Showing posts with label News Story. Show all posts
Showing posts with label News Story. Show all posts

Monday, October 12, 2026

王


"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power

Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Saya pernah bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur) dan majalah Pantau (Jakarta). Saya suka menulis soal jurnalisme. Bill Kovach, guru jurnalisme, mendidik saya buat menjadi wartawan ketika belajar di Universitas Harvard.


Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.

Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. 

Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 80 lokasi, selama tiga tahun. Saya menulis tempat menarik. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge, dekat Boston. Kedua anak saya lahir di Jakarta. Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di New York sehingga saya sering berkunjung ke New York maupun kota-kota sekitarnya.



Saturday, November 28, 2020

Dinas Perhubungan Tutup Perlintasan Kereta Palmerah

Pagi ini
 seorang tetangga saya, mengirim surat ke Whatsapp group warga Apartemen Permata Senayan, persis tetangga Menara Kompas. Isinya, surat pemberitahuan dari kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo kepada manajemen Menara Kompas bahwa perlintasan dan jalan depan apartemen akan ditutup mulai besok. 

Liputo menulis bahwa jalan akan ditutup demi "mendukung pelaksanaan program penataan stasiun Palmerah dan peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan."

Surat ini terdiri dari empat halaman. Ia dikirimkan kepada beberapa gedung sekitar perlintasan termasuk manajemen stasiun Palmerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, SMAN 24, Persatuan Penembak Indonesia, PT Senayan National Golf, Senayan City Mall, Plaza Senayan, STC Senayan, Panin Group, Ratu Plaza, FX Sudirman, TVRI, Kompas Gramedia, Hotel Mulia, Hotel Sulthan, Hotel Century Park, Hotel Fairmont, Gelora Bung Karno dan beberapa perusahaan lagi. Semua gedung ini terletak di Kelurahan Gelora. 

Ironisnya, Apartemen Permata Senayan dan Pasar Palmerah tak termasuk dalam surat pemberitahuan. Sebagai warga Kelurahan Gelora, yang akan terkena dampak dari penutupan jalan ini, saya tahu bahwa warga terbanyak dalam kelurahan ini tinggal di daerah sekitar Pasar Palmerah. 


Gedung dengan jumlah warga terbanyak di kelurahan ini adalah Apartemen Permata Senayan. Gedung-gedung lain di kawasan ini adalah gedung perkantoran dan perbelanjaan. Orang tentu sedikit yang tinggal di sana. 

Liputo menulis bahwa ada timeline penutupan perlintasan dengan sosialisasi pada 16-18 November, pertemuan pers pada 23-25 November, uji coba pada 27-28 November serta ditutup pada 29 November. 

Dalam surat tersebut tak disebutkan hasil studi atau pertimbangan menutup jalan. Berapa orang yang meninggal karena kecelakaan di palang kereta api tersebut? 

Saya sudah tinggal di daerah ini sejak 1993 dan melihat dua persimpangan ditutup: Permata Hijau dan Slipi. Saya lihat penutupan kedua persimpangan tersebut memang memudahkan motorisasi, lalu lintas kendaraan bermotor lebih lancar, namun juga membuat pelanggaran jalur satu arah meningkat. Banyak pengendara motor, yang tak mau berputar beberapa kilometer, melanggar aturan lalu lintas. 

Pejalan kaki dibikin susah untuk berjalan apalagi menyeberangi rel kereta api. Beberapa kali saya menyeberang jalan di Permata Hijau. Wuh ... bahaya sekali. 

Menarik untuk tahu bagaimana evaluasi terhadap penutupan jalan-jalan tersebut. Seberapa jauh ia mengurangi dampak dari motorisasi di Jakarta terutama daerah Pejompongan, Palmerah, Senayan sampai Permata Hijau. 

Bagaimana dampaknya pada polusi udara? Bagaimana dampaknya pada makin sulitnya orang buat bersepeda dan berjalan kaki --dua moda transportasi yang bersahabat dengan alam-- serta dukungan dua moda tersebut terhadap pengembangan kereta api di seluruh daerah Jakarta dan pinggirannya? 

Bukankah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan mulai mengembangkan trotoar di Jakarta termasuk daerah sekitar stasiun Palmerah dan Senayan? Bagaimana dengan membangun jembatan buat penyeberang yang berjalan kaki?

Saya tentu ingin tahu lebih banyak studi guna mendukung penutupan lintasan kereta dan jalan yang menuju Pasar Palmerah. Pada 1989-1993, saya banyak belajar soal transportasi publik yang berkelanjutan dari Michael Replogle.

Sejak 1993, saya setidaknya menolong lebih dari selusin orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun jumlah kecelakaan terbanyak bukan dari kereta api namun dari motor yang tak berhenti saat lampu merah dekat lintasan kereta api. Mereka kebanyakan menabrak penyeberang jalan atau kendaan lain. 


Saya harap Gubernur Baswedan dan Liputo mau menunda penutupan jalan ini nanti malam. Buatlah konsultasi publik yang memadai. Bukalah data dan angka. Perhatikan kritik terhadap motorisasi. Pikirkan nasib pejalan kaki, pengendara sepeda pancal dan beberapa kusir dokar yang bekerja di Pasar Palmerah. Ini daerah padat. Banyak orang menyeberang jalan. Motorisasi bukan satu-satunya jawaban dari persoalan transportasi di Jakarta. 


Update 29 November 2020

Jalan lintas ditutup dini hari 29 November 2020. Ia hanya dilakukan "sosialisasi" selama tiga hari. Tak ada hasil riset yang dibagikan kepada warga soal penutupan jalan serta dampak dari jalur satu arah. Dinas Perhubungan tampaknya tak punya riset soal pelanggaran lalu lintas akibat jalur satu arah. 


Monday, April 09, 2007

Murder at Mile 63

By S. Eben Kirksey and Andreas Harsono


U.S. intelligence reports linked the Indonesian military to the 2002 murder of American school teachers in Timika, a mining town in the remote Indonesian province of Papua. Despite these reports, and opposition from the U.S. Congress, the Bush Administration removed a decade-old ban on funding for military education programs in Indonesia. In May 2006, the Bush Administration announced a new Pentagon program that will provide up to $19 million in additional funds for building Indonesian military capacity. An Indonesian court charged that Antonius Wamang, an alleged Papuan guerrilla, was the ringleader of this attack and sentenced him to life in prison on Nov. 7 2006. Six other alleged coconspirators were given sentences ranging from 18 months to seven years in jail. The same day that the sentences were handed down, Pentagon officials announced a “new era of military co-operation” with Indonesia. Yet, rigorous standards of evidence didn’t prevail in this Indonesian court and questions remain about whether Wamang’s group acted alone. This report—prepared for the Joyo Indonesian News Service and the Pantau Foundation—is based on internal police documents, court records, and eyewitness accounts. Antonius Wamang, Decky Murib, Patsy Spier and more than 50 other sources were interviewed in Timika, Jayapura, Biak, Jakarta and Washington DC.


When Antonius Wamang boarded a Garuda jet in September 2001 at Timika’s Moses Kilangin airport in Papua, his heart was pounding—he was on a mission to get weapons and ammunition in Jakarta. Born in the remote highland village of Beoga in 1972, Wamang was a young boy when Indonesian Brigadier-General Imam Munandar launched Operation Eliminate (Operasi Kikis) in the highlands of Papua. Anti-personnel Daisy Cluster bombs, mortars and machine-guns were used against Papuan villagers who were armed with bows and arrows. Nearly 30 years later, Wamang found what he thought was an opportunity to buy arms in hopes of fighting back against the Indonesian military.

Wamang flew to Jakarta alone and was met at Cengkareng airport by Agus Anggaibak, a sandalwood (kayu gaharu) dealer with close ties to the Indonesian military. According to Janes Natkime, a Beoga native who has known Wamang since elementary school and currently heads the Warsi Foundation in Timika, “Agus Anggaibak set up everything, he lobbied the officers and arranged the money.” Anggaibak, Natkime and Wamang are members of the Amungme tribe, a relatively small ethnic group where almost everyone knows everyone else. Anggaibak had earlier visited Wamang’s group in their jungle hideout, encouraging them to raise money to buy guns. He brought a rifle with him. Anggaibak showed off this weapon in Wamang’s camp: “MODEL P88-9, Col 9 mmp AK, Made in Germany.”

Anggaibak promised to help Wamang obtain weapons like the one he was carrying, as well as other guns, from arms dealers in Jakarta. Like all groups in West Papua’s Tentara Pembebasan Nasional (National Liberation Army)—a group without a clear hierarchical command structure founded in 1971—Wamang’s group was poorly armed.

Antonius Wamang’s group, according to the prosecutor’s indictment and several witnesses, only had three aging weapons: an SS1, an M16, and a bolt-action Mauser. Following several weeks of intensive gold panning, and sandalwood collecting, Wamang’s group raised money to purchase more guns. Anggaibak departed for Jakarta, with an advance payment from Wamang, where he began working on securing a deal. Wamang later flew to meet Anggaibak. He brought sacks of sandalwood probably worth more than 500 million rupiah. On the international market sandalwood fetches even higher prices. This rare wood is used to make incense and perfume.

Initially Anggaibak and Wamang stayed in a police guest house in Jakarta. A sandalwood middleman from Makassar named Mochtar introduced Anggaibak and Wamang to some Indonesian army and police officers. Well aware of how to exploit internal conflicts within the Indonesian security forces, Wamang hoped to secure weapons from one faction in hopes of attacking another faction.

Sergeant Puji, a police officer, befriended Wamang while he was staying at the guest house. Sergeant Puji took Wamang and Anggaibak on trips around Jakarta. They toured around while Puji asked them about the activities of Papuan guerillas around Timika. Puji said that he wanted to help the movement: he presented Wamang with a gift of six magazines of bullets (total 180 bullets) that could be used in Wamang’s M16 or SS1 rifles. Sergeant Puji also gave Wamang bullets for his Mauser. One night in the guest house, Sergeant Puji showed Wamang fifteen M-16 rifles. Wamang said he paid 250 million rupiah for these guns and Sergeant Puji held on to them for safe keeping.

Later Wamang moved to Hotel Djody at Jalan Jaksa 35, a backpacker hostel in downtown Jakarta. He probably checked in using a false name. “Mochtar was a regular guest here,” said Herry Blaponte, the hotel’s front office staff. Blaponte said Mochtar had regularly made sandalwood business deals with his Papuan guests. Hotel staff remember Mochtar as having a stocky build and being a “dandy”—their memories of him are not fond, however, since he left without paying his bill. Blaponte and hotel security staff Mahmud Trikasno told Indonesian chief detective Dzainal Syarief that they did not remember Wamang’s stay at their hotel. “I don’t remember his face,” said Trikasno. Four cleaning service staff also did not recognize Wamang’s picture.

One afternoon at Hotel Djody, according to Wamang, a stranger approached him and Anggaibak. “I hear you are looking to buy guns”, Wamang quoted the stranger as saying. Eventually Anggaibak admitted that they were. The stranger—Captain Hardi Heidi—said that he was an Indonesia soldier from Surabaya. Eventually Wamang paid for four additional guns from Hardi Heidi: two AKs and two M-16s. As with Sergeant Puji, Wamang arranged for Hardi Heidi to keep the weapons for safe keeping until he was ready to depart for Timika.

Hardi Heidi introduced Anggaibak and Wamang to Sugiono, an active duty Kopassus officer who pledged to help transport the weapons to Timika. They all traveled to different cities in Java together—to Bandung, Yogyakarta, and Surabaya. Sugiono and Hardi Heidi had interests similar to Sergeant Puji’s—they wanted to hear about TPN activities around Timika.

On September 21, Wamang visited 40 Amungme and Kamoro tribal leaders, who had just returned from negotiations with Freeport McMoRan at its New Orleans head office. They were making a stop in Jakarta and stayed at Hotel Mega Matra. Excited to see many fellow Amungme leaders, Wamang visited the hotel a number of times. The leaders were negotiating a profit sharing deal with Freeport’s management.

Wamang asked many delegates for money. Omaleng said Wamang had bragged about how he had secured a shipload of weapons that were ready to be shipped to Papua. Wamang needed the extra money to transport the weapons. Janes Natkime gave Wamang 1.5 million rupiah, “Five days later he came back to the hotel, saying that the ship had been rerouted to Aceh.”

Wamang said that he had paid Sugiono nearly 50 million rupiah to ship the guns to Timika. After a chartered boat was loaded with the weapons, Wamang claims that Sugiono and Hardi Heidi gave him the slip. The ship motored away with Wamang standing alone on the dock. Just prior to the boat’s departure, Wamang said that he overheard a conversation between Hardi Heidi and his wife. Wamang quoted the wife as saying: “We should sell these in Aceh.”

After calling associates back in Timika for more money, Wamang traveled alone back to Timika on the Kelimutu passenger ship. Wamang arrived in Timika with only the bullets that Sergeant Puji had given him. His extensive contacts with Sergeant Puji, with Sugiono, with Hardi Heidi, and with Mochtar had given him moments of hope. But his mission to obtain guns had ultimately failed. Instead, Wamang revealed his plan to attack Freeport to these Indonesian officers and gave them intelligence about TPN activities.

THE AMBUSH

In early August 2002, Antonius Wamang started out on foot with at least six other men, including Johni Kacamol, Yulianus Deikme and Elias Kwalik, from a jungle camp near Kali Kopi . Their destination was the main road that connects Tembagapura, the mining town of Freeport McMoRan, to Timika, a sprawling urban center in the lowlands. This 79-mile road connects Grasberg, Freeport’s highest mining site, down to the Amamapare port site in Timika.

According to Wamang, the journey took nearly three weeks. Wamang, and his men, were preparing to launch an armed assault on Indonesian military troops traveling on this road. The group set up a temporary camp in a ravine below mile 63 of the road.

One of Wamang’s co-conspirators, Hardi Tsugumol, was also very busy getting ready for “an action” on the road, according to Deminikus Bebari of the Amungme Indigenous Council (Lemassa). In the weeks leading up to the ambush, Tsugumol “amassed food and other supplies,” wrote Bebari, in a 2002 report prepared for Indonesian police investigators.

When Hardi Tsugumol was a boy, growing up in an Amungme village, he wanted to be a soldier. As an adult, Tsugumol cultivated relationships with Indonesian soldiers stationed in Timika. He once worked in a lobster company in Biak and later moved to Java, marrying a Javanese woman. The couple separated and Tsugumol’s wife maintained custody of their only child. Tsugumol returned to Timika alone. In the lead up to the ambush Tsugumol “contacted his friends in the military to buy ammunition—300 bullets for 600,000 rupiah, via his friends who were in Kopassus and Brimob,” wrote Bebari.

On Saturday 31 August 2002, just before dawn, three men, including Tsugumol, were “picked up at the Kwamki Lama neighborhood by a white Toyota Land Cruiser from Freeport’s Emergency Planning Operation division,” wrote Bebari. The EPO is a Freeport division that provides logistical, transportation and communication supports for the more than 3,000 Indonesian security personnel stationed in the area. Tsugumol, declined to reveal the vehicle’s driver, saying that he has to protect his “friend.” He only admitted that they had traveled along the Timika-Tembagapura road, past five checkpoints, that morning. The 79-mile road has 14 military posts manned by various units such as Kopassus special forces, Kostrad army reserves, the Marines, the Air Force’s Paskhas elite unit, the Army Battalion 752, the Army’s Cavalry, as well as Brimob (Mobil Brigade) police troops.

Decky Murib, an Amungme informer, said that ten soldiers picked him up at Hotel Serayu in Timika at 8 am that same day. Murib often accompanied Indonesian officers in their operations. He said that he was surprised to see Kopassus Captain Margus Arifin leading this group. “He was supposed to be in Bandung,” said Murib. Formerly, Margus had been the Kopassus liaison officer at Freeport’s EPO office. Murib later told police investigators that Margus brought him in a car with license plate number 609 through the Freeport checkpoints and dropped him, with four solders at mile 62 of the Tembagapura road. Margus reportedly continued north along the road with the remaining soldiers. Margus Arifin denied Murib’s testimony, saying that he was in Bandung that day. Kopassus commander Major General Sriyanto Muntrasan told Tempo that Margus’s signatures showed that he was in the Bandung military course that day.

Freeport operates its check points to register every car and person traveling along the road. Workers have to show their employee ID cards at the checkpoints. Locals have to show special permits issued by Freeport’s Community Liaison Office. There are also special Freeport-issued visitor cards. “Only the soldiers usually refuse to report at the checkpoints,” said Lexy Lintuuran, Freeport’s corporate security chief. According to Linturan, a car with the license plate 609, the car Decky Murib claimed he was in, passed through the checkpoints in the morning of the attack.

That morning a group of school teachers from the Tembagapura International School, went on a picnic around mile 62 of the road. The rugged terrain around this high-elevation section of the road is covered by old-growth cloud forest. Patsy Spier, who was part of this picnic with 10 others, said that it was rainy and foggy. “We ended up leaving the picnic early,” said Spier.

The teachers traveled in two white Toyota Land Cruisers. Rick Spier, her husband, drove the first SUV with four colleagues riding as passengers. Ted Burgon, the school’s principal, sat next to Rick Spier. Patsy Spier traveled in the second car driven by Ken Balk. She sat next to Bambang Riwanto, her Javanese colleague.

When Antonius Wamang, and his men, approached the ambush site, the group was carrying three weapons. “We had one M16, one SS1, and one Mauser,” Wamang said. One white Freeport SUV went by, and then another filled with men in camouflage. They did not shoot. When a third car passed, they opened fire.

Suddenly, in the fog, Patsy Spier saw her husband’s car stopped by the side of the road. Another car was speeding towards her on the opposite side of the road. “They ran Rick’s car off of the road,” Spier thought. Turning around in her seat to get a good look at its license plate, Spier felt a sharp stab in her side. She had been shot. The windshield shattered. Blood splattered all over the SUV interior.

The first shots, fired by a sniper at a moving car, were deadly. They came from straight in front of the first car. The windshield of Rick Spier and Ted Burgon’s car exploded. Within moments they both sustained fatal wounds. Wamang’s group—a rag-tag band of teenagers and men with limited weapons training—shot at the cars from the side. They wore black shorts, black t-shirts, and black plastic headbands. They were all barefoot.

“I did not see the shooters,” said Patsy Spier. Ken Balk, in the same car as Spier, saw a pair of black army boots underneath a truck, some 20 yards away from where their vehicle had come to a stop. Three other vehicles, a yellow Mac truck and two Canadian Pacific dump trucks, were also riddled with bullets.

“All of us were shot, wounded. Bambang was laying on top of me, bleeding. I was worried about my husband but the shooting just continued,” said Spier. Bambang died in the attack. Among the 11 people who were wounded in the attack, there were three Indonesian drivers. The two drivers who were seriously injured, Loudwyk Worotikan and Johannes Bawan, were employees of a Freeport contract company. Mastur, the third driver, sustained light injuries.

Another pick up truck was also shot but its driver, Daud Tandirerung, managed to speed away from the crime scene. Two colleagues, Yohan Jikwa and Kamame Moom, were riding with Tandirerung. They told investigators that they saw “two men in ski masks.” According to witnesses, and a reconstruction by police investigators, the shooting lasted between 30 to 45 minutes.

Wamang does not know who fired the first shot. In the initial burst of gunfire it was hard to tell who was shooting. “With everyone shooting, you can’t hear well .... If I had shot first, then I would have been able to tell,” recalled Wamang.

Wamang’s men were edgy. They did not approach the stopped cars. “We weren’t there very long. We immediately retreated,” Wamang told us.

We asked him, “Were you there thirty minutes?” “No,” he said, “30 minutes is way too long.” Of the six magazines given to Wamang by Sergeant Puji, only 1½ magazines (about 45 bullets of 5.56 caliber) were used by his men that day. As Wamang’s group retreated, the other unknown gunmen continued shooting. No one followed as they beat a hasty retreat on foot.

Andrew Neale, a Freeport expatriate, came upon the scene from the north. Neale jammed his vehicle and drove back to the Kostrad military post about 500 meters away at mile 64. According to Lexy Lintuuran, Freeport’s security chief, the Kostrad company stationed there “has more than 100 soldiers.” Why didn’t the Kostrad soldiers come sooner? Did they hear the 30-45 minutes of gunfire?

When the soldiers finally arrived at the scene, the attackers melted away. The soldiers briefly fired their guns. Then the shooting abruptly stopped. “I assumed that the shooters left after the TNI came,” said Spier, using the acronym of the Indonesian military. She remembered a soldier, dressed in full camouflage and black boots, who stood over her, glaring down. Victims were immediately transported to a nearby hospital and soon evacuated to bigger hospitals in Australia and Indonesia.

Decky Murib, the military informer, said that he had heard some shots while he was waiting, and drinking. Captain Margus Arifin later picked him up again and told him, “Your people (TPN) are responsible for those shots.”

A total of thirteen guns were used in this assault on the five cars, according to a ballistics report issued by the Police Central Forensic Laboratory (Pusat Laboratorium Forensik Polri) on 19 December 2002: six SS1s, five M16s, and two Mausers.

Ch. Syafriani, one of the Lab’s ballistics experts, reiterated the data contained in this report on 29 September 2006 in the Central Jakarta district court —the lab analyzed 30 bullets of 5.56 caliber, 77 bullet fragments, 94 bullet casings of 5.56 caliber, 7 bullet casings of 7.62 caliber. A total of 208 bullets, shells, or fragments were recovered from the crime scene.

Wamang’s account of his weaponry is consistent with the evidence presented by chief prosecutor Anita Asterida: his group carried a total of three guns. The prosecution did not account for the ten other guns.

Wamang told us that other gunmen were present. He saw other men shooting into the cars, but he could not clearly identify them. “The testimony of Anton Wamang and others at the crime scene is clear and consistent: there was a second group of shooters,” said Paula Makabory, a human rights worker in Timika who repeatedly interviewed Wamang over the course of three years.

Evidence of a second group of shooters was not considered by the Indonesian courtroom that recently found Wamang guilty. An Indonesian police investigation questioned 30 soldiers, 44 civilians, and conducted extensive forensic research. These police investigators found “a strong possibility” that there were Indonesian military shooters.

Why would the Indonesian military stage an attack at the Freeport mine? One theory is that Freeport paid a total of US$5.6 million in 2002 for “support costs for government-provided security.” The Sarbanes-Oxley Act of 2002 imposed new reporting requirements on U.S. companies in the wake of the Enron corporate accounting scandal. After this measure was passed into law, Freeport was forced to disclose their payments to the Indonesian military. Under public scrutiny, Freeport began reducing official and unofficial payments to Indonesian security forces. The August 2002 attack may have been orchestrated by the Indonesian military in a bid to convince Freeport of their continued need for security.

On 1 September, one day after the attack, the body of “Mr. X” appeared near the crime scene. Senior Indonesian military officers claimed that their troops had shot one of the Papuan guerrilla attackers. Second Class Corporal Wayan, an Indonesian soldier with Satgas Pam 515 Kostrad, claimed to have shot Mr. X while patrolling a mountain near the crime scene at 11:40 am.

At 1:30 pm senior military and police officials—including Papua police chief Major General I Made Mangku Pastika—arrived at the side of the road where Corporal Wayan was standing with the body. There were no blood stains on the ground near the body. The body was sent to the Tembagapura hospital at 3:30. Dr. Kunto Rahardjo conducted an autopsy. He concluded that Mr. X had been killed more than six hours before he was examined at the hospital. Mr. X had not eaten for more than 12 hours before his death. He had suffered from a severe intestinal worm infection and had a condition called hydrocele which caused his testicles to swell to 17 cm in diameter.

Corporal Wayan claims that Mr. X was standing on a small ledge approximately ½ meter in width on the side of a steep cliff when he shot and killed him. A police reconstruction conducted on 10 September 2002 found no blood stains on the ledge, at the base of the cliff, nor along the route where Corporal Wayan and his patrol members reportedly dragged the body. The Timika-Tembagapura road is 78 meters from the base of the cliff. This rugged terrain is covered with dense roots and loose rocks. The police reconstruction deemed Wayan’s story implausible. The body reportedly fell 8 meters off the cliff, yet did not have any broken bones. A report by Indonesian forensics experts found that the blood type of Mr. X was “O” and that dirt and leaves from the site where Wayan claimed to have shot the man did not contain any blood of this type.

THE COVER UP

Elsham human rights group, which was involved in the Timika investigation, issued a preliminary report on 26 September. It presented evidence “suggesting the shooting was carried out by Indonesian military personnel or groups facilitated by the TNI.” The BBC, Radio Australia, and many Papuan newspapers covered the report. Two days later, the Indonesian military announced that it was to sue Elsham. A court summons arrived in November, announcing that John Rumbiak and Yohanis Bonai, respectively the supervisor and director of Elsham, were being sued for libelous statements.

Thugs raided Elsham Papua’s Jakarta office on 10 October 2002. “During the raid, the men seized documents and computer diskettes containing Elsham reports on the August ambush,” wrote the Jakarta Post.

Yohanis Bonai’s wife, Elsje, and other members of their extended family, were attacked by unknown gunmen while travelling by car near the border between Indonesia and Papua New Guinea on 28 December 2002. Elsje Bonay was shot in both legs. She survived the attack, but after repeated surgeries she still has difficulty walking. Tempo magazine ran a story with the headline: “Shooting of Papuan Human Rights Activist’s Family May Be Related to Timika Incident.”

Brigadier General Raziman Tarigan, the second in command of the Papua police, headed an Indonesian police investigation. Tarigan worked closely with Elsham investigators. Tarigan told reporters that the 13 guns used in the attack were the types of weapons issued to soldiers stationed in the area. “Only the military and Freeport workers pass through the area,” Tarigan was quoted as saying by Koran Tempo.

Separately, I Made Mangku Pastika, Tarigan’s immediate superior, told three aides to Coordinating Minister on Political and Security Affairs Susilo Bambang Yudhoyono in a meeting in the Timika police station: “Gentlemen, this country belongs to all of us. If you do something for the sake of the country and the nation, well, please tell us first. So we’re not all in trouble.” Saul Tahapary, a Freeport security consultant, was party to this conversation, recalling that Pastika was upset with attempts by the military to cover up their own actions.

Soon Tarigan and Pastika were transferred off of the investigation to new assignments elsewhere in Indonesia. Pastika was assigned to investigate the Bali bombing that killed more than 200 people.

Following the reports by Tarigan and Pastika, Indonesia’s Central Military Police (Puspom TNI) sent a team to conduct a “reconstruction.” According to Richard Saferstien’s authoritative text on criminology, a murder reconstruction involves answering a series of questions: (1) was there more than one person involved? (2) how was the victim killed? (3) were there actions taken to cover up what actually took place? The Indonesian military reconstruction did not rigorously attempt to answer any of these three questions. In fact, this “reconstruction” itself is further evidence of a cover up.

Decky Murib told us that he was threatened and intimidated by Indonesian soldiers on 28 December 2002, the day of the reconstruction. In the months prior to this day, Murib had worked with police investigators to identify Kopassus soldiers whom he alleged were at the crime scene: Captain Margus Arifin, First Lieutenant Wawan Suwandi, Second Class Sergeant I Wayan Suradnya, and First Class Private Jufri Uswanas. Murib told us that he had changed his story as a result of threats by Captain Margus on the day of the reconstruction. Captain Margus told Murib to not participate in the reconstruction. Murib decided to go into hiding.

On 28 December 2002 at 11:30 am, the Indonesian military reconstruction team traveled by bus to mile 58. Deminikus Bebari of Lemassa and Albert Bolang of the Legal Aid Institute were accompanying the team as outside observers. Bebari protested, saying that mile 58 was not the place where Murib claimed to have heard the shots. Murib initially told police investigators that he had heard gun shots from his position in between mile 61 and 62 of the Timika-Tembagapura road. At this spot there was a large pole, shipping containers, and a place to sit. The team then traveled approximately 500 meters up the road and positioned themselves under some umbrellas by the roadside. The pole and shipping containers, from Murib’s testimony, were nowhere in sight. Over four miles of road and the Hanekam tunnel separated Bebari from the site where Murib said he heard the shots. But the military reconstruction team refused to travel further up the road.

Albert Bolang traveled with a separate team, a Brimob mobile police unit, to the site of the shooting at mile 63. Once both teams were in place, 20 bullets were shot in an automatic burst. Radio contact was made between the two groups. The reconstruction team and Bebari did not hear the gunshots. Brigadier General Hendarji, who headed the military reconstruction team, confronted Bebari as they stood on the road immediately after the shooting experiment. Hendarji said, Bebari recounted, “Since you did not hear any gunshots then all of Murib’s testimony about the Timika shooting were lies.”

That evening Bolang and Bebari were asked to sign two reports: Bolang signed a document that described the shooting experiment at mile 63 while Bebari signed a document stating that he did not hear gun shots at mile 58. In addition, Bebari was asked to sign an additional statement: “The testimony of Mr. Decky Murib is false and will not be used in the investigation of this case.” Deminikus Bebari refused to sign this document. “Decky might be a drunkard and an opportunist but he was at mile 62. How could we test whether he had heard the shots or not when I was placed four miles away from his position? They simply wanted me to state that he lied,” said Bebari.

In January 2003, Decky Murib was flown to Jakarta by Indonesian military officials. Major General Sjafrie Sjamsoeddin, the Indonesian military spokesman announced on 14 January 2003, “Decky Murib lied.”

The reconstruction took place at the height of President Megawati Sukarnoputri’s effort to restore military ties with the United States. Her chief security minister, Susilo Bambang Yudhoyono, told reporters, “There are some things that do not match between the investigation results of the police and the results of the TNI internal investigation into the case.” Yudhoyono called for a “synchronization” of the two investigations at “the political level.”

Recovering from her gunshot wounds, and mourning her lost husband, Patsy Spier closely followed the news as police investigators implicated Indonesian military troops in the attack. When the Indonesian military took over the investigation, and promptly exonerated themselves, Spier began her campaign for justice. After making a few tear-choked phone calls to the offices of Washington policy makers, she learned that the US government was poised to fund the controversial International Military Education and Training (IMET) program for Indonesian soldiers. “I just, I just couldn’t believe it,” Spier told ABC reporters, “If the Indonesian police had implicated the Indonesian military, why would my government want to give money to that military?”

The Bush administration made military aid to Indonesia a high priority in the post-September 11th era. Following the Santa Cruz massacre in East Timor, the U.S. Congress had blocked military aid to Indonesia in 1992. All military assistance to Indonesia had been cut by the Clinton administration in response to the bloodbath during the 1999 independence referendum in East Timor. When Spier first came to Capitol Hill in early 2003, human rights groups—Amnesty International, Human Rights Watch, and the East Timor Action Network—were losing a battle to keep restrictions on Indonesian military financing.

Spier’s presentations to lawmakers were well received. She secured meetings with some of the top U.S. government officials: Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz, FBI director Robert Mueller, key Senators, and Congressmen. Spier also met FBI agents Paul Myers, Brad Dierdorf, and Ron Eowan, men who she came to see as her personal “guardian angels.”

Initially FBI agents were only permitted short visits to Timika. All their interviews of witnesses were, at first, conducted in the presence of Indonesian minders. “We were objective,” said Dierdorf during the interrogation of a witness on 24 February 2005. “Our gut feeling initially leaned away from Papuans,” Dierdorf said. The Australian published a sensational headline on 28 October 2002, “FBI: Army Lied about Papua Ambush.” This story discussed the planting of false evidence and removal of other evidence from the scene of the killing. Despite repeated high-level requests from the U.S. government, including a personal appeal by President Bush, the FBI had continual difficulties in gaining access to witnesses and material evidence.

Spier saw that restricting funds for the Indonesian military would provide a financial incentive for cooperation. Sen. Russell D. Feingold (D-Wis.) later sponsored an amendment to prohibit “normalization” of the U.S.-Indonesia military relationship. Sen. Wayne Allard (R-CO) sponsored a parallel amendment that prohibited the release of $600,000 in IMET military training funds. Both amendments passed in October 2003. Only “full cooperation” with the FBI in its investigation into the Timika ambush would prompt Washington to release these funds to the Indonesian military.

These congressional measures stymied Bush administration efforts to restore full military ties with Indonesia. Edmund McWilliams, formerly a U.S. Embassy political counselor in Jakarta, told us, “The FBI investigation, once it was finally launched, proceeded in the constraining political context of an administration policy which was pressing for rapid expansion of U.S.-Indonesian military ties. I personally observed FBI reluctance to accept or pursue information offered to it that pointed to Indonesian military involvement in the killings.”

Over a two-year period, Elsham’s John Rumbiak presented the FBI with specific details about Wamang’s ties to the Indonesian military. Senator Joseph R. Biden submitted written questions about this case to Dr. Condoleezza Rice during her January 19, 2005, confirmation hearing for the position of U.S. Secretary of State. Dr. Rice responded, “Although the investigation is not complete, the FBI has uncovered no evidence indicating TNI involvement in the Timika murders.” Did FBI investigators brief administration officials about Wamang’s trip to Jakarta and his extensive contacts with military agents? Were U.S. leaders informed about eyewitness reports of a second group of shooters?

Decky Murib was brought as a prosecution witness in the defamation suit against Elsham on 31 March 2004 in Jayapura, the capital of Papua. During the course of the trial, Murib stayed in the personal guest quarters of the Indonesian military commander for Papua. On 14 April 2004, the Elsham legal defense team staged a walk-out because the judges would not give them the opportunity to cross-examine Murib. The Elsham defense team was finally given the opportunity to question Murib on 5 May 2004, but Murib refused to answer any questions. On three separate occasions, Murib made death threats to Bebari, the human rights worker, in front of the court. The Elsham defense team asked that the judges take note of the threats. If bodily harm should come to their witness, the Elsham defense team observed, Murib would be suspected as the perpetrator.

Approximately one month later Bebari’s house was ransacked by an angry mob. A group of men wielding axes entered the house and grabbed Bebari’s wife, Nirmala Ohee, and their three children. The men destroyed books, clothes, and other personal property. They threatened to kill Nirmala Ohee and the children.

On 24 June 2004, U.S. Attorney General John Ashcroft and FBI Director Robert Mueller announced that Antonius Wamang had been indicted for the murders at mile 63. The indictment alleged that Wamang was a guerilla fighter seeking independence from Indonesia. He attacked the teachers to attract the international media attention. Ashcroft omitted any reference to the Indonesian military. The U.S. Department of Justice has not exonerated the TNI, but the TNI subsequently claimed exoneration. Following Wamang’s indictment, the Bush administration moved to eliminate the IMET training ban for Indonesian soldiers.

Less than one week after Wamang’s indictment, the Jayapura district court found Elsham guilty of libel. The rights group was fined 50 million rupiah (US$5,263) on 30 June and ordered to publicly apologize through national print and television media.

Following the indictment, the U.S. Congress dropped provisions that tied military education programs in Indonesia to cooperation in the Timika investigation. Yet, Indonesian authorities failed to capture Wamang. Willy Mandowen, a Papuan politician, began talking with the FBI and U.S. government officials about negotiating Wamang’s surrender. He sent an e-mail to a public discussion forum for Papuan activists on 7 December 2005: “Tomorrow at Capitol Hill, Washington D.C., we are meeting with important representatives of the U.S. Congress who are giving full support to help us resolve our problems in West Papua.” Congressional staffers talked with Mandowen about the possibility that FBI agents might bring Wamang to stand trial in America.

With Willy Mandowen’s help, Paul Myers and Ron Eowan of the FBI coordinated an 11 January 2006 “meeting” at a small hotel in Timika called Amole Dua. Invitations to this meeting were sent to suspects via Reverend Isak Onawame, a local church leader, who communicated extensively with Wamang’s group. The Washington Post reported that the FBI pledged to transport the suspects to the U.S. for trial. At the hotel, the two FBI agents told the 12 men attending the meeting, including Antonius Wamang, Reverend Onawame and two other church workers, to get into the back of a medium-sized truck. The agents reportedly said they would be driven to the Timika airport and flown out of Indonesia. Instead of driving to the airport, Myers and Eowan dropped the men at a local police station where Indonesian troops with the elite Brimob unit were waiting.

First the Indonesian police officers strip searched the 12 men. One detainee, Jairus Kibak, claimed he was hit by an Indonesian interrogator on his forehead. Four of them, who were never charged with any crime, were released on 12 January.

Reverend Onawame and his two church workers, Kibak and Esau Onawame, were not released. Denny Yomaki of Elsham Papua, who met with Reverend Onawame in the prison, said, “Interrogators extracted a false confession from Reverend Onawame. He told the police that he gave Wamang food.” Antonius Wamang has repeatedly said that Reverend Isak Onawame, and the two workers, were not involved in the crime. “It’s fine if I am held responsible,” Wamang said, “but, the Reverend didn’t even help us with logistics. He just wanted to visit the U.S. for free.”

The prisoners were soon transferred to the Indonesian Police Headquarters’ detention center in Jakarta. They were not given their own cells to sleep in. Instead they all shared the prison "TV room." Hardi Tsugumol, who was charged with providing Wamang with logistical support, developed serious heart problems in June 2006. His medical treatment was delayed until late August, when he underwent heart surgery. Tsugumol also suffered from hepatitis and HIV/AIDS. One of the prisoners’ lawyers, Riando Tambunan, repeatedly asked the court to attend to Tsugumol’s health problems. But, visits from doctors were infrequent.

Antonius Wamang was sentenced to life in prison by a Jakarta court on 7 November 2006. Two other defendants, teenagers Johni Kacamol and Yulianus Deikme, were sentenced to seven years in jail, while the other four, including Reverend Onawame, Hardi Tsugumol and the two church workers, were sentenced to 18 months. Tsugumol died on December 1st.

No charges have been brought against Sergeant Puji, the police officer who Wamang has fingered as supplier of the bullets used in the attack. Evidence of the reported involvement of Kopassus military agents—Captain Margus Arifin, First Lieutenant Wawan Suwandi, Second Class Sergeant I Wayan Suradnya, and First Class Private Jufri Uswanas—has not been heard by a court of law. Agus Anggaibak, who reportedly inspired Wamang’s attack and helped him get bullets, is now a member of Timika’s regional assembly.

The FBI does not yet consider this murder case closed. Despite the inconclusive outcome of this investigation, the Bush administration has launched aggressive new military aid programs for Indonesia. Earlier last year a new Pentagon program was announced that will provide up to $19 million in additional funds for building Indonesian military capacity. The same day that Wamang was sentenced to life, Washington signaled a “new era of military co-operation” with Indonesia.


This report is based on interviews with Wamang, Murib, Patsy Spier and more than 50 other sources in Timika, Jayapura, Jakarta, Washington DC. It is sponsored by the Joyo Indonesia News in New York and Pantau media group in Jakarta. S. Eben Kirksey conducted 17 months of anthropological research in Papua during six separate trips (1998-2005). He is now completing his Ph.D. at UC Santa Cruz. Andreas Harsono is a Pantau journalist, currently writing his book From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism.

Thursday, April 05, 2007

Hari terbirit sedunia

Indarwati Aminuddin Kendari

BAGAIMANA rasanya didesak dan harus menyelesaikan banyak hal dalam tenggat waktu yang pendek? Seperti ini rasanya:

Mual;
Tidak tahu harus kemana;
Banyak ketawa dan mengumpat untuk semua jenis teknologi yang ternyata tak memudahkan;
Menyumpah-nyumpah untuk menguasai semua teknologi.


Sejak pekan lalu Andreas sudah mengingatkan saya untuk mendaftar dalam program 17 th generation seminar di East West Center Hawaii. Tapi karena internet lelet, praktis tak bisa download form itu. Saya lalu melupakannya. Jadi tersentak ketika Andreas nelpon dan bilang, “Hai, saya sudah menyiapkan rekomendasi untuk kamu, Janet juga. Besok terakhir ya pendaftarannya”.
 
Kaget abis. Besoook? 4 April? Itu kan hari-hari sibuk, Yani mau merid (kan bukan saya, kok saya yang sibuk?), mmm laporan mau dikirim (loh kan sudah, kok masih dipikirin), mmm internet lelet (kan banyak warnet), mmm mau set up kantor (kan ada mas Harun, kok turun pangkat gini jadi office boy), mau ketemu dosen (ahh basi, udah lima tahun juga gak selesai-selesai), baiklah tak ada alasan untuk menunda.
 
Bangun pagi, duduk depan komputer, eh ternyata formnya belum ada. Telepon Eva, “Fax saja dunk ya?” Eva fax form, hasilnya miring-miring, tak bisa kebaca. Oke, berarti harus sabar nunggu depan internet untuk bisa download. Eh  berhasil, meski setelah dua jam (dan saya sudah melakukan banyak sekali aktivitas, makan, minum, memarahi Naning, membaca laporan, buat cerita pendek, sempat masuk toilet sekali dan sms-an sama dosen, bilang: Pak di luar sana banyak sarjana menganggur. Uuh sms gak mutu samasekali).
 
Download berhasil. Tapi tinta print  habis. Daripada pusing, buat langkah alternatif dulu. Nulis resume. Mau ngapain di seminar sana? Kutulis: Mau keluarnegeri. Karena memang tak pernah. Kata Kak Yaya, gak bakal lolos dengan kalimat jujur begitu. Kuganti: Bla..bla…bla. Hasilnya lumayan, saya kelihatan keren di atas kertas. Kelihatan bener-bener leader.

Kak Yaya pulang, sekarang mencari partner lain untuk melihat bahasa Inggris berantakan ini. Ada Amar, tapi lagi sibuk memantau adipura. Ada Kokoh, tapi mukanya jutek karena kurang tidur dan mau ke Buton, lagian kalo dengan dia akan lebih banyak saling menghinanya, berarti dia harus disingkirkan dari daftar. Berarti sisa satu orang: Darma. Orang yang dihindari. Akhirnya kami duduk di Papa Ron Pizza (beginilah kalo stupid, biayanya gede banget, pake acara makan segala).
 
Uuh lama, dia ngegosip.

"Saya hamil loh," (Biarin emang gue pikirin? Psst, cukup dalam hati saja, karena dia akan jadi dewa penolongku malam ini). Lalu, saya buka-buka kamus. Ajarin dia pegang laptop dulu. Mencet ini itu, Darma gak kuasai laptop. Tuhaaannn. Tapi akhirnya selesai juga, kami seperti anak SMA mau ujian, dengan suami Darma yang duduk depan kami tanpa senyum.

“Pesan makanan dulu,” tawar saya pada suami.

Dia menggeleng. Menguap.

“Mau minum?”

Menguap lagi. Uh pria membosankan. Kenapa ya ada perempuan yang mau juga terikat dengan pria gak bergairah dan menggairahkan begitu?
 
Akhirnya selesai. Tinggal ngirim lagi. Pas mau pulang, rencananya mau pake ojek, tapi pas ngeliat mobil Kak Sarthy, adviser gender kami lewat depan Papa Ron, saya langsung ngacir dengan taxi. Sebelumnya saya sempat sembunyi di belakang pintu Papa Ron saat dosen ekonomi masuk dengan keluarganya. Ciaat (sumpeehh, asli takut ketemu dosen. Kenapa ya? Karena mereeeekkaa peliiiiiiittt! Grkkhhhh!). 
 
Sekarang ke kantor, siap ngirim email ke Amrik. Alhasil, terkirim, cepat, gak sampai 2 menit. Tapi eeit, surat rekomendasi dari Wanci dan Jakarta belum masuk. Andreas lupa, dia jemput istrinya dulu. Mas Veda belum terima emailku (Lah sudah dikirim siang tadi, internet dimaki lagi).
 
Semua rekomendasi tiba pk 12 malam. Ampun, belum ada tandatangan mas Veda. Harus di scan. Aduh, gimana cara scannya? Karena perangkat ini terlalu canggih, begitu mau scan, semua komputer di tiga ruang harus dinyalain. Jadwal istirahat Mas Harun terganggu.
 
Oke tenang, tarik nafas. Buka start, cari program scan. Dapattt! Eh kok ada scanner and camera? Ini camera doang, scannya mana? Manaaannna? Baiklah, camera kupencet-pencet saja, hasilnya failled. Cari handphone cepaaat! Nah ini dia pertolongan pertama pada kepanikan. ANCU.
 
“Ancu, lagi dimana?” untung dia dalam jarak yang dekat dari kantor. Ancu mampir, scan berhasil dalam tempo 3 menit. Malam itu langsung praktikum menguasai scan. “Ancu, saya tak akan memanggil kamu lagi, gila, hanya karena scan jam 1 malam kamu datang.”
 
Malam itu semua sukses terkirim. Esti nelpon pake jasa pulsa gratis Mentari. “Halo kakak, kangen.” Kami lalu cerita sembarang, kuceritakan tentang kebegoan yang muncul sehari, kami lalu cerita tentang posisi keuangan (ini penting sebelum dia minjam duit lagi) dan tuuuutt, fasilitas gratis abis. Kukirim sms “dasar miskin”. Di balas “biareeen”.
 
Saya nelpon Andreas, orang yang menempati sudut hatiku (katanya 15 jam lagi baru tanggal 4 April di Amrik), hubungi Kokoh, orang yang di hatiku  (kamu kudu lolos), lalu Mas veda , orang yang benar-benar tulus mensupport, dia dapat tempat seperempat saja di hati, karena sudah ada Dewi (traktir duren dunk! katanya via email) .
 
Btw ada kosakata "honour" di rekomendasinya Veda, kukira dia nulis Horor untuk saya. Rekomendasinya kubaca empat kali, gak yakin apa bener saya yang dimaksud dalam rekomendasi itu. Kok cool abis seeh, hii..hii pengen kubawa tidur rekomendasi ini.  Kepada mereka saya bercerita tentang kegilaan sehari.

Malamnya tidur nyenyak. Bangun pagi,  langsung buka internet : di layar terpampang: UNDELIVERABLE, 17 th generation seminar-Indar. Duh engkang, tapi jangan mundur. Telepon Eva - Jakarta lagi. Oke, pake fax international usulnya. Ngga lagi-lagi error. Lalu kirim via email ke Eva, dia yang akan ngirim selanjutnya.
 
Lega. Kukirim sms pada beberapa orang: Lolos gak lolos, kejadian ini sudah bikin saya tertawa dan terbirit-birit seharian. Senang rasanya berjuang dengan kegembiraan ini. Biasanya orang berjuang kan tertekan, tapi tampaknya saya tak diberi bakat tertekan itu. Yah baiklah. Hidup memang harus gembira. Lagian, saya telah memulai sesuatu yang tak pernah saya mulai. Saya akan belajar banyak dari semua ini.

Press Release on 'Murder at Mile 63'


Bush Officials Cover-Up Indonesian Military Role
in Murder of U.S. Citizens


Contact:
Eben Kirksey
+1.831.429.8276
Santa Cruz, California

Andreas Harsono
+62.815.9509000
Jakarta, Indonesia

NEW YORK -- Evidence of Indonesian military involvement in the deaths of two American citizens has been suppressed, according to a report released today by Joyo Indonesian News Service and Pantau Foundation. U.S. Secretary of State Condoleezza Rice, and other senior administration officials, have been misleading the U.S. Congress and the public about a 2002 assault near the gold and copper mine of Freeport McMoRan (FCX) in the remote Indonesian province of Papua. The Bush Administration sees Indonesia, the world’s most populous Muslim nation, as a key ally in the Global War on Terrorism.

“It’s sad to see that U.S. terrorism policy has once again sacrificed truth and justice,” said Andreas Harsono, a journalist of the Pantau media group, who co-authored the report.

F.B.I. agents entrapped at least one innocent man, Reverend Isak Onawame, in connection with this murder. Rev. Onawame, an elderly human rights advocate, was detained by the F.B.I. in Papua and delivered to Indonesian custody where he was strip searched, deprived of sleep, and interrogated. On November 7th, 2006, an Indonesian court found Rev. Onawame guilty of supplying attackers with food, based on a false confession extracted during interrogation. Six other men, including Antonius Wamang, who has admitted to participating in the attack, were given sentences of 18 months to life in jail during the same trial.

“By all accounts Wamang’s group only had three guns,” said co-author S. Eben Kirksey, a doctoral candidate at the University of California at Santa Cruz. The report authors obtained a copy of a classified Indonesian ballistics report, which is being released to the public for the first time today. Through microscopic analysis of bullet fragments, this ballistics report concluded that a total of 13 guns were fired at the scene of the crime.

“We’re the first to publicly identify a smoking gun. In fact, we have unearthed evidence of 10 smoking guns,” continued Kirksey. “There was another group of shooters wielding enormous firepower.” Eyewitnesses, and logs of vehicle traffic through road checkpoints, place Indonesian soldiers at the scene of the crime.

Joyo Indonesian News is a New York-based mailing list on Indonesia-related stories. Pantau is a journalist training organization based in Jakarta. The full text of the report, “Murder at Mile 63” and the Indonesian ballistics report are available on-line:

East Timor Action Network
TAPOL—The Indonesian Human Rights Campaign

Pantau Foundation on the three series
Murder at Mile 63: A Trip to the Big City
Murder at Mile 63: The Ambush
Murder at Mile 63: The Cover Up

Monday, March 05, 2007

Jentik nyamuk dalam galon Sora

Minggu pagi ini ada kejutan di rumah saya. Kakak ipar saya, Nurhayati, menemukan seekor jentik nyamuk hidup ketika menuangkan air dari segalon Sora. Isteri saya, kedua adik ipar maupun saya sendiri bergidik melihat seekor jentik itu menggeliat-geliat penuh semangat dalam gelas itu.

Inilah satu sisi keburukan air minum Jakarta. Mau minum dari air ledeng produksi PT PAM Lyonnaise des Eaux maupun PT Thames PAM Jaya, kita kuatir mutunya, terkadang coklat, terkadang ada pasirnya.

Dua perusahaan ini masing-masing anak dari konglomerat Suez dan RWE Thames Water yang melakukan privatisasi terhadap PAM Jaya pada Februari 1998.

Maka, kita terpaksa beli air galon. Mulanya saya memakai Aqua namun ada protes di harian Kompas terhadap mutu Aqua (berlumut). Aqua juga lebih mahal. Sora adalah pilihan kedua. Kini air galon Sora pun berisi jentik nyamuk. Lengkap deh kesusahan kita.

Sora adalah produksi PT NMU Sukabumi dan didistribusikan oleh PT Patria Teguh Prakasa di Jakarta. Kami memesan galon itu lengkap dengan segelnya. Distributornya biasa mengantar pakai mobil ke apartemen dimana kami tinggal. Apartemen ini hanya menyediakan Aqua dan Sora.

Saya tak tahu harus protes pada siapa. Pihak apartemen, tentu saja, tak tahu kalau galon bersegel ada jentik nyamuknya. Lewat internet, saya tak menemukan referensi apapun tentang kedua perusahaan itu. Inilah nasib tinggal di Jakarta.

Friday, March 02, 2007

Kabar Buruk dari Jakarta Post

Ada kabar buruk dari The Jakarta Post hari ini. Ati Nurbaiti, redaktur pelaksana, menelepon saya dan bilang naskah saya “Murder at Mile 63” takkan dimuat hari Minggu. Ati bilang ada sumber-sumber militer yang tak diwawancarai. Misalnya, Sersan Puji dan Kopassus. Ati juga bilang Rabu lalu, ketika mengatur tata letak halaman ini, dia tak sadar bahwa halamannya “terlalu grey” –terlalu banyak teks dan kurang gambar.

Ati minta maaf membawa kabar buruk ini. Saya bilang saya bisa saja memasukkan sangkalan dari Kopassus, paling satu atau dua kalimat. Saya cuma akan memindahkannya dari naskah yang lebih panjang atau lebih dari 50 catatan kaki ke naskah ini. Naskah ini menyinggung soal sekelompok tentara Kopassus yang dituduh terlibat pembunuhan tiga guru Freeport di Mile 63 dari jalanan Timika-Tembagapura, Papua, pada 31 Agustus 2002. Rekan saya, S. Eben Kirksey dan saya menulis bahwa penangkapan, pengadilan dan penghukuman terhadap sekelompok orang Papua, Antonius Wamang dan kawan-kawan, masih meninggalkan banyak tanda tanya. Mengapa polisi tak menyelidiki individu-individu polisi dan tentara yang terlibat dengan Wamang? Mengapa hasil penyelidikan polisi Papua berbeda 180 derajad dengan polisi Jakarta?

Keputusan sudah dibuat. Ada orang-orang lain ikut dalam keputusan ini. Saya tak mau memperpanjangnya. Saya lalu kirim email ke rekan saya, Eben Kirksey. Saya mengajak Eben cari penerbitan lain yang bersedia memuat naskah ini. Eben langsung menelepon balik dari California dan tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, "Mereka itu takut. Mereka itu takut." Naskah itu sudah lengkap memuat bantahan tentara. 

Eben sudah bekerja selama hampir dua tahun, mempelajari kasus Timika ini, dari Timika, Jayapura, Jakarta dan Washington DC. Dia mengikuti kasus ini dengan detail, perkembangan demi perkembangan. Lepas dari takut atau tidak, sayangnya, naskah ini takkan pernah bisa muncul untuk khalayak Indonesia. Jakarta Post adalah satu-satunya harian berbahasa Inggris di negeri ini. Kami akan menawarkannya ke Amerika, Eropa atau Australia –tempat-tempat dimana isu Papua, Indonesia dan Amerika menarik perhatian.

Belakangan, Ati mengirim email, “I feel awful for not having spotted missing sources earlier, and the others noticed it when we had printed the plotter.”

“There were other issues apart from missing sources and layout, but I've yet to hear of them directly. I apologize for all the trouble.”

Saya tak setuju pendapat Ati soal "missing sources." Dalam naskah itu ada jurubicara militer menjelaskan posisi mereka. Naskah ini juga mengutip bantahan satu kapten Kopassus, Margus Arifin, yang berada pada titik pusat perdebatan keterlibatan tentara dalam pembunuhan Mile 63. Namun Ati adalah teman saya sejak saya bekerja di Jakarta Post pada 1993-1994. Saya kira Ati sudah berusaha lebih dari sekedar pekerjaan standarnya.

Naskah ini ada di mailbox Jakarta Post sejak awal Januari. Dua minggu terakhir ini, ketika Ati memberitahu saya bahwa Jakarta Post akan memuatnya, maka saya pun bekerja keras mengurangi panjangnya, dari sekitar 8,000 jadi 6,000 kata agar masuk 2 halaman edisi Minggu 4 Maret 2007. Saya juga menghilangkan catatan kaki. Lalu saya masih mencarikan foto, peta lapangan maupun membantu proof reading.

Tapi sudahlah. Saya akan cari tempat lain untuk naskah ini. Kalau perlu saya muat di blog saya saja. Ini sudah zaman dimana blog makin berperan penting. Saya menghibur diri dengan berpikir beberapa naskah saya yang ditolak media Jakarta, pada gilirannya, dimuat media internasional dan saya menang penghargaan disana. Mudah-mudahan "Murder at Mile 63" ini akan mengikuti kakak-kakaknya.

Thursday, March 01, 2007

Gatra dan Jakarta Post

Minggu ini mungkin termasuk minggu unik dalam karir saya sebagai wartawan. Ada dua karya saya, semuanya narasi panjang, dimuat dua media di Jakarta. Majalah mingguan Gatra memuat "Hoakiao dari Jember" sedang harian The Jakarta Post akan memuat "Murder at Mile 63." Gatra terbit hari Kamis dan beredar di pasar, terutama luar Jakarta, sejak hari Jumat. Laporan saya untuk The Jakarta Post terbit hari Minggu.

Laporan "Murder at Mile 63" ditulis bersama S. Eben Kirksey, satu mahasiswa Ph.D dari UC Santa Cruz, California. Eben melakukan riset dan interview selama 17 bulan di Timika dan Jayapura. Naskah ini intinya mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan dalam proses penangkapan, pengadilan dan penghukuman Antonius Wamang dan kawan-kawan. Mereka dituduh membunuh tiga orang guru sekolah Freeport di dekat Timika. Kini Wamang dan lima rekannya dipenjara di lembaga pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Saya senang bekerja dengan Eben. Dia seorang anak muda yang penuh antusiasisme.

Naskah Gatra panjangnya 12 halaman dilengkapi dengan beberapa foto. Heddy Lugito, redaktur pelaksana Gatra, membawa naskah ini ke rapat redaksi agar ia bisa terbit utuh. Heddy menaikkan tawaran dari 10 jadi 12 halaman. Saya ikut memilih foto dan membuatkan caption minggu lalu. Narasi ini bercerita tentang identitas dan perjuangan seorang Tionghoa Jawa dari Jember. Ceritanya selang-seling antara pengalaman pribadi Ong Tjie Liang dan kehidupan politik dan rasialisme di Pulau Jawa. Settingnya mengalir sejak zaman pembukaan kebun-kebun karet, cocoa dan tembakau di daerah Besuki dan Jember pada abad XIX hingga upaya perdamaian Aceh pasca-tsunami 2004. Saya melakukan riset ini sejak Juni 2005 dengan bantuan Ford Foundation. Mereka mendanai pembuatan buku saya From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism. Riset Jember ini mulanya dibuat untuk buku namun belakangan dikurangi. Saya juga pergi mengunjungi perkebunan Kalibaru serta kota Malang dan Surabaya. Materi yang berlebih itulah yang saya pakai untuk "Hoakiao dari Jember."

Naskah Jakarta Post sepanjang dua halaman penuh broadsheet. Jakarta Post hanya pernah sekali saja memuat naskah penuh dua halaman. Naskah itu ditulis Adam Ellick soal tsunami di Aceh. Ini baru kedua kalinya Jakarta Post memuat naskah dua halaman penuh. Redaktur pelaksana Ati Nurbaiti membawa naskah ini ke sidang redaksi Jakarta Post. Rapat akhirnya menyediakan tempat dua halaman. Hari Rabu kemarin, saya melakukan proof read naskah itu bersama redaktur edisi Minggu Jim Read. Saya senang kerja dengan Jim. Ini orang Inggris yang bicaranya pelan. Orangnya sopan. Dia sempat tanya siapa yang bakal marah dengan terbitnya naskah ini?

Saya mengutip pendapat satu profesor Indonesianis dari Amerika Serikat. Dia bilang Federal Bureau of Investigation (FBI) kemungkinan akan mendapat malu besar dengan terbitnya naskah "Murder at Mile 63" itu. FBI selalu membanggakan diri mereka sebagai independen dari rezim siapa pun yang memerintah Amerika. Naskah itu membuktikan bagaimana FBI tak bersikap independen terhadap pemerintahan George W. Bush.

Sejak mulai sering menulis panjang, saya jarang bisa menerbitkan naskah dalam waktu berdekatan. Paling maksimal, sekitar tiga bulan jaraknya. Itupun kebanyakan di media luar Indonesia. Media Jakarta mayoritas hanya menerbitkan naskah-naskah pendek. Mereka jarang mau menganggap masyarakat juga butuh naskah panjang. Minggu ini, dua naskah saya terbit hampir bersamaan, Kamis dan Minggu, di dua media Jakarta. Ini minggu yang sungguh unik dalam karir kewartawanan saya.

Sunday, February 25, 2007

"I'm Huge in Hong Kong"

Oleh Ardita Caesari


Don
Keributan itu terjadi tahun 1988, memaksa Tri Sabdono ganti merek. Terbitlah “Bre Redana”. Akunya, “Bre” digunakan orang Batak untuk menjelaskan garis ibu. Sisanya tak berarti. Andreas Harsono, mentor kami memanggilnya “Don”. Dia mengatakan juga sulit menulis panjang, padahal itu tuntutan wajib kelas menulis narasi yang menghadirkannya siang itu, di rumah makan berlabel “Warisan Kuliner Indonesia”, label yang sedikit diprotes Andreas, yang memang kritis pada banyak hal. Hari itu kelas kami berniat menambang wawasan dari reporter gaek yang siang itu mengenakan kaos merah gambar sketsa “Hong Kong Phooey” bertuliskan “I’m Huge in Hong Kong”.

Sreg
Sebagian besar dari peserta kelas khawatir tidak bisa menulis panjang dengan macam-macam alasan. Don sendiri tidak peduli panjang-pendeknya tulisan. Baginya, ketika kita punya kebutuhan untuk mengungkapkan sesuatu, maka hal itu harus diungkapkan dengan pas dan kita harus sreg dengan bentuk yang ingin kita ungkapkan. Bingung? Kira-kira intinya begini, kalau ingin menulis, harus langsung menulis dan harus merasa pas dan nyaman dengan panjang, pendek, tipe dan gaya tulisan. “Sreg itu penting buat penulis.” Selain itu, “Penulis harus menemukan dirinya sendiri. Harus punya gaya.” Imbuhnya.

Panjang-pendek
Soal panjang-pendek tulisan, Harsono dan Don punya kisah. Harsono bilang, Janet Steele (dosen narasi dari George Washington University) mengkritiknya karena gaya tulisan Harsono khas wartawan Indonesia. Tak punya nafas panjang untuk menjadi buku. Harsono juga menambahkan, di Indonesia wartawan kurang punya kesempatan berlatih menulis panjang karena industri media Indonesia berpendapat tidak ada yang mau baca tulisan panjang. Harian Kompas dulu punya liputan bersambung untuk memecah tulisan panjang, namun sekarang sudah tidak ada. Apalagi sejak layoutnya ditata makin kompak. Menurut Don, di negara Barat ada istilah ”sabbatical leave”, semacam cuti panjang bergaji untuk wartawan dan cuti itu bisa digunakan untuk keperluan macam-macam, yang penting bisa lari dari rutinitas harian untuk kemudian untuk menulis buku (yang juga) panjang.

Obsesi Don pada segala hal yang berbau urban dan post modernisme nampaknya menjelaskan kerajinannya mengulas kosmetik bermerek hingga masalah ruang di perkotaan. Tapi saya lupa tanya kenapa ia menggilai masalah itu.

Struktur di balik Struktur
Dari peluncuran sebuah produk pewangi badan bermerek, Don mengamati struktur kekuatan di balik struktur bangunan mal mewah Jakarta. Konon, tahun 1825 Guerlain, tukang parfum Paris sukses membuat esens aroma miwak wangi. Alhasil, pewangi badang kaum elit itu bisa dipasarkan ke seluruh dunia dan disemprotkan oleh kaum di luar elit. Konon, toko besar eksklusif di sebuah mal di Jakarta menggariskan hanya merek eksklusif kelas dunia yang bisa nangkring. Lokal dilarang. Ini soal image, Bung. Secara galak, meski punya duit untuk sewa lahan atau bikin merek baru atau punya merek lokal, tetap tidak bisa memasukkan barang karena mereknya belum mendunia. Lalu, benda-benda merek wahid itu dibeli putus alias beli barang dan barang lalu jadi hak pembeli. Jika tak laku, barang lantas dijual dengan diskon. Sedikit banyak, praktek ini menyisakan untung buat pembeli yang menjual. Untuk merek lokal, barang dibeli dengan sistem konsinyasi alias jual titip. Artinya, apabila produk tak laku, maka produk harus hengkang dari si toko dingin. Bicara soal Asia Tenggara, di Bangkok produk lokal dapat tempat di mal besar, dengan biaya sewa lahan lebih murah pula..

Yang menarik, seorang rekan sekelas menambahkan, mal mewah membagi kelas pembeli tiap lantai. Biasanya, lantai satu untuk pembeli kelas A atau kelas menengah ke atas, lantai dua untuk kelas AB atau menengah saja dan lantai tiga, dia bilang kelas BC atau ”brondong”, istilah anak muda gaul.

Lihai
Garis bawah dari cerita Don adalah, penulis harus lihai menangkap isu. Dia suka mengulang kata ”alert” ketimbang lihai. Banyak baca adalah keharusan berikutnya. Lelaki rambut panjang warna ”salt and pepper” alias abu-abu itu mengangkat buku saku dengan sampul warna hitam. Tadi dia sempat berkunjung ke toko buku kecil di sayap kanan restoran dan membeli beberapa buku: ”Hard Times” (Charles Dickens), ”The Graduate” (Charles Webb) dan entah apa lagi. Don mulai cerita lagi. Tentang kota. Katanya, buku ”Hard Times” berkisah tentang kota London. Bicara soal kota, orang banyak mengira kota dibangun sebagai pusat ekonomi. Padahal, sejarah menunjukkan kota dibangun karena alasan spiritual, sebagai tempat pemujaan. Ketika revolusi industri, baru kota dibangun sebagai pusat industri.

Bintaro
Sebagai penghuni perumahan Bintaro selama 13 tahun, Don punya pengalaman menarik. Pada malam terakhirnya sebelum pindah ke Ciawi, pembantu rumahnya bertanya, ”Pamit ke siapa ya, Pak?” Demi etika, karena telah tinggal lama di Bintaro dan akan pindah esoknya, lebih afdol kalau mohon izin atau pamit kepada tetangga sekitar. Pertanyaan itu membuat Don seperti disambar badai. Dia baru sadar, tak ada satu pun tetangga yang ia kenal. Jadi, dia tidak bisa pamit. Satu-satunya manusia yang tinggal di sekitar rumahnya dan ia tahu betul namanya adalah Pak Sukro, sang satpam lingkungan. Setelah Don pamit, Pak Sukro lantas mengunjungi rumahnya. Mulia sekali. Ternyata menyodorkan map seraya berkata, ”Pak, iuran satpamnya dibayar dulu ya ....” Tragedi sosial..

Profesi
Seorang rekan lain bertanya, bila profesi menulis yang ia lakoni sekarang diterjuni sebagai pilihan atau karena tak ada pilihan. Jawaban laki-laki yang tawanya memunculkan sederet gigi putih sehat ini mundur puluhan tahun ke masa sekolah dasar. Dulu, sekolahnya di Salatiga sering mengajak murid-murid pesiar ke Rawa Pening. As a catch, setiap murid wajib bikin laporan. Cerita Don tentang kunjungan ke Rawa Pening ia kawinkan dengan Baudrillard tentang kesadaran. Jadi begini, Jean Baudrillard bersabda, kesadaran manusia ditentukan oleh narasi. Saat itu, populasi ular masih tinggi di Rawa Pening. Guru Don meminta agar anak didiknya tidak mengganggu ular karena konon ular-ular itu ada hubungannya dengan legenda Baru Klinting. Kemudian, Bre baru sadar bahwa himbauan itu dikeluarkan agar ekologi Rawa Pening tak diusik. Contoh Baru Klinting dan pelestarian ekologi inilah perwujudan nyata dari sabda Beaudrillard tadi, bahwa kesadaran orang tentang pelestarian ekologi rawa dipengaruhi oleh legenda si Baru Klinting.

Zich
Ada turning point dalam kerja tulis-menulis Don. Sekitar tahun 1983-1984, jurnalis National Geographic bernama Arthur Zich bertandang ke Jakarta untuk menulis tentang Indonesia. Oleh kantornya, harian Kompas, Don diminta menyetir mobil kantor, mangantar Zich ke mana dia mau. Upahnya, dia dapat kuliah malam soal menulis yang baik dan benar. Waktu itu, Don bingung melihat Zich bertemu dan berbicara dengan begitu banyak orang dari berbagai latar belakang kehidupan. Bagaimana nanti Zich akan menulis secara menarik dari hasil wawancaranya?

Zich yakin, masalah Indonesia adalah jumlah penduduk yang terlalu banyak. Sebagai bahan tulisannya, dia ingin mengikuti proses kelahiran seorang bayi. Karena tak mau cari cara mudah nongkrongin rumah sakit, keduanya keluar-masuk kampung, cari ibu yang akan melahirkan bayi. Tibalah kedua wartawan itu di Dataran Tinggi Dieng. Entah bagaimana, mereka tiba di sebuah gua. Zich ingin bertemu dengan kuncen gua tersebut. Dia lalu mewawancarainya. Usut punya usut, ternyata gua tersebut tempat kramat dan konon, RI-1 jaman itu sering bertapa di situ. Si kuncen pun menunjuk helipad di sekitar lokasi gua.

”Politik Indonesia tidak didasarkan pada konsensus, tapi pada wahyu.” Demikian kalimat pamungkas Zich. Kami yang duduk melingkar di dekatnya sedikit tersentak. Don kemudian menambahkan, bahwa wawancara adalah proses konfrontasi kesadaran. Ketika kita wawancara orang, kita juga dituntut berpikir dan hendaknya membuka kesadaran kita tentang suatu hal yang sedang dibahas.

Yang lucu
Masih tentang Zich. Sesudah perjalanan menyusuri Jawa, Zich kembali ke Jakarta dan mewawancarai RI-1. Pokok bahasan utama tentunya keberhasilan pembangunan Indonesia masa itu. Kelar diskusi soal kesuksesan, Zich bertanya tentang kritik yang beredar bahwa pembangunan hanya dikuasi keluarga sang pemimpin. Konon sang pemimpin senyum dan berkata bahwa mereka yang melihat pembangunan dengan cara itu hanya lihat dengan sebelah mata. Dasar wartawan, Zich menimpali, bahwa sebagai tentara, dengan melihat sebelah mata, maka sasaran yang dibidik pasti kena. Konon lawan bicara Zich berkata bahwa dengan menutup kedua matanya pun ia masih bisa mengenai bidikannya. Detik itu juga Zich angkat kaki.

Ketika seorang rekan bertanya tentang ukuran ketrampilan menulis, Bre Redana menjawab ringan, bahwa ia dulu selalu minta ibunya untuk memeriksa tulisannya, karena ibunya adalah orang yang sederhana. ”Kalau ibu saya bisa mengerti, artinya tulisan saya bisa dimengerti.“

Friday, February 16, 2007

Kabar Baik Itu Akhirnya Datang Juga

HORISON

Reporter: Ahmad Baehaqi - Iwan Munandar
Juru Kamera: Joni Suryadi - Warsam Aji
Lokasi: Tangerang & Jakarta
Tayang: Rabu, 14 Februari 2007, Pukul 12:00 WIB


Inilah pemukiman etnis Tionghoa yang biasa disebut Cina Benteng, di kawasan Kali Dadap Kamal, Tangerang, Banten. Gubuk-gubuk bilik bambu dan suasana kumuh menunjukkan kemiskinannya.

Mereka sudah merasa sama dengan penduduk pribumi lainnya, karena nenek moyang mereka sudah tinggal disini sejak tahun 1500-an lalu.

Terdapat lebih dari 10 ribu jiwa etnis Tionghoa miskin yang tinggal di kawasan ini. Dari tampilan wajah mereka sudah tidak ada bedanya dengan penduduk pribumi. Kulitnyapun hitam, tidak seperti etnis Tionghoa kebanyakan.Mata pencarian mereka sehari-hari mengais sampah dan mengumpulkan barang bekas.

Namun menurut Rebeka Harsono, Koordinator Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia, perlakuan terhadap mereka tidak sama dengan penduduk pribumi. Karena tidak memiliki surat bukti kewarganegaraan RI atau SBKRI, mereka tidak memiliki akte lahir, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Akibatnya mereka tidak dapat bersekolah di sekolah formal dan sulit mendapat pekerjaan. Sehingga mereka tidak dapat keluar dari kemiskinan.

Mereka tidak memiliki SBKRI karena tidak punya uang untuk mengurusnya. Hal ini masih berlangsung hingga kini, meskipun Undang-undang Kewarganegaraan telah diperbarui dengan keluarnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006.

Nyonya Wan Nio misalnya. Dia tinggal di rumah gubuk bersama anak dan suaminya. Selama berpuluh-puluh tahun dia dan keluarganya tidak memiliki kartu identitas apapun. Baik itu berupa akte kelahiran maupun SBKRI. Dia tidak mengurus SBKRI karena biaya pengurusannya mahal. Beruntung, setahun belakangan dia dan suaminya telah memiliki KTP.

Lain lagi dengan Ria. Ibu satu anak yang merupakan etnis Tionghoa ini sehari-hari bekerja sebagai pemulung bersama suaminya. Dia sempat menyelesaikan sekolahnya hingga ke tingkat SMP.

Ria dan suaminya sama sekali tidak memiliki KTP. Karena itu, dia berharap dengan adanya Undang-undang Kewarganegaraan RI yang baru, dapat mempermudah dirinya mendapat KTP.

Sebenarnya, sejak Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI disahkan, terjadi perubahan yang siginifikan dalam ketentuan kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini juga sekaligus menghilangkan perilaku diskriminatif dalam praktek pemerintahan bagi warga keturunan. Sehingga tidak diperlukan lagi surat kewarganegaraan dalam pengurusan paspor maupun kartu tanda penduduk.

Setelah bertahun-tahun, pemerintah melihat, pemilahan status warga negara berdasarkan latar belakangnya, tidaklah menguntungkan. Terlebih Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki latar belakang yang beragam.

Sebelumnya, Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, dimana seseorang mendapat kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan dari ayah. Namun kini hal itu telah berubah.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, dulu anak yang lahir dari pasangan ibu WNI dan ayah WNA, maka otomatis anak itu menjadi WNA, karena ikut ayahnya.

UU baru mengatakan, ayah WNA, ibu WNI, anak ada dua kemungkinan, ikut ayahnya jadi WNA, atau saat yang sama jadi WNI sampai berusia 18 tahun. Ini konsep kewarganegaraan ganda terbatas.

Saat ini, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memproses sedikitnya 260 orang, yang mengajukan diri untuk menjadi Warga Negara Indonesia, setelah sebelumnya tidak jelas kewarganegaraannya, karena merupakan anak hasil perkawinan campuran.

Kebijakan ini disambut baik oleh Andreas Harsono, yang beristrikan wanita berdarah Madura. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan yang baru, tidak ada lagi perdebatan mengenai diskriminatif dan konflik mengenai warga negara Indonesia asli dan tidak asli. Konsep ini diilhami paradigma bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh status yuridis, bukan etnis dan ras.

Kebijakan ini juga memberi arti, adanya penyetaraan hak seperti warga negara lainnya. Dalam bidang politik, seorang warga keturunan kini mempunyai hak untuk memilih, atau dipilih.

Dengan kondisi seperti ini, ragam latar belakang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menjadi suatu khasanah yang memperkaya budaya, serta menjadi bekal Indonesia untuk mengembangkan diri di masa mendatang. (Helmi Azahari/Idh)