王

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power

Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau

Saya bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur) serta majalah Pantau (Jakarta) soal media dan jurnalisme.

Sejak umur 20 tahun, saya suka menulis soal jurnalisme, mulai dari sejarah sebuah majalah mahasiswa di Salatiga sampai kebebasan pers di Asia Tenggara. Bill Kovach, guru jurnalisme, mendidik saya buat menjadi wartawan yang lebih baik ketika belajar di Universitas Harvard. Ini membuat saya suka buat berbagi pengalaman dan ilmu, dari etika sampai liputan.

Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019

Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.

 

Hak Asasi Manusia

Filep Karma

Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018

Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 80 lokasi, selama tiga tahun. Saya menulis tempat menarik. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Glodok, Jakarta 2019

Ini soal pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Kedua anak saya lahir di Jakarta. Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta kerja. Saya sering mengunjungi New York. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di New York. 

Indonesia Resmi Pakai Istilah Indonesia untuk ‘Yesus Kristus’

Perubahan Seyogyanya Jadi Batu Loncatan bagi Reformasi Kebebasan Beragama

Jemaat Huria Kristen Batak Protestan, yang berusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan sejak tahun 2018, mengadakan kebaktian di gereja sementara mereka di Cilebut Barat, Bogor. Gereja tersebut menggunakan istilah “Yesus Kristus” seperti kebanyakan umat Kristen di Indonesia. © 2022 Andreas Harsono/Human Rights Watch

Andreas Harsono

Indonesia Researcher

Human Rights Watch

Tahun ini, untuk pertama kalinya sejak tahun 1953, umat Kristen di Indonesia dapat secara resmi menggunakan terminologi bahasa Indonesia untuk Yesus Kristus, saat mereka merayakan hari raya kekristenan: Jumat Agung, Minggu Paskah, dan Natal. Ini sebuah kemenangan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan pemerintah tidak lagi memaksakan penggunaan istilah Arab, Isa al Masih, untuk Yesus Kristus pada perayaan hari raya, yang telah dijalankan selama tujuh dasawarsa.

Perubahan ini terjadi pada bulan Januari, ketika sebuah surat keputusan bersama ditandatangani tiga menteri: Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Presiden Joko Widodo memperkuat perubahan ini ketika dia mengeluarkan keputusan presiden soal hari libur nasional tahun ini, dengan menggunakan Yesus Kristus dalam pengumumannya, bukan Isa al Masih.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan umat Kristen di Indonesia telah meminta perubahan nomenklatur: “Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama nomenklatur itu justru diubah.”

Masih belum terjawab mengapa berbagai pemerintahan di Indonesia memerlukan waktu sangat lama untuk menghapuskan persyaratan yang tidak perlu dan menindas mengenai terminologi umat Kristen di Indonesia. Dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam ibadah hari Minggu, kebanyakan warga gereja di Indonesia jarang menggunakan nama Arab tersebut, dan memilih versi bahasa Indonesia.

Indonesia mempunyai dua penerbit Alkitab: Lembaga Alkitab Indonesia, yang dimiliki bersama oleh berbagai denominasi Protestan, dan Lembaga Biblika Indonesia, yang dikendalikan oleh gereja Katolik Roma. Selain bahasa Indonesia, mereka juga menerjemahkan Alkitab ke dalam ratusan bahasa suku di Indonesia. Kedua penerbit tersebut menggunakan istilah Yesus Kristus, meskipun pemerintah tak secara resmi mengakuinya.

Gomar Gultom, ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, berterima kasih kepada pemerintah karena akhirnya mengakhiri kebingungan soal dua nama berbeda untuk “oknum yang sama.” Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dapat menunjukkan pengakuan yang lebih besar terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebuah langkah kecil namun penting, yang dapat menjadi awal bagi reformasi yang lebih luas dalam melindungi hak beragama bagi semua orang.

Indonesia Officially Adopts Indonesian Term for ‘Jesus Christ’

Change Should be a Springboard for Wider Religious-Freedom Reforms

A Christian congregation, which has been trying to secure a building permit since 2018, holds a service in their temporary building in Bogor, near Jakarta. The church uses the term “Yesus Kristus” like most Christian denominations. © 2022 Andreas Harsono/Human Rights Watch

Andreas Harsono

Indonesia Researcher

Human Rights Watch

This year, for the first time since 1953, Christians in Indonesia will finally be able to officially use Indonesian terminology for Jesus Christ, Yesus Kristus, when they celebrate the major Christian holidays of Good Friday, Easter Sunday, and Christmas. In a victory for freedom of religion and belief, the government is no longer insisting on the use of the Arabic term Isa al Masih for Jesus Christ during major Christian holidays, which the Indonesian state had imposed for the past seven decades.

The recognition came in January, when a joint decree on the change was signed by three government ministers: Minister of Manpower Ida Fauziyah, Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Abdullah Azwar Anas, and Minister of Religious Affairs Yaqut Cholil Quomas.  President Joko Widodo signaled his support for the change when he announced this year’s annual holidays, using Yesus Kristus in his announcement rather than Isa al Masih.

Deputy Minister of Religious Affairs Saiful Rahmat Dasuki said that Indonesian Christians had requested the change in nomenclature: “They want a change, using 'Yesus Kristus' in the commemoration of his birth, death, and ascension.”

Left unanswered is why successive Indonesian governments took so long to lift this unnecessary and oppressive requirement on Indonesian Christians’ terminology. In daily practice, including in Sunday services, Indonesian Christians rarely used the Arabic term, choosing the Indonesian version instead, highlighting the unreasonableness of the government’s insistence on the use of the Arabic term during festivities.

Indonesia has two major Bible publishing houses: the Indonesia Bible Society (Lembaga Alkitab Indonesia), which is jointly owned by various Protestant denominations, and the Indonesian Biblical Institute (Lembaga Biblika Indonesia), controlled by the Roman Catholic church. Alongside the Indonesian language, they also translate the Christian Bible into hundreds of Indonesia’s ethnic languages. Both publishers have traditionally used the term Yesus Kristus, despite the government not officially recognizing it.

Gomar Gultom, the chairman of the Communion of Churches in Indonesia, thanked the government for finally “ending the confusion” around the two different names for Jesus Christ. By this step, the Indonesian government could be indicating greater recognition of the rights to freedom of religion and belief, and this small but important step might serve as a precursor for more far-reaching reforms that can protect religious rights for everybody.

Forum Berbagi buat Penyintas Perundungan Busana Perempuan

Beberapa anggota Forum Berbagi dalam demonstrasi Jakarta 2023.

Forum Berbagi adalah group buat para penyintas perundungan busana. Ia bertemu online, minimal sebulan sekali, saling berbagi dan saling bantu, secara sosial, psikologis juga finansial. Ia rutin diadakan setidaknya setiap Jumat malam terakhir. 

Acara Forum Berbagi tak direkam, difoto atau dikutip kecuali ada izin dari pribadi bersangkutan. Ia dimulai pada Maret 2021 sesaat sesudah tiga menteri bikin surat keputusan bersama buat melarang pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Namun aturan tersebut dicabut Mahkamah Agung pada Mei 2021. 

Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 73 aturan wajib jilbab di seluruh Indonesia per Agustus 2023. Mereka sudah minta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama agar meninjau ulang berbagai aturan diskriminatif tersebut. 

Hingga kini sudah lebih dari, 1,500 orang berbagi dalam Forum Berbagi, mulai dari ibu dan ayah yang mengeluh dengan kelakuan para guru terhadap putri-putri mereka sampai perempuan muda yang mencoba bunuh diri.

Ada empat orang yang memberikan waktu buat merintis Forum Berbagi: Andreas Harsono (Jakarta, peneliti hak asasi manusia), Anis Hidayah (Depok, pembela hak buruh migran), Ifa H. Misbach (Bandung, psikolog) dan Suzanna Eddyono (Yogyakarta, sosiolog). 

Halaman depan berbagai bacaaan soal perundungan busana perempuan

Maklumat Komunitas Utan Kayu

Mendekati hari pemilihan umum, kami meminta Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mampu memperlihatkan diri sebagai pemimpin yang jujur dan adil. Waktunya tidak banyak, Tuan Presiden. Kita hendak terus menjadi bagian dari warga dunia yang beradab dalam berpolitik dan berdemokrasi, atau terlempar menjadi bangsa yang membiarkan kesewenang-wenangan menang. 

Kami sependapat dengan guru-guru besar, pengajar filsafat, rohaniwan, dan lain-lain yang memaklumkan bahwa jujur dan adil adalah dasar etika politik kita. Sejak Reformasi 1998, kita mendasarkan pemilihan umum pada dua nilai itu. Hanya bila pemilu kita jujur dan adil, kita bisa beroleh pemerintahan yang legitimate.

Perbuatan Anda memanipulasi lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga negara, anggaran negara dan sumber daya pemerintahan, serta bersekongkol dengan oligarki demi kepentingan politik keturunan Anda, adalah praktik kekuasaan yang melukai bukan saja demokrasi, tapi rasa keadilan dan nurani kami. 

Waktunya tidak banyak, kami mendesak Anda meninggalkan Istana dengan terhormat. Sebab, kejujuran dan keadilan adalah dasar kita mengelola tujuan bernegara. Pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil, akan dikenang sebagai penguasa lalim. Sejarah Reformasi belum terlalu lama untuk dapat Anda ingat.

Kami mendesak Anda berhenti terlibat dalam upaya lancung memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden, serta partai politik yang diisi oleh putra-putra Anda. Sebagian pembantu Anda di kabinet, kami yakini sebagai orang-orang berintegritas tinggi. Mereka memegang kuat etika profesi. Anda tak bisa terus mencundangi mereka. 

Pada kesempatan ini, kami menyerukan pula kepada seluruh warga negara Indonesia, untuk menggagalkan upaya Anda menegakkan politik dinasti, Tuan Presiden. Kami berseru agar warga menggunakan hak pilih sebagai kewajiban sosial mempertahankan demokrasi kita agar tidak direbut oleh koalisi Anda.

Jakarta, 9 Februari 2024

A Step for Freedom of Religion and Belief in Indonesia

Government Agrees to Recognize Smaller Religions on National ID Card

Andreas Harsono

Indonesia Researcher

Human Rights Watch

 In Indonesia, a believer in Judaism shows his new ID card with the religious column, "Belief in the one God." © 2023 Andreas Harsono/Human Rights Watch

In a step forward for freedom of religion and belief in Indonesia, citizens from smaller religious groups are now permitted to change the religious identity on their identity cards, with the introduction of a new category, kepercayaan (belief), alongside the six recognized religions.

Kepercayaan has become the seventh religious category to join the list of government-recognized religions – joining Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism – since the nationwide blasphemy law went into effect in 1965.

Marubat Sitorus, the secretary general of the Parmalim association, a local religious group located around Lake Toba, Sumatra Island, said that about 95 percent of its members had changed their religious identity to the new category. Starting in December 2017, the Parmalim were the first group to start changing their religious identity on their cards.

The introduction of a seventh category began in September 2016 when four believers of local religions filed a petition at the Constitutional Court to change the 2004 Population Administrative Law. The plaintiffs included Nggay Mehang Tana of Sumba Island, a Marapu believer; Pagar Demanra Sirait of Toba Samosir in Sumatra, a Parmalim believer; Arnol Purba of Medan Belawan in Sumatra, an Ugamo Bangsa Batak believer; and Carlim of Brebes, Java Island, a Sapta Darma believer.

In October 2017, the Constitutional Court found in their favor, ruling that it is discriminatory not to recognize their faith and ordering the Civil Registration Office to print “penghayat kepercayaan” (practitioner of belief) in the appropriate slot on the ID cards’ rather than leaving it as a blank strip.

However, the Indonesian Ulama Council, an umbrella organization of Muslim groups, disagreed, contending that kepercayaan are different from “monotheistic religions,” and suggested the government provide two types of ID cards – for religion and for belief. After some negotiations, the government and the ulamas, Muslim clerics, compromised and added the sentence “Belief in the one God,” putting multiple small religions into a single category.

“This is a positive step even though it is not yet [fully] in accordance with the Constitutional Court's decision,” Sitorus told Human Rights Watch. “The pressure faced by the government, including individuals in the government itself, was immense.”

At least 138,000 Indonesians, from many religious groups, had chosen this new category nationwide, according to the Civil Registration Office. Now the government needs to move forward to end other forms of discrimination in government, society, and business against the adherents of these small, localized religions. 

10 Pertanyaan soal Sejarah Jurnalisme di Indonesia

SAYA susun semua pertanyaan ini buat diskusi bersama lembaga pers mahasiswa Didaktika di Jakarta pada 19 Januari 2024. Ini buat memantik diskusi soal sejarah jurnalisme di Indonesia. Ia mencakup periode Hindia Belanda. Semua jawaban, kecuali satu buah, dengan mudah bisa didapat dengan Google.  

-- Andreas Harsono

Diskusi di Didaktika, Universitas Negeri Jakarta.

 1.⁠ ⁠Pada 1744, suratkabar Bataviase Nouvelles terbit di Batavia. Ia dianggap sebagai suratkabar pertama yang terbit di Hindia Belanda. Kapan suratkabar ini dibredel?

 2.⁠ ⁠Tjahaja Sijang terbit sejak 1869 dari Manado. Ia dianggap sebagai suratkabar berbahasa Melayu pertama di Hindia Belanda. Kapan suratkabar ini tutup? 

 3.⁠ ⁠Pada 1933-1934, di kota Jember terbit suratkabar Pembrita Djember. Ia tutup sesudah editornya ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menghina seorang Belanda. Siapa nama redaktur kepala suratkabar ini? Apa judul bukunya yang terkenal terbitan 1947? 

 4.⁠ ⁠Di Bandung pada 1966, sekelompok mahasiswa menerbitkan suratkabar Mahasiswa Indonesia guna meliput berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia. Ia dibredel pada 1974. Siapa pemimpin redaksi suratkabar mahasiswa ini? Berapa sirkulasi puncak suratkabar tersebut?

 5.⁠ ⁠Sejak 1967, ketika Indonesia sudah mulai menguasai Papua Barat, diberlakukan pembatasan terhadap wartawan asing. Ia berlaku sampai sekarang. Berapa jumlah anggota clearing house di Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan seleksi permohonan wartawan asing? Kementerian dan lembaga mana saja yang diwakili mereka?

 6.⁠ ⁠Pada Oktober 1975, militer Indonesia menembak mati lima wartawan Australia di kota Balibo, ketika mereka meliput penyerbuan Indonesia ke Timor Timur. Siapa nama kelima wartawan tersebut? Dan siapakah nama wartawan keenam yang ditembak mati di Dili?

 7.⁠ ⁠Pada Juni 1994, pemerintahan Presiden Soeharto bredel tiga mingguan: Detik, Editor dan Tempo. Sebuah organisasi wartawan muncul sebagai alat perjuangan buat kemerdekaan pers. Beberapa anggotanya lantas ditangkap dan dihukum penjara. Apa nama organisasi tersebut? Kapan ia didirikan?

 8.⁠ ⁠Pada Juli 1998, detik.com mulai muncul dari Jakarta, namanya diambil dari mingguan Detik, yang dibredel 1994. Ia menjadi media digital pertama di Indonesia. Pada Agustus 2011, Detik dijual kepada perusahaan lain. Apa nama perusahaan pembeli ini? Berapa harga yang dibayar? 

 9.⁠ ⁠Pada Juli 1999, Jawa Pos News Network bikin suratkabar lagi di Ambon, guna mengimbangi Suara Maluku, suratkabar milik mereka, agar liputan suratkabar satunya bisa meliput komunitas Muslim. Suara Maluku dituduh hanya menyuarakan komunitas Kristen. Apa nama suratkabar baru tersebut?

10.⁠ ⁠Pada 28 September 1999, seorang wartawan dari lembaga pers mahasiswa Teknokra memotret sebuah demonstrasi di Universitas Bandar Lampung. Dia gugur dalam tugasnya. Siapakah nama wartawan ini? Bagaimana dia meninggal?