Sunday, January 16, 2022

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya menyukai jurnalisme sejak kuliah di Salatiga. Saya bekerja sebagai wartawan buat The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur) serta majalah Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok), Yayasan Pantau dan Suara Papua (Jayapura). Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme di Universitas Harvard lewat Nieman Fellowship. Saya salah satu wartawan awal dari International Consortium of Investigative Journalists.  


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.
 

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya menulis tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Ini cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak. Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota media paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Terjemahan bahasa Indonesia buku "Race, Islam and Power"

Bukan sekali atau dua, saya ditanya kapan terjemahan buku Race, Islam and Power (2019) ke bahasa Indonesia, akan dikerjakan? 

Bahkan ada orang yang menawarkan diri buat menterjemahkan. Tapi saya tak tahu honornya dari mana? Usaha ini perlu uang buat membayar penterjemah, memeriksa semua kutipan awal dalam bahasa Indonesia, serta merapikannya dengan seorang editor. Saya tak punya dana buat usaha ini. 

Menarinya, ada organisasi yang tanya bila mereka bisa mengupayakan dana, penterjemahan, maupun penerbitan buku tersebut. Saya bilang silahkan namun perlu bicara dengan penerbit Monash University Publishing di Melbourne. Buku ini diterbitkan dari Melbourne. Monash University Publishing punya sejumlah syarat buat penterjemahan --maupun pembuatan menjadi film. 

Mengapa saya menulis buku tersebut dalam bahasa Inggris?

Jawabannya sederhana. 

Buku tersebut ditulis dengan banyak bahan dari liputan saya buat media internasional, tentu saja, dalam bahasa Inggris. Saya terutama banyak dapat bahan dari Human Rights Watch di New York, tempat saya bekerja sejak 2008.

Bandingkah dengan dua buku saya sebelumnya, Jurnalisme Sastrawi (2005 dengan co-editor Budi Setiyono) dan "Agama" Saya Adalah Jurnalisme (2011), yang saya tulis dalam bahasa Indonesia. Bahan-bahan kedua buku tersebut banyak saya dapatkan dari liputan ketika saya bekerja buat Yayasan Pantau, antara lain bersama Budi Setiyono, di Jakarta, antara 2000 sampai 2008. 

Namun ada hampir satu bab dari buku Race, Islam and Power sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia: Aceh. Ia pernah dimuat di majalah Pantau soal perjalanan saya dari Pulau Sabang. Namun ia hanya sebagian saja dari bab Sumatra. 

Ada seorang kawan mengatakan bahwa saya menulis buku ini dalam bahasa Inggris karena isinya keras sekali. Saya kira tidak. Ini soal bahan-bahan saja. Saya terbiasa menulis dalam dua bahasa tersebut lebih karena persoalan audiens --pembacanya siapa serta dimana ia akan dimuat. 



Friday, January 14, 2022

Discrimination holds back religious minority children

Andreas Harsono 
The Jakarta Post 

In December 2021, I had the chance to talk with a bright 14-year-old girl named Maria Tunbonat, a fifth-grader in a state school in Tarakan, North Kalimantan. Her father, Ayub, also joined the video call as we spoke about her school and her hobbies.

Maria has been a fifth-grader for three years because her teachers refuse to let her move on to the next grade. The reason? Maria and her family are Jehovah’s Witnesses.

Jehovah's Witnesses originated in the United States during the 19th century but have since expanded worldwide. Now they have 510 congregations in Indonesia. The group said it had 8.7 million Jehovah's Witnesses worldwide in 2021.

Jehovah’s Witnesses have specific views on key Christian theological issues that make them unpopular with some members of the Christian establishment in Indonesia and elsewhere in the world. Jehovah's Witnesses were banned in Indonesia between 1976 and 2001. In 2002, the Religious Affairs Ministry allowed them to register in Indonesia.

In November 2021, the National Commission for Child Protection revealed that Maria and her two younger brothers at SDN 51 state elementary school in Tarakan had been denied a passing grade since 2019 despite their excellent academic records.

Ayub told me that he, his wife and children, Maria, Yosua (grade 4), and Yonatan (grade 2) had converted to become Jehovah’s Witnesses in November 2018. It seemed like a simple conversion, but teachers at the local school disapproved, saying the children were “deviating from Christian teachings".

In 2019, the school expelled them, saying the three siblings had refused to sing the Indonesian national anthem, Indonesia Raya. The siblings had joined school assemblies and stood with respect but refused to sing and salute the national flag in accordance with Jehovah’s Witnesses' beliefs.

“We do not venerate the cross or any other images,” the group’s website says.

Ayub filed a lawsuit against the school at the Samarinda State Administrative Court, saying that his children only “saluted God” but neither disrespected the anthem nor the flag. In September 2020, the Indonesian court ruled in favor of the children, allowing them to resume schooling after months of absence.

The siblings stayed in their same grades in 2020. According to the school principal, FX Hasto Budi Santoso, SDN 51 has 158 Muslim students, two Catholics and four Protestants, including the siblings. The school has a part-time teacher to teach Christianity classes, and Ayub agreed to enroll his children in those classes. In Indonesia, students take mandatory religious instruction based on their religion.

When I spoke to Budi Santoso, he told me that the three siblings had refused to sing “certain Christian songs” and thus the school failed them in their religion classes. Budi Santoso decided to hold them back from moving up to the next grade in 2022.

Indonesia's 1965 blasphemy law “recognizes” only six religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism. Budi said he would allow the three children to advance in grades if the government changed the law to recognize Jehovah’s Witnesses.

“If the Jehovah’s Witnesses claims to be under Christianity, then they must obey the guidelines from the Christian church,” he said. “The Religious Affairs Ministry has a legal explanation about Christian education.”

But this is a misreading of the blasphemy law. The explanation attached to the law states that despite “protecting” the six religions from defamation, Indonesia still allows other religions and beliefs to be practiced in Indonesia. President Sukarno, who wrote the law in January 1965, explicitly mentioned that “Judaism, Zoroastrian, Shinto, Taoism and others” could be practiced.

The 2014 Children Protection Law also says that all children have the right to practice their religions and beliefs. Article 21 says the state, the central government and local governments are obligated and responsible for fulfilling the rights of children without discrimination, including on the basis of religion.

Denying elementary students and advancement to the next grade because of their faith violates their rights to education and freedom of worship. The principal could simply ask the students to take Jehovah’s Witnesses lessons from their community in Tarakan, like Sunda Wiwitan students in West Java have done, or offer another accommodation at the school

Ario Sulistiono of the Jehovah’s Witnesses office in Jakarta told me that a total of 22 children have faced similar problems elsewhere in Indonesia since 2016.  In most cases, parents decided to move their children to other schools that did not discriminate against them in this way. But this is an unacceptable price to pay for one’s religious beliefs. The Tarakan authorities should direct the principal to promote the siblings to their proper grade level immediately. The Education, Culture, Research and Technology Ministry should issue national instructions prohibiting such discrimination.

As I was saying goodbye, Maria asked me what she should spend time learning, as repeating her grade has left her with a lot of time. I suggested she study English, as it will open up a world of information and ideas. ***

Andreas Harsono is Senior Researcher at Human Rights Watch.

Wednesday, January 05, 2022

Masukan buat Menteri Koordinator Mahfud MD soal diskriminasi dan intoleransi agama

Lima anggota Tim Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD tadi pagi di kantornya. Tujuannya, menyampaikan masukan soal diskriminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap minoritas agama, termasuk anggota Ahmadiyah. Pertemuan berjalan 30 menit. Empat orang, termasuk saya, pakai 12 menit buat sampaikan masukan.


Pak Mahfud dan jajaran yang kami hormati,

Terima kasih menyediakan waktu. Kami datang dari empat organisasi. Setara Institute satu dari tujuh organisasi yang gugat PNPS 1965, bersama empat individu, pada 2009. Kontras, organisasi hak asasi manusia. Jemaah Ahmadiyah Indonesia, perkumpulan yang anggotanya sering jadi korban intimidasi dan kekerasan. Saya sendiri dari Human Rights Watch.

Kami datang untuk minta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, agar lakukan evaluasi terhadap puluhan peraturan yang jadi turunan PNPS 1965 serta merencanakan langkah-langkah buat mencabut PNPS 1965. Di seluruh Indonesia, ada ratusan peraturan tingkat daerah yang diskriminatif. Mereka termasuk soal Ahmadiyah. Mereka bisa dicabut Menteri Dalam Negeri. Komnas Perempuan mencatat setidaknya 421 peraturan.

Secara statistik, kita melihat bahwa perundungan, intimidasi, serta kekerasan terhadap minoritas agama naik sejak Bakorpakem dipindahkan dari Kementerian Agama ke Kejaksaan Agung pada 2004. Selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara 2004-2014, ada 125 orang dipenjara dengan PNPS 1965. Bandingkan dengan empat dekade sebelumnya. Presiden Soekarno bikin PNPS pada Januari 1965. Hanya ada 10 orang dipenjara sampai 2004. Kenaikannya naik 1.250 persen per dasawarsa. Ia tak menunjukkan penurunan hingga sekarang. Secara statistik, kita melihat kekerasan terhadap Ahmadiyah meningkat sejak pemerintahan Yudhoyono membuat SKB anti-Ahmadiyah pada 2008.

Pada 2014, Pew Research Center mengeluarkan penelitian global soal peraturan blasphemy dan apostasy. Ada 26 persen dari 198 negara masih punya blasphemy law, termasuk Indonesia, serta 13 persen punya apostasy law. Pew Center menyebut, “Apostasy and blasphemy may seem to many like artifacts of history. But in dozens of countries around the world, laws against apostasy and blasphemy remain on the books and often are enforced.”

Celakanya, pemerintah kini sedang mempersiapkan apostasy law dalam RUU KUHP. Kami minta pasal apostasy tersebut dihapus. Ia akan jadi kemunduran besar, sekali lagi, dalam sejarah bangsa-negara Indonesia.

Langkah yang benar adalah menghapus blasphemy law –bukan tetap mempertahankannya dalam RUU KUHP apalagi menambahkan apostasy law.

Kami sadar mencabut PNPS 1965 perlu modal politik besar. Kami usul agar dibuat diskusi, pendidikan publik dan rencana menuju Indonesia tanpa blasphemy law.

Bila pemerintahan Presiden Joko Widodo menganggap belum mampu mengeluarkan modal politik buat hapus PNPS 1965 (termasuk SKB anti-Ahmadiyah dan SKB anti-Millah Abraham), minimal lakukan moratorium. Ia juga perlu diiringi dengan perubahan Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 soal rumah ibadah.

Kami bisa menggalang berbagai organisasi masyarakat menyerukan moratorium. Ini yang dilakukan banyak negara Eropa. Kalau pun dipakai, blasphemy law digunakan untuk melindungi minoritas. Denmark, misalnya, pernah mengadili seseorang karena membakar Quran.

Saya kira, terlepas dari peliknya urusan agama dan kepercayaan dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, kita semua harus berpegang pada janji-janji kemerdekaan Agustus 1945 dimana para pendiri bangsa ini sepakat menjamin kesetaraan warga negara. Kami mohon hindari ambil langkah yang akan makin menjauhkan negara-bangsa ini dari UUD 1945. Terima kasih.


Andreas Harsono

Human Rights Watch