Thursday, May 26, 2022

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur) serta majalah Pantau (Jakarta) soal media dan jurnalisme.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi (Jakarta), South East Press Alliance (Bangkok), Yayasan Pantau (Jakarta) dan Suara Papua (Jayapura). Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme di Universitas Harvard lewat Nieman Fellowship. Saya salah satu wartawan awal dari International Consortium of Investigative Journalists (Washington DC).  


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.
 

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 80 lokasi, selama tiga tahun. Saya menulis tempat menarik. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Glodok, Jakarta 2019
Ini soal pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Kedua anak saya lahir di Jakarta. Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta kerja. Saya sering mengunjungi New York. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di New York. 

Wednesday, May 25, 2022

Yayasan Ate Keleng belajar menulis

Saya
bersama Yayasan Ate Keleng selama empat hari di Sibolangit, sekitar dua jam dari Medan, mengajar kelas menulis, juga diskusi macam-macam, dari etnik Batak Karo sampai hak asasi manusia. 

Yusuf Tarigan, direktur eksekutif Yayasan Ate Keleng, berharap kelas ini bisa mendorong peserta buat "suka membaca dan menulis." Ada belasan peserta ikutan. 

Pengalaman tiga hari ini menyenangkan namun juga menyadarkan bahwa tantangannya besar sekali. Ia beda dengan kelas dengan pers mahasiswa, yang tentu sudah punya banyak anggota dengan pengalaman menulis jurnalistik. Ini juga beda dengan pengalaman saya mengajar di Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi. Menariknya, makin hari makin banyak yang ikut di Sibolangit. 

Yayasan Ate Keleng --dalam bahasa Karo artinya "kasih sayang"-- terletak dalam area "Taman Jubileum 100 Tahun Gereja Batak Karo Protestan." Ini gereja suku, yang menganggap dirinya dimulai pada 1890, di Tanah Karo. 

Luas Taman Jubileum sekitar 50 hektar. Ada banyak penginapan buat retreat, panti sosial, rumah buat warga senior, bengkel perkayuan, tapi juga musium serta pepohonan yang tinggi. Suasana adem. Enak buat olahraga. 

Yayasan Ate Keleng milik Gereja Batak Karo Prostestan. Ia bergerak di bidang credit union dengan anggota sekitar 50,000 orang, namun soal advokasi di bidang sosial dan politik, terutama di Sumatra Utara. Orang bisa jadi anggota credit union, dari macam-macam latar belakang, tak harus anggota gereja. Kinerja di bidang perekonomian akar rumput sudah terbukti kuat buat organisasi ini. 

Gereja juga memiliki Bank Perkreditan Rakyat. Namanya, PT BPR Pijer Podi Kekelengen

Saya perhatikan mereka suka pakai bahasa Karo. Keputusan yang baik tentu walau bahasa Karo penuturnya sedikit. Bahasa Karo juga punya aksara Karo. Ia memiliki kesamaan dengan aksara Sumatra lain termasuk Pakpak, Simalungun, Mandailing, Batak Toba, Kerinci dan Lampung. 

Tulisan Karo terdiri dari 21 huruf. Namun beberapa orang bilang makin sedikit orang Karo yang bisa membaca, apalagi menulis, dalam aksara Karo. 

Di Jakarta, kata Karo yang saya kenal adalah istilah BPK. 

Babi Panggang Karo. 

Papan nama BPK bersebaran dari Sibolangit sampai Medan. Orang Karo sering bergurau bahwa banyak juga penjual Babi Panggang Karo dari Batak Toba. 

Saya diberitahu bahwa makanan khas Batak Toba adalah saksang. Ia masakan rebusan, yang gurih dan pedas, terbuat dari daging cincang babi atau anjing. Babi disingkat B2 (kata "babi" dengan dua huruf b) maka saksang, dalam bahasa Toba, disingkat B1 (kata anjing adalah biang, satu huruf b). 

"Di Karo kita sebut lomok-lomok," kata Yuni Sartika Ginting dari Yayasan Ate Keleng. 

Yusuf Tarigan mengatakan mereka hendak masuk ke era digital dengan website, media sosial dst. Ini memerlukan ketrampilan menulis thus juga bikin video dan audio.

Ini juga kesempatan saya baca buku, lihat kain tenun, pisau serta pedang, rumah adat serta lesung buat menumbuk biji-bijian. Ada musium Batak Karo dalam areal ini. 

Di Sibolangit, saya berkali-kali diberitahu bahwa suku Karo punya lima marga utama, disebut Merga Silima: Karo-karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, Perangin-angin. Mereka masing-masing terdapat sub-sub merga. Dari kurator musium sampai sopir, dari penjual kopi sampai petani. Semuanya bisa cerita soal Merga Silima

Rosfinelly Tarigan dari musium juga mengajak saya lihat rumah adat. Cantik sekali. Kini saya jadi mengerti bukan saja kelima marga utama tapi turunan dari masing-masing marga serta fungsi dari disain rumah adat. 

Saya merasa berbesar hati melihat begitu banyak perempuan ikutan acara ini termasuk Ruth Sembiring Pandia, pendeta Batak Karo, yang dicalonkan menggantikan Tarigan pada 2024. Yuni Sartika Ginting setia dari awal sampai akhir, ibu seorang anak, bekerja keras buat Yayasan Ati Keleng.

Diskusinya, tentu saja, banyak soal hak perempuan, dari pendidikan buat anak dan perempuan, sampai kekerasan seksual terhadap perempuan. Saya menekankan kelas ini pada dua struktur penulisan; piramida terbalik dan feature. 

Namun saya juga dengar cerita-cerita soal begu --"hantu" dalam bahasa Karo. Dari cerita Tarigan yang mendoakan exorcism orang agar dikeluarkan dari "roh jahat" sampai Priska Tarigan yang cerita kakeknya, seorang pejuang 1945, "bisa menghilang" dan dia sendiri bisa lihat "bayangan hitam." 

Tiga malam saya tinggal disini, pagi jalan kaki, lantas ngopi dan diskusi. Selalu menekankan bahwa esensi jurnalisme adalah verifikasi. Sangat berkesan. 

Monday, May 23, 2022

Pelatihan Menulis di Sibolangit

Kursus tiga hari ini dirancang buat karyawan Yayasan Ate Keleng, Sibolangit, yang ingin belajar jurnalisme –lakukan wawancara, riset dan verifikasi—agar bisa menulis berita, feature, maupun mengisi buat website dan media sosial. 

Ia diharapkan membuat peserta sadar akan berbagai tantangan hukum menulis dengan etis, seyogyanya, juga tak berujung dengan persoalan hukum, termasuk dalam memakai WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya. 

Isinya enam sesi, dari pukul 9 sampai 14, serta satu sesi tanya jawab hari Rabu. Peserta diharapkan punya waktu buat mengendapkan materi belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Kursus ditekankan pada diskusi dalam kelas dan latihan.

INSTRUKTUR

Andreas Harsono, bekerja buat Human Rights Watch, ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, serta Yayasan Pantau di Jakarta, anggota International Consortium of Investigative Journalists, ikut Nieman Fellowship di Universitas Harvard, ikut menyunting Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat serta menulis buku "Agama" Saya Adalah Jurnalisme serta Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Soeharto Indonesia.

SESI PERTAMA - Sepuluh Elemen Jurnalisme

Perkenalan, pembicaraan silabus dan membahas “Sepuluh Elemen Jurnalisme” dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel serta membandingkannya dengan praktik jurnalisme di Indonesia.


SESI KEDUA - Teknik Wawancara

Melihat teknik-teknik yang dikembangkan oleh International Center for Journalists. Peserta melakukan praktik wawancara di depan kelas. 

Bacaan: ”Ten Tips For Better Interview” dan “Bagaimana wawancara dengan pikiran terbuka?” Bila tertarik tahu lebih banyak soal teknik wawancara, bisa baca Manual dari Human Rights Watch soal liputan trauma.

Pekerjaan Rumah: Pulanglah ke rumah dan mewawancarai orang tua Anda. Rekamlah wawancara dgn telepon (video atau audio). Bagaimana proses kelahiran Anda serta tumbuh besar? Tanyakan apa suka dan duka dalam kehidupannya? Rekaman ini akan kita dengar sama-sama di kelas keesokan hari. Setiap peserta perlu fokus pada 5 menit rekaman saja. 

SESI KETIGA - Struktur Piramida Terbalik dan Feature

Bacaan: “Feature: Ibarat Menggoreng Telur Mata Sapi” dan “Menulis Siaran Pers dengan Piramida Terbalik.” Goenawan Mohamad dari majalah Tempo menulis opini yang sering dikutip orang pada 1986 berjudul, "The Death of Sukardal."

Pekerjaan Rumah: Buatlah sebuah siaran pers soal kegiatan Yayasan Ate Keleng dengan format piramida terbalik. Bila Anda mau, juga bisa bikin sebuah opini dengan format feature. Tema opini bebas tapi harus disandarkan pada wawancara dan riset. Pekerjaan rumah ini akan didiskusikan bersama besok. Maksimal 600 kata buat siaran pers, 800 kata buat feature. Bayangkan bahwa naskah ini akan dimuat di website Yayasan Ate Keleng atau Facebook pribadi masing-masing. 

SESI KEEMPAT - Pekerjaan Rumah 

Kita akan diskusi soal pekerjaan rumah tentang wawancara. Bila ada video, mohon siapkan slide projector.

SESI KELIMA - Perkakas Menulis

Tak ada hukum dalam menulis. Namun menulis punya perkakas, tepatnya 50 buah, terbagi dalam empat bagian besar.

Bacaan: Baca nasehat menulis dari Roy Peter Clark. Bila Anda biasa, atau sedang belajar menulis dalam bahasa Inggris, tidak rugi untuk membeli buku Writing Tools karya Clark. Alfian Hamzah dari majalah Pantau banyak memakai perkakas denga baik dalam laporan 2003 dari Aceh Barat, "Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan."

SESI KEENAM - Pekerjaan Rumah

Kita akan diskusi soal pekerjaan rumah tentang siaran pers dan feature. 

SESI KETUJUH - Tanya Jawab

Silahkan membaca blog Andreas Harsono untuk tahu berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kebebasan pers. Blog ini punya banyak informasi soal berbagai persoalan hukum soal pencemaran nama

Tuesday, April 19, 2022

Indonesia Military Finally Ends Abusive ‘Virginity Test’

Authorities Should Investigate Decades of Trauma Caused by Practice 

Andreas Harsono
Human Rights Watch
Indonesia Researcher 

Demonstrators protesting so-called “virginity tests” and sexual violence in Indonesian schools and universities during the Women's March rally in Jakarta, Indonesia, March 2020. © 2020 Andreas Harsono/Human Rights Watch

Indonesia’s armed forces have finally ended all so-called “virginity tests” as part of the recruitment process for women. 

Last week, Indonesian armed forces spokesman Maj. Gen. Budiman announced that all three branches of the military – the Army, the Navy, and the Air Force – had “effectively ended virginity tests” for recruitment. 

The military’s first actions against this abusive practice began in June 2021 when then-Army Chief General Andika Perkasa issued an order to army commanders that female recruits should only be assessed on their ability to take part in physical training. 

He also ordered that the fiancées of male officers who applied for permission to get married no longer needed to get a medical check, including a “virginity test.” But despite the Army’s order, the military said in August 2021 that “virginity tests” were still the rule, implying that the Navy and possibly the Air Force were unwilling to follow the Army’s ban. 

This only changed after President Joko Widodo promoted Perkasa to commander overseeing all three forces in November. So-called “virginity testing” is a form of gender-based violence. It includes the invasive practice of an official inserting two fingers into the vagina to supposedly assess whether the woman has previously had sex. 

In November 2014, the World Health Organization issued guidelines that “there is no place for virginity (or ‘two-finger’) testing; it has no scientific validity.” 

Human Rights Watch in 2014 first exposed the use of “virginity tests” by Indonesian security forces, and while the Ministry of Home Affairs and the National Police ceased examinations, the government failed to effectively stop the practice by the military. 

The Indonesian government should investigate the decades of trauma this policy has wrought on women and provide support for those affected. This is important both for the military and the nation at large to understand the harm caused and prevent similar mistreatment in the future. Women seeking to join the country’s armed forces should not have to overcome discrimination and abuse to do so.

Friday, March 18, 2022

Protes terhadap pembredelan majalah Lintas di IAIN Ambon


Kemarin saya berbincang dengan lima wartawan Sigma dari Universitas Islam Negeri Banten, bersama Nisa Alwis dari Pandeglang, ketika dapat kabar bahwa Lintasdotcom dibredel di Ambon

Lintas menerbitkan majalah. Laporannya soal kekerasan seksual terhadap 25 mahasiswi dan 7 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon pada 2015 sampai 2021. Ini liputan makan waktu. Pelecehan dan kekerasan terjadi saat kuliah kerja nyata, magang, bimbingan skripsi, indekos dosen, rumah pegawai, dan ketika belajar di ruang kelas. Pelakunya total 14 orang termasuk 8 dosen. 

Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin "membekukan" Lintas. Diskusi berubah jadi protes pembredelan. Mereka cepat sekali bikin poster. Nisa memotret kami ... klik, klik, klik. 

Kami sebarkan lewat media sosial. Rektor seharusnya bikin team buat selidiki isi laporan, bukan sewenang-wenang bungkam kebebasan pers. Solidaritas ini buat dukung Lintas dan para korban.

Friday, March 11, 2022

When the religious affairs minister is accused of insulting Islam

Andreas Harsono 

Religious Affairs Minister Yaqut Cholil Qoumas became the target of an angry campaign by religious fundamentalists after he issued a decree to regulate the volume on loudspeakers at mosques around the country. 

Gus Yaqut, as he is affectionately known, signed the decree on Feb. 21, asking mosques to use loudspeakers indoors and to limit the volume to 100 decibels when using them outside for the call to prayer. 

Many Indonesians have complained about increasingly loud calls to prayer that disturb the work, leisure and sleep of people who live or work nearby. CNN Indonesia compared 100 decibels to the noise created by a jet plane taking off 300 meters away.

A Religious Affairs Ministry official said they had consulted the Indonesian Ulama Council as well as the Indonesian Mosque Council in drafting the decree. But the decree immediately drew protests from many Islamic groups. The Prosperous Justice Party, the Indonesian version of the Muslim Brotherhood, opposes the decree, contending  that the government should not regulate loudspeakers. It condemned Gus Yaqut for an interview in which he compared the call to prayer with the volume created by barking dogs.

Street protests followed in some cities, with protesters trampling Gus Yaqut’s photo. One poster depicted him with the head of a dog. 

Roy Suryo, a politician from the Democrat Party, filed a report against Gus Yaqut with the Jakarta police for blasphemy, claiming that the comparison to dogs was an insult to Islam. Azlaini Agus, a politician in Pekanbaru in central Sumatra, where Gus Yaqut  gave the interview, also reported him to the local police

Nothing in the Quran or Islamic law refers to  loudspeakers,  a relatively recent addition to the call to prayer in the Islamic world, including in  Indonesia. 

Gus Yaqut himself  comes from a prominent Muslim family in Rembang in Central Java and is a member of the Nahdlatul Ulama, Indonesia’s largest Muslim group. His Muslim credentials are well known, as he used to head the Ansor Movement, a youth wing of the group. His older brother, Yahya Cholil Staquf, is chairman of the Nahdlatul Ulama.  

Since its inception in 1965, Indonesia’s blasphemy law is often used to stifle free speech and differing viewpoints. 

In 2010, an American expat was jailed for five months for unplugging a mosque loudspeaker on Lombok Island. In 2016, after a Buddhist woman complained about the volume of a neighboring mosque in Tanjung Balai, North Sumatra, Muslim mobs attacked her house, and burned and ransacked 14 Buddhist temples. 

In 2017, former Jakarta Governor Basuki Purnama, a Christian, was sentenced to two years in prison on blasphemy charges after a politically motivated smear campaign that included a rally attended by more than 200,000 people.

More than 150 people have been convicted under the blasphemy law. It is most commonly used against minorities who are deemed to have criticized Islam. But as the case against Gus Yaqut shows, no one is immune.

In 2009, Abdurrahman Wahid, a former president and chairman of the Nahdlatul Ulama, said that the blasphemy law should be repealed because it had been used as a political weapon  and to incite anger among Muslims. Unfortunately, his fears are now being played out.  
 
Because it is used to suppress speech and is applied arbitrarily, Human Rights Watch has long called for repeal of the blasphemy law, which has no place in a democracy. Indonesia should rid itself of this toxic law. 

Andreas Harsono is senior researcher at Human Rights Watch.

Friday, March 04, 2022

Mining, Protests and a Young Villager’s Death in Sulawesi

Andreas Harsono



On February 12, a young man was taking part in a seemingly routine protest by the Aliansi Rakyat Petani (Alliance of People’s Farmers) about five kilometers from his home in Tada village in Central Sulawesi. Farmers and other local residents had been organizing almost daily protests since January 2021, demanding the revocation of the license for PT Trio Kencana, a mining company.

But things turned nasty that night. Protesters, angry that the governor had not kept his commitment to speak to them, blocked the provincial road with trucks. The police responded by deploying 15 trucks of their own and water cannons. The authorities turned off the electricity in the area. At around 11:30 p.m., local police started firing teargas to disperse hundreds of protesters blocking the Trans Sulawesi road. They arrested at least 59 protesters.

Protesters alleged that the police used live ammunition to disperse the rally. Nine minutes after midnight, the protesters found the body of Erfaldi Erwin Lahadado, a 21-year-old mechanic. He had been struck by gunfire on his right shoulder.

I checked Erfaldi’s Instagram account. It shows him dressed in a bright yellow jacket next to his Honda motorcycle. His Instagram portrayed the life of a young man: music, family, friends, but no sign of activism.

Why was he on the streets that night?

In August, the Central Sulawesi government had granted PT Trio Kencana a license to start digging for minerals in Kasimbar and South Tinombo districts in Parigi Moutong regency. It’s a huge area of 15,725 hectares, almost the size of Bandung or Washington, D.C. The land contains the homes, farms, schools, clinics and businesses – such as kiosks like the one run by Erfaldi’s mother – of 50,000 people. Parigi Moutong is also Central Sulawesi’s largest food-producing area.

PT Trio Kencana says that it is mining gold on the Kasimbar site and has promised “environmental protection, community service, and transparency” on its website, but it is not clear to local residents how these commitments are being kept. Villagers are concerned about the possibility that their land will be confiscated and are angry about ongoing exploration activities, as three mining pits in Kasimbar have flooded rice fields nearby.

Central Sulawesi, according to the Mining Advocacy Network, an Indonesian environmental group, is facing an ecological crisis because of excessive mining operations. The province has issued a total of 135 licenses over the last decade — 28 for an exploration phase and 107 others for operations already in production. The Mining Advocacy Network has called for the Ministry of Energy and Mineral Resources in Jakarta to revoke the license for this mining operation.

Among local residents’ chief complaints is that they say they were not consulted about the deal. They are afraid that more digging will pollute the soil and water in the area. Governor Rusdi Mastura promised on February 7 to meet with the affected communities. He has yet to do so. But he has called on the police to arrest “provocateurs.”

The Central Sulawesi police chief, Rudy Sufahriadi, has promised to investigate the fatal shooting. His team found 60 bullet casings at the scene and sent them for ballistic examination in Makassar, South Sulawesi, confirming the villagers’ claim about live ammunition. Many local residents are skeptical that the police will be held accountable. The police promised to announce the result in March.

Rosmawati, Erfaldi’s mother, has repeatedly asked the police and authorities to find the person who shot her son and bring them to justice. She is hoping that his death will be the last among the farmers and others struggling to protect their land and environment.

Protes di Jakarta soal Penyerangan Ukraina oleh Federasi Rusia

Milk Tea Alliance protes pernyerbuan Ukraina depan 
Kedutaan Besar Rusia di Jakarta sore ini.

Orasi oleh Andreas Harsono

Selamat sore. Sebuah kehormatan bisa bersama saudari-saudara dari Milk Tea Alliance, berada depan Kedutaan Rusia di Jakarta, guna protes penyerbuan Federasi Rusia terhadap Ukraina. 

Penyerbuan Rusia terhadap Ukraina adalah pelanggaran terhadap sebuah negara berdaulat. Ia tercermin dari resolusi anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa: 141 negara minta Rusia segera mundur; 35 negara abstain –termasuk Afrika Selatan; India, Tiongkok—serta hanya lima negara setuju penyerbuan, termasuk Belarus, Eritrea, Korea Utara, Suriah, dan Rusia sendiri. 

Penyerbuan Ukraina juga langgar Budapest Memorandum on Security Assurances pada 1994. Memorandum tersebut menjamin keamanan wilayah Belarus, Kazakhstan, dan Ukraine, ketika mereka bersedia menyerahkan senjata-senjata nuklir mereka. Ia diteken oleh tiga negara superpower: Amerika Serikat; Britania; dan Rusia. 

Saya juga mengutuk pelanggaran hukum humaniter internasional akibat penyerangan Rusia terhadap Ukraina, termasuk pelanggaran berat dan sistematis terhadap berbagai macam gedung sipil --apartemen, sekolah, rumah sakit-- dan warga sipil di Ukraina. 

Saya minta pemerintah Indonesia, lewat UN Human Rights Council di Geneva, membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional, dan kejahatan terkait, dalam penyerangan Federasi Rusia terhadap Ukraina, serta menetapkan fakta, keadaan, dan akar masalah dari setiap pelanggaran tersebut. 

Keputusan Presiden Vladimir Putin buat berbohong --ketika mulai mengirim lebih dari 100,000 pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina sejak Januari 2022—lantas menyerbu pada 24 Februari, tak terlepas dari berbagai penindasan terhadap kebebasan berpendapat, berserikat serta kebebasan pers di Rusia dalam satu dekade terakhir.  

Kami hormat terhadap berbagai wartawan dan blogger Rusia yang berani melawan sensor rezim Putin di Rusia. Mereka tetap pakai istilah “perang” daripada “operasi militer khusus.” Vladimir Putih pakai eufemisme guna mengecoh masyarakat di Rusia. Putin bilang tujuan penyerbuan adalah “de-Nazi-fisikasi” dari Ukraina. Tak ada bukti bahwa pemerintahan Ukraina tak lakukan pemilihan umum bebas serta meredam kebebasan. 

Sebaliknya, Kementerian Pendidikan Rusia meluncurkan program khusus untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Rusia bikin anak-anak menganggap bahwa perang di Ukraina bukan “perang.”

Walau kebebasan berpendapat dilarang, namun ribuan orang Rusia berdemonstrasi menentang perang. Tokoh masyarakat, wartawan, seniman, dan puluhan ribu anak muda bicara menentang perang di Ukraina. Sekitar 7,000 orang dari 13 kota seluruh Rusia ditahan polisi. Radio Echo dan TV Rain di Moscow ditutup. Novaya Gazeta, suratkabar independen di Moscow, juga dapat ancaman guna memakai bahasa yang kabur yang dipakai Putin. Ia juga bisa dibredel. 

Kami berada disini buat angkat suara. Mungkin suara kita kecil. Jumlah wartawan lebih banyak dari demonstran. Mungkin kami takkan cukup membuat para diplomat Rusia mengirim pesan ke Moscow. Tapi hidup kita terbuat dari orang-orang yang tidak membisu. Kita mengirim pesan yang jelas: hentikan serbuan terhadap Ukraina dan selidiki Vladimir Putin. 

Andreas Harsono

Tuesday, March 01, 2022

Biodata


Dia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada 1994 ketika pemerintahan Presiden Soeharto hanya memperbolehkan organisasi tunggal buat wartawan. 

Pada 1995, dia ikut mendirikan Institut Studi Arus Informasi di Jakarta, bekerja sampai 2003 ketika dia ikut mendirikan Yayasan Pantau, yang bergerak di bidang pelatihan jurnalistik. 

Dia anggota awal dari International Consortium of Investigative Journalists pada 1997 di Washington DC. Belakangan organisasi tersebut memberinya penghargaan atas sumbangannya dalam mengembangkan liputan investigasi secara global

Pada 2011, dia ikut mendirikan Suara Papua di Jayapura, mendukung Oktovianus Pogau (1992-2016), seorang blogger dan wartawan berbakat asal Sugapa, Papua, sebagai redaktur pendiri. 

Dia mulai karir jurnalistik dengan harian The Jakarta Post lantas The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). 

Pada 1995, dia ikut program School of International Training, Vermont, Amerika Serikat. 

Pada 1999, dia belajar jurnalisme sebagai Nieman Fellow di Universitas Harvard dan kembali ke Jakarta menyunting majalah Pantau khusus media dan jurnalisme.

Dalam Bahasa Indonesia, bukunya termasuk
Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat (bersama Budi Setiyono) dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme serta dalam Bahasa Inggris Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.

Friday, February 25, 2022

To Forgive

By Goenawan Mohamad
 
I don’t remember the exact date. But looking back now, I realize that it must have been at some time in February 1948. I was seven years old. The previous night, I had heard the adults talking about something they called a “truce.” I realize now that they must have been talking about the “Renville Agreement,” which was intended to bring to an end the armed conflict between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Indonesia.
 
Both sides knew that the truce could never really hold. But for one day at least, the atmosphere was peaceful. At the very least, there hadn’t been any shooting the previous night. 
 
There was a fleeting sense of relief. People were cheerful, but they was a strange sense of peace.
 
Dutch soldiers were still roaming the streets in open jeeps, holding their rifles. At the same time, the people of our small town had begun hanging red and white flags on the doors of their houses. People even felt sufficiently confident to gather together in an open field. I went there, with my mother. Nobody seemed to be afraid. At one point, the people broke out in song, singing Tujuh Belas Agustus (“On the 17th of August”) together. It was a new revolutionary song, and only a few were familiar with it. Even so, I saw one woman, a friend of my mother’s from her time in exile in Digul, singing at the top of her voice, tears in her eyes.
 
But in the end, it turned out that the day was not quite as peaceful as it had seemed at the beginning. 
 
When we got back from the celebration in the field in the late afternoon, our housekeeper, Sambyat, told us that some Dutch soldiers had stormed into the house, carrying guns. After removing the paper flags of the new Republic from our gate, a soldier had forced Sambyat to swallow two of them. Then they had left. 
 
In the evening, Mother told me that earlier in the afternoon, the Dutch soldiers had shot dead four young men in the rice fields. There hadn’t been any fighting. “They weren’t even partisans,” my mother said.
 
From that moment onwards, the word “truce” took on a completely different meaning in our household.
 
Almost a full century later, in 2022, the Dutch Prime Minister, Mark Rutte, issued a statement on behalf of his government. “On behalf of the Dutch government, I offer my most profound apologies to the people of Indonesia for the systematic violence perpetrated upon them by our country, a violence that until now has never been fully acknowledged,” he said.
 
I can understand why he made the apology, but I’m not sure that he was the right person to issue it. Rutte was born in 1967, a full twenty years after Van Mook, the acting Governor General of the Dutch East Indies, had attempted to destroy the design of the new Republic and conducted acts of military aggression against its people. I am not sure that Rutte has a good grasp of Indonesian history and its intricacy. He belongs to a generation raised years after Westerling, the notorious Dutch counter-insurgency officer, ordered the execution of hundreds of “terrorists” in Sulawesi without trial, and attempted a military coup against the Indonesian government.
 
I prefer to see Rutte’s apology not as  a conscientious policy, but rather a political act or, if you will, a proxy. It is a mea culpa without pathos. After all, his government has no part in the ugly chapter of the Dutch colonial history, and he could fairly say that our entangled histories were, like other histories, a “slaughtered bench”, to borrow Hegel’s dark metaphor; and who knows where the Schlachtbank exactly was.

We write history and stack up collective memories. But historiography has a fundamental flaw: it requires the use of words and names. It is based on an assumption that there is a common agreement regarding what these words and names mean: “Dutch” “Indonesianas,”, “violence.”
 
Historians string them together to create narratives and produce a meaning about the value of human freedom. They want to believe that the words they use will generate a consensus of signification. But language is tricky.
 
The word “Dutch” only means something if you compare it to something that is “non-Dutch” — and that is without limit. You’ll never be able to completely define what the words “Dutch” and “Indonesian” might mean. You can’t define a word by looking it up in the dictionary or in Wikipedia. Each word is perpetually elusive. Identities, names, and labels are always a process.
 
So I’m not saying anything new arguing that the word “Dutch” meant something different in the 1940s to what it means in 2020. The link between the government in The Hague today and Westerling — who, incidentally, tried to become an opera singer after retiring as a soldier — is entirely an abstraction.
 
A professor at Leiden University, who knew that the colonial regime sent my parents into an exile in Papua in the 1930s and executed my father in 1947, once asked me: “Do you still hate the Dutch?” 
 
“I don’t think so, ” I replied, somewhat taken aback. 
 
“I asked you because we Dutch still hate the Germans,” he replied.
 
The professor was a a very civil sort; it was atypical that he, speaking of Germans, used the word “hate”. But how could I assess the intensity of the pain, the humiliation, and the trauma living under Nazi’s repression?
 
“Our experiences are different,” I replied.
 
Experiences are always  personal and different. Each is shaped by a finite and transitory world. I do not believe that there is any such thing as a “collective memory” recording history without blemish. This is particularly true when it comes to what may be described as “extreme violence” in the past. Every time I hear people sitting down to judge what happened in the past, I hear one line of Chairil Anwar’s poetry echoing in my head: “We — the dogs being hunted — see only fragments of the play in which we act.” 
 
Still, if anybody asks me how I feel about Rutte’s statement, I say: “Yes, I believe in forgiveness”. Despite the nature of the Dutch apology as a conceptual construct, I always remember what Monginsidi did. The young guerrila leader in Makassar forgave the Dutch soldiers before they executed him on September 5, 1949.
 
But what do the words “systematic violence” really mean? Revolution is not a dinner party, as Mao Zedong once said; it implies ambition and murder. Neither is counter-revolutionary politics of repression. In the modern histories of China, Algeria,  and Indonesia, both the revolutionaries and their enemies have their own slaughterhouses.
 
This does not mean that everything is blurred and that there can be no judgment. To me, it is clear what the words “extreme violence” mean: they refer to colonialism itself. Colonialism is an evil institution, built on arrogance and greed, based on an “ideology” that was used to justify treating Indonesians  (and many other peoples elsewhere) as less than human, as subhuman slaves. 
 
And that is something I can never forgive.

Thursday, February 17, 2022

Menulis Siaran Pers dengan Piramida Terbalik

SAYA sering menerima siaran pers yang sulit dibaca, atau kalau pun agak penting, saya hanya membacanya satu, dua alinea, mungkin tiga alinea, lantas saya tinggalkan. Entah siaran pers dari kantor pemerintah, perusahaan swasta, serikat buruh, lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat. 

Sering juga saya terima siaran pers dalam bentuk kronologi. Ia dimulai dari "dahulu kala ada seorang puteri raja ..." --ibarat dongeng H.C. Andersen (1805-1875) soal putra raja hendak mencari isteri. Siaran pers sama sekali tak sememikat dongeng Andersen. Raja telanjang, cuma  pakai kolor, tapi merasa pakai baju mewah tentu menarik. Dongeng-dongeng adalah fiksi.

Tapi siaran pers adalah fakta. Susah sekali memasukkan putri duyung atau penyihir ke siaran pers bukan? Ini dunia nyata. Jadi siaran pers sebaiknya tak disajikan melulu kronologi --walau isinya bisa kronologis. 

Di Indonesia, tampaknya, jarang orang yang menulis siaran pers sadar bahwa ia seyogyanya disajikan dengan struktur piramida terbalik 

Yup. Piramida terbalik adalah struktur naskah yang biasa dipakai buat menulis berita. Setiap wartawan pasti dilatih menulis dengan model piramida terbalik. Cukup banyak wartawan, ketika pindah pekerjaan, bisa menulis dengan model piramida terbalik. Tapi ada juga yang tak sadar atau tak mau mengubah kebiasaan berbelit-belit di tempat barunya dalam siaran pers. 

Struktur piramida terbalik muncul pada pertengahan abad XIX bersamaan dengan pemakaian telegram buat mengirim berita. Bagian paling penting ditaruh paling awal. Makin ke bawah makin kurang penting. 

Tujuannya, penerima telegram --maupun pembaca suratkabar-- bisa dengan cepat memahami inti dari berita yang dikirim. 

Ia selalu dimulai dengan lead --alinea pertama. Ia berisi unsur Lima W Satu H dari berita tersebut. 

Lima W Satu H singkatan dari what, why, when, where, who dan how. Ia diperkenalkan oleh Rudyard Kipling (1865-1936), seorang penulis Inggris, yang memperkenalkan "metode Kipling" guna membantu anak-anak bertanya. Kipling menulis sebuah puisi agar metode ini mudah diingat. Ia ada dalam cerita berjudul, “Elephant’s Child.”

I keep six honest serving-men;
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.
I send them over land and sea,
I send them east and west;
But after they have worked for me,
I give them all a rest.

Metode Kipling ini juga bisa dipakai buat menyajikan siaran pers. Ia bisa dipakai dalam menyampaikan pengumuman, menyampaikan tuntutan, menyampaikan usul dan lainnya. Ia dipakai buat menerangkan apa, siapa, mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana pengumuman atau tuntutan tersebut dibuat.  

Apa yang diumumkan?
Siapa yang mengumumkan?
Mengapa pengumuman penting?
Kapan pengumuman disampaikan?
Dimana pengumuman dibuat?
Bagaimana ia terjadi?

Butir paling penting dari pengumuman atau tuntutan seharusnya ditaruh pada alinea pembuka. Ia setara dengan lead dalam penulisan berita. Lead ini harus dibuat menarik sehingga pembaca tertarik membaca, ibaratnya makan umpan, sampai akhir siaran pers. 

Sudah belajar 55 perkakas menulis dari Roy Peter Clark bukan? 

Mulailah kalimat dengan subjek dan kata kerja. Susun kata-kata sesuai tekanan. Bila mau membela korban, gunakan kalimat passive aggressive. Ada pesan rahasia dalam setiap angka satu, dua, tiga dan empat. Ini perkakas yang perlu dikuasai siapa pun yang ingin menulis --berita, prosa, fiksi, surat cinta, status media sosial, surat termasuk siaran pers. 

Saya mewajibkan semua peserta kelas menulis Yayasan Pantau (Jakarta), dimana saya mengajar, belajar minimal 23 dari 55 perkakas.  

Alinea kedua adalah kutipan atau quote. Harus ada orang, yang nama dan jabatannya, ditaruh sebagai juru bicara organisasi, perusahaan, serikat buruh atau apapun, guna menyampaikan siaran pers. 

Quote ini perlu sangat menarik. Ia tak boleh diisi dengan jargon. Ia tak boleh membosankan. Quote ini harus menarik perhatian media agar mengutipnya. Ibaratnya, pada bagian inilah siaran pers bisa memasukkan kata Andersenian soal penyihir atau putri duyung. 

Boleh juga alinea kutipan ditaruh pada alinea ketiga bila lead memerlukan alinea pendukung.  

Saya sering menulis siaran pers baik buat Aliansi Jurnalis Independen, Yayasan Pantau maupun Human Rights Watch (New York) dimana saya bekerja. 

Salah satu siaran pers Human Rights Watch, versi Bahasa Indonesia, yang paling sering dibaca dibuat tahun 2010. Ia soal gugatan hukum Abdurrahman "Gus Dur" Wahid dan kawan-kawan agar Mahkamah Konstitusi hapus pasal penodaan agama. Judulnya, "Keputusan Mahkamah Konstitusi Kemunduran bagi Kebebasan Beragama." 

(Jakarta) - Mahkamah Konstitusi menyudutkan kebebasan beragama di Indonesia dengan menolak seluruhnya permohonan uji materi terhadap pasal kontroversial yang melarang "penodaan agama", kata Human Rights Watch hari ini. Organisasi ini mendesak pemerintah Indonesia mencabut pasal ini serta sejumlah peraturan lain yang melanggar hak beragama, berkeyakinan, dan hati nurani.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi atas pasal penodaan agama adalah ancaman nyata bagi kalangan minoritas agama di Indonesia," kata Elaine Pearson, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch. "Jika Presiden Yudhoyono serius bicara soal demokrasi dan pluralisme di Indonesia, ia harus berusaha agar pasal ini, dan sejumlah peraturan serupa lain, dihilangkan dari sistem hukum di Indonesia."

Pada Januari 2022, saya juga bantu menulis siaran pers Yayasan Pantau soal penghargaan yang diberikan kepada Eko Rusdianto, seorang wartawan, karena keberaniannya menulis sebuah kasus hukum yang mandeg. Judulnya, "Wartawan dari Maros, Pulau Sulawesi, Raih Penghargaan Jurnalisme." Ia memperlihatkan struktur piramida terbalik dengan gamblang. Alinea kedua diberikan dalam bentuk kutipan.

“Keputusan Eko Rusdianto buat menggali sebuah kasus, dan belajar soal liputan trauma, lantas mendapat kepercayaan dari ibu para korban buat menulis kekerasan seksual, serta bikin laporan yang kritis, membuat para juri sepakat bahwa ia sebuah keberanian dalam jurnalisme,” kata Coen Husain Pontoh dari Penghargaan Oktovianus Pogau.

Badan dari siaran pers adalah isi atau penjelasan. Ia merupakan bagian paling tebal sesudah alinea quote. Ia bisa berisi beberapa alinea bahkan belasan. Ia berisi kronologi. Ia juga bisa berisi argumentasi. Ia bisa berisi penjelasan hukum. Bila diperlukan, di tengah isi juga bisa dikasih satu alinea kutipan. 

Jangan lupa masukkan hyperlink dalam siaran pers. Bagian penjelasan tentu memerlukan banyak sekali link. Ia memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memeriksa apapun: data, waktu, tempat, kejadian, hukum, perjanjian dan lainnya. 

Piramida terbalik ini diakhiri dengan alinea terakhir yang juga berupa kutipan. Sekali lagi, ini bisa Andersenian. 

Ekornya, siaran pers perlu sediakan nama, email atau media sosial dari jurubicara yang bisa dihubungi wartawan. Ini berguna bila ada wartawan yang ingin wawancara. 

Ia juga perlu dilengkapi dengan link video, foto maupun website lain yang relevan. Saya sering dihubungi wartawan dan diminta muncul di televisi dan lainnya sesudah bikin siaran pers. Kadang siaran langsung. Kadang rekaman. Mereka sering pakai materi yang tersedia. Keberhasilan siaran pers antaranya terletak pada kemampuannya menarik media meliput lebih dalam. 

Friday, February 04, 2022

Rumah sakit Lawang

Susanna Harsono, adik saya, kembali masuk ke rumah sakit jiwa Lawang. Hari ini dia diantar mama dan saudara kembarnya Rebeka dari Jember. Ada rujukan dari rumah sakit Jember agar ke Lawang. 

Susan punya schizophrenia paranoid sejak umur 23 tahun. Bila ada ketegangan, wahamnya kambuh dan merasa terancam. Dia lantas bikin repot. Biasanya dia tinggal di rumah sakit selama dua sampai tiga minggu. Dia sudah berobat selama 30 tahun lebih.

Menurut Metri Harsono, mama kami, Susan pernah bangun pagi, cuci miring, pipa ledeng bocor. Dia lantas menggedor pintu tetangga, mau pinjam kunci Inggris, hendak perbaiki ledeng. Ini tentu mengganggu tetangga. 

Rebeka baru pertama kali datang ke rumah sakit ini. Dia kagum. "Jendela kolonial, bangunannya semua sejuk, tinggi gede kamar dan jendelanya," katanya. 

Saya sudah beberapa kali antar Susanna ke rumah sakit. Saya juga pernah tinggal di Lawang pada 1981-1982, dekat dari rumah sakit, ketika mulai sekolah di SMAK Sint Albertus Malang. Institusi ini salah satu rumah sakit jiwa terbaik di Indonesia.

Hak Asasi Manusia

Saya menulis ratusan esai soal hak asasi manusia, dari kebebasan sipil dan politik hingga hak akan air, dari pelanggaran di Aceh sampai Kalimantan sampai Papua. Pelanggaran dilakukan entah oleh aparat negara --dalam tugas resmi maupun tidak-- atau negara mendiamkan pelanggaran yang dilakukan oleh warga.


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013 

2012

2011


2008

2006

2005

2004

2003

2001

1998