Tuesday, May 18, 2021

王

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya menyukai jurnalisme sejak di kampus Salatiga. Saya bekerja sebagai wartawan buat The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). Pada 2000-2008, saya menyunting Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok) dan Yayasan Pantau. Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme bersama Bill Kovach di Universitas Harvard lewat Nieman Fellowship. Saya salah satu wartawan awal dari International Consortium of Investigative Journalists.  


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010) serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013). Pada 2019, Race, Islam and Power terbit.
 

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya menulis tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Ini cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak. Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota media paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Elegi Yang Sempurna

Jakarta, 2 Mei 2021

08.24 WIB

Selamat pagi Yudh, kamu gimana kabarnya? Baik sepertinya. 

Yudh, pagi ini aku bangun dari tidur nangis lagi, cemas lagi, dan dadaku sesak lagi. Aku nangis sambil meluk diriku di dalam selimut sambil bilang “Yudh aku kangeeen banget sama kamu, aku kangen manja-manja sama kamu, aku kangen nangis dipelukan kamu”. 

Hari ini hari kesembilan aku tanpa kabar dan cerita dari kamu. Ini hari kesembilan aku gaada temen berkirim pesan, hari kesembilan aku menangis sendirian. 

Sembilan hari ini aku cukup kuat kok Yudh, aku berusaha agar ikhlas dengan perpisahan kita. Ini berat  buat aku. Sangat berat. Hari pertama setelah kamu mengakhiri hubungan, aku masih marah-marah kirim pesan, aku gak terima, aku marah, aku kecewa, aku benci kamu. Semalaman aku gak tidur Yudh, gak bisa tidur sama sekali.

Hari keduanya, masih sama, aku tetap nangis. Sorenya aku buka puasa sama temen-temen kuliah. Pulang dari sana aku cukup baikan, karena bertemu teman-teman. Walaupun pagi subuh tangisku pecah lagi Yudh. 

Hari ketiga, Ayu ke kossan buat nemenin aku. Ayu tiga hari di kossan aku. Cukup mendistraksi aku, tapi tetep aja. Aku tetep aja nangis. 

Minggu malam aku mutusin buat hubungi kamu lagi. Aku hubungi karena memang belum lega, belum terjawab pertanyaanku. Kenapa? Padahal aku sayang banget sama kamu. Selama telponan kamu menangis terus. Aku belum paham, kenapa kamu yang menyelesaikan tetapi kamu yang begitu bersedih? 

Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa sangat insecure Yudh. Ketika kamu bilang menyukai perempuan itu. Bergejolak rasanya. Aku langsung mempertanyakan diriku. Aku seburuk itukah? Aku sejelek itu?  Aku tidak pintar ya? Aku tidak seru lagi ya? Aku buka instagramnya berulang kali. Aku lihat. Semakin aku lihat semakin aku sakit. Aku mengasihani diriku. Menyedihkan sekali. 

Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Rasa kamu yang hilang tentu aku tak bisa mengembalikannya, mau sekeras apapun usahaku, tetap ga akan ada gunanya. Apalagi ketika kamu sudah tertarik dengan perempuan lain. Aku berusaha menerima keadaan bahwa memang Tuhan bisa membolak-balikkan perasaan. Tuhan bisa saja menghilangkan rasa selama dua tahun tujuh bulan itu.

Aku gak terima Yudh, masih belum bisa menerima. Aku kurang apa? Aku salah apa? Aku merasa sudah melakukan versi terbaik dari diri aku dalam menjalin hubungan . Aku merasa sudah memberikan penuh kasih sayang, perhatian dan waktu yang ada. Tapi usahaku tidak sesuai harapan. Memang manusia bukan tempat pengharapan. 

Waktu itu aku masih belum bisa memahami keadaan Yudh. 

Senin pertama setelah itu aku gak masuk kantor Yudh, aku izin, aku butuh istirahat dan mengganti tidurku sebelumnya. Senin itu aku hanya tidur, di atas kasur  dan tidak melakukan apapun. Tapi tentu saja menangis.  

Selasa aku masuk kantor. Di kantor berasa begitu berbeda, biasanya sampai kantor aku akan kirim pesan kepadamu dan bilang “Sayang aku sudah di kantor ya” sembari mengirimkan selfie-ku. Pagi itu nggak lagi. Aku hanya selfie dengan mata sembab dan menyimpannya. 

Rabu Ayu pulang, aku bekerja seperti biasa, aku merasa hari Rabu itu aku sudah cukup baikan, walaupun akhirnya subuh pagi di hari Kamis tangisku pecah lagi. 

Oh iya, sebelumnya aku sudah membuat jadwal untuk konseling. Walaupun aku sudah cerita kesemua orang yang kupercaya, tapi tetap saja aku membutuhkan pertolongan. Konselingku berjalan dengan sangat baik Yudh, aku menceritakan semua kesedihan, tanda tanya, sakit hati yang kurasakan, sembari sesekali menangis juga tertawa. Mungkin aku sudah gila. 

Tapi tidak Yudh, setiap orang pasti patah hati, tentu ini bukan patah hatiku yang pertama. Aku sudah terbiasa patah hati dari kecil Yudh, kamu tentu tahu kenapa. 

Saat konseling aku menyadari semuanya, aku mengerti. Aku  paham dengan kondisi hubungan kita. Sesaat itu juga aku menyadari kita memang tidak bisa bersama, hubungan kita memang sakit dan terlalu pahit untuk dilanjutkan. Aku menyadarinya Yudh. 

Ada perbedaan besar dari diri kita dalam menghadapi hubungan ini, tentu saja Yudh, salahnya bukan padaku, tapi di kamu. Kamu pun menyadarinya. 

Kesimpulan konseling membuatku lega Yudh, aku mulai menerima keadaan bahwa kita memang gak bisa bersama. Ada dinding besar yang tinggi berdiri tegap di antara kita. Selama ini dinding itu selalu aku pukuli untuk  hancur agar aku bisa menyentuh dan menggenggam kamu, tapi tentu saja dengan tanganku yang penuh luka. Kamu menyadari luka di tanganku, kamu tidak mau luka itu semakin besar, karena kamu tidak bisa memukul dinding itu juga,kamu tidak mau untuk sama-sama meruntuhkannya dan menggenggam aku, karena kamu tidak mau Yudh, kamu tidak mau tanganmu ikut terluka. 

Selama ini aku tidak merasakan luka itu Yudh, aku selalu mengobati tanganku dengan berbagai cara. Sehingga sampai saat ini aku melihat tanganku tak ada bekas luka sedikitpun. Aku selalu mengingat hal-hal yang bahagia dan baik yang kamu lakukan buatku, sampai aku lupa bahwa tanganku penuh luka. 

Aku  mengerti sekarang. Kamu egois, kamu individualis, termasuk ke dalam hubungan kita. Aku sebenarnya menyadari itu dari lama, tapi aku bertahan dan berpikir kamu akan berproses, menjalani hubungan yang dewasa dan penuh tanggung jawab denganku, tapi aku salah. Saat itu juga logika dan perasaanku seirama Yudh. Saat itu juga aku menyadari bahwa berpisah adalah jalan terbaik buat kita. 

Memoriku kembali berputar, tiga tahun lalu, dua bulan lalu, satu tahun lalu, lima hari lalu, semuanya berputar tidak beraturan. Kenangan baik dan buruk berputar dan berbenturan. Bahagia, sedih, kecewa dan marahku bertabrakan Yudh, tapi akhirnya aku menemukan garis penghubungnya.  Seketika aku semakin sadar dan paham. Memang jalan terbaik kita saat ini adalah berpisah.  

Pertanyaanku sudah terjawab Yudh. Insecureku hilang perlahan. Aku kembali kepada diriku, aku meminta maaf kepada tubuh dan diriku karena sempat meragukan dan membuatnya tersiksa.

Aku kembali menyayangi tubuh dan diriku Yudh. Aku sudah kembali bersahabat dengannya. Aku berterima kasih pada diriku yang masih sehat walaupun  sempat meragukannya dan tidak memperdulikannya. Aku bersyukur ia tak marah padaku. Ia tetap sehat meski aku kemarin tidak makan, tidak tidur dan menangis terus-menerus. Aku kembali sadar bahwa aku adalah perempuan hebat Yudh. Betapa hebatnya aku dengan perjalanan hidupku sejauh ini yang begitu sangat mendewasakan. 

Aku teringat  kepada sekelilingku, mereka  mendengarkan tangisanku, ceritaku, amarahku, kecewaku. Mereka  mendukung, menguatkan dan membantuku melewati hari-hari berat ini. Bersedia 24 jam untuk dihubungi, bersedia aku ajak jumpa kapan saja, bersedia kapan saja aku repotkan, berikan  motivasi dan ada yang menertawakan aku juga.  Itu semua untuk buat aku bertahan dan kuat melewati proses patah hati ini Yudh. 

Aku sekarang lega Yudh, logikaku sudah seirama dengan perasaanku. Walaupun tak aku pungkiri, sampai hari ini aku masih menangis karena merindukanmu. Aku masih menangis ketika teringat kamu. Aku hanya butuh waktu Yudh, buat mengikis perlahan-lahan perasaan sayang aku kekamu hingga hilang. Aku butuh waktu saja untuk pelan-pelan berhenti merindukan kamu, aku butuh waktu untuk pelan-pelan tidak menangis lagi. 

Aku begitu menikmati patah hati ini Yudh, ini adalah patah hati yang sempurna yang pernah aku miliki, mungkin juga patah hati yang sempurna di antara patah hati yang ada. Patah hati yang menemukan jawaban dan jalan. Sempurna, karena semuanya menemukan garis penghubungnya. Dari kamu, aku, dan sekelilingku. 

Yudh, aku masih ingin menyampaikan ini. Menyampaikan pesan yang sama seperti kita terakhir berbicara. Yudh, ketika kamu akan menjalin hubungan baru setelah ini, kuatkan hatimu untuk dapat berbagi kepada pasanganmu ya, jangan sampai ada aku yang lainnya setelah ini. Jangan lepaskan ia ketika rasamu hilang, jangan lepaskan ia ketika perempuan lain lebih menarik, tak akan ada habisnya Yudh. Carilah dan dapatkan jawabanmu sebelum memulai hubungan lagi ya, agar hubunganmu sempurna Yudh. Sempurna seperti patah hatiku. 

Salam dari aku.

Yanose Syahni





Monday, April 05, 2021

Belajar Kopi dari Rumah Alam Bahagia

Kurniawati Hong dari Rumah Alam Bahagia, Jakarta, mendidik saya soal kopi hari ini. Hong seorang Q Grader –penguji kopi dengan sertifikat internasional dari Coffee Quality Institute, California. 

Mulai dari penanaman, pengolahan sampai penyeduhan, Hong bilang produk kopi sekitar 60 persen tergantung dari pekerjaan di hulu, 30 persen dari sanggrai (roasting), dan 10 persen dari penyeduhan. Konsumen kebanyakan lihat proses penyeduhan di kedai kopi. Pertanian dan pengolahan jauh lebih besar pengaruhnya.

Agar kesegaran kopi terjaga, kedai kopi biasanya beli green bean (kacang hijau) serta disanggrai dan digiling di kedai. Kopi bubuk membuat aroma berkurang. 

Di Indonesia, penggemar kopi usia muda lebih suka aroma buah-buahan yang tak disanggrai gelap (dark roasting). 

“Bubuk kurang fresh,” katanya. 

Saya datang ke tempatnya untuk bawa contoh bubuk kopi dari petani dari Bener Meriah, Aceh. Kopi Gayo tentu. Hong menyeduhnya. Hong juga kasih contoh dua kopi lain. Semua disajikan kopi murni, tanpa gula, tanpa susu, tanpa campuran lain. 

Total saya minum tiga gelas kecil kopi dari tiga sumber yang berbeda termasuk kopi kiriman dari Gayo. Dua kopi lain dari perkebunan kopi yang dibantu Rumah Alam Bahagia. Salah satunya aroma fruity ... macam nangka. Hong bilang penting untuk bisa menikmati kopi tanpa terganggu dengan rasa pahit karena sanggrai terlalu hangus. 

Saya sendiri dikenalkan dengan Kurniawati oleh Tosca Santoso dari perkebunan kopi Sarongge. Santoso dulu wartawan majalah Forum Keadilan dan ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada 1994. Dia mendirikan Kantor Berita Radio, juga ikut bikin Partai Amanat Nasional, lantas pensiun dan mendampingi para petani di Sarongge serta menulis novel "Sarongge." 

Senang juga belajar soal kopi. Rumah Alam Bahagia sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan etika serta pelestarian lingkungan hidup. Mereka promosi makanan nabati saja atau vegetarian. 

Buku dan Laporan


Diskusi buku "Agama" Saya Adalah Jurnalisme bersama Janet Steele di Ubud, Bali, 2017.

Saya menerbitkan antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan soal hak asasi manusia termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia. Minat saya berputar soal dua tema tersebut: jurnalisme dan hak asasi manusia. Pada 2019, saya menerbitkan buku Race, Islam and Power. Saya taruh berbagai naskah, laporan dan buku pada halaman ini. Baik bahasa Indonesia maupun Inggris. 


Laporan dua bahasa, berjudul 'Aku Ingin Lari Jauh’: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia, mendokumentasikan bagaimana berbagai peraturan pemerintah mewajibkan anak perempuan dan perempuan untuk mengenakan jilbab, busana Muslim yang menutupi kepala, leher, dan dada. Ia juga dilengkapi dengan video dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Ia menerangkan sejarah bermacam  peraturan wajib jilbab dan bagaimana perundungan yang terjadi secara luas untuk berjilbab telah menyebabkan tekanan psikologis pada perempuan dan anak perempuan. Anak yang tidak patuh dengan jilbab dipaksa keluar sekolah atau mengundurkan diri di bawah tekanan, sementara pegawai negeri kehilangan pekerjaan mereka atau mengundurkan diri untuk menghindari tuntutan terus-menerus memakai jilbab.

Race, Islam and Power (2019)

Buku ini adalah sebuah kisah perjalanan dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote serta Ndana, pulau kecil dan kosong, selatan Rote, berbatasan dengan Australia. Ia digabung dengan berbagai bacaan soal kekerasan etnik dan agama di Indonesia sesudah kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Perjalanan tersebut makan waktu lima tahun, antara 2003 dan 2008, lebih dari 70 lokasi, dilanjutkan dengan berbagai riset soal hukum internasional di bidang hak asasi manusia plus berbagai perundingan dengan penerbit buku. Total makan waktu 15 tahun.

Duncan Graham: ‘Race, Islam and Power’ A troubling tour through a pained land
David Robie: Indonesia’s political system has ‘failed’ its minorities – like West Papuans
Human Rights Watch: New Book on Ethnic, Religious Violence
"Race, Islam and Power" Book Commendations
Gunung Salak: Tempat Menyelesaikan Buku
Monash University Publishing: Race, Islam and Power
Sesudah 15 tahun, akhirnya buku terbit
More than 70 places for book reporting

In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013)

Human Rights Watch menerbitkan laporan ini pada Februari 2013 dengan sebuah video dan siaran pers yang merangkum isinya. Ini salah satu karya saya yang paling banyak menghasilkan esai turunan maupun wawancara di berbagai media.

Carnegie Council: "Religious Harmony" Regulations Creating Dissonance in Indonesia
The Guardian: Indonesia's courts have opened the door to fear and religious extremism
PBS: Indonesian province turns up Sharia law after devastating tsunami
New Mandala: Undoing Yudhoyono’s Sectarian Legacy
New York Times: Indonesia Is No Model for Muslim Democracy
Jakarta Globe: Sufi Muslims Feel the Heat of Indonesia’s Rising Intolerance

"Agama" Saya Adalah Jurnalisme (2011)

Antologi ini diluncurkan di Pekanbaru pada 6 Februari 2011. Ia diadakan oleh lembaga pers mahasiswa Bahana Mahasiswa dari Universitas Riau. Judulnya berasal dari sebuah wawancara radio. Ia terdiri dari empat bagian: laku wartawan (termasuk elemen dan etika jurnalisme); penulisan; dinamika ruang redaksi; serta peliputan termasuk dan teknik wawancara.

Bagaimana memesan buku "Agama" Saya Adalah Jurnalisme?
Peluncuran Antologi di Pekanbaru
Kaos 'Agama' Saya Adalah Jurnalisme dari Pekanbaru

Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010)

Ia sebuah laporan Human Rights Watch setebal 60 halaman soal tahanan politik Indonesia di Papua dan Maluku. Jumlahnya sekitar 110 orang termasuk 68 orang yang ditangkap karena menari cakalele dan membentangkan bendera Republik Maluku Selatan pada 2007 di Ambon. Tahanan politik adalah orang yang ditahan secara semena-mena karena kegiatan politik mereka secara damai, tanpa kekerasan. Ia membuat saya kenal banyak tahanan politik termasuk Filep Karma dari Papua.

Press Release: Stop Prosecuting Peaceful Political Expression
Belajar dari Filep Karma
Rolling Stone: Perjuangan Seorang Pegawai Negeri Papua
A Former Political Prisoner’s Fragile Freedom in Indonesia
Filep Karma: Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua

Jurnalisme Sastrawi (2005)

Buku "Jurnalisme Sastrawi" setebal 320 halaman ini bisa dibaca semua dalam blog saya. Ia terdiri dari kata pengantar "Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita" serta delapan naskah karya kawan-kawan kami.

Budi Setiyono dan saya memilih dan menyunting semua karya dalam buku ini. Ia terbit mulanya pada 2005. Ia memberi sembilan pertimbangan bila seseorang hendak menulis karya panjang. Analisis dalam namun isinya memikat. Slogannya, panjang, dalam dan terasa.

Liputan Panjang

Ada beberapa laporan panjang soal media dan hak asasi manusia, kebanyakan terbit di majalah Pantau.

Kecepatan, Ketepatan dan Perdebatan
Liputan bersama soal hari-hari terakhir Presiden Gus Dur di Istana Merdeka (September 2001).

Sembilan Elemen Jurnalisme
Resensi buku The Elements of Journalism karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (Desember 2001).

Dewa dari Leuwinanggung
Bagaimana penyanyi Iwan Fals bangkit dari keresahannya sesudah kematian putranya Galang Rambu Anarki (Oktober 2002).

Kebangsaan Indonesia dan kebangsaan Aceh dalam peperangan di ujung Pulau Sumatra (Desember 2003)

Bagaimana perusahaan air minum Jakarta diswastakan Presiden Suharto pada 1997-1998? (Mei 2004)

Former Indonesian president’s foundation served as conduit for push to overturn ban on military cooperation (September 2006)

Hoakiao dari Jember
Wajah seorang Tionghoa kelahiran Pulau Jawa pada zaman Presiden Soeharto (Januari 2007).

Ketegangan antara etnik Dayak dan Melayu mengorbankan orang Madura dan Tionghoa (Juli 2008)

Ahmadiyah, Rechtstaat dan Hak Asasi Manusia
Bagaimana melihat pelanggaran hak-hak asasi warga Ahmadiyah di Pulau Lombok dalam negara Indonesia? (Februari 2010)

Sunda Wiwitan, sebuah agama leluhur, mengalami diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan sejak 1954 (Desember 2020)


Thursday, April 01, 2021

Book Sale


“Ini sebuah buku yang lama saya bayangkan untuk melihat Indonesia, separuh reportase jurnalistik, separuh penjelajahan atas berbagai literatur, dan keduanya dijalin dengan narasi layaknya sebuah catatan perjalanan. Ini memungkinkan Andreas untuk menengok ruang-ruang sempit yang mungkin sering terabaikan, seperti bicara dengan peziarah di makam Soekarno, atau dengan saudari tiri pemimpin kharismatik Aceh. Cara seperti ini juga membuatnya leluasa untuk masuk ke konflik-konflik besar, semacam revolusi kemerdekaan maupun tragedi 65, tapi juga problem-problem sektarian lokal yang terjadi di mana-mana. Sebuah kesaksian luar biasa mengenai saling-sengkarutnya peta kekuasaan yang berkelindan dengan sentimen ras dan agama.”

Eka Kurniawan, novelis, Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau



KHUSUS pembeli di Indonesia, Monash University Publishing memberi rabat untuk buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia seharga Rp 550,000 (termasuk ongkos kirim).

Transfer Bank Central Asia nomor 5800159930. Kirimkan bukti transfer kepada Ruth Ogetay: +62-813-8393-4913. Andreas Harsono akan menandatangani buku yang dibeli lewat blog ini. Mohon kirim nama lengkap. Ruth Ogetay akan kirim lewat ekspedisi atau pos atau tergantung lokasi. Biasanya tiga hari sampai di Pulau Jawa. Luar Jawa perlu sedikit hari lagi.


Resensi

Podcast Ubud Writers' and Readers' Festival featuring Janet Steele and Andreas Harsono
Andreas Harsono has covered Indonesia for Human Rights Watch since 2008. His new book Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia is the result of his 15-year project to document how race and religion have become increasingly prevalent in the nation’s politics.

South East Asia Research: Race, Islam and Power

South China Morning Post:
Is Indonesian democracy doomed to repeat a cycle of violence?

The Jakarta Post: ‘Race, Islam and Power’ A troubling tour through a pained land

Asia Pacific Report: Indonesia’s political system has ‘failed’ its minorities – like West Papuans

Human Rights Watch: New Book on Ethnic, Religious Violence

Video Sydney Southeast Asia Centre: Race, Islam and Power

Wednesday, March 31, 2021

Kita semua adalah Nadya: Shariahisasi melalui 'jilbabisasi'

Julia Suryakusuma
The Jakarta Post

Ketika saya berusia 18 tahun
, setelah saya membuat debut sebagai penulis, saya sering mengunjungi  Taman Ismail Marzuki di mana saya bertemu seniman dan intelektual yang sama anehnya dengan saya - yang membuat saya merasa nyaman dan betah!

Suatu hari, di kafe kebun tempat kami biasa nongkrong, tiba-tiba Nashar (1928-1994), seorang pelukis terkenal, bertanya kepada saya, “Kamu siapa?” Saya segera paham bahwa dia sedang menguji saya, seorang penulis muda pemula, jadi saya menjawab, "Hmm, bahkan sayap un tidak tahu siapa saya".

Dia mengangguk dengan penuh semangat. Rupanya jawaban saya memuaskannya, ketika dia menyadari bahwa saya telah menafsirkan pertanyaan faktualnya sebagai pertanyaan filosofis eksistensial.

Memang, "Siapa saya?" adalah pertanyaan paling mendasar dalam hidup, terutama ketika seseorang menjalani kehidupan spiritual dan kesadaran diri.

Di masa politik identitas sekarang ini, saya kira kebanyakan orang tidak tahu siapa diri mereka sebenarnya. Mereka mengira mereka ini atau itu, tetapi seringkali identitas mereka dipaksakan secara sosial melalui pencucian otak oleh tokoh-tokoh otoritas, keluarga atau lembaga sosial lainnya, baik agama maupun sekuler.
 
Nadya Karima Melati, seorang mahasiswa pascasarjana Indonesia berusia 27 tahun di Bonn, Jerman, dipaksa untuk mengadopsi identitas yang dia rasa bukan miliknya. Selama tujuh tahun, dari 2008 hingga 2015, sejak ia duduk di bangku SMA hingga perguruan tinggi, ia harus mengenakan jilbab sebagai seragam sekolah yang diwajibkan.

Namun, di dalam dirinya,  dia memberontak. Karena hal itu membuatnya merasa terganggu secara mental dan emosional, dia terus-menerus berkonsultasi dengan psikolog, yang mendiagnosisnya dengan berbagai kondisi mental mulai dari depresi hingga gangguan bipolar. Akhirnya, psikolog mengidentifikasi bahwa dia menderita dysmorphia tubuh, gangguan mental obsesif yang membuat penderitanya memandang tubuh mereka sendiri sebagai cacat yang parah atau terdistorsi.

Nadya menceritakan, “Saya merasa jijik setiap kali saya melihat diri saya di cermin, sampai ingin muntah. Suatu kali, begitu bencinya saya pada bayangan yang saya lihat, saya meninju pantulannya begitu keras hingga memecahkan cermin, dan tangan saya luka hingga berdarah. "

Di penghujung semester terakhir kuliahnya, Nadya memberanikan diri melepas jilbabnya dan hanya menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa menerimanya tanpa jilbab. Keadaan itu sangat  sulit baginya. Dia dicap tidak bermoral dan diintimidasi serta dikucilkan oleh teman-teman, dosen-dosennya, orang-orang dewasa lain dalam hidupnya dan yang terburuk, keluarganya. Ibunya adalah yang paling kejam: Dia mengusir putrinya dari keluarga besarnya karena dia menganggap Nadya bukan lagi seorang Muslim. Dia dilarang menghadiri acara pernikahan keluarga bahkan juga perayaan Idul Fitri.
 
Hanya karena dia melepas sehelai kain penutup kepalanya, kain yang sama yang dikatakan Alquran tidak wajib? Betapa sesatnya mereka, dan juga banyak Muslim lainnya!

Baru-baru ini, Human Rights Watch merilis laporan dwibahasa berjudul “Aku Ingin Lari Jauh": Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia tentang jilbabisasi paksa. Sebanyak 142 wawancara mendalam dilakukan, mencakup 30 sekolah selama tujuh tahun, dari 2014-2021. Aturan wajib jilbab memiliki dampak yang luas bagi perempuan Indonesia.

Bahkan setelah laporan itu dirilis, kasus-kasus baru terus bermunculan. Ada juga perempuan yang mengunggah kesedihan mereka di Facebook, seperti Tati (bukan nama sebenarnya), yang dipukuli oleh suaminya karena menolak memakai jilbab. Akibatnya, dia tidak pernah meninggalkan rumah dan mengatakan dia hanya menunggu saat dia meninggal. Sedihnya!

Ifa Hanifah Misbach, psikolog berusia 45 tahun yang menjadi salah satu pembicara di webinar pada 18 Maret untuk meluncurkan laporan HRW, terus-menerus diintimidasi. Dia bilang dia muak harus terus-menerus seperti Batman, “the caped crusader” (tentara berjubah), yang tutup kepalanya mirip jilbab, memiliki kehidupan ganda. Pada satu titik, Ifa memutuskan cukup sudah, dan melepas jilbabnya.
 
Diperkirakan 75 persen perempuan Muslim di Indonesia sekarang mengenakan jilbab. Entah, berapa banyak dari mereka yang mengalami gangguan mental dan ketidakbahagiaan ekstrim seperti Nadya dan “Tati” akibat jilbabisasi paksa?

Studi kasus dalam laporan tersebut sangat mengejutkan untuk dibaca, begitu pula pengungkapan betapa parah  penderitaan para perempuan korban jilbabisasi paksa tersebut. Di sisi lain, hal itu tidak mengherankan. Syariahisasi melalui berbagai cara ini sudah berlangsung sejak awal Era Reformasi (1998), dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang seringkali berdasarkan syariah, termasuk tata cara berpakaian bagi perempuan.

Pada 2008, UU Pornografi disahkan. Kenyataannya, undang-undang ini adalah Perda berskala nasional yang merupakan kemenangan (simbolik) bagi Islam politik guna mempengaruhi kebijakan nasional, identitas, dan pada akhirnya, karakter negara.

Slogan feminis yaitu "the personal is political" (yang pribadi adalah politis) sangatlah tepat, di mana identitas perempuan dikonstruksikan secara sosial untuk melayani kepentingan negara atau masyarakat pada umumnya. 

Pada jaman fasisme Jerman  (1933-1945), ada Kinder, Kuche, Kirche (anak-anak, dapur, gereja), di mana kehidupan perempuan dianggap harus berputar di sekitarnya. Pada zaman kapitalisme awal di dunia industri Barat, ada gejala housewifization (pengiburumahtanggaan), di mana perempuan yang didefinisikan sebagai ibu rumah tanggap, harus menyediakan pekerjaan domestik tanpa bayaran untuk suami dan anak-anak mereka untuk kebutuhan dan kelangsungan kapitalisme.

Di Iran setelah Revolusi Islam 1979, hukum syariah diberlakukan, jilbab untuk perempuan menjadi wajib – jika perempuan tidak mengenakannya, mendapat sanksi hukum. Di Orde Baru Soeharto (1966-1998), pengertian ibuisme negara - yang mendefinisikan perempuan terutama sebagai istri dan ibu, serta pencari suara untuk Golkar, partai pemerintah yang berkuasa - adalah norma yang berlaku.

Sekarang kita punya ibuisme Islam, di mana jilbab itu wajib, atau paling tidak, sanksi sosialnya begitu berat, sehingga perempuan terpaksa menurut. Itu semua adalah bagian dari shariahisasi secara diam-diam atau secara gerilya.

Pertanyaan "Siapa saya?" adalah pertanyaan yang juga harus diajukan baik kepada Islam maupun Indonesia. Apakah Islam menjadi bentuk moralitas pendendam di mana sebuah kelompok memutuskan bahwa ia lebih unggul secara moral, dan semua orang lain salah dan harus dihukum jika mereka tidak mengikuti aturan yang diberlakukan oleh kelompok ini pada mereka? Ini namanya totalitarianisme, yang menindas dan bertentangan dengan semangat Islam yang damai dan demokratis. Nabi Muhammad akan berbalik di kuburnya menyaksikan tren tersebut.

Apakah Indonesia akan menyerahkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang telah menyatukan imagined community Indonesia sejak 1945, kepada versi Islam yang fasis ini?

Dan apakah kita akan terus mengizinkan pemerkosaan terhadap orang Indonesia melalui jilbabisasi? Ya, itu  adalah pemerkosaan, terhadap hak-hak perempuan, kebebasan memilih dan kesejahteraan mental dan sosial mereka. *

Penulis Julia’s Jihad. Terjemahan dari We are all Nadya: Shariaization by ‘jilbabizationdari The Jakarta Post

We are all Nadya: Shariaization by ‘jilbabization’

Julia Suryakusuma

When I was 18, after I had made my debut as a writer, I used to go to the Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki (TIM) where I met artists and intellectuals just as weird as myself —which made me feel right at home! 

One day, in the outdoor café where we used to hang out, out of the blue, Nashar, a well-known painter asked me, “Who are you?” Understanding immediately that he was testing me, an upstart young writer, I replied, “Hmm, even I don’t know who I am”. 

He nodded vigorously. Apparently my answer satisfied him, as he realized that I had interpreted his presumably factual question as an existential, philosophical one. 

Indeed, “Who am I?” is one of the most basic questions in life, certainly when one embarks on a path of spirituality and self-awareness. 

In these days of identity politics, I reckon most people are clueless as to who they really are. They think they are this or that, but often their identity is socially imposed through brainwashing by authority figures, the family or other social institutions, whether religious or secular. 

Nadya Karima Melati, a 27-year-old Indonesian post graduate student in Bonn, Germany, was forced to adopt an identity she felt was not hers. For seven years, from 2008 to 2015, from the time she was in high school to university, she had to wear the jilbab (Muslim headscarf) as it was the required school uniform. 

However, internally, she revolted against it. As it made her feel mentally and emotionally disturbed, she kept on going to a psychologist, who diagnosed her with a range of mental conditions from depression to bipolar disorder. Eventually, the psychologist identified her as having body dysmorphia, an obsessive mental disorder that has the sufferer view their own body as severely flawed or distorted. 

Nadya recounted, “I felt repulsed whenever I saw myself in the mirror, to the point of wanting to throw up. Once, I hated the image I saw so much, I punched the reflection so hard, I smashed the mirror, cutting my hand, causing it to bleed.” 

At the end of her last semester at university, Nadya mustered the courage to remove her jilbab and only engaged with people who could accept her without the headscarf. It was tough. She was branded immoral and intimidated and ostracized by friends, her teachers, the adults in her life and worst of all, her family. Her mother was the most merciless: She expelled Nadya from her extended family as she considered Nadya no longer a Muslim. She got barred from family weddings and even Idul Fitri, the celebration of the end of the fasting month. 

Just because she took off the piece of cloth covering her head, the same piece of cloth the Quran says is not obligatory? How misguided they, and many Muslims are! 

Recently, Human Rights Watch released a bilingual report titled “I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia about forced “jilbabization”. As many as 142 in-depth interviews were conducted, covering 30 schools over a period of seven years, from 2014-2021. 

Even after the report was released, new cases kept on being submitted. Women have also posted their plight on Facebook, such as Tati (not her real name), whose husband beats her because of her refusal to wear a jilbab. As a result, she doesn’t leave the house and says she’s just waiting for the time she dies. How sad! 

Ifa Hanifah Misbach, a 45-year-old psychologist who was one of the speakers at a webinar on March 18 to launch the HRW report, was constantly bullied. She said she got fed up with being like Batman, the jilbabed, i.e. caped crusader, of having a double life, and at one point decided she had had enough. 

An estimated 75 percent of Muslim women in Indonesia now wear a jilbab. I wonder, how many of them are suffering mental distress and extreme unhappiness like Nadya and “Tati” from forced jilbabization? 

The case studies in the report were shocking to read, as was the extent of the suffering and abuse inflicted on the women. On the other hand, it was not surprising. This shariaization by stealth has been going on since the beginning of the Reform Era, with its regional autonomy that gave leaders the authority to issue bylaws (Perda) that were often sharia-based, including dress codes for women. 

In 2008, the Pornography Law was passed. It was in fact Perdas writ large on a national scale — a (symbolic) victory for political Islam influencing national policy, identity and ultimately, state character. 

Feminist are spot on in pointing out that “the personal is political”, whereby women are socially constructed to serve the interests of the state or society at large. In fascist Germany (1933-1945), there was Kinder, Kuche, Kirche (children, kitchen, church), around which women’s lives were supposed to revolve. In early capitalism in the industrial West, there was housewifization, whereby women provided unpaid domestic work for their husbands and children for the needs of capitalism. 

In Iran after the 1979 Islamic Revolution, sharia law was imposed, the hijab for women was made mandatory and the failure to wear one was punishable by law. In Soeharto’s New Order (1966-1998), the notion of state ibu-ism — which defined women primarily as wives and mothers, as well as vote-getters for the ruling Golkar Party — was the norm. 

Now we have an Islamic ibu-ism whereby wearing the jilbab is mandatory or where the social sanction is so heavy, women succumb. It’s all part of the shariaization by stealth. 

The “Who am I?” question should be posed to both Islam and Indonesia. Is Islam becoming a vindictive form of morality where a group decides it is morally superior, and everyone else is wrong and ought to be punished if they don’t follow the rules that this group imposes on them? This is called totalitarianism, which is oppressive and against the true peaceful and democratic spirit of Islam. Prophet Muhammad would turn in his grave witnessing the trend. 

Is Indonesia going to surrender its pluralistic principle of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity), which has held together the “imagined community” of Indonesia since 1945, to this fascistic version of Islam? 

And are we going to continue to allow the rape of Indonesians through jilbabization? Yes, it’s rape: of women’s rights, their freedom to choose and their mental and social wellbeing. * 


The writer is the author of Julia’s Jihad. It is published here with the permission of the author.

Thursday, March 18, 2021

Aturan Busana Diskriminatif bagi Anak dan Perempuan

Siswi dan Pegawai Perempuan Menderita soal Aturan Busana yang Tidak Adil


(Jakarta) – Aturan busana bagi anak dan perempuan di Indonesia diskriminatif buat para siswi, pegawai negeri perempuan, dan pengunjung perempuan ke kantor pemerintah serta seharusnya dicabut, kata Human Rights Watch dalam peluncuran laporan hari ini. Pemerintah seyogyanya menegakkan Surat Keputusan Bersama buatan Februari 2021, yang melarang aturan busana yang sewenang-wenang dan diskriminatif bagi siswi serta guru perempuan di sekolah-sekolah negeri dan mengambil langkah hukum tambahan guna akhiri diskriminasi pada perempuan dan anak.

Laporan setebal 98 halaman, berjudul 'Aku Ingin Lari Jauh’: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia, mendokumentasikan bagaimana berbagai peraturan pemerintah mewajibkan anak perempuan dan perempuan untuk mengenakan jilbab, busana Muslim yang menutupi kepala, leher, dan dada. Human Rights Watch menerangkan sejarah bermacam  peraturan wajib jilbab dan bagaimana perundungan yang terjadi secara luas untuk memakai jilbab telah menyebabkan tekanan psikologis pada perempuan dan anak perempuan. Anak yang tidak patuh dengan jilbab dipaksa keluar sekolah atau mengundurkan diri di bawah tekanan, sementara pegawai negeri perempuan kehilangan pekerjaan mereka atau mengundurkan diri untuk menghindari tuntutan terus-menerus memakai jilbab.

“Sejumlah peraturan dan kebijakan di Indonesia sudah terlalu lama memberlakukan aturan busana yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan di sekolah dan tempat kerja. Ini melanggar hak mereka untuk bebas dari pemaksaan dalam beragama,” kata Elaine Pearson dari Human Rights Watch. “Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah seyogianya hentikan berbagai praktik diskriminatif ini dan membiarkan perempuan dan anak perempuan memakai apa yang mereka pilih tanpa mengorbankan hak mereka atas pendidikan atau pekerjaan."

Sesudah keluhan ayah dari seorang siswi sekolah menengah di Padang, Sumatra Barat, menjadi viral, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani Surat Keputusan Bersama pada 3 Februari yang memungkinkan siswi atau guru untuk memilih pakaian apa yang akan dipakai di sekolah, dengan atau tanpa “atribut agama”. Makarim mengatakan, sekolah negeri "salah menafsirkan" peraturan seragam sekolah tahun 2014. Yaqut Qoumas mengatakan kasus Padang adalah “puncak gunung es” dan aturan wajib jilbab selama ini digunakan untuk “pemaksaan, diskriminasi, intimidasi” terhadap murid perempuan.

Human Rights Watch mendokumentasikan banyak kasus di mana para siswi dan guru beragama Kristen dan non-Muslim lain dipaksa memakai jilbab. Di Indonesia, istilah “jilbab” biasanya dipadukan dengan rok panjang dan kemeja lengan panjang. Dalam Bahasa Inggris, penutup kepala ini lebih dikenal dengan istilah hijab.

Sejak 2001, berbagai pemerintah daerah telah mengeluarkan lebih dari 60 peraturan untuk menegakkan apa yang mereka klaim sebagai “busana Muslimah.” Sebagian besar dari hampir 300.000 sekolah negeri di Indonesia, terutama di 24 provinsi berpenduduk mayoritas Muslim, mewajibkan anak-anak perempuan beragama Islam untuk mengenakan jilbab sejak sekolah dasar.

“Setiap ada pelajaran agama, dan kapanpun pak guru agama Islam menghampiri, dia bertanya kenapa anak saya tidak berjilbab,” cerita seorang ibu dari siswi SMP Negeri di Yogyakarta kepada Human Rights Watch. Guru itu bahkan bertanya “Besok jilbabnya dipakai ya?” Putri saya hanya menjawab, “Ya, baik.” Tapi begitu dia pulang, dia cerita pada saya soal ketidaknyamanannya, “Mengapa mereka seperti itu ya, Ma?”

Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan seragam sekolah di mana digambarkan “busana Muslimah” dengan rok panjang, kemeja lengan panjang, dan jilbab. Ia memberi kesan bahwa itulah satu-satunya pilihan bagi para gadis Muslim. Aturan itu mendorong dinas pendidikan di daerah untuk memperkenalkan peraturan-peraturan baru, yang pada gilirannya, mendorong ribuan sekolah negeri, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, untuk menulis ulang tata terbit seragam sekolah, yang mewajibkan jilbab bagi Muslimah.

Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menandatangani peraturan tahun 2014, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa peraturan itu memberi dua pilihan: kemeja lengan panjang, rok panjang dan jilbab, atau seragam tanpa jilbab. Dia mengatakan, “Saya membuat peraturan itu. Tapi jilbab tidak wajib. Tidak ada kata wajib di sana." Dia menekankan bahwa setiap siswi Muslim seharusnya bisa memilih apakah akan memakai jilbab atau tidak.

Banyak kepala sekolah mengakui bahwa aturan itu tidak mewajibkan jilbab, namun keberadaan gambar dalam peraturan tersebut, memungkinkan sekolah untuk menekan siswi Muslim memakai jilbab.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang baru, pemerintah daerah dan kepala sekolah diperintahkan mencabut semua aturan wajib jilbab sebelum 5 Maret 2021 dan sanksi akan mulai diberlakukan kepada kepala sekolah dan kepala daerah, yang tidak mematuhi keputusan itu, pada 25 Maret 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayan diberi wewenang untuk menahan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah yang mengabaikan keputusan tersebut.

Surat Keputusan Bersama tersebut hanya mencakup sekolah negeri yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia tak meliputi sekolah negeri dan perguruan tinggi Islam di bawah Kementerian Agama. Ia juga mengecualikan Aceh, yang memiliki otonomi lebih besar daripada provinsi-provinsi lain, dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia, yang resmi menjalankan syariat Islam.

Laporan ini juga dilengkapi dengan lampiran yang menjelaskan berbagai aturan busana di Chechnya (Rusia), Prancis, Jerman, Iran, Arab Saudi, wilayah Suriah di bawah kekuasaan Negara Islam, Turki, dan Xinjiang di Tiongkok.

Hukum internasional menjamin hak setiap manusia untuk menjalankan keyakinannya, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, termasuk hak untuk mengenakan apa yang mereka pilih. Pembatasan apa pun terhadap hak-hak ini hanya bisa dilakukan demi tujuan yang sah, diterapkan dengan cara yang tidak sewenang-wenang dan nondiskriminatif. Aturan wajib jilbab, termasuk yang berlaku di Aceh, merongrong hak anak perempuan dan perempuan untuk bebas “dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun” berdasarkan konstitusi Indonesia.

“Peraturan soal busana di Indonesia merupakan bagian dari serangan yang lebih luas oleh kelompok konservatif terhadap kesetaraan gender dan kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan hak mereka, seperti pendidikan, mata pencarian, dan tunjangan sosial,” kata Pearson. “Pemerintahan Jokowi harus memegang teguh dan menegakkan SKB Tiga Menteri ini yang melarang pemaksaan jilbab, dan kemudian melangkah lebih jauh dengan mengakhiri semua peraturan yang diskriminasi gender di sekolah atau tempat kerja.”

Kutipan beberapa individu dari laporan ini

“Jika kami mencapai pelanggaran 100 poin, kami akan diminta mengundurkan diri dari sekolah. Kerudung haruslah tebal, tidak ada rambut yang terlihat, dan jilbab harus cukup lebar untuk menutupi dada. Baju harus cukup panjang untuk menutupi pinggul. Jika kerudung terlalu tipis atau terlalu pendek, guru akan [menggambar] tanda silang dengan spidol di baju atau jilbab. Begitu pula kemeja yang tidak menutupi pinggul akan dicoret.”

––Seorang perempuan, kini berusia 27 tahun, mengingat kembali pengalamannya dengan sistem skor di sebuah SMA Negeri di Solok, Sumatra Barat.
 

“Setiap ada pelajaran agama, dan kapanpun pak guru agama Islam menghampiri, dia bertanya kenapa anak saya tidak berjilbab.” Guru itu bahkan bertanya “Besok jilbabnya dipakai ya?” Putri saya hanya menjawab “Ya, baik.” Tapi begitu dia pulang, dia cerita pada saya soal ketidaknyamanannya, “Mengapa mereka seperti itu ya, Ma?” Saya menyadari bahwa pihak sekolah telah menekan para siswi untuk memakai jilbab meskipun kepala sekolah menyangkalnya.”[AH1] 

––Seorang ibu yang putrinya bersekolah di sebuah SMP negeri di Yogyakarta.

 
“Tidak ada aturan resmi buat dosen dan mahasiswi untuk pakai jilbab di kampus. Tapi tekanannya sangat kuat. Saya baca Kode Etik kampus. Hanya menyebut tata busana yang sopan. Saya selalu berpakaian sopan. Saya dapat komentar mengapa saya tidak menutupi rambut saya? Saya trauma akibat kejadian-kejadian itu. Kebanyakan orang di kampus ini menghakimi saya, langsung maupun tidak, hanya karena saya memutuskan untuk tidak memakai jilbab seperti yang mereka mau.”

––Seorang dosen kampus negeri di Jakarta yang akhirnya mengundurkan diri pada 2020, melepaskan status pegawai negeri.

 
“Kalau [anak] saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya? Hak asasi saya? Apakah ini hanya imbauan atau kewajiban?”

––Elianu Hia, seorang ayah, datang di sekolah putrinya di Padang, Sumatra Barat saat seorang guru minta Elianu memastikan agar putrinya, Jeni, yang beragama Kristen, pakai jilbab. Elianu Hia mengunggah videonya ke Facebook. 

Tuhan, Aku Bertanya Pada-Mu


Puisi lama, saat saya remaja ini, saya dedikasikan buat para anak perempuan Muslim, yang tak berdaya untuk memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri, yang menyimpan trauma bisu tak mampu bersuara karena bullying yang intense ketika memilih tidak berjilbab, yang mendapat penghakiman dari sesama perempuan akan masuk neraka karena berdosa sehingga berhak disindir dan diintimidasi sepanjang waktu. Tanpa sadar banyak perempuan menghakimi moral dan pakaian perempuan lain dengan memakai standar alam laki-laki. 
Then, we need women support womenNot kill each other

Let me speak up for you, dear young girls 💚❤️💜

Jakarta, 18 Maret 2021


=========================================


Aku sudah tak ingat berapa lama aku berjalan kaki dalam keadaan linglung.
Aku terjatuh di bawah pohon pinus di hutan sambil memandang kota kelahiranku dari kejauhan. Ah… biasanya indah tapi kenapa kali ini buram, ah… aku lupa air mataku banjir terus menutupi pandanganku. Dadaku sesak dan ngilu sakit sekali.

Aku pandangi langit ke atas mencari yang namanya Tuhan.

Mencari arti keadilan buat anak perempuan yang malang sepertiku.

Aku hanya ingin curhat sama Tuhan

Tuhan, 
Apa kabar-Mu? Engkau baik sekali ya memberiku langit mendung, semendung hatiku…. 

Tuhan,
Aku kehilangan ibuku yang manis.
Tak terkira betapa banyak pengorbanan yang menguras tenaga untuk patuh membahagiakannya. Aku pikir aku anak baik. 
Aku rajin sholat, puasa sunat, mengaji, tahajjud, khatam Al-Quran berkali-kali, dzikir setiap hari.
Tapi ibuku tetap marah, kemarin kakak kelasku perempuan melaporkan aku pakai celana pendek waktu tanding basket di sekolah. Aku dianggap anak pembangkang. 

Kata ibuku aku tetap berdosa tidak pakai jilbab. Katanya aku bikin malu ibuku karena diomongin orang-orang di pengajian.

Ibuku dianggap tak bisa mendidik anak perempuan sholehah. 
Ibuku bilang aku bisa membuatnya tidak bisa ke surga, karena ibuku akan diminta pertanggungjawaban tidak bisa mendidik anak perempuan, ada di surat Lukman katanya. 
Artinya, aku tidak bisa masuk surga karena membangkang perintah ibuku atas perintah Alloh karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. 

Tuhan, 
Kemarin aku disidang bibi-bibiku, katanya bapaku di alam sana bisa masuk neraka karena anak perempuannya tidak pakai jilbab. Nanti juga kakak-kakak laki-laki aku terseret masuk neraka. Tetanggaku juga suka ada yang lapor ibuku aku pakai pakaian apa.

Tuhan,
Aku letih tidak bisa jadi diri sendiri.
Jika surga diciptakan hanya untuk perempuan sholehah yang berjilbab yang patuh pada ibunya, lalu where am I kelak?

Tuhan,
Apakah betul aku akan menyeret almarhum bapa, semua saudara laki-laki aku ke neraka karena aku tidak berjilbab? Kalau betul, berarti semua anak perempuan akan menawar untuk tidak mau dilahirkan di keluarga Islam, mereka seperti aku akan bertanya di alam azali sebelum masuk ke alam rahim untuk minta dilahirkan jadi anak laki-laki saja. Karena kami anak perempuan tidak memiliki kuasa atas tubuh kami sendiri. 

Kami tidak bisa jadi diri sendiri…

Tuhan,
Jika aku tidak mendapatkan ridho dari ibuku padahal surga ada di bawah telapak kakinya, betapa aku adalah anak Adam yang paling malang di muka bumi. Aku mau lari kemana? Kemana pun aku pergi, surga itu tak pernah ada untukku.

Tuhan, 
Bukankah buah dari agama itu adalah akhlak?
Dan bukankah puncak tertinggi akhlak itu adalah jujur?
Aku hanya ingin jujur Tuhan,
Jujur menjadi diriku sendiri. Itu saja. Tapi mengapa jujur saja sulit sekali?

Tuhan,
Aku mau jujur padamu,
Aku tidak sanggup pakai jilbab.
Hatiku memberontak gelisah ketika dipaksa dan ditakuti masuk neraka.
Aku tidak mau membohongi-Mu, aku pakai jilbab untuk mendapatkan pujian manusia atau menyenangkan ego ibuku. Aku bisa gila hidup menjadi orang munafik mencari rasa aman tapi membohongi Engkau. Bagaimana mungkin aku membohongi Engkau sebagai pencipta-Ku sedangkan aku hanya mahluk-Mu.

Tuhan, 
Biarkan aku jujur bilang nggak sanggup pakai jilbab. Aku akan ambil resiko dicibir oleh omongan-omongan manusia, entah besok, lusa atau entah kapan. 
Aku akan selalu diserang tidak pakai jilbab. Biarlah … aku akan menghadapinya dengan tabah.
Karena membohongi-Mu jauh lebih akan membuatku gila. 
Aku percaya pada keadilan-MU dengan sifat Rahman dan Rahim di surat Al-Fatihah yang aku baca setiap hari.

Wahai Ibuku, mamah…
Hatiku letih karena hatiku dan hatimu tak pernah bisa bertemu.
Kenapa kau begitu keras dan kejam tak pernah menghargai pengorbananku tak ada artinya hanya karena aku tidak mau memakai jilbab.
Tapi aku tidak pernah akan sanggup membencimu karena aku paham mamah juga korban dari alam patriakat di sekeliling kita.

Maafkan aku tidak bisa menjadi anak sholehah yang mamah inginkan.

Tenanglah mah…
Jika suatu hari kelak di akhirat, mamah diminta pertanggungjawaban oleh Alloh kenapa aku tidak berjilbab, aku akan lindungi mamah depan Alloh. 
Aku akan bilang:

“Ya Alloh, Ibuku sudah mendidikku dengan baik, itu bukan kesalahan ibuku. Tapi kesalahanku. Maka aku pasrahkan keputusan-Mu memasukan aku ke surga atau ke neraka. Itu hak-Mu”.

I love you, mah…. sampai kapan pun karena Alloh sudah menitipkan mamah untuk aku jaga.

Tapi ....

Ijinkan aku berdiri di atas pilihanku sendiri karena buatku, pilihan hidup di dunia harus berangkat dari kejujuran hati..


Bandung, di bawah pohon pinus, 
di bukit somewhere nowhere,
saat air mataku banjir tak henti menetes

Friday, February 26, 2021

Perempuan Pemberani Bahas Kemerdekaan Memilih Busana

Mereka Mendesak Sekolah Negeri agar Mengikuti Aturan Baru yang Menjadikan Jilbab Sukarela


Spanduk gerbang SMPN2 Solok degan gambar kepala sekolah berjilbab panjang, tersenyum, dan bertuliskan “Selamat Datang di SMPN 2 Kota Solok. Kawasan Wajib Berbusana Muslim untuk Kota Solok Serambi Madinah,” Agustus 2018.  ©2018 Andreas Harsono/Human Rights Watch

Andreas Harsono

Pekan ini saya memandu sebuah diskusi bersama tujuh perempuan pemberani –seorang guru, seorang pengacara, seorang ombudsman, dua psikolog, dan dua aktivis. Mereka mengadakan pertemuan pers guna mendukung Surat Keputusan Bersama, yang memungkinkan siswi dan guru perempuan untuk memilih apakah akan mengenakan jilbab (istilah umum di Indonesia untuk kain buat menutupi kepala, leher, dan dada) di sekolah negeri. SKB tersebut memerintahkan semua pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk mencabut peraturan wajib jilbab di hampir 300.000 sekolah negeri di Indonesia.

Ifa Hanifah Misbach, seorang psikolog di Bandung, bercerita soal para pasiennya yang mengalami “body dysmorphic disorder” alias gangguan jiwa gara-gara mengalami perundungan terus-menerus agar memakai jilbab. Dua orang sudah lakukan upaya bunuh diri. Tekanan sosial itu mengingatkan Ifa pada pengalamannya sendiri, karena menerima pertanyaan tiada henti tentang apakah dia seorang Muslimat yang saleh karena memilih untuk tak memakai penutup kepala.

Meski mayoritas beragama Islam, di Indonesia juga ada banyak pemeluk agama lain termasuk yang tidak diakui pemerintah. “SKB 3 menteri ini jadi jawaban penting, memastikan kehidupan beragama tidak lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini jawaban yang sudah ditunggu-tunggu,” kata Alissa Wahid, psikolog keluarga di Yogyakarta. “Ketika merasa ajaran saya paling benar, dan di luar harus dibedakan. Kami mayoritas, maka muncul diskriminasi.”

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Yefri Heriani bicara soal sewenang-wenangnya peraturan wajib jilbab di Sumatra Barat. Pengacara Dian Kartika Sari menuntut agar pemerintah daerah mematuhi aturan baru dan mencabut berbagai peraturan yang “inkonstitusional”. Budhis Utami dari Kapal Perempuan, sebuah kelompok pejuang hak-hak perempuan, bicara soal petisi daring mereka yang ditandatangani oleh 184 kelompok yang meminta pemerintah Indonesia untuk menegakkan aturan baru tersebut.

Dwi Rubiyanti Kholifah dari Asian Muslim Action Network bicara tentang tuduhan tak berdasar dari kalangan konservatif bahwa mereka adalah Islamofobia ketika membela perempuan untuk memilih pakaian, tanpa formalisasi busana. “Bagi yang masih menolak, kembali untuk membaca isi dari SKB 3 Menteri,” katanya. “Banyak tafsir dengan salah.” Henny Supolo Sitepu, seorang guru, berbicara tentang perlunya sekolah-sekolah negeri mempromosikan keragaman agama dan menghentikan diskriminasi.

Momen paling pedih tampaknya tiba saat Ifa membacakan sebuah puisi berjudul “Tuhan, Aku Bertanya Pada-Mu,” tentang tiga dekade menghadapi tekanan sosial:  “Tuhan, aku mau jujur pada-Mu. Aku tidak sanggup pakai jilbab. Hatiku memberontak gelisah ketika dipaksa dan ditakuti masuk neraka. Aku tidak mau membohongi-Mu. Aku bisa gila hidup menjadi orang munafik mencari rasa aman tapi membohongi Engkau.”

Beberapa orang menangis selama pembacaan puisi dan percakapan tersebut.

Ketujuh perempuan itu dengan tegas menyampaikan dampak dari aturan wajib jilbab. Pemerintah daerah dan para kepala sekolah seharusnya melindungi hak perempuan dan anak perempuan, serta segera dan sepenuhnya mematuhi SKB baru tersebut.

Thursday, February 25, 2021

Brave Indonesian Women Discuss Freedom to Choose What to Wear

‘Magnificent 7’ Urge Schools to Follow New Ruling Making Jilbab Voluntary


Billboard in front of the gate of SMPN2 school in Solok showing the principal in a long hijab, smiling, with the words “Selamat Datang di SMPN 2 Kota Solok. Kawasan wajib berbusana Muslim untuk Kota Solok Serambi Madinah” (Welcome to Public Junior High School 2 Solok City. Mandatory Muslim clothing area for Solok City, Veranda of Medina), August 2018.  ©2018 Andreas Harsono/Human Rights Watch

By Andreas Harsono
Human Rights Watch

This week I moderated a discussion with seven courageous Indonesian women – a teacher, a lawyer, an ombudswoman, two psychologists, and two activists. They were holding a news conference to support a new government decree that allows schoolgirls and teachers to choose whether to wear a jilbab (the common term in Muslim-majority Indonesia for a head, neck, and chest covering) in state schools. The decree orders local governments and school principals to abandon regulations requiring a jilbab in nearly 300,000 state schools in the country.

Ifa Hanifah Misbach, a psychologist in Bandung, spoke about her clients who had suffered “body dysmorphic disorder” after being bullied into wearing a jilbab. Two have tried to take their lives. The social pressures reminded her of her own experience of receiving constant questions about whether she was a pious Muslim because she chose not to wear a head covering. 

Although Indonesia has a large Muslim majority, it has people of many faiths and no official religion. “The regulation is very important, crucial, to maintain the idea of Indonesia as a cohesive nation-state,” said Alissa Wahid, a family psychologist in Yogyakarta.  “Everyone has the right to religious freedom.”  

Ombudswoman Yefri Heriani spoke about abusive mandatory jilbab regulations in West Sumatra. Lawyer Dian Kartika Sari demanded that local governments obey the new rule and revoke “unconstitutional” regulations. Budhis Utami of Kapal Perempuan women’s rights group talked about their online petition signed by 184 groups asking the Indonesian government to enforce the new rule.

Dwi Rubiyanti Kholifah of the Asian Muslim Alliance Network talked about groundless accusations from conservatives that they are Islamophobic if they choose not to wear the jilbab. “Anyone who criticizes this new regulation should read it first,” she said. “There is too much disinformation.” Henny Supolo Sitepu, a teacher, talked of the need for state schools to promote religious diversity and to stop discrimination.

Perhaps the most poignant moment was when Misbach read a poem, “A Little Girl Is Asking God,” about her three decades facing social pressures: “God, isn’t it possible for me, a girl, to be myself? God, isn’t it possible for me, a girl, not to be a hypocrite? I want to be honest with myself.”

Some people sobbed during the poem and conversation.

The seven women powerfully conveyed the harm of mandatory jilbab regulations. Local governments and school officials should protect women and girls’ rights and promptly and fully comply with the new decree.

Monday, February 22, 2021

Lubang Konstitusional di Indonesia

Persoalan luar biasa pelik buat sistem hukum di Indonesia. Ada lubang konstitusional dimana semua peraturan di bawah undang-undang tak ada mekanisme buat ujian materi bila mereka tak sesuai dengan UUD 1945.

Pada 2016, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar lembaga peradilan tersebut mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah. 

Apkasi mohon pasal dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam membatalkan perda, dicabut.

Kementerian Dalam Negeri mempertahankan posisi agar pusat bisa tetap punya wewenang. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keputusan Kementerian Dalam Negeri dalam membatalkan perda telah melanggar UUD 1945 dan bahwa pembatalan perda hanya dapat dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Agung.

Komisioner Komnas Perempuan, Khariroh Ali, kepada saya menjelaskan dampak putusan tersebut, “Dengan mengakhiri kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan yang inkonstitusional, MK membuat pemerintah daerah lepas kendali. Perda-perda yang tidak terkontrol ini akan menjadi sumber peraturan yang diskriminatif terhadap minoritas.”

Pemerintah pusat tak pernah membawa kasus ke Mahkamah Agung untuk menyatakan keberatan atas ratusan perda diskriminatif. Meski pihak swasta bisa mengajukan kasus, aturan Mahkamah Agung tak mengizinkan saksi, ahli atau pihak terkait lainnya untuk bersaksi di pengadilan.

Dalam Jurnal Konstitusi terbitan Mahkamah Konstitusi, Tim Lindsey, seorang ahli hukum Indonesia di Melbourne University, menggambarkan situasi tersebut sebagai “lubang konstitusional”. Mahkamah Konstitusi hanya bisa menguji konstitusionalitas undang-undang buatan parlemen namun bukan peraturan yang dibuat berdasar undang-undang. Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan apakah prosedur pembuatan sebuah peraturan dilakukan dengan dengan benar, bukan menguji konstitusionalitasnya. 

Ini berarti tidak ada ruang yudisial untuk menentukan konstitusionalitas ratusan, bila tidak ribuan, peraturan di Indonesia, termasuk lebih dari 60 peraturan soal wajib jilbab. Ini problem raksasa di Indonesia karena peraturan pelaksana undang-undang di Indonesia bisa lebih berpengaruh daripada undang-undangnya sendiri. 

Peraturan wajib jilbab misalnya bisa lebih berpengaruh, bahkan bertentangan, dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Lindsey menyarankan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali posisinya untuk menutup lubang hukum ini.

Mahkamah Konstitusi hanya bahas hasil legislasi nasional. Mahkamah Agung hanya uji prosedur pembuatan semua aturan di bawah undang-undang termasuk peraturan daerah --tanpa uji substansi bila mereka inkonstitusional. 

Wednesday, February 17, 2021

Manual Wawancara dari Human Rights Watch

Ini sebuah manual wawancara setebal 260 halaman buatan Human Rights Watch. Ia selalu tersedia dekat meja kerja saya buat saya baca bila ada keperluan praktis soal bagaimana lakukan wawancara tertentu. 

Bab pertama dibuka dengan pentingnya keamanan bagi pewawancara maupun orang yang diwawancara. Wawancara tentu tak perlu membuat reporter maupun korban menderita.

Bab kedua soal “informed consent” atau kesediaan sumber memberikan keterangan dengan akurat serta mendapat informasi yang cukup soal tujuan dan metode wawancara. Reporter tentu tak boleh mencuri informasi. Semua harus transparan. Sumber harus tahu dimana naskah akan terbit. Berapa panjang? Kapan kira-kira terbit? 

Consent ini bukan perkara sederhana. Sumber yang bilang bersedia diwawancarai harus benar yakin bahwa dia tahu akan tujuan wawancara. Pewawancara tentu tak berharap ketika kelak ada kontroversi dari hasil wawancara, sumber lantas mengelak dan bilang tidak bilang sesuai apa yang pernah dia sampaikan. 

Bab ketiga soal wawancara dalam keadaan khusus termasuk multimedia (kamera video atau biasa), interview jarak jauh, hubungan kelembagaan (baik antara reporter dengan organisasinya maupun sumber dengan organisasi, perusahaan atau komunitasnya), maupun kawasan konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan.

Bab keempat paling tebal. Ini soal wawancara untuk populasi khusus, misalnya, anak-anak, anak dengan disabilitas, warga senior, individu LGBT, pekerja seks, korban kekerasan domestik, penyintas penyiksaan, perempuan korban kekerasan seksual, anak lelaki dan lelaki korban kekerasan seksual maupun persyaratan bila lelaki harus wawancara perempuan korban kekerasan seksual.

Saya sempat tercekat ketika baca bagian soal bagaimana wawancara perempuan yang hamil karena diperkosa. Bagaimana tahap pendekatan? Bagaimana tahap wawancara? Apa beda bila si perempuan masih hamil dan sudah melahirkan? Ada perkara kemungkinan aborsi dalam wawancara? Ini belum lagi dimensi terjemahan. Lost in translation. Banyak persoalan psikologi dibahas dalam manual ini. 

Sebagai seorang lelaki heteroseksual serta lelaki dewasa, saya harus sering buka bab ini bila sedang bekerja dengan sumber perempuan, sumber anak, sumber homoseksual, yang merupakan korban kekerasan. Bab ini juga singgung soal sumber yang trauma karena kekerasan (terorisme, perang) atau bencana (kebakaran, banjir, longsor).

Bab lain soal stress dan ketahanan (resilience) dari staf Human Rights Watch. Manual ini memang dibikin untuk internal organisasi kami. Mereka sangat hati-hati dengan kesehatan jiwa (dan badan) dari karyawan mereka. Wawancara dengan orang-orang yang mengalami trauma juga bisa sebabkan trauma sekunder.

Ini manual bagus buat siapa pun yang sering bertanya dalam kehidupan mereka.

Friday, February 12, 2021

Perayaan Imlek dan demokrasi di Indonesia

Selamat rayakan Imlek dan berlibur
. Semoga libur tiga hari ini mengisi kembali energi buat bekerja, berpikir, dan berjuang minggu depan. 

Saya punya pengalaman pribadi soal Imlek. 

Saya kelahiran Jember, Jawa Timur, pada 1965. Pada 1968, rezim Soeharto melarang “budaya Cina” termasuk Imlek, buntut dari pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 1965. Namun pada 1970, papa saya masih jadi ketua perayaan Imlek di Jember. Panitia bikin barongsai dan naga, ramai sekali waktu diperagakan di jalan raya kota. Saya masih ingat ribuan orang menyemut di jalan raya. Semua bergembira, tanpa pandang suku, agama, gender, orientasi seksual dan lainnya. 

Ternyata ia adalah perayaan Imlek terakhir di Jember. Selama tiga puluh tahun, saya tak pernah melihat keramaian Imlek. Orang Tionghoa dirampas identitasnya: nama, agama, bahasa, kesenian dst. Nama saya diganti dari Ong Tjie Liang menjadi Andreas Harsono.

Perlahan saya skeptis terhadap semua hari raya. Idul Fitri. Natal. Tahun Baru. Bahkan hari ulang tahun saya sendiri. Saya suka menyendiri ketika orang gembira. Rasanya lebih tenang naik gunung atau pergi jauh. Jayapura. Phnom Penh. London

Presiden Soeharto mundur Mei 1998. Keadaan berubah di Indonesia. Saya sendiri berangkat ke Amerika Serikat. 


Hari Imlek, 5 Februari 2000, jatuh pada hari Sabtu. Hari itu tak ada kuliah di kampus Harvard, tempat saya belajar di Cambridge. Saya pergi mengajak Norman, anak saya, makan bubur ayam di Chinatown, Boston. Kami naik kereta api Cambridge-Boston. Norman masih umur tiga tahun. Dia suka sekali makan bubur ayam. Selesai makan, kami tak sengaja lihat tarian barongsai, persis di perempatan jalan dekat warung bubur. Ramai. Bunyi drum. Mercon. Angpao. Ia tak sebesar perayaan di Jember. Tapi ingatan masa kecil muncul kembali. 

Saya ingat tiang listrik, peninggalan Belanda, dimana saya berdiri buat lihat naga di Jember. Saya terharu dan merasakan betapa kebebasan berekspresi sangat berharga. 

Kini sudah dua dekade sejak Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 mencabut larangan 1968. Imlek dirayakan dengan terbuka. Ia kini menjadi hari raya yang biasa. 

Namun saya sadar orang Syiah sulit merayakan Asyura. Orang Ahmadiyah sulit bikin jalsah. Banyak agama lokal sulit rayakan hari-hari besar mereka. Komunitas LGBT tak berani merayakan International Day Against Homophobia setiap 17 Mei. 

Jangan tanya soal tanggal 1 Desember buat orang Papua. Bisa masuk penjara hanya karena merayakan hari deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1961. Presiden Wahid memutuskan orang Papua boleh kibarkan bendera Bintang Kejora, sayangnya, keputusan tersebut tidak didukung militer dan birokrasi Indonesia.

Saya tetap kurang suka dengan perayaan apapun. Mungkin saya pernah kecewa dan tak mau merasa memiliki Imlek. Mungkin saya malu pada minoritas yang belum bebas merayakan hari besar mereka: Ahmadiyah, Syiah, Sunda Wiwitan, Kejawen, Dayak, dan minoritas lain maupun individu LGBT. Saya sering bantu orang Papua yang masuk penjara hanya gara-gara urusan bendera. Atau orang Ambon yang secara damai merayakan 25 April 1950 buat Republik Maluku Selatan. Saya ingin semua orang di Indonesia bisa merayakan hari besar masing-masing, tanpa rasa takut, tanpa kuatir ditangkap polisi. 


Hari ini Sapariah
, isteri saya, bersikeras goreng kwetiau, beli jeruk, kukus roti, serta dodol Cina. Saya usul pesan mie ayam lewat delivery online. Toh kami sekeluarga work from home, tak ada tamu. Ini masa wabah. 

Sapariah bilang Imlek harus masak sendiri. Norman, kini sudah wartawan dan tinggal di rumah sendiri, datang buat makan malam dan menginap. Sapariah masak kwetiau buat seluruh karyawan di apartemen kami (hampir 30 orang). Sapariah orang Madura asal Pontianak. Dia lebih repot dari suaminya merayakan Imlek. Norman juga bergurau minta angpao. 

Mungkin ini hikmah dari pernikahan, saling memberi, saling merayakan kebersamaan, dan bersyukur akan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ia tentu belum sempurna. Sekali lagi selamat merayakan Imlek. Ini juga seharusnya hari buat mengingat sesama warga Indonesia, yang belum bebas merayakan hari besar mereka, sama dengan orang Tionghoa selama tiga dekade. Semoga semuanya banyak rezeki di tahun kerbau. 🐂