Monday, August 19, 2019

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya pernah bekerja sebagai wartawan buat The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). Pada 2000, selama delapan tahun, saya menyunting majalah Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok) and Yayasan Pantau. Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme bersama Bill Kovach di Universitas Harvard. Saya makin sering meneliti dan menulis persoalan jurnalisme.


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan soal hak asasi manusia termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010) serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013). Pada 2019, saya menerbitkan buku Race, Islam and Power. Ia sebuah cerita perjalanan yang diramu dengan riset soal hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch, salah satu organisasi hak asasi manusia paling berpengaruh di dunia, dengan tanggungjawab soal Indonesia. Banyak menulis soal kebebasan beragama, kebebasan pers, prinsip non-diskriminasi.

Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam namun agama-agama yang dilindungi di Indonesia termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil termasuk aliran kepercayaan maupun agama baru macam Millah Abraham.

Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya sering menulis cerita perjalanan. Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 70 lokasi di Indonesia. Saya mencatat, merekam dan menulis soal tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan.

Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. Paling menarik bila berjalan seorang diri, sering memakai perjalanan buat berpikir, membaca dan berbagi.

Cerita

Blog ini juga banyak memuat cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup saya, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak.

Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota perdagangan paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Saturday, August 10, 2019

Reuni adalah Kesempatan Belajar Masa Lalu

Kenangan ini saya bacakan dalam beach party reuni SMAK Sint Albertus angkatan 1984 --biasa disebut "SMA Dempo"-- di Villa Solong, Banyuwangi, pada 10 Agustus 2019.


Selamat malam,

Nama saya, Andreas Harsono, peneliti buat Human Rights Watch, dulu masuk SMA Dempo pada 1981, mulanya kelas 1-4, lantas kelas 2 dan 3 jurusan ilmu alam, lulus tahun 1984.

Malam saya bahagia bisa sekali bertemu dengan hampir 80 kawan masa remaja saya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia buat beach party malam ini. Angkat topi buat kerja sukarela dari Charlotte Lawujan, Debora Megawaty, Edy Suryanto, Eka Dyah, Elsa Laksono, Freddy Simon, Augustina “Lies” Quintarsih, Susi Chandra, Veronica Soetikno, dan Uzan Tedjamulia. Tanpa mereka tentu kita tak bisa bertemu di Banyuwangi malam ini.

Chris Johan dan Liza Minarti, kawan
dekat sejak bangku SMA Dempo. 
Saya pribadi senang bisa bertemu kawan-kawan sekelas saya, antara lain, Anthony “Gepeng” Cheng, Benny Winata, Christianus Johan, Laurentia “Otti” Dyah Widia, Petrus Prayitno, Rukamto Laksana dan lainnya.

Sobat sekalian, setiap ikutan reuni sekolah, pertanyaan yang sering dikeluarkan adalah, “Buat apa? Cuma ketawa-ketawa?”

“Mengapa ndak bikin tujuan yang lebih? Misalnya, networking? Solidaritas bila ada musibah?”

Saya tak pernah menolak gugatan itu. Tapi bukankah datang bersama sudah merupakan networking? Bukankah dengan segala keterbatasan, kita selalu memberi perhatian kepada kawan kita yang sakit atau meninggal dunia?

Pengarang Inggris George Orwell menulis: “He who controls the past, controls the future; and he who controls the present, controls the past.”

Mereka yang menguasai masa lalu, menguasai masa depan; dan mereka yang menguasai masa kini, menguasai masa lalu.

Kedatangan kita dalam reuni sekolah adalah mempelajari masa lalu. Kita bertemu dengan masa lalu kita. Namun kita bertemu disini demi masa depan kita, mungkin demi masa depan anak dan cucu kita.

Reuni sekolah, dalam film atau novel, sering digambarkan sebagai letusan emosi –mungkin rasa malu, mungkin rasa benci, rasa bersalah, dendam pada bully, cinta lama bersemi kembali—dari orang-orang yang tiba-tiba berhadapan kembali dengan masa muda mereka. Reuni sering jadi kesempatan buat membereskan ganjalan masa lalu.

Bicara soal ganjalan, Lilie Wijayati, tadi sore cerita bahwa dia duduk sebangku dengan dokter gigi Endang Susiani. Lilie mengaku suka menyontek kertas ulangan.

Endang "lebih pinter." Endang juga baik dengan memberi kesempatan Lilie menyontek. Malangnya, karena suatu saat Endang menjawab daftar pertanyaan yang salah –tapi benar buat deretan duduk Lilie-- Endang dapat nilai buruk, Endang tak naik kelas. Lilie justru naik kelas.

Lilie merasa tak nyaman. Mereka jarang bertegur sapa hingga suatu saat mereka bertemu di reuni kecil di Jakarta.

Lilie: “Aku nggak enak sama kamu, Ndang. Dulu aku nyontoh kamu dan aku naik kelas. Kamu ndak naik kelas.”

Endang: “Ndak apa-apa Lie. Nasib orang memang beda-beda. Kalau dulu aku naik kelas, kamu seng ndak naik kelas, hari ini kamu seng jadi dokter dan aku jadi penjahit!”

Skor jadi 1:1.

Endang benar bahwa tiap orang punya nasib sendiri.

Kawan sekalian,

Angkatan kita hanya satu dari sekitar 80 angkatan yang lulus dari SMAK Sint Albertus, Malang. Sekolah kita berdiri pada 1936, zaman Hindia Belanda, dengan guru dan pastor Belanda. Tujuannya, sekolah ini buat remaja berbakat tanpa pandang kekayaan, ras, agama, pangkat atau kedudukan. Namun ia hanya buat laki-laki. Anak perempuan awalnya diterima di SMA Dempo.

MC dan penyanyi Wiwiek Lewinsky menemani kami
selama tiga hari. Dia datang dari Jakarta.
Wiwiek bilang Dempo 84 ini menyenangkan
karena "tidak jaim." Diminta menari ya menari.
Diminta nyanyi ya nyanyi.
Enam tahun kemudian, pada 1942, sekolah ini ditutup. Gedung sekolah di Jalan Dempo, Malang, dirampas dan dipakai sebagai markas Angkatan Udara Balatentara Jepang. Masa pendudukan Jepang. Ia baru dibuka lagi pada 1946 –sesudah proklamasi kemerdekaan Agustus 1945. Pada 1947, sekolah kita menerima murid perempuan.

Nasib memang berbeda.

Mungkin tanpa pendudukan dan kekalahan Jepang, kemerdekaan Indonesia juga tak terjadi pada Agustus 1945. Mungkin SMA Dempo lebih lama lagi menerima murid perempuan.

Saya percaya pada argumentasi tersebut dari buku Indonesia dalem Api dan Bara karya Tjamboek Berdoeri. Buku tersebut menggambarkan keadaan kota Malang dari pada tiga zaman: Hindia Belanda, Jepang dan Indonesia. Ia menggambarkan Malang sebagai kota kebudayaan. Malang memang kota kesenian. Malang meang kota pendidikan. Malang adalah kota multikultural.

Kepala sekolah kita, Emanuel Siswanto, sering bicara beberapa alumni yang membanggakannya: pastor-cum-novelis Y.B. Mangunwijaya, Jenderal Rudini, bankir Rachmat Saleh, demographer Widjojo Nitisastro, birokrat Ben Mboi, wartawan-cum-aktivis Yosep Adi Prasetyo, pengusaha Tirto Utomo dan sebagainya. Ia takkan terjadi tanpa SMA Dempo, yang memberi kesempatan kepada anak muda berbakat buat belajar.

Kita sendiri beruntung menikmati masa sekolah ketika keadaan kota Malang relatif aman, tanpa gejolak besar. Kita menikmati musik The Police atau Flashdance. Kita menikmati perpustakaan sekolah yang kaya. Saya pribadi membaca Albert Camus, Baruch Spinoza, Immanuel Kant, John Stuart Mill dan sebagainya.

Sekarang keadaan mungkin tak senyaman dulu. Indonesia menghadapi meningkatnya intoleransi. Diskriminasi dan kekerasan merebak di Pulau Jawa, Sumatra dan sebagainya. Saya hanya berharap daya tahan sekolah kita cukup buat hadapi suasana ini. SMA Dempo adalah salah satu kekayaan sosial kota Malang.

Akhir kata, saya ingin mengenang kembali beberapa kawan meninggal lima tahun terakhir, antara reuni di Bali (2014) dan di Banyuwangi: Tino Gunawan (meninggal 9 Mei 2016); Kyat Kurniawan (22 Juli 2016); Anturanggi “Oenggi” Tantri (25 Agustus 2017); Hergita Kumala (2 Desember 2017); Chatarina Saptorini (meninggal 3 Mei 2018); Nanik Trisilowati (meninggal 7 Oktober 2018).

Nasib orang kita tak tahu. Hari ini kita reunian, kita bergembira, kita berharap bertemu lima tahun lagi. Umur sudah kepala lima. Kita tentu perlu lebih menjaga makan dan olahraga.

Viva Dempo!

Saturday, July 27, 2019

Gomar Gultom: Pembela Hak Asasi Manusia

Sebuah kenangan terhadap Pendeta Gomar Gultom, sekretaris umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dalam buku Bersyukur dalam Karya: Menapaki Usia 60 Tahun dan 33 tahun Kependetaan yang diluncurkan di kantor Nahdlatul Ulama, Jakarta, 27 Juli 2019.

Gomar Gultom dan kawan-kawan berkunjung ke penjara Medan.

Pada Oktober 2018 Gomar Gultom mengunjungi Meliana, seorang perempuan Tanjung Balai, yang dipenjara di Medan karena protes suara masjid terlalu keras. Meliana resmi dihukum karena “menodai agama Islam.”

Gultom datang bersama Musdah Mulia, seorang ulama Nahdlatul Ulama, serta Rosnida Sari, seorang dosen Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry di Banda Aceh. Saya terharu ketika Meliana memeluk Musdah dan menangis. Meliana tahu bahwa Musdah termasuk orang yang pernah gugat pasal penodaan agama agar dicabut dari hukum Indonesia. Ia tak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia.

Meliana cerita bahwa sejak intimidasi dan diskriminasi, yang dialaminya, dia takut bila lihat lelaki berjenggot, bercelana cingkrang atau perempuan pakai jilbab besar. Meliana punya ingatan buruk terhadap orang-orang yang membuatnya dipenjara, kebetulan dengan dandanan begitu.

Musdah dan Rosnida, yang berjilbab besar, mendoakan Meliana. Mereka berharap Meliana sabar hadapi ketidakadilan ini. Sebuah perjumpaan yang menyentuh.

Meliana juga cerita dia kehilangan pekerjaan sebagai penjual ikan asin dan kehilangan rumah. Suami dan anak-anaknya meninggalkan Tanjung Balai. Mereka kini indekost di Medan. Setiap hari bawa makanan ke penjara. Meliana takut bila anak bungsu mereka tak bisa selesai sekolah. Musdah, Gultom dan lainnya tanya Meliana bagaimana bila mereka bantu menggalang dana buat keperluannya. Meliana setuju.

Namun Meliana tak punya rekening bank. Kesulitan klasik perempuan di Indonesia. Gultom cekatan. Dia hubungi seorang kenalan di sebuah bank di Medan agar kirim account officer ke penjara. Singkat kata, Meliana bisa punya rekening bank. Bantuan kecil buat keluarga ini mulai berdatangan.

Memiliki rekening bank, buat seorang perempuan, adalah langkah penting dalam pemberdayaannya.

Di Medan, saya belajar bahwa Gomar Gultom bukan saja menunjukkan diri sebagai seorang pendeta, yang bersedia melayani umat Kristen, namun juga seorang pejuang hak asasi manusia, yang bersedia melayani manusia tanpa pandang agamanya, yang tahu betapa penting buat seorang perempuan punya rekening bank.

Meliana, secara legal, beragama Buddha, namun sehari-hari ikut ibadah Kristen. Papanya, seorang Tionghoa beragama Buddha. Mamanya, perempuan Batak beragama Kristen. Bukan sesuatu yang aneh di Indonesia. Saya tak tahu apakah Gultom tahu bahwa Meliana biasa ke gereja.

Bagi saya, seorang Kristen yang membela hak orang Kristen, adalah solidaritas yang baik, namun tidak janggal. Seorang pendeta Batak protes terhadap ketidakadilan peraturan negara Indonesia tentang rumah ibadah, yang diskriminatif terhadap agama-agama minoritas termasuk Kristen, tentu saja, juga bukan hal yang janggal. Ini sama dengan seorang Muslim protes terhadap ketidakadilan yang dialami bangsa Palestina dalam pendudukan Israel. Ini sama dengan demonstrasi menuntut keadilan terhadap warga Rohingya di Myanmar –setidaknya 600,000 diusir dari negara bagian Rakhine.

Namun seorang pejuang hak asasi manusia dituntut membela manusia tanpa pandang agama, tanpa pandang ras, gender, pandangan politik atau orientasi seksual.

Gomar Gultom memenuhi syarat tersebut. Gultom membela warga Ahmadiyah, Bahai, Syiah maupun agama-agama lokal, yang alami diskriminasi. Gultom bahkan ikut mengeluarkan sikap yang kritis terhadap pandangan gereja yang out-of-date soal orientasi seksual.

Pada Mei 2016, Gomar Gultom bersama ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Heinrette Lebang, mengeluarkan “Pernyataan Pastoral PGI tentang LGBT.” Mereka menulis bahwa Alkitab bicara soal LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) namun Alkitab tak memberikan penilaian moral-etik terhadap keberadaan individu LGBT. Alkitab tidak kritik orientasi seksual seseorang.

“Apa yang Alkitab kritisi adalah perilaku seksual yang jahat dan eksploitatif yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk yang dilakukan kaum heteroseksual, atau yang selama ini dianggap ‘normal’,” ujar seruan tersebut.

Mereka mengingatkan umat Kristen di Indonesia untuk menyimak hasil penelitian mutakhir dalam bidang kedokteran dan psikiatri --World Health Organization antaranya-- bahwa orientasi seksual LGBT bukan penyakit, bukan penyimpangan mental. Lebang dan Gultom minta gereja-gereja di Indonesia mempersiapkan bimbingan pastoral kepada keluarga Kristen, agar mereka menerima, merangkul serta mencintai anggota keluarga yang gay, lesbian, transgender, queer dan seterusnya.

Surat pastoral tersebut bukan saja menunjukkan keberanian moral Lebang dan Gultom namun juga menunjukkan kesetiaan mereka buat membela hak asasi manusia. Mereka menempatkan ilmu pengetahuan buat melayani warga Kristen –heteroseksual maupun homoseksual. Saya tak heran ketika surat pastoral tersebut mendapat kecaman dari berbagai macam pendeta.

Ia bukan sesuatu yang mengagetkan. Namun surat pastoral tersebut akan menjadi sejarah penting Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Gomar Gultom sekali lagi menunjukkan bahwa dia seorang pembela hak asasi manusia.

Keberadaan Gomar Gultom memperkaya sejarah gereja Indonesia dan ikut membawa kekristenan di Indonesia menuju peradaban yang lebih maju.

-- Andreas Harsono

Monday, July 22, 2019

Ubud Festival: Lebih Dekat dengan Andreas Harsono

Tiket Early Bird dari Ubud Writers and Readers' Festival telah tersedia dan nama-nama pembicara tahap awal kami telah diumumkan. Pada seri ini, kami berbincang dengan penulis, seniman, dan pegiat untuk mengenal mereka lebih dekat sebelum mereka bergabung Oktober mendatang. Minggu ini, kami berbincang dengan Andreas Harsono, peneliti yang mengangkat golongan minoritas dan terpinggirkan di Indonesia. Buku terbarunya berjudul Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.

"Makin bermutu jurnalisme di suatu masyarakat, makin bermutu pula masyarakat 
tersebut. Sebaliknya, makin buruk mutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, 
makin buruk pula mutu masyarakat itu."


Apa yang membuat Anda mendalami dunia jurnalisme, menjadi seorang jurnalis sekaligus peneliti?


Saya lahir pada 1965 di Pulau Jawa –sebuah periode dan tempat dimana mulai pembunuhan terhadap orang komunis di Indonesia, setidaknya 500.000 orang-- serta diskriminasi dan kekerasan terhadap siapa pun yang dianggap komunis. Saya lahir dari keluarga Tionghoa. Mereka merupakan kelompok yang sering jadikan kambing hitam dalam sejarah Hindia Belanda maupun Indonesia.

Secara alamiah, saya tumbuh dengan ketakutan dan itu menimbulkan rasa ketidaksukaan terhadap diskriminasi, rasialisme maupun sektarianisme. Saya ingin melawan, menentang bahkan ingin memberontak namun tanpa kekerasan, tanpa sikap diskriminatif, sektarian atau rasialis. Kebetulan guru-guru saya menilai saya punya bakat menulis. Menulis adalah mencari kebenaran, melawan propaganda, melawan kebencian serta memperjuangkan keadilan.

Pada 1991, ketika lulus dari Universitas Kristen Satya Wacana –orang Tionghoa pada zaman Orde Baru dibatasi masuk sekolah negeri—saya dapat ilmu dan pengetahuan lumayan dari dosen-dosen bermutu macam Arief Budiman atau George Aditjondro. Mereka mendorong saya menjadi wartawan.

Saya pun bekerja sebagai wartawan, mulanya dengan Jakarta Post, lalu The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur), dan Pantau (Jakarta). Pada 2008, saya bekerja sebagai peneliti untuk Human Rights Watch. Kerjanya, banyak lakukan riset, membaca, wawancara dan menulis.

Apa karya yang paling makan waktu yang Anda lakukan selama berkarya dalam tiga dekade ini?

Saya menghabiskan waktu 15 tahun, dari 2003 sampai 2018, buat menulis buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia. Persoalannya sederhana. Saya tak punya waktu guna menulis karya ini. Saya punya pekerjaan tetap. Mulanya, selama tiga tahun, saya berjalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Ndana, dimana saya mendatangi lebih dari 90 lokasi berupa kuburan massal dan berbagai tempat kekerasan besar di Indonesia. Ini termasuk Aceh, pembantaian etnik Madura di Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Ambon maupun Halmahera, sampai Timor Leste dan Papua. Saya membaca berbagai buku, laporan dan statistik soal kekerasan di berbagai tempat tersebut.

Human Rights Watch membuat saya lebih punya materi dan perjalanan untuk mendalami siklus kekerasan di Indonesia. Mengapa banyak tokoh di Indonesia sering memakai etnik dan agama, terutama Islamisme, guna meraih kekuasaan –dari pekerjaan pemerintahan sampai izin perampasan lahan buat tambang atau perkebunan. Putaran terakhir adalah cuti selama tiga bulan pada 2017 guna menyelesaikan buku. Mulanya, saya menulis 125.000 kata, dipotong 35.000, ditambah lagi 10.000 kata. Buku ini terbit Mei 2019. Kalau Anda habiskan waktu 15 tahun buat sebuah buku, saya kira, ingatan akan pekerjaan ini selalu membekas di kepala Anda.

Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk mereka yang berminat menekuni media dan jurnalisme?


Bila Anda mempelajari sejarah demokrasi, Anda akan tahu bahwa ia terkait dengan terbentuknya opini masyarakat. Awal jurnalisme muncul sesudah mesin cetak ditemukan di Frankfurt. Suratkabar bermunculan di Eropa. Ia memberikan benih demokrasi. Singkatnya, makin bermutu jurnalisme di suatu masyarakat, makin bermutu pula masyarakat tersebut. Sebaliknya, makin buruk mutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin buruk pula mutu masyarakat itu. Laku wartawan sesungguhnya laku seorang penjaga demokrasi. Wartawan punya tanggungjawab sosial ikut menjaga demokrasi, ikut memajukan masyarakat. Guru jurnalisme Bill Kovach menulis bahwa, jurnalisme dan demokrasi lahir bersama, celakanya, mereka juga mati bersama.

Siapa yang Anda harapkan menjadi peserta panel diskusi Anda di UWRF19?


Saya berharap beberapa pemikir Islam dari Pulau Jawa tampil di Ubud –Akhmad Sahal, Burhan Muhtadi, Lutfhi Assyaukanie, Nadirsyah Hosen, Sumanto Al Qurtuby, Ulil Abshar Abdalla, dan lain-lain. Pemikiran soal Islam di Indonesia, adalah salah satu perdebatan paling menarik di dunia. Mereka bergumul dengan persoalan intoleransi atas nama Islam di Indonesia. Khalayak festival di Ubud bisa mendapat banyak bila orang-orang ini tampil dan bicara.

Kalau dari luar Indonesia, saya berharap Mustafa Akyol dari Turki bisa muncul di Ubud, Bali. Dia menulis buku, Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty serta menjadi kolumnis buat dua harian Turki mapun New York Times. Akyol seorang Muslim, membela Islam dalam pengertian yang luas, serta mengecam penggunaan Islam buat kekerasan dan kejahatan. Argumentasinya dari kekayaan pustaka dari dunia Islam. Menarik sekali bila bisa bicara dengan Mustafa di Bali.

Manakah karya Anda yang paling Anda rekomendasikan untuk diketahui oleh mereka yang sebelumnya belum terlalu mengenal karya-karya Anda?

Mungkin karya yang disukai kalangan wartawan adalah Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat. Antologi ini –disunting bersama Budi Setiyono-- menerangkan berbagai pertimbangan dan beberapa contoh bagi siapa pun yang ingin menulis panjang, setidaknya 15.000 kata, dengan pendekatan jurnalistik. Sayangnya, perusahaan yang menerbitkan buku ini, tak tertarik mencetak ulang tanpa kami membeli minimal 1.000 eksemplar. Kini, buku ini dibajak dan dijual lapak online.

Adakah proyek atau karya terbaru yang sedang Anda kerjakan saat ini? Bisakah diceritakan sedikit kepada kami?


Saya sedang membaca dan memilih esai-esai, yang saya nilai mengubah sejarah Hindia Belanda dan Indonesia, pada abad XX.

Artinya, esai-esai ini ditulis dengan ketajaman intelektual dan keberanian moral. Saya ingin menjadikan sebagai satu buku, tentu seizin mereka atau keturunan mereka. Saya baca dari Soekarno sampai Soetan Sjahrir, dari Pramoedya Ananta Toer sampai Hasan di Tiro. Saya baca Arief Budiman maupun Y.B. Mangunwijaya.

Soekarno muda, mungkin paling terkenal dengan esai, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” terbitan 1926. Sjahrir terkenal dengan pamflet, “Perdjoangan Kita” pada 1945.

Saya hampir selesai membaca seluruh esai Abdurrahman Wahid. Saya memilih opini “Tuhan Tidak Perlu Dibela” terbitan 1982 sebagai karya Wahid yang paling banyak dibaca orang. Goenawan Mohamad menulis kolom, setiap minggu sejak 1977, untuk Tempo dengan judul “Catatan Pinggir.” Saya kira kolom berjudul “The Death of Sukardal” --tukang becak protes dengan bunuh diri di Bandung pada 1986-- paling sering disitir orang.

Dari perempuan, tentu saya harus memilih dari surat-surat Kartini atau kolom Julia Suryakusuma di harian Jakarta Post. Julia menulis dalam bahasa Inggris. Banyak juga karya penting ditulis dalam bahasa Arab dan Belanda. Saya tak menguasai kedua bahasa tersebut. Saya suka sekali membaca karya-karya ini. Ia membuat saya berjalan mengarungi waktu dan membayangkan suasana ketika mereka memilih untuk berani dan bikin analisis tajam. Siapa tahu bila buku semacam ini berguna buat demokrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Facebook: https://www.facebook.com/andreas.harsono
Twitter: @andreasharsono
Instagram: @andreasharsono

Thursday, July 18, 2019

Indonesian Woman with Mental Health Condition Charged with Blasphemy

Revoke Abusive Law, Drop Pending Cases

By Andreas Harsono
Human Rights Watch

Indonesian police last week senselessly detained and charged a woman with a mental health condition with blasphemy after she entered a mosque in Bogor, a Jakarta suburb, wearing shoes and accompanied by her dog.

A video of the June 30 incident, which has since gone viral, shows the 52-year-old Catholic woman agitated and wrongly claiming that the mosque was preparing to marry her husband to another woman.

Her behavior prompted angry responses from the worshippers. She became aggressive, reportedly hitting a mosque guard when he asked her to leave.

The woman is known to have lived with paranoid schizophrenia since 2013, and a psychiatric examination at a police hospital in Jakarta confirmed her condition.

Bogor police charged her with blasphemy, presumably because Islamic rules consider canine saliva to be unclean and visitors should take off their shoes inside the mosque. The district court will decide whether she should be tried or not. She has been detained ever since the incident. The police submitted her case to the public prosecution office on July 10.

Indonesia’s 1965 blasphemy law punishes deviations from the central tenets of the country’s six officially recognized religions with up to five years in prison. The law was only used eight times in its first four decades but convictions rose to 125 in the decade during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono from 2004 to 2014. More than 30 people have been convicted of blasphemy since President Joko Widodo took office in 2014.

While the woman’s behavior in the mosque was inappropriate, charging her with the criminal offense of blasphemy for actions that appear directly related to her mental health condition show how the law is so easily abused. Worryingly, Indonesia’s Islamist groups are increasing using blasphemy cases to mobilize and agitate the country’s Muslim majority. The government should revoke the blasphemy law and drop all pending blasphemy cases, including this latest one, which has needlessly left a vulnerable person to face prison time.

Wednesday, June 19, 2019

Is Indonesian democracy doomed to repeat a cycle of violence?

  • Writer Andreas Harsono spent 15 years and carried out 2,000 interviews for his book ‘Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia
  • In it, he traces a common thread from pro-Prabowo protests after the 2019 election to the mass murders of communists in the 1960s

Author and researcher with the Human Rights Watch, Andreas Harsono,
reads his latest book Race, Islam, and Power.

Stanley Widianto
South China Morning Post

In Indonesia, violence and democracy go hand in hand. Anyone doubting that should reflect on the viral images on social media last month that allegedly showed police officers mercilessly beating Andri Bibir.

The 30-year-old had been caught up in the violent clashes that resulted from what were initially peaceful protests by thousands of supporters of losing presidential challenger Prabowo Subianto.

To long-term observers of Indonesia, a country of 256 million people of many ethnicities, the scenes were all too familiar.

After all, Indonesia’s democracy was borne from the political instability that caused the downfall of dictator Suharto in 1998, when riots in several cities left an estimated 1,000 people dead. The violence targeted ethnic Chinese and many women from the community were raped.

Since then, images of violence have often defined the evolution of Indonesia’s democracy, as it grows to take in competing voices and ideas, among them intolerance for ethnic and sexual minorities.

So what is the Indonesian idea of violence? Is it the image of a homosexual man being caned in Aceh, a special province on Sumatra? Burned temples in North Sumatra?

In his book Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia, released in April through Monash University Publishing, writer and activist Andreas Harsono looked into that idea by interviewing people from across the archipelago. Race, Islam and Power is a travelogue of Indonesian violence, where impunity triumphs with abandon.

Each of the book’s seven chapters bears the name of one Indonesian island, from Sumatra to West Papua. Each island has its own violent story, from the struggles of independence and military occupations in the now-sovereign East Timor and West Papua to the ethnic Chinese massacre of 1967. And then there’s the story of Novi Alfiona, whom Andreas met as a toddler, a mixed Madurese-Malay – both ethnic groups in the Sambas regency on Kalimantan – whose father was murdered in the massacre of ethnic Madurese by Malay militias and native Dayaks that left more than 6,500 dead and many others displaced between 1997 and 2001.

“I felt incredibly sad after reporting on her story,” Andreas says.

Novi was far from the sole character in Andreas’ book: 10 years and 2,000 interview subjects later, he stopped counting. Due to budget constraints, Andreas – who also works as a researcher at Human Rights Watch – took 15 years to finish the book. He was first sent to Aceh by Kuala Lumpur-based The Star newspaper, where he worked as a journalist, to cover the guerilla war zone.

The book is an exhilarating look into the Indonesian idea of violence, combining history – on sharia law, on the contentious proposal of the Jakarta Charter, one of Indonesia’s most prized foundational documents – and personal vignettes.

Andreas was gentle in his lines of questioning towards the subjects – victims opened up to him, a murderer proudly showed him the sword he would wield. They might as well have talked to an old friend.

But the underlying current coursing through the book is one of poignancies: Many of the pogroms, murders, and displacements remain unresolved to this day. Andreas says that the Indonesian idea of violence comes down to one thing: the pursuit of power.

“Take last month’s riots, for example,” he says. “President Joko Widodo’s opponents stirred this kind of violence to secure power, like natural resources or in this case, positions.”

He says the “mother of all Indonesian violence” – the mass murders of more than 1 million communists and suspected communists in 1965 – is another example of that pursuit of power: Suharto and the Indonesian army were allegedly helped by the United States and other parties to demonise communists and assume power through a coup. Many believe those events have been whitewashed in the history books of today.

“I don’t know if it strictly makes this idea of violence really Indonesian,” says Eka Kurniawan, an award-winning novelist whose book, Beauty Is a Wound, touched on the topic of violence. “But in my observation, violence in Indonesia can historically take form in two ways: state violence like the 1965 massacres or the 1998 riots, or horizontal cases like the Dayak-Madurese conflicts that involved identity frictions and other interests.”

Another feature of Indonesian violence, says Andreas, is the centrism on Indonesia’s most populous island: Java.

“Violence in post-Suharto Indonesia, from Aceh to West Papua, from Kalimantan to the Malukus, is evidence that Java-centric nationalism is unable to distribute power fairly in an imagined Indonesia,” Andreas writes in the book.

The dominance of Java – the island that contributes to 59 per cent of Indonesia’s economy – can also be attributed to the violence: thousands of Javanese transmigrants were displaced in Aceh after conflicts that stemmed from economic and social inequity.

“Both Javanese dominance and Islam are two forces that need to be maintained,” Andreas says. 

“Indonesia has mostly failed to protect the country’s religious minorities from religious intolerance and violence. Many Indonesian administrations, ranging from president Sukarno to President Jokowi but not president [Abdurrahman] Wahid, mostly failed to confront militant groups whose thuggish harassment and assaults on houses of worship and members of religious minorities have become increasingly aggressive especially in post-Suharto Indonesia. Those targeted include Ahmadiyahs, Christians, and Shia Muslims.”

The dominance also makes it harder for the history to be reproduced – in teachings, books – factually. “There’s no attention to this violence. People only look to Jakarta. Our press is centred in Jakarta, the portion of regional stories are so little. That’s why violence in regional areas doesn’t really show up,” says Made Supriatma, a researcher and a visiting fellow at the Singapore-based ISEAS-Yusof Ishak Institute, who is working on a dissertation about violence.

Indonesian violence traffics in impunity. Take the massacre of communists: many of the surviving victims, who were unlawfully imprisoned, now live under meagre means and are mostly stigmatised. Take also the ethnic Chinese – “The oldest minority group in Indonesia to be scapegoated,” Andreas says – who still fear intimidation when the going gets rough.

After 15 years, to feel relief is an understatement, Andreas says. But he is wary of the very Indonesian idea of violence, wary of the impunity of it all.

“Indonesian violence is well described with the Malay word “running amok,” he says. “Impunity is widespread and this running amok keeps repeating itself.”

Saturday, June 15, 2019

Perjalanan


Sebuah pagi di Yosemite, California. 
Saya mengatur pemaparan perjalanan saya berdasar pada tahun penerbitan naskah. Setiap tahun saya berjalan ke tempat jauh. Ada yang sering saya kunjungi. Ada yang mungkin hanya saya kunjungi sekali.

2017

Menyelesaikan buku kekerasan etnik dan agama
Gunung Salak tempat dimana saya suka sembunyi dari keributan Jakarta. Sebuah villa pernah jadi tempat saya membaca, menulis dan berpikir. Ia dekat dari Jakarta, hanya tiga jam, bawa bekal dan diam sendirian seminggu.

Omah Tani in Bandar
Pekalongan Has a Few Things to Do

2014
Mengajar Jurnalisme di Wamena

2013
Makam Pejuang Hak Asasi Manusia Munir di Batu
Naik Kereta Api Berlin-Brussels

2012
Dari Central Park ke Harlem

2010
Melaka: Sebuah Teratak di Stadthuys
Chik Rini di Padang Halaban
A Baby was Shot to Death in Merauke
Palembang: Parkour Benteng Kuto Besak
Tokyo: Seichi Okawa
Banda Aceh: Ali Raban dan Adi Warsidi

2009
Pertama Kali Datang ke Merauke
Kembali ke Salatiga

2006
Perjalanan di Jayapura
Kepulauan Wakatobi

2005

Halmahera: Duma dan Cahaya Bahari
Tobelo, Tobelo, Tobelo
Perjalanan Ternate-Tidore
Pulau Maitara dan Pulau Tidore: Gambar Uang Rp 1,000
Jalan ke Kupang dan Pulau Rote
Wutung: Satu Desa Dua Negara
Penyu, Sukamade dan Meru Betiri
Ule Lheue Diterkam Tsunami

2004
Belajar dari Kao untuk Mamasa
Baroto Island
Miangas, nationalism and isolation

2003
Pulau Sabang: Republik Indonesia Kilometer Nol
Puri Lukisan Ubud

Buku dan Laporan


Diskusi buku "Agama" Saya Adalah Jurnalisme bersama Janet Steele di Ubud, Bali, 2017.

Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan soal hak asasi manusia termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010) serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013).

Minat saya berputar soal dua tema tersebut: jurnalisme dan hak asasi manusia. Pada 2019, saya menerbitkan buku Race, Islam and Power yang saya kerjakan selama 15 tahun. Ia sebuah cerita perjalanan yang diramu dengan riset soal hak asasi manusia.

Race, Islam and Power (2019)

Buku ini adalah sebuah kisah perjalanan dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote serta Ndana, pulau kecil dan kosong, selatan Rote, berbatasan dengan Australia. Ia digabung dengan berbagai bacaan soal kekerasan etnik dan agama di Indonesia sesudah kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Perjalanan tersebut makan waktu lima tahun, antara 2003 dan 2008, dilanjutkan dengan berbagai riset soal hukum internasional di bidang hak asasi manusia plus berbagai perundingan dengan penerbit buku. Total makan waktu 15 tahun.

Duncan Graham: ‘Race, Islam and Power’ A troubling tour through a pained land
David Robie: Indonesia’s political system has ‘failed’ its minorities – like West Papuans
Human Rights Watch: New Book on Ethnic, Religious Violence
"Race, Islam and Power" Book Commendations
Gunung Salak: Tempat Menyelesaikan Buku
Monash University Publishing: Race, Islam and Power
Sesudah 15 tahun, akhirnya buku terbit
More than 70 places for book reporting

In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013)

Human Rights Watch menerbitkan laporan ini pada Februari 2013 dengan sebuah video dan siaran pers yang merangkum isinya. Ini salah satu karya saya yang paling banyak menghasilkan esai turunan maupun wawancara di berbagai media.

Carnegie Council: "Religious Harmony" Regulations Creating Dissonance in Indonesia
The Guardian: Indonesia's courts have opened the door to fear and religious extremism
PBS: Indonesian province turns up Sharia law after devastating tsunami
New Mandala: Undoing Yudhoyono’s Sectarian Legacy
New York Times: Indonesia Is No Model for Muslim Democracy
Jakarta Globe: Sufi Muslims Feel the Heat of Indonesia’s Rising Intolerance

"Agama" Saya Adalah Jurnalisme (2011)

Antologi ini diluncurkan di Pekanbaru pada 6 Februari 2011. Ia diadakan oleh lembaga pers mahasiswa Bahana Mahasiswa dari Universitas Riau. Judulnya berasal dari sebuah wawancara radio. Ia terdiri dari empat bagian: laku wartawan (termasuk elemen dan etika jurnalisme); penulisan; dinamika ruang redaksi; serta peliputan termasuk dan teknik wawancara.

Bagaimana memesan buku "Agama" Saya Adalah Jurnalisme?
Peluncuran Antologi di Pekanbaru
Kaos 'Agama' Saya Adalah Jurnalisme dari Pekanbaru

Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010)

Ia sebuah laporan Human Rights Watch setebal 60 halaman soal tahanan politik Indonesia di Papua dan Maluku. Jumlahnya sekitar 110 orang termasuk 68 orang yang ditangkap karena menari cakalele dan membentangkan bendera Republik Maluku Selatan pada 2007 di Ambon. Tahanan politik adalah orang yang ditahan secara semena-mena karena kegiatan politik mereka secara damai, tanpa kekerasan. Ia membuat saya kenal banyak tahanan politik termasuk Filep Karma dari Papua.

Press Release: Stop Prosecuting Peaceful Political Expression
Belajar dari Filep Karma
Rolling Stone: Perjuangan Seorang Pegawai Negeri Papua
A Former Political Prisoner’s Fragile Freedom in Indonesia
Filep Karma: Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua

Jurnalisme Sastrawi (2005)


Buku "Jurnalisme Sastrawi" setebal 320 halaman ini bisa dibaca semua dalam blog saya. Ia terdiri dari kata pengantar "Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita" serta delapan naskah karya kawan-kawan kami.

Budi Setiyono dan saya memilih dan menyunting semua karya dalam buku ini. Ia terbit mulanya pada 2005. Ia memberi sembilan pertimbangan bila seseorang hendak menulis karya panjang. Analisis dalam namun isinya memikat. Slogannya, panjang, dalam dan terasa.

Liputan Panjang (2001-2003)


Hak Asasi Manusia




Saya menulis ratusan esai soal hak asasi manusia, dari kebebasan sipil dan politik hingga hak akan air, dari pelanggaran di Aceh sampai Kalimantan sampai Papua.

2018
Banyuwangi: Budi Pego soal spanduk komunisme
Interview: Indonesia's anti-LGBT Tirades Disastrous Impact on Health
Fredy Akihary, a Moluccan political prisoner, died in prison in Porong
President Jokowi is to Ban Child Marriage in Indonesia
BBC correspondent Rebecca Henschke was questioned for a total of 17 hours in Papua
Papuan ex-political prisoner Filep Karma arbitrarily detained at Jakarta airport

2017
Kesehatan Jiwa Sama Penting dengan Kesehatan Badan

2016
George J. Aditjondro died in Palu, Sulawesi

2015
Rosnida Sari: Saya Mau Tunjukkan Aceh yang Toleran Namun Disalahmengerti

2014
Air adalah Hak Asasi Manusia

2013
Makam Munir di Batu

2010
Ahmadiyah, Rechtstaat dan Hak Asasi Manusia
Obama Has the Power to Help Papua, the ‘Weak Man’ Under Indonesian Rule
2009
Monumen Munir untuk Hak Asasi Manusia

Cerita


Berbagai cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup saya, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh.

Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Saya mengatur bagian ini berdasarkan tahun penerbitan. Ia tentu mencakup masa kecil, remaja, kuliah sampai kehidupan dewasa saya, terutama di Jakarta.


2019
Kebiasaan Membaca Buku di Sekolah

2018
Obituari: Kehilangan Kawan Masa Kecil

2017
Rebeka Harsono dengan Masalah Kesehatan Jiwa

Wednesday, June 05, 2019

Kebiasaan Membaca di Sekolah

Amsterdam dengan memorial
Baruch Spinoza (2019).
Saya lahir pada 1965 di kota Jember. Ini sebuah kota menengah, dikenal dengan pertanian tembakau di Pulau Jawa. Perpustakaan sekolah kami tak punya banyak buku. Namun saya beruntung bisa beli buku cukup termasuk berbagai karya klasik dari Balai Pustaka. Saya juga suka baca komik: Si Buta Dari Gua Hantu serta Kho Ping Hoo. Saya belakangan mulai baca Mochtar Lubis, Soe Hok Gie, Soekarno, Yap Thiam Hien dan lainnya.

Pada 1981, ketika pindah sekolah ke SMA Katolik Sint Albertus Malang, saya beruntung ia punya perpustakaan bermutu. Mereka praktis punya semua coffee table book dari Time. Saya baca banyak buku soal Perang Vietnam yang berakhir enam tahun sebelumnya dengan kekalahan Amerika Serikat di Hanoi. Saya juga mulai membaca buku dalam bahasa Inggris: Albert Camus, Baruch Spinoza, Immanuel Kant, John Stuart Mill.

Saya kadang heran dengan kepala sekolah Emanuel Siswanto (1929-2002). Dia seorang pastor Katolik. Namun di perpustakaan banyak buku yang kritis terhadap agama dan spiritualisme. Romo Sis memang seorang guru yang berpikir terbuka (ketika meninggal, bunga di makamnya datang terus selama 40 hari). Dia sering beli buku –sekaligus beberapa eksemplar—dan dibagikan ke guru dan temannya. Dia minta mereka baca dan bikin ringkasan. Saya sering lihat dia bawa buku, yang sedang dibacanya, ketika menjaga ujian kelas. Dia sibuk membaca ketika murid-muridnya mengerjakan ujian.

Suatu hari, Romo Sis tiba-tiba bicara lewat loudspeaker sekolah bahwa dia akan mengumumkan nama murid setiap bulan yang meminjam buku paling banyak.

Dia bilang bulan sebelumnya, murid paling banyak pinjam buku, ”Andreas Harsono dari kelas 3A2.”

Saya terkejut. Saya dapat hadiah kecil. Ketika bertemu dengan Romo Sis –kantornya penuh dengan kaktus dan buku-- dia tanya sedang baca apa?

Kalau ingatan saya tak khianati saya, saya jawab, “Potret Seorang Penjair Muda Sebagai Si Malin Kundang” karya Goenawan Mohamad.

Tapi saya ingat saya beritahu Romo Sis bahwa juga suka musik. Saya kagum dengan lirik lagu “Roxanne” karya The Police. Saya kagum dengan band Queen dengan vokalis Freddie Mercury. Atau Peter Gabriel dari Genesis. Cyndi Lauper juga peka kemanusiaanya.

Dia tanya sesudah lulus mau sekolah dimana.

Saya malu menjawab, “Berklee College of Music di Boston.”

Sayang, cita-cita tersebut tak kesampaian. Papa keberatan saya jadi seniman. Saya sebenarnya sudah mulai menulis beberapa lagu lengkap dengan not balok dan lirik.

Chik Rini dari Aceh datang bertamu.
Saya kuliah teknik elektro di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Papa ingin saya melanjutkan bisnis keluarga kami. Namun di kampus tersebut, saya tak banyak belajar teknik. Saya berkenalan dengan dosen-cum-pembangkang macam Arief Budiman dan George Junus Aditjondro. Keduanya doktor sosiologi masing-masing dari Universitas Harvard (Cambridge) dan Universitas Cornell (Ithaca).

Mereka membuat saya lebih mendalami dunia pemikiran dan aktivisme. Arief Budiman atau Soe Hok Djien adalah abang dari Soe Hok Gie, demonstran anti Presiden Soekarno yang meninggal keracunan gas di Gunung Semeru pada 1969. Arief memperkenalkan saya pada Marxisme. Bacaannya banyak sekali. Arief membuat saya baca The Second Sex karya Simone de Beauvoir soal feminisme.

George Aditjondro membuat saya baca berbagai teori pembangunan berkesinambungan, dari Frantz Fanon sampai Rachel Carson. George banyak terlibat kampanye lingkungan hidup di Indonesia, dari penggundulan hutan di Merauke sampai pencemaran Danau Toba. Saya bantu para sais dokar melawan penggusuran mereka di Salatiga. Pada 1990an, George sudah rajin kritik kebijakan transportasi di Indonesia dengan motorisasi. Ia akan bikin kemacetan lalu lintas, polusi udara serta memperpendek umum warga kota. George promosi kereta api, sepeda kaki dan trotoar.

Lulus kuliah saya jadi wartawan, pindah ke Jakarta, juga ikut jadi pembangkang, bikin macam-macam demonstrasi anti Presiden Soeharto, belakangan ikut mendirikan organisasi, antara lain, Persatuan Sais Dokar (Salatiga), Aliansi Jurnalis Independen (Jakarta), Institut Studi Arus Informasi (Jakarta), South East Asia Press Alliance (Bangkok), International Consortium of Investigative Journalists (Washington DC) dan Yayasan Pantau (Jakarta).

Saya memang tak beruntung bisa kuliah di Berklee namun, sesudah Soeharto mundur pada Mei 1998, saya dapat beasiswa dari Universitas Harvard, tetangga satu kota Berklee.

Ini kampus bermutu dengan reputasi global. Harvard memiliki 43 alumni dan profesor yang mendapatkan Penghargaan Nobel. Saya ikut beberapa kelas mereka. Bill Kovach, guru jurnalisme, menjadikan saya murid pribadi, setiap minggu diskusi soal buku yang ditugaskannya minggu lalu. Saya jadi kenal Cornel West, David Halberstam, Henry Louis Gates dan sebagainya. Kali ini saya bukan hanya baca buku mereka, tapi juga diajak makan siang atau diskusi dengan para penulis tersebut.

Di Harvard, saya belajar banyak soal jurnalisme, nasionalisme, studi militer serta hak asasi manusia. Namun saya juga ikut kuliah Thomas Forrest Kelly dan belajar musik klasik, dari Ludwig van Beethoven sampai Igor Stravinsky. Secara khusus, saya belajar genre “jurnalisme sastrawi” atau “narative reporting.” Kelak pengalaman di Harvard ini membantu saya menulis buku juga.

Kalau ditanya buku dan penulis yang paling berpengaruh dalam pemikiran saya, mungkin bisa dilihat dari seberapa sering saya mengutip mereka dalam karya-karya saya. Saya kira ada dua cendekiawan.

Pertama, Benedict Anderson (1936-2015) dari Universitas Cornell, ahli Asia Tenggara, yang menulis buku soal Indonesia, Thailand dan Filipina. Anderson menguasai belasan bahasa termasuk bahasa Indonesia, Tagalog dan Thai. Karyanya yang paling dikenal adalah Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Anderson salah satu ahli Indonesia dengan keberanian moral dan analisis paling tajam.

Kedua, Bill Kovach dari Universitas Harvard, mantan redaktur The New York Times, yang menulis tiga buku soal jurnalisme bersama Tom Rosenstiel. Karya mereka yang paling dikenal adalah The Elements of Journalism:  What Newspeople Should Know and The Public Should Expect. Mereka menjelaskan dengan gamblang peranan jurnalisme. Yayasan Pantau membantu terjemahkan dua buku mereka ke Bahasa Indonesia. Saya belajar teori jurnalisme dari Kovach.

Saya punya sikap kritis terhadap karya fiksi. Ini mungkin dipengaruhi dengan disiplin saya dalam jurnalisme, yang ketat menjaga fakta. Kalau ditanya siapa novelis yang saya kagumi, saya jawab J.R.R. Tolkien (1892-1973) dari Universitas Oxford, yang menulis novel serial The Lord of the Rings. Ia dijadikan film Hollywood. Saya suka Tolkien karena dia tak mau campur aduk antara fakta dan fantasi. Ini kebiasaan buruk novelis kebanyakan. Tolkien menulis fantasi soal manusia, elf, hobbit, dwarf, ahli sihir, raksasa maupun orc guna bicara soal perjuangan kebaikan dan kejahatan.

Saya percaya seorang pembaca buku hidup mungkin ratusan kali, bahkan ribuan, mengatasi batas ruang dan waktu, mengelilingi dunia dan angkasa, belajar sejarah, belajar musik, membaca novel dan kaya akan khayalan. Orang yang tak suka membaca … sederhananya hanya hidup sekali. ***





Andreas Harsono menulis buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia. Kini dia bekerja untuk Human Rights Watch, sebuah organisasi hak asasi manusia, di New York.


Monday, May 06, 2019

‘Race, Islam and Power’ A troubling tour through a pained land

Duncan Graham
The Jakarta Post

Malang, East Java

Human rights activist Andreas Harsono’s new book Race, Islam and Power shows the damage incurred on “wonderful Indonesia” as a result of violence.

Inside view: Andreas Harsono's new book 'Race, Islam and Power' is a discomforting read for anyone who cares for the moral development of this nation.

Visiting outlying islands in this sprawling archipelago reveals an unease felt about Java, “the denominator of Indonesia”. From Aceh to West Papua live citizens who see the nation’s largest ethnic group as oppressive colonialists.

First President Sukarno used a common language, universal education and the non-denominational Pancasila philosophy to create the “unitary state”.

When these did not work, persuasion turned to force.

In his new book Race, Islam and Power, human rights activist Andreas Harsono explains the damage incurred on “wonderful Indonesia” as a result of violence.

This was never meant to be a jolly travelogue. The author quotes West Sumatran poet Leon Agusta (1938-2015): “They’re the two most dangerous words in Indonesia: Islam and Java”, to which Andreas adds: “Muslim majority and Javanese dominance”.

Despite efforts from people like Andreas to bring human rights issues to the fore, this year’s election campaigns focused little on such issues.

Nevertheless, perhaps some voted against Prabowo Subianto because of questions about the former general’s actions in the Army. Others might have rejected Joko “Jokowi” Widodo, reasoning that he dodged confronting post-1965 cases of persecution, despite having previously promising to open discussion on human rights.

Little has happened to reconcile the state with the survivors and the families of the real or imagined Communist victims who were never charged under the law. The guilty still control. Dealing with unresolved shame is not a problem exclusive to Indonesia. Australians are grappling with a new understanding of their nation’s past as historians are openly having discussions on massacres targeted at the Aborigines right into last century.

Consider the continuing cruelties: In Aceh, men who love each other and unmarried women who love men get whipped in a medieval public ritual in front of smartphones. People who have made mild comments about faith are put behind bars for blasphemy.

Across Indonesia, hate fermented against gays is brewed by religious leaders. Ahmadiyah sectarians get persecuted, as do followers of minority mainstream faiths.

Indonesians love the outsider-imposed label of tolerance, but this is continually threatened; robust analysis mainly comes from foreign academics, safe on campuses far away.

At last comes a critic with credibility from within. As a local, Andreas risks confrontations. In pre-independence East Timor a soldier demanded: “Are you red and white (a nationalist)?”

Andreas said he was an impartial journalist. Fortunately only his visit was terminated.

During Soeharto’s authoritarian New Order government, Andreas, an Indonesian with ethnic Chinese heritage, would have understood that discrimination is pervasive.

In Salatiga’s Satya Wacana Christian University in Central Java, he followed lectures by the late George Aditjondro, a sociologist and author who was so powerful a critic of Soeharto (he likened the president to an octopus) that he fled to Australia to avoid arrest.

George’s teachings and writings raised questions about Indonesia’s governance and the nature of Benedict Anderson’s “imagined community”. The late US scholar also quashed the view that only Westerners can be colonialists. Andreas has become a torchbearer for the freedoms they championed.

Although he enrolled in electronic engineering school, writing for student unions revealed he had a talent for journalism. After a year with this newspaper, he became the Jakarta correspondent for Bangkok’s The Nation English language daily. He also won a prestigious Nieman Fellowship to study journalism at Harvard.

Through reporting, he has seen far more of his country than most. Along the way he realized that daily reporting was not effective enough in providing information that would allow the world to understand Indonesia.

The result is this political travelogue, subtitled Ethnic and Religious Violence in post-Soeharto Indonesia. The title is clumsy, the cover drab. There’s no index, but there is a handy list of sources. The prose is excellent.

This is a discomforting read for anyone who cares for the moral development of this nation. It is also a counterweight to the glossy mags promoting Indonesia as a land fit for hedonists.

This is sweaty and edgy journalism. It can also be dangerous. In 2004, activist Munir Said Thalib was assassinated on a Garuda flight to Europe. The case remains unsolved.

For 15 years Andreas has been where the pain is raw, where the wee folk live, work, travel and get jailed, hearing their authentic stories of discrimination and repression, their anger and puzzlement: Was this the land our heroes promised in 1945?

“What they learned at school was totally different from what they saw in their real life,” he writes. “I hear this over and over throughout Indonesia.”

Race, Islam and Power has been published in Australia in English, the language Andreas used, as he was “trying to speak to an international audience about violence in Indonesia […] especially policy makers, academics, opinion leaders”.

No local press organizations would handle the work, which proves the author’s point about the country’s fear of confronting the past; yet society’s betterment depends on its citizenry knowing about the state’s real history.

Andreas’ work aims to build a better nation by exposing truths. Those who agree with George W. Bush’s quote “you’re either with us or against us” might call the author a traitor; yet critics can be finer patriots than jingoists – and more effective.

Andreas has been a Jakarta-based researcher since 2008 with international NGO Human Rights Watch and he is often its spokesman. His statements are measured and fact-based – as they are in this book.

This is important because villainy thrives when far from public view. When atrocities are revealed, doubt dampens outrage if accusations are shrill and facts vague. Could these gentle friendly folk really be so brutal – and if so, why?

Sadly, tragically, yes. There’s been slaughter and dispossession from Sabang to Merauke, a route Harsono has traveled and meticulously studied.

Democracy is “people power”, though not for losing politicians trying to force their interests through street protests. They tread a dangerous track.

The same goes for those howling religious hate. This book shows these roads will never lead to the respected nation the founders imagined and the people desire. (ste)

Tuesday, April 16, 2019

Indonesia’s political system has ‘failed’ its minorities – like West Papuans

By David Robie
Asia Pacific Report

A human rights defender and researcher has warned in a new book published on the eve of the Indonesian national elections tomorrow that the centralised political system has failed many of the country’s 264 million people – especially minorities and those at the margins, such as in West Papua.

Author Andreas Harsono also says a “radical change is needed in the mindset of political leaders” and he is not optimistic for such changes after the election.

Harsono is author of Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia, a book based on 15 years of research and travel between Sabang in Aceh in the west and Merauke in West Papua in the East.

Founding President Sukarno used the slogan “from Sabang to Merauke” when launching a campaign – ultimately successful – to seize West Papua in 1961.

But, as Harsono points out, the expression should really be from Rondo Island (an unpopulated islet) to Sota (a remote border post on the Papua New Guinean boundary).

Harsono, a former journalist and Human Rights Watch researcher since 2008, argues that Indonesia might have been more successful by creating a federation rather than a highly centralised state controlled from Jakarta.

“Violence on post-Suharto Indonesia, from Aceh to West Papua, from Kalimantan to the Moluccas, is evidence that Java-centric nationalism is unable to distribute power fairly in an imagined Indonesia,” he says. “It has created unnecessary paranoia and racism among Indonesian migrants in West Papua.

‘They’re Melanesians’

“The Papuans simply reacted by saying they’re Melanesians – not Indonesians. They keep questioning the manipulation of the United Nations-sponsored Act of Free Choice in 1969.”

Critics and cynics have long dismissed what they see as a deeply flawed process involving only 1025 voters selected by the Indonesian military as the “Act of No Choice”.

Harsono’s criticisms have been borne out by a range of Indonesian activist and watchdog groups, who say the generals behind the two presidential frontrunners are ridden with political interests.

The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) and the Mining Advocacy Network (JATAM) have again warned that both presidential candidate tickets — incumbent President Joko “Jokowi” Widodo and running mate Ma’ruf Amin as well as rival Prabowo Subianto and Sandiaga Uno — have close ties with retired TNI (Indonesian military) generals.

These retired officers are beholden to political interests and the prospect of resolving past human rights violations will “become increasingly bleak” no matter who is elected as the next president.

Kontras noted that nine out of the 27 retired officers who are behind Widodo and Ma’ruf have a “problematic track record on human rights”.

“Likewise with Prabowo Subianto and Sandiaga Uno where there are eight retired officers who were allegedly involved in past cases of HAM violations”, said Kontras researcher Rivanlee Anandar.

Prabowo himself, a former special forces commander, is implicated in many human rights abuses. He has been accused of abduction and torture of 23 pro-democracy activists in the late 1990s and he is regarded as having knowledge of the killing hundreds of civilians in Santa Cruz massacre in Timor-Leste.

90,000 killed post-Suharto

Harsono’s 280-page book, with seven chapters devoted to regions of Indonesia, documents an ”internally complex and riven nation” with an estimated 90,000 people having been killed in the decade after Suharto’s departure.

“In East Timor, President Suharto’s successor B. J. Habibie agreed to have a referendum [on independence]. Indonesia lost and it generated a bloodbath,” says Harsono.

“Habibie’s predecessors, Megawati Sukanoputri and Susilo Bambang Yudhoyono, refused to admit [that] the Indonesian military’s occupation, despite a United Nations’ finding, had killed 183,000 people between 1975 and 1999.”

Harsono notes how in 1945 Indonesia’s “non-Javanese founders Mohammad Hatta, Sam Ratu Langie and Johannes Latuharhary wanted an Indonesia that was democratic and decentralised. They advocated a federation.”

However, Sukarno, Supomo and Mohammad Yamin wanted instead a centralised unitarian state.

“Understanding the urgency to fight incoming Dutch troops, Latuharhary accepted Supomo’s proposal but suggested the new republic hold a referendum as soon as it became independent. Sukarno agreed but this decision has never been executed.”

The establishment of a unitarian state “naturally created the Centre”, says Harsono. “Jakarta has been accumulated and controlling political, cultural, educational, economic, informational and ideological power.

Java benefits

“The closer a region to Jakarta, the better it will benefit from the Centre. Java is the closest to the Centre.

“The further a region is from the Centre, the more neglected it will be. West Papua, Aceh, East Timor and the Moluccas are among those furthest away from Jakarta.”

The centralised political system needed a “long and complex bureaucracy” and this “naturally created corruption”, Harsono explains.

“Indonesia is frequently ranked as the most corrupt country in Asia. Political and Economic Risk Consultancy Ltd listed Indonesia as the most corrupt country in Asia in 2005.”

Harsono also notes how centralised power has helped a religious and ethnic majority that sees itself as “justified to have privileges and to rule over the minorities”.

The author cites the poet Leon Agasta as saying, “They’re the two most dangerous words in Indonesia: Islam and Java.” Muslim majority and Javanese dominance.

Harsono regards the Indonesian government’s response to demands for West Papuan “self-determination” as “primarily military and repressive: viewing Papuan ‘separatists’ as criminals, traitors and enemies of the Republic of Indonesia”.

He describes this policy as a “recipe for ongoing military operations to search for and destroy Papuan ‘separatists’, a term that could be applied to a large, if not overwhelming, portion of the Papuan population”.

Ruthless Indonesian military

“The Indonesian military, having lost their previous power bases in east Timor and Aceh, ruthlessly maintain their control over West Papua, both as a power base and as considerable source of revenue.

“The Indonesian military involvement in legal businesses, such as mining and logging, and allegedly, illegal businesses, such as alcohol, prostitution, extortion and wildlife smuggling, provide significant funds for the military as an organisation and also for individual officers.”

Pro-independence leaders have called on West Papuans to boycott the Indonesian elections tomorrow.

Andreas Harsono launched his journalism career as a reporter for the Bangkok-based Nation and the Kuala Lumpur-based Star newspapers. In the 1990s, he helped establish Indonesia’s Alliance of Independent Journalists (AJI) – then an illegal group under the Suharto regime, and today the most progressive journalists union in the republic.

Harsono was also founder of the Jakarta-based Institute for the Studies on the Free Flow of Information and of the South East Asia Press Alliance (SEAPA).

In a separate emailed interview with me in response to a question about whether there was light at the end of the tunnel, Harsono replied: I do not want to sound pessimistic but visiting dozens of sites of mass violence, seeing survivors and families’ who lost their lost ones, I just realised that mass killings took place all over Indonesia.

“It’s not only about the 1965 massacres –despite them being the biggest of all– but also the Papuans, the Timorese, the Acehnese, the Madurese etc.

“Basically all major islands in Indonesia, from Sumatra to Papua, have witnessed huge violence and none of them have been professionally understood. The truth of those mass killings have not been found yet.”


Professor David Robie is director of the Pacific Media Centre.


Wednesday, April 10, 2019

"Race, Islam and Power" Book Commendations

"I have long anticipated a book that gives this kind of perspective on Indonesia: half journalistic, and half exploration through various literature, woven together in a narrative resembling a travelogue. This has enabled Andreas to gaze into some frequently-overlooked corners, such as his dialogues with pilgrims visiting Sukarno’s grave, or with the step-sibling of Aceh’s charismatic leader. With this approach he has the freedom to delve into some big conflicts, such as the Indonesian revolution and the tragedy of 1965, but also local sectarian conflicts that are breaking out everywhere. It's an extraordinary testimony of the interrelationship that results when power intertwines with racial and religious sentiments."

Author Beauty Is a Wound and Man Tiger

"‘There’s never been a book so thoroughly covering various sufferings and violence in the vast Indonesian archipelago. Andreas Harsono uncovered the black veil that wraps gross human rights violations as well as religious and ethnic violence in Indonesia. He moves from one tribe to another, from Sabang to Merauke, shocking our humanity. He visited mass graves, framing them in this book. It’s about the importance of upholding human rights in governing Indonesia. His moral message is very clear, stop all violence, never again!"
Professor, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta

"A masterful craft of eye-witness narration."
Professor, Monash Herb Feith Indonesian Engagement Center, Melbourne


"President Suharto’s resignation in May 1998, after three decades in power, triggered political changes in multi-ethnic, multi-religious and multilingual Indonesia. Many ethnic and religious groups demanded more of a say in their political, economic and cultural domains. Some of them became involved in bloody conflicts. Andreas Harsono captured those efforts to find a new equilibrium with his travelogue."
Australia Director, Human Rights Watch

"Andreas Harsono is a human rights defender with a deep understanding of Indonesia, spending decades in his research and writing on various mass violence. He’s often misunderstood. Many Indonesians consider him a “traitor” or “a foreign agent”. In Papua, he’s often seen to be a supporter of West Papua independence but some see him to be a “government adviser”. I have known him since 2008 when he was visiting my prison in Jayapura, writing and campaigning to release many Papuan political prisoners. He’s actually a true Indonesian patriot who wants to see Indonesia’s pimples and gangrenes to be cured. He dares to take the risk – arrests, detention even murder – to write what he believes: that Indonesia should act on these serious human rights abuses. This book is all about that."
West Papua independence activist, jailed for 11 years (2004-2015)

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."
Professor, University of New South Wales