan beberapa artikel suratkabar tentang pembunuhan Rudi Singgih serta “It’s an Honor” oleh Jimmy Breslin.
Tugas untuk Jumat: Tulislah sebuah narasi dengan gaya orang pertama ("saya") untuk menggambarkan sebuah adegan dengan menggunakan teknik Jurnalisme Baru. Gunakan model "The Armies of the Night" karya Norman Mailer sebagai contoh di mana Mailer memasukkan dirinya dalam laporannya. Bahan ini akan dibacakan di depan kelas. Panjang maksimal 2 halaman.

SESI 11 Jumat 6 Juni pukul 10:00-12:00 – Diskusi tentang pekerjaan rumah yang dibuat berdasarkan “The Armies of the Night.”

SESI 12 Jumat 6 Juni pukul 13:00-15:00 – Penutupan serta tanya jawab [Steele dan Harsono].