Friday, February 12, 2021

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya menyukai jurnalisme sejak di kampus Salatiga. Saya bekerja sebagai wartawan buat The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). Pada 2000-2008, saya menyunting Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok) dan Yayasan Pantau. Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme bersama Bill Kovach di Universitas Harvard lewat Nieman Fellowship. Saya salah satu wartawan awal dari International Consortium of Investigative Journalists.  


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010) serta In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013). Pada 2019, Race, Islam and Power terbit.
 

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya menulis tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Ini cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak. Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota media paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Perayaan Imlek dan demokrasi di Indonesia

Selamat rayakan Imlek dan berlibur
. Semoga libur tiga hari ini mengisi kembali energi buat bekerja, berpikir, dan berjuang minggu depan. 

Saya punya pengalaman pribadi soal Imlek. 

Saya kelahiran Jember, Jawa Timur, pada 1965. Pada 1968, rezim Soeharto melarang “budaya Cina” termasuk Imlek, buntut dari pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 1965. Namun pada 1970, papa saya masih jadi ketua perayaan Imlek di Jember. Panitia bikin barongsai dan naga, ramai sekali waktu diperagakan di jalan raya kota. Saya masih ingat ribuan orang menyemut di jalan raya. Semua bergembira, tanpa pandang suku, agama, gender, orientasi seksual dan lainnya. 

Ternyata ia adalah perayaan Imlek terakhir di Jember. Selama tiga puluh tahun, saya tak pernah melihat keramaian Imlek. Orang Tionghoa dirampas identitasnya: nama, agama, bahasa, kesenian dst. Nama saya diganti dari Ong Tjie Liang menjadi Andreas Harsono.

Perlahan saya skeptis terhadap semua hari raya. Idul Fitri. Natal. Tahun Baru. Bahkan hari ulang tahun saya sendiri. Saya suka menyendiri ketika orang gembira. Rasanya lebih tenang naik gunung atau pergi jauh. Jayapura. Phnom Penh. London

Presiden Soeharto mundur Mei 1998. Keadaan berubah di Indonesia. Saya sendiri berangkat ke Amerika Serikat. 


Hari Imlek, 5 Februari 2000, jatuh pada hari Sabtu. Hari itu tak ada kuliah di kampus Harvard, tempat saya belajar di Cambridge. Saya pergi mengajak Norman, anak saya, makan bubur ayam di Chinatown, Boston. Kami naik kereta api Cambridge-Boston. Norman masih umur tiga tahun. Dia suka sekali makan bubur ayam. Selesai makan, kami tak sengaja lihat tarian barongsai, persis di perempatan jalan dekat warung bubur. Ramai. Bunyi drum. Mercon. Angpao. Ia tak sebesar perayaan di Jember. Tapi ingatan masa kecil muncul kembali. 

Saya ingat tiang listrik, peninggalan Belanda, dimana saya berdiri buat lihat naga di Jember. Saya terharu dan merasakan betapa kebebasan berekspresi sangat berharga. 

Kini sudah dua dekade sejak Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 mencabut larangan 1968. Imlek dirayakan dengan terbuka. Ia kini menjadi hari raya yang biasa. 

Namun saya sadar orang Syiah sulit merayakan Asyura. Orang Ahmadiyah sulit bikin jalsah. Banyak agama lokal sulit rayakan hari-hari besar mereka. Komunitas LGBT tak berani merayakan International Day Against Homophobia setiap 17 Mei. 

Jangan tanya soal tanggal 1 Desember buat orang Papua. Bisa masuk penjara hanya karena merayakan hari deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1961. Presiden Wahid memutuskan orang Papua boleh kibarkan bendera Bintang Kejora, sayangnya, keputusan tersebut tidak didukung militer dan birokrasi Indonesia.

Saya tetap kurang suka dengan perayaan apapun. Mungkin saya pernah kecewa dan tak mau merasa memiliki Imlek. Mungkin saya malu pada minoritas yang belum bebas merayakan hari besar mereka: Ahmadiyah, Syiah, Sunda Wiwitan, Kejawen, Dayak, dan minoritas lain maupun individu LGBT. Saya sering bantu orang Papua yang masuk penjara hanya gara-gara urusan bendera. Atau orang Ambon yang secara damai merayakan 25 April 1950 buat Republik Maluku Selatan. Saya ingin semua orang di Indonesia bisa merayakan hari besar masing-masing, tanpa rasa takut, tanpa kuatir ditangkap polisi. 


Hari ini Sapariah
, isteri saya, bersikeras goreng kwetiau, beli jeruk, kukus roti, serta dodol Cina. Saya usul pesan mie ayam lewat delivery online. Toh kami sekeluarga work from home, tak ada tamu. Ini masa wabah. 

Sapariah bilang Imlek harus masak sendiri. Norman, kini sudah wartawan dan tinggal di rumah sendiri, datang buat makan malam dan menginap. Sapariah masak kwetiau buat seluruh karyawan di apartemen kami (hampir 30 orang). Sapariah orang Madura asal Pontianak. Dia lebih repot dari suaminya merayakan Imlek. Norman juga bergurau minta angpao. 

Mungkin ini hikmah dari pernikahan, saling memberi, saling merayakan kebersamaan, dan bersyukur akan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ia tentu belum sempurna. Sekali lagi selamat merayakan Imlek. Ini juga seharusnya hari buat mengingat sesama warga Indonesia, yang belum bebas merayakan hari besar mereka, sama dengan orang Tionghoa selama tiga dekade. Semoga semuanya banyak rezeki di tahun kerbau. 🐂 

Wednesday, February 10, 2021

Kartu Pers Majalah Pantau

Bongkar slorogan dan menemukan kartu pers reporter majalah Pantau buatan tahun 2000. Ia membangkitkan banyak kenangan. Majalah ini terbitan 1999 sampai 2003, tutup beberapa bulan, terbit lagi, Desember 2003, lalu tutup lagi Maret 2004. Ia lantas berubah jadi website dan khusus bikin pelatihan menulis dan jurnalisme. 

Bekerja untuk majalah Pantau adalah salah satu periode kehidupan saya yang paling menarik. Saya pulang dari studi di Universitas Harvard pada Juli 2000. 

Di Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan, yang dulu ditakuti banyak wartawan karena wewenang mengawasi media bahkan bredel suratkabar. Ketiadaan Departemen Penerangan berarti orang media sendiri makin perlu mengawasi kerja media dan tantangan jurnalisme di Indonesia. 

Institut Studi Arus Informasi, yang menerbitkan Pantau, minta saya jadi redaktur sepulang dari Harvard. Tujuannya, bikin liputan dan analisis soal media dan jurnalisme di Indonesia agar mutunya ditingkatkan. Mereka ingin masyarakat juga tahu bahwa media bisa mengawasi media. Belajar bersama Bill Kovach dan dosen lain di Harvard membuat saya dianggap dapat banyak ilmu baru di bidang jurnalisme. 

Saya juga ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada 1994. Pada 1998-1999, saya juga ikut berbagai rapat koalisi Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia buat merancang Undang-Undang Pers yang akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan diteken Presiden B.J. Habibie pada 1999. Ia membuat Dewan Pers jadi independen. Saya juga ikut mempersiapkan Kode Etik Wartawan Indonesia. Mereka anggap saya punya modal cukup untuk meliput media. Saya dengan senang hati menerima pekerjaan ini. 

Pada akhir 2000, sesudah mendapat dana awal dari Ford Foundation, saya lantas jalan naik kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Bandung, mencari wartawan, seniman, dan kartunis muda guna memberikan kontribusi buat majalah ini. Ini perjalanan yang membuat saya kenal banyak orang, termasuk Eka Kurniawan, mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan kini novelis terkemuka, maupun Agus Suwage, pelukis di Yogyakarta, yang bersedia menggambar kulit muka perdana, tentu saja dengan dorongan pasangannya Titarubi, kawan lama saya dalam dunia pergerakan. 

Majalah Pantau terbit dengan wajah baru pada Maret 2001. Bulan demi bulan berlalu, dari laporan satu ke laporan lain, dari gambar dan kartun, maka ia menarik lebih banyak talenta. Saya perkirakan 200 orang lebih, yang tentu tak bisa sebut nama mereka satu demi satu, jadi kontributor Pantau. 

Joko Sudarsono, redaktur disain, memperkenalkan saya dengan banyak sekali seniman. Saya bergaul, diskusi, brainstorming dengan mereka, membuat kehidupan intelektual saya makin kaya.

Pada Maret 2003, Institut Studi Arus Informasi menutup majalah Pantau dan setuju ia dilanjutkan oleh para kontributor dengan mendirikan Yayasan Pantau. Saya ikut mendirikan Yayasan Pantau pada 3 September 2003. 

Pada November-Desember 2003, guru saya, Bill Kovach, bahkan datang ke Indonesia, keliling lima kota: Medan, Jakarta, Bali, Surabaya dan Yogyakarta. Kovach meluncurkan edisi Indonesia dari buku The Elements of Journalism.

Kovach terkesan dengan berbagai ide baru yang dibawa Pantau ke berbagai orang media a.l. elemen-elemen jurnalismebylinekulit muka tanpa textnaskah panjang yang mengawinkan disiplin verifikasi dan kenikmatan sastrapagar api antara iklan dan redaksi, honorarium yang layak buat para kontributor dan seterusnya. Pantau memperkenalkan sistem pembayaran honor per kata, waktu itu, Rp 400 per kata, yang paling tinggi di Indonesia.

Coen Husain Pontoh mengatakan pada saya bahwa ketika ruang redaksi majalah tutup, dia kehilangan tempat yang nikmat untuk berpikir dan menulis serta dapat honor yang baik. Kini Pontoh ada di New York dan mengelola website Indo Progress. 

Yayasan Pantau lebih banyak bekerja dalam bidang pendidikan jurnalistik. Ia menerbitkan buku-buku soal jurnalisme. Berkat bantuan RTS Masli, Yayasan Pantau dapat kantor di Kebayoran Lama sejak 2004. Dari kantor baru ini dibikin puluhan pelatihan setiap tahun, praktis dari Sabang sampai Merauke. Yayasan Pantau pernah menyewa Hotel Sabang Hill serta meminjam sebuah biara Katolik di Merauke. Ia mengandalkan website, pernah punya kantor cabang di Banda Aceh dan Ende, buat dua proyek yang relatif besar. 

Ada lebih dari 10,000 orang pernah ikut pelatihan Yayasan Pantau sejak tahun 2000. Salah satunya Oktavianus Pogau, wartawan muda asal Sugapa, Papua, yang berbakat menulis, haus akan pengetahuan serta pemberani. Dia mendirikan Suara Papua namun meninggal usia 23 tahun. Namanya dijadikan nama penghargaan jurnalisme oleh Yayasan Pantau.  

Pengalaman pelatihan dari kota ke kota, dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Flores, Timor, sampai Ternate, bikin saya lebih mengerti berbagai persoalan media lokal di kepulauan ini. Ia mendorong saya menulis buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia. Saya pindah kerja ke Human Rights Watch pada Juli 2008 dengan tugas pertama bikin analisis soal diskriminasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap minoritas Ahmadiyah.

Pengalaman bekerja buat dua organisasi ini, Yayasan Pantau dan Human Rights Watch, membuat saya punya rekam kerja dalam dua bidang: jurnalisme serta riset hak asasi manusia. Saya bersyukur bisa belajar dua hal yang penting buat kemanusiaan dan demokrasi. 

Sayangnya, saya tak mengalami bagaimana memakai teknologi internet buat mengembangkan jurnalisme di Indonesia. Makin cepatnya saluran internet di Indonesia serta menguatnya Google, Facebook, Twitter dan lainnya, terjadi ketika saya sudah pindah ke Human Rights Watch. 

Kartu pers ini dibikin majalah Pantau sebagai tanda pengenal. Geli juga lihat saya juga yang tandatangan kartu ini. 

Bikin sendiri, teken sendiri, pakai sendiri. 



Pidato Soeharto dalam kongres agama Khonghutju di Djakarta 1967

Hadirin jang terhormat

Para peserta kongres dan para penganut agama Konghutju di Indonesia:

Dengan pandjatan do’a sjukur ke hadirat Tuhan Jang Maha Esa, saja yang dapat memberikan sambutan pada kongres ke-VI Gabungan Perhimpunan Agama Konghutju se-Indonesia, jang diselenggarakan di saat ini.

Agama Konghutju mendapatkan tempat jang layak dalam negara kita jang berlandaskan Pantjasila ini. Pantjasila dan agama mempunjai hubungan fungsionil jang sangat kuat, sebab, dalam masjarakat jang ber-Pantjasila, agama dapat madju dan tumbuh subur, dan sebaliknja, agama jang madju dan tumbuh subur dalam masjarakat kita akan memperkuat landasan dan pertumbuhan Pantjasila itu sendiri.

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa Negara kita berdasarkan atas asas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan keperjajaannja itu.

Pantjasila dan Undang-undang Dasar kita telah tegas-tegas menjebutkan dasar ke-Tuhan-an Jang Maha Esa; sehingga soalnja sekarang jang terpenting adalah melaksanakan dasar itu dalam hidup kita sehari-hari. Setiap agama, pada dasarnja bukan sadja mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, melainkan djuga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungan jang lebih luas, agama djuga memberi petundjuk mengenai tata-pergaulan hidup jang sebaik-baiknja. Djelas kiranja, bahwa adjaran-adjaran agama itu harus diamalkan. Bahkan dengan berpegang teguh pada adjaran agama, kita dapat dan harus dapat membawa kemadjuan bagi masjarakat dan kehidupan di dunia. Perlu kita sadari sedalam-dalamnja, bahwa pada sertiap agama selalu terkandung djiwa kemadjuan itu.

Kemadjuan dan kebahagiaan masjarakat jang ditjita-tjitakan oleh Pantjasila, adalah kemadjuan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kemadjuan materiil sadja, lebih-lebih jang meninggalkan nilai-nilai mental/spirituil, pada tarap terachir pasti akan mendatangkan bentjana bagi umat mansia sendiri, atau setidak-tidaknja akan menurunkan martabat dan harkat manusia sebagai machluk Tuhan. Sebaliknja, kemadjuan mental/spiritual sadja tanpa kemadjuan kebahagiaan materiil adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan kemadjuan dan tuntutan saman modern dewasa ini. Berdasarkan falsafah Pandjasila, maka dalam pengertian kebebasan dan kemerdekaan Agama itu sekaligus melekat kewadjiban melaksanakan toleransi Agama dan saling hormat-menghormati keperdjajaan masing-masing. 

Kita telah mentukan Pandjasila sebagai falsafah Bangsa dan karena kita, oleh sebab itu wadjib melaksanakannja dalam semua bidang kehidupan. 

Dalam toleransi dan saling hormat-menghormati kepertjajaan itu, terkandung pula tanggung djawab terhadap Tuhan Jang Maha Esa, terhadap Negara dan terhadap masjarakat. Rangkaian tanggung djawab itu dapat meniadakan kemungkinan timbulnja pengaruh-pengaruh negatif dari penondjolan kepentingan golongan dan per-orangan sehingga dalam pergaulan antara umat beragama tertjipta suasana harmoni dan dapat dihindarkan fitnah atau adu-domba. Toleransi dan saling hormat-menghormati antara Agama itu adalah djiwa jang terkandung dalam sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, bahkan terkandung dalam setiap Agama. Segala segi pertumbuhan dan perkembangan mental/spiritual Bangsa kita. Harus dilandasi oleh tiap-tiap sila dari Pantjasila, terutama oleh sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa sebagai sumber langsung dengan alam fikiran, kepertjajaan dan mental/spiritual.

Dalam kenjataannja, pertumbuhan dan kehidupan batin serta kepertjajaan didalam masjarakat kita ada jang bersumber pada Agama dan ada pula jang berdiri sendiri lepas dari ikatan sesuatu Agama.

Djustru karena Negara kita berazas ke-Tuhanan Jang Maha Esa, maka sebagai konsekwensinja tiap-tiap pertumbuhan alam-kebatinan dan kepertjajaan itu harus pula berdasarkan kepada adjaran agama Jang berasaskan ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dalam rangkaian prinsip inilah, maka pemerintah wadjib mendjaga, memelihara dan membimbing pertumbuhan alam-kebatinan dan kepertjajaan itu pada sumber jang harus berasas pada keagamaan.

Untuk kesekian kalinja, kita harus mengambil peladjaran berharga walaupun sangat pahit dari masa-masa jang lalu, dimana sisa-sisa bekas G30S/PKI ternjata telah menggunakan aliran kepertjajaan dan aliran kebatinan, jang tumbuh dalam masjarakat itu sebagai alat politik untuk memetjah belah masjarakat dan mengatjaukan keadaan. 

Oleh karena itu, dalam rangka kemurnian pelaksanaan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus pula terdjamin dalam pertumbuhan dan kehidupan aliran kepertjajaan dalam masjarakat agar benar-benar bersumber pada ajaran agama jang berdasarkan keTuhanan Jang Maha Esa.

Saudara-saudara penganut Agama Konghutju; Sungguh pada tempatnja, kita pandjatkan doa sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, bahwa kita telah dilimpahi karunia kebidjaksanaan jang tinggi untuk memiliki dan memegang teguh Pantjasila, dimana agama djustru diletakan pada tempat utama dan tinggi dalam prinsip-prinsip dalam prikehidupan kita. 

Marilah kita nikmati karunia jang luhur ini dengan mendalam dan memperluas ibadah menurut kepertjajaan kita masing-masing bagi keagungan agama, bagi kesempurnaan pribadi, bagi kemadjuan dan kesedjahteraan seluruh rakjat, bangsa dan negara kita.

Achirnja, saya sampaikan utjapan selamat pada kongres ini, mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi pembinaan dan pengisian Orde-Baru jang kita tjita-tjatakan bersama. 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu melindungi dan membimbing kita semuanja. 

Sekian dan terima kasih. 

Djakarta, 23 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

DJENDRAL-TNI


Catatan Salinan pidato Pejabat Presiden Soeharto dalam "Pembukaan Kongres VI Gabungan Perhimpunan Agama Konghucu Indonesia" pada 23 Agustus 1967 ini didapat Evi Sutrisno, dosen Fakultas Ilmu Sosial and Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia ditaruh di blog ini agar orang banyak bisa membaca. Evi Sutrisno mengungkapkan keberadaan pidato ini dalam sebuah webinar pada 8 Februari 2021 oleh Roemah Bhinneka Surabaya. Pemerintahan Soeharto melarang Konghuchu pada 1978. Larangan ini dicabut Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000.


Sunday, January 31, 2021

Wartawan Amerika Serikat Raih Penghargaan Jurnalisme

Penghargaan Oktovianus Pogau 2021 untuk Keberanian dalam Jurnalisme

Phil Jacobson dipenjara di Palangka Raya, 20 Januari 2020.


JAKARTA — Philip Jacobson, seorang wartawan asal Chicago, Amerika Serikat, yang sudah satu dekade bekerja di Indonesia, mendapat Penghargaan Oktovianus Pogau untuk Keberanian dalam Jurnalisme dari Yayasan Pantau di Jakarta hari ini. 

“Phil Jacobson berani mengambil keputusan pindah ke Jakarta, belajar bahasa Indonesia, lantas meliput, belakangan menyunting, berbagai berita lingkungan hidup termasuk dirusaknya ratusan ribu hektar hutan di Indonesia,” kata Alexander Mering, salah satu juri yang ditunjuk Yayasan Pantau. 

“Jacobson bahkan ditangkap di Palangka Raya, ditahan selama 45 hari, lantas dideportasi, dilarang masuk ke Indonesia, tanpa mengeluh, bahkan menunjukkan keteguhan soal perlunya kerja ini dilanjutkan. Dia mendorong kita semua berjuang lebih keras melawan perampasan lahan atau hutan adat, baik oleh perusahaan perkebunan sawit maupun perusahaan tambang, yang secara jahat,” kata Mering, yang juga orang Dayak dari Kalimantan Barat.

Phil Jacobson adalah contributing editor dari media lingkungan Mongabay. Dia ikut memimpin beberapa proyek liputan kolaborasi Mongabay dan The Gecko Project, yang melibatkan beberapa reporter Mongabay di Indonesia maupun negara lain, seperti “Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan”, “Tangan-tangan Setan Bekerja, Kesepakatan Lahan di Balik Jatuhnya Akil Mochtar,” “Kesepakatan Rahasia Hancurkan Hutan Papua.” 

Pada 2018, Jacobson menulis, “Revealed: Paper giant’s ex-staff say it used their names for secret company in Borneo,” soal Asia Pulp & Paper memakai nama-nama karyawan mereka buat bikin perusahaan bayangan PT Muara Sungai Landak dan PT Cakrawala Persada Biomas, di Kalimantan. Kedua perusahaan tersebut melakukan kejahatan di bidang kehutanan.

Yayasan Pantau memandang perjuangan Phil Jacobson sejalan dengan visi Penghargaan Oktovianus Pogau, yang ingin mendorong keberanian dalam jurnalisme seiring dengan tujuan Yayasan Pantau guna meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia.

Phil Jacobson kelahiran Januari 1989 di Los Angeles namun besar di Chicago. Dia kuliah di Northwestern University, dekat Chicago. Pada 2011, ketika lulus sarjana jurnalisme, dia memutuskan datang ke Jakarta untuk bekerja sebagai copy editor harian Jakarta Globe

Dari Indonesia, dia lantas bekerja sebagai reporter freelance buat sejumlah publikasi Asia. Pada 2015, Jacobson mulai bekerja untuk Mongabay, sebuah situs berita dengan pusat di Palo Alto, California. Dia lebih banyak melakukan koordinasi dengan belasan wartawan Mongabay di Indonesia serta menyunting liputan mereka dalam bahasa Inggris. Liputan mereka termasuk hak masyarakat adat, kehutanan dan kelautan,  bisnis pertanian, pertambangan, kebakaran hutan dan asap. Dia terkadang datang ke Indonesia buat koordinasi. 

Pada 17 Desember 2019, ketika melihat acara dengar pendapat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Dewan Perwakilan Rakyat di Palangka Raya, petugas imigrasi menahan Jacobson dengan tuduhan dia masuk ke Indonesia tanpa “visa wartawan.” AMAN adalah organisasi advokasi hak adat terbesar di Indonesia. 

Jacobson memakai “visa bisnis.” Paspornya ditahan, Jacobson dijadikan tahanan kota, sampai diinterogasi pada awal Januari, lantas dipenjara Palangka Raya. Penahanannya mengundang protes dari organisasi masyarakat adat, jaringan lingkungan hidup, kelompok wartawan maupun lembaga yang memperjuangkan kebebasan pers. 

Undang-undang Imigrasi tahun 2011 dikritik karena menjadikan administrasi visa wartawan perkara pidana dengan hukuman penjara lima tahun. Ini pasal yang hambat kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang Imigrasi ini membuat Indonesia sebagai negara, yang sulit buat mendapatkan visa wartawan. 

Ada clearing house dengan wakil dari 18 kementerian dan lembaga di Kementerian Luar Negeri. Rapat mingguan clearing house ini berdasarkan "musyawarah." Artinya, wakil yang paling paranoid dalam rapat menentukan diterima atau ditolak sebuah lamaran visa wartawan. 

Mereka termasuk Kementerian Agama, Sekretariat Negara (Biro Kerjasama Teknis Luar Negeri), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dua direktorat jenderal (Imigrasi dan Perdagangan Migran), Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Di Palangka Raya, Jacobson didampingi para aktivis lokal, termasuk dari Wahana Lingkungan Hidup, serta AMAN Kalimantan Tengah. Parlin Bayu Hutabarat dari Pakpahan Hutabarat Law Office serta Aryo Nugroho dari Lembaga Bantuan Hukum Palangkaraya dampingi Jacobson selama pemeriksaan. 

Kedua orang tua di Amerika Serikat, Randy Jacobson dan Elizabeth Smith, minta perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Illyah Sumanto, seorang sahabatnya datang dari Kuala Lumpur ke Palangka Raya. Mongabay juga minta perhatian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat akan terhadap kesulitan Jacobson. 

Pada 24 Januari 2020, Dutabesar Joseph R. Donovan Jr. menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta serta bicara soal perkara Jacobson. Mahfud MD sesudahnya mengumumkan bahwa perkara hukum Jacobson tak diteruskan. Pada 31 Januari 2020, imigrasi Palangka Raya membebaskan Jacobson dan dideportasi dari Indonesia. 

Dari New York, ketika sudah tiba di rumah Elizabeth Smith, Jacobson menyatakan bahwa dia akan terus bekerja untuk Mongabay, meliput Indonesia dan Asia-Pasifik. Lantas pandemi virus corona muncul. Semua orang di seluruh dunia diminta jaga jarak. 

Pada Juni 2020, dia menyelesaikan laporan “The Consultant: Why did a palm oil conglomerate pay $22m to an unnamed ‘expert’ in Papua?” bersama The Gecko Project, Korean Center for Investigative Journalism-Newstapa dan Al Jazeera. Ini soal dugaan suap oleh Korindo, sebuah perusahaan Korea Selatan, dalam merampas lahan milik orang asli Papua.

Ironisnya, Jacobson belum pernah datang ke Papua dan Papua Barat karena dua provinsi ini dibatasi untuk wartawan asing sejak 1960an. Dia bekerja dengan beberapa wartawan Indonesia yang lakukan liputan di Papua. Jacobson juga dapat penghargaan soal liputan Indonesia dari Society of Environmental Journalists Awards dan Fetisov Journalism Awards. Ini membuktikan betapa clearing house, sensor dan aturan imigrasi, yang tidak relevan, seharusnya tak perlu membuat wartawan takut. 

Alexander Mering mengatakan Penghargaan Pogau diberikan kepada setiap wartawan yang bekerja untuk liputan Indonesia tanpa pandang kewarganegaraan mereka atau identitas lain. 

“Kami hormat pada pergulatan serta kesulitan yang dihadapi Jacobson. Dia tak mundur, dia tak tunduk dalam tekanan, tak takut dengan jeruji penjara,” ujar Mering. 

Tentang Penghargaan Pogau

Nama Oktovianus Pogau, diambil dari nama seorang wartawan-cum-aktivis Papua, lahir di Sugapa, kelahiran 5 Agustus 1992. Pogau meninggal usia 23 tahun pada 31 Januari 2016 di Jayapura. Penghargaan ini diberikan setiap tahun guna mengenang keberanian Pogau. 

Pada Oktober 2011, Pogau melaporkan kekerasan terhadap ratusan orang asli Papua ketika berlangsung Kongres Papua III di Jayapura. Dia merekam suara tembakan. Tiga orang Papua meninggal dan lima dipenjara dengan vonis makar. Tak ada satu pun aparat Indonesia diperiksa dan dihukum. Kekurangan liputan media terhadap berbagai pelanggaran terhadap orang asli Papua mendorong Pogau mendirikan Suara Papua

Pogau juga dipukuli polisi ketika meliput demonstrasi di Manokwari pada Oktober 2012. Pogau juga menulis pembatasan wartawan internasional meliput di Papua Barat sejak 1965. Dia juga protes pembatasan pada wartawan Papua maupun digunakannya pekerjaan wartawan buat kegiatan mata-mata.

Phil Jacobson kebetulan mengenal Oktovianus Pogau ketika mereka sama bekerja untuk Jakarta Globe. Mereka tak pernah bertemu langsung dengan Jacobson di Jakarta dan Pogau di Jayapura.

Juri dari penghargaan ini lima orang: Andreas Harsono (Human Rights Watch, Jakarta), Alexander Mering (Gerakan Jurnalisme Kampung, Pontianak), Coen Husain Pontoh (Indo Progress, New York), Made Ali (Jikalahari, Pekanbaru), dan Yuliana Lantipo (Jubi, Jayapura). 

Saturday, January 16, 2021

Belajar Jurnalisme, Belajar Media

"Journalism is the closest thing I have to a religion because I believe deeply in the role and responsibility the journalists have to the people of a self-governing community"

-- Bill Kovach

• • •

PADA 1993, saya mulai bekerja sebagai wartawan dan ikut gerakan wartawan melawan sensor rezim Presiden Soeharto. Ia membuat saya mengerti pentingnya kebebasan media. Ketika Soeharto mundur Mei 1998, saya pikir kelonggaran ini seyogyanya diimbangi dengan peningkatan mutu jurnalisme. Pada 1999, saya belajar jurnalisme dengan asuhan guru wartawan Bill Kovach di Universitas Harvard.

Bill Kovach di London
Agustus 2006
Pulang dari Harvard, saya menyunting majalah Pantau, soal media dan jurnalisme. Ini pekerjaan berat. Tidak mudah melancarkan kritik terhadap sesama wartawan --sebagian besar juga kawan sendiri. Independensi harus dijaga betul. 

Majalah Pantau tutup 2003 dan diteruskan lewat Yayasan Pantau. Saya biasa bicara dalam pelatihan menulis. Saya bagi pelatihan soal jurnalisme dalam empat kategori:


Laku Wartawan
Meliput
Apa Itu Investigative Reporting?
Bagaimana Meliput Pontianak?
Quo Vadis Jurnalisme Islami?
Sexism, Racism and Sectarianism
Tujuh Kriteria Sumber Anonim

Menulis
Belajar Menulis Bahasa Inggris
Byline dan Tagline
Feature: Ibarat Menggoreng Telur Mata Sapi
Narasi: Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita
Menulis Perlu Tahu dan Berani

Dinamika Ruang Redaksi 
Jatuhnya Gus Dur: Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan
Resensi: Cermin Jakarta, Cermin New York
Tempo versus Tomy Winata
Adakah Kebebasan Pers Pasca-Soeharto?
Blok M: Media Bawah Tanah
Kupas Tuntas Media Palmerah

Kebebasan Pers Bersama Andreas Harsono
Jurnalisme Warga (Gereja)
Seharusnya Pers Mahasiswa Menjadi Media Mahasiswa
Tidak Ada Jurnalisme Independen di Papua

Berkunjung ke The New York Times di Manhattan Februari 2014.

Saya juga beberapa kali menulis soal keadaan media di Indonesia dalam bahasa Inggris. Biasanya, saya cerita soal tantangan media dan wartawan di Indonesia. Mungkin menarik melihat Indonesia dari kacamata media luar yang minta seorang wartawan Indonesia menuliskannya.

Freedom at the Cross Road
Indonesia: From Mainstream to Alternative Media
Indonesian Journalists on Trial
Indonesian Media at the Crossroads
Indonesian Media Bias in Covering Tsunami in Aceh [pdf]
Narrow Minded Nationalism in Aceh Aid

Thursday, January 14, 2021

How to Make the Islamic World Less Radical











Recontextualize the teachings of Islam to address extremism—and to inspire reform.

By Yahya Cholil Staquf

Wall Street Journal

Nearly a generation after 9/11, the world has made little progress in freeing itself from the threat of radical Islam. For every Osama bin Laden or Abu Bakr al-Baghdadi the U.S. eliminates, 100 radicals pop up.

Horrendous violence has engulfed much of the Islamic world, from the Central Asia through the Middle East to Africa. It also erupts periodically on the streets of London, Paris and New York. As of 2019, Britain’s domestic intelligence agency alone maintained watch lists comprising over 35,000 Islamist terror suspects believed to pose a threat to the U.K.

Why is the modern world plagued by Islamic extremism? Why do al Qaeda, Boko Haram and Islamic State display such savagery?

As I told the United Nations General Assembly recently, the doctrine, goals and strategy of these extremists can be traced to specific tenets of Islam as historically practiced. Portions of classical Islamic law mandate Islamic supremacy, encourage enmity toward non-Muslims, and require the establishment of a universal Islamic state, or caliphate. ISIS is not an aberration from history.

Until the formal abolition of the Ottoman caliphate in 1924, much of the Middle East was governed according to classical Islamic law, or fiqh, which is often conflated with Shariah. The operational assumptions of that caliphate and the classical corpus of Islamic jurisprudence by which it was governed have remained deeply embedded in Muslim societies. Even when not enshrined in statutory law, classical tenets retain considerable religious authority and social legitimacy, shaping the prevailing Muslim mind-set.

Classical Islamic orthodoxy stipulates death as the punishment for apostasy and makes the rights of non-Muslims contingent on Muslim sovereign’s will, offering few protections to non believers outside this highly discriminatory framework. Millions of devout Muslims, including many in non-Muslim nations, regard the full implementation of these tenets as central to their faith.

The problem is that these tenets, which form the core of Islamist ideology, are inimical to peaceful coexistence in a globalized, pluralistic world. But we can’t bomb an ideology out of existence. Nearly 1 in 4 people in the world is Muslim, and many Muslims—me included—are prepared to die for our faith.

The world isn’t going to banish Islam, but it can and must banish the scourge of Islamic extremism. This will require Muslims and non-Muslims to work together, drawing on peaceful aspects of Islamic teaching to encourage respect for religious pluralism and the fundamental dignity of every human being.

The most enduring way to address an extremist religious ideology is to recontextualize its teachings and reform it from within. Four centuries ago, Catholics and Protestants routinely killed each other; now they coexist. I believe the same type of change can occur within Islam in one or two generations. What’s needed is a credible alternative that is consistent with Islamic orthodoxy and developed and promulgated by those with religious and political authority in the Muslim world.

Indonesia’s Nahdlatul Ulama, the world’s largest independent Muslim organization, for which I serve as general secretary, is promoting such an alternative. Positioned firmly within the spiritual, intellectual and legal traditions of orthodox Sunni Islam, we recognize that much of the fiqh constitutes not the unchanging, spiritual essence of religion, known as thawabit, but rather its historically contingent expressions, or mutaghayyirat. These latter expressions of Islam may be changed.

Countless Indonesian Muslims have taken up this task of reform in recent decades. Starting in the 1980s, prominent heirs to this tradition led Nahdlatul Ulama officially to sanction collective ijtihad: the application of independent reason to renew temporal elements of fiqh and ensure that Islamic teaching and practice embody universal love and compassion, the primary message of Islam.

These efforts have borne fruit, and in 2019 the National Conference of Nahdlatul Ulama Religious Scholars adopted the Nusantara Manifesto—a theological framework for the renewal of Islamic orthodoxy—and abolished the legal category of “infidel” within Islamic law, so that non-Muslims may enjoy full equality as fellow citizens, rather than endure systemic discrimination and live at the sufferance of a Muslim ruler.

Our goal is not to remake the Islamic world in our image. Rather, we seek to establish a credible version of orthodox Islam toward which—with the appropriate global encouragement—other Muslim societies could choose to move. If that happens, a generation from now the Islamic world could be substantially less radical and violent.

The recontextualization of Islamic orthodoxy is crucial to the welfare of Muslims and non-Muslims alike. It is a prerequisite for any rational and humane solution to the multidimensional crisis that has plagued the Muslim world for more than a century. Leaders throughout the world can best contribute by examining the understanding of Islam that flourishes in Indonesia and urging other Muslim nations to consider a similar path.

Mr. Staquf is general secretary of the Nahdlatul Ulama Supreme Council and a co-founder of Humanitarian Islam.

Friday, January 01, 2021

Surat Tahun Baru 2021

Jakarta, 31 Maret 2020

Bagaimana mengenang tahun pandemi 2020?

Sudah 10 bulan kami sekeluarga bekerja dan belajar dari rumah di Jakarta. Diana mulai tak masuk sekolah sejak 12 Maret 2020. Dia naik dari kelas dua ke kelas tiga tanpa pernah bertemu guru-guru secara langsung. Diana secara cepat harus belajar komputer, dari memahami password sampai berbagai program: Google, Minecraft, Outlook, Zoom. 

Norman bekerja sebagai reporter The Jakarta Post dari rumah walau terkadang harus turun ke lapangan. Sapariah, selain tetap bekerja sebagai redaktur Mongabay, menemukan kegemaran berkebun, dari menanam cabe, mint, rosella, telang ungu, tomat sampai melakukan perkawinan berbagai tanaman keras (berhasil) serta memelihara ulat (belum berhasil). 

Setiap hari kami memakai jasa Grab atau Gojek serta merasakan manfaat pekerja transportasi. Entah bagaimana pandemi ini akan lebih menulari banyak orang tanpa pekerja transportasi. Kami tentu berterima kasih dengan para pekerja substansial macam ini –sektor energi, keamanan, kebersihan, produksi makanan dan sebagainya—yang tetap bekerja karena diperlukan. 

Kami menghargai para tenaga kesehatan dan ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi. Saya menelepon beberapa kerabat dan kenalan yang bekerja di sektor kesehatan pada 31 Desember 2020. Saya mengucapkan terima kasih. Setiap kali membaca dokter atau perawat meninggal, saya selalu memikirkan keluarga mereka. Saya bersyukur dengan kecepatan ilmuwan menemukan vaksin coronavirus. 

Tahun 2020, seperti banyak orang, saya juga kehilangan kawan yang meninggal dunia, entah karena coronavirus atau berbagai penyakit lain, yang terdampak langsung dari ketegangan dunia kesehatan kita dengan pandemi. 

Seorang kawan curhat saat memberhentikan semua karyawan dari bisnis kecilnya. Dia menangis. Bukan karena dia menguras semua tabungan dan jual beberapa barang berharga tapi karena harus berpisah dengan belasan karyawannya. 

“Hanya tinggal jual rumah yang belum aku kerjakan,” katanya. 

Pandemi ini memang menghantam keras entah berapa ratus juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia, setidaknya 29 juta buruh kehilangan seluruh atau sebagian penghasilan mereka, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Pada 2020, Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan undang-undang cipta kerja --biasa disebut omnibus law. Ia mendapat tentangan dari berbagai serikat buruh, mahasiswa maupun organisasi adat. Ada puluhan kota menyaksikan demonstrasi anti-omnibus law. Saya berpendapat menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi adalah tujuan penting dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi semua itu seharusnya tidak mengorbankan hak-hak buruh, perempuan dan masyarakat adat. 

Saya berharap politisi dan birokrat bekerja lebih keras bantu buruh, masyarakat adat dan minoritas lain lewat berbagai peraturan pemerintah yang sedang dibuat berdasarkan omnibus law. 

Pandemi juga mengingatkan saya bahwa banyak hal tak bisa diukur dengan uang. Kesehatan, kejujuran, kemurahan hati, kebersihan air, tanah dan udara, dan banyak hal lain tak bisa diukur dengan uang. 

Sue Perkins dari BBC Earth dengan program The Mekong River mengingatkan saya soal bagaimana membangun beberapa dam di sungai mempengaruhi hidup 50 juta orang di Yunnan dan Tibet (Tiongkok) maupun Laos, Kamboja dan Vietnam. 

Saya pribadi kehilangan kesempatan berjalan kaki. Ini kebiasaan yang sudah bertahun-tahun saya lakukan. Minimal 10,000 langkah setiap hari. Saya mencoba mengatasi dengan naik turun tangga. Namun ada udara pengap dan debu. Gantinya, saya setiap hari berusaha bekerja di kebun isteri, menyiram tanaman, mengolah kompos, memberi makan ikan lele dst. 

Hikmah pandemi adalah udara Jakarta jadi lebih bersih. Sudah beberapa dekade saya jarang melihat langit bersih di Jakarta. Kini setiap hari saya menikmati udara bersih, apalagi sesudah hujan. Hanya polusi suara dan cahaya yang tak berkurang di Jakarta. Artinya, 10 pembangkit listrik tenaga batubara sekitar Jakarta juga tetap bikin polusi.  

Pandemi ini seharusnya mendidik kita buat lebih menjaga lingkungan hidup. Bill Gates menulis, "COVID-19 is awful. Climate change could be worse." Kita seharusnya hidup lebih hemat, punya barang dan jasa secukupnya, serta memakai energi tak berlebihan. Istilahnya, carbon footprint semua orang, di seluruh dunia, harus diturunkan demi iklim global agar tak makin panas. Arsitektur, pencahayaan malam hari, produksi energi, transportasi dan seterusnya perlu dibikin ramah lingkungan.

Tahun 2021, saya berharap vaksinasi bisa segera dijalankan seluas mungkin di Indonesia. Kalau memantau penjelasan pemerintah, saya kuatir kekebalan kawanan, sekitar 70-80 persen dari populasi, baru tercapai pada 2022 di Indonesia. Vaksinasi buat kepulauan seluas Indonesia tentu memerlukan tenaga dan waktu lama. 

Kita masih perlu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sampai 2022. Saya tak berharap bisa bepergian pada 2021 --carbon footprint saya tak naik tentu. Saya hendak memakai waktu panjang ini buat memikirkan dan menulis soal bagaimana bumi bisa dikelola dengan lebih ramah lingkungan. 

Selamat tahun baru 2021 dan semoga Anda segera bisa dapat vaksinasi. 

Salam dari Palmerah.

Andreas Harsono