Saturday, January 07, 2006

Ditolak Universitas Pelita Harapan


Ini memang cerita lama. Aku ditolak mengajar di Universitas Pelita Harapan di Lippo Karawaci dengan alasan tidak punya kredibilitas formal untuk mengajar "jurnalisme dasar." Resminya, aku dianggap lulusan sekolah menengah saja. Ijasah insinyur elektro dari Universitas Kristen Satya Wacana tidak diakui karena statusnya "terdaftar." Ijasah dari Nieman Foundation on Journalism at Harvard University, tidak diakui UPH. Alasan mereka, ini aturan dari Departemen Pendidikan.

Bukan rektornya yang menolak. Orang yang menolak adalah Pembantu Rektor Urusan Akademik Muljono. Rektor Johannes Oentoro, yang kebetulan juga alumnus Satya Wacana tahun 1972, justru yang mulanya mengajak aku bicara dan mengajar di UPH. Muljono ini gelarnya profesor doktor dari Universitas Indonesia. Oentoro menaruh gelar Ph.D di namanya. Aku duga Oentoro lebih urusan manajemen. Muljono menolak menemui aku. Padahal mereka yang minta aku menemui Muljono. Aku juga sudah menyisihkan waktu tiga jam untuk menuju Karawaci dan sejam lebih menunggunya interview tiga orang calon dosen lain.

Mulanya aku bertemu Oentoro pada pertengahan 2004. Lalu semua disiapkan. Aku ketemu dekan, pembantu-pembantu dekan, termasuk Naniek Setiajadi dan Andri Oarto. Aku bahkan sudah diminta menyiapkan silabus. Mereka minta aku masuk ke jurusan komunikasi. Aku diminta mengajar jurnalisme dasar, dua kelas langsung paralel. Aku senang sekali. Aku suka dengan ilmu-ilmu dasar. Aku ingin memperkenalkan Sembilan Elemen Jurnalisme karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Aku kenal baik dengan Kovach dan Rosenstiel. Aku juga pernah ikut menterjemahkan buku mereka.

Kami makan siang bersama. Mereka senang aku mau bergabung. Mereka juga membaca naskah-naskahku termasuk "Republik Indonesia Kilometer Nol” dan “Dari Thames ke Ciliwung” –dua naskah ini pernah menang penghargaan internasional. Mereka menyatakan kekagumannya pada dua naskah itu. Proses mengisi formulir dan lain-lain butuh waktu dua bulan. Senang sekali rasanya. Tapi Jumat dua minggu sebelum semester awal, aku diminta wawancara, katanya sih formalitas.

Mereka tanya ijasah aku apa? Karena mengajar jurnalisme, aku sodorkan ijasah Harvard, ada tanda tangan Bill Kovach (kurator Nieman) dan Neil Rudenstein (rektor Harvard). Dijawab ini "program non gelar."

Ada ijasah lain?

Aku sodorkan ijasah UKSW teknik elektro.

Agak aneh? Bukankah aku akan mengajar jurnalisme? Orang harus melihat pengalaman atau minimal pendidikan non-formal.

Tapi mereka bilang ijasah apapun tidak apa asal diakui negara Indonesia. Setelah dilihat, ijasah itu ditolak dengan alasan UKSW cuma "terdaftar." Belakangan aku diberitahu Oentoro kena stroke sehingga tak bisa mengurus pencalonanku. Muljono menolak. Lain kepala, lain pandangan.

Aku habis waktu. Juga jengkel karena kebetulan Jakarta banjir. Pulang dari UPH aku kena banjir di jalan selama enam jam. Bahkan naik ojek pun dari Senayan ke rumahku di dekat Senayan juga macet.

Andri Oarto dari UPH lalu minta maaf, “… seharusnya hal tersebut tidak terjadi kalau kami lebih dapat berkoordinasi khususnya fakultas dengan HRD universitas.”

Aku sih enteng saja. Andri Oarto orang sopan. Aku tidak punya hard feeling. Aku mau mengajar di UPH karena suka mengajar. Aku juga sering kritik mutu pendidikan jurnalisme di Pulau Jawa. Aku kira UPH bisa memberikan secercah cahaya harapan. Bayaran mereka lumayan untuk ukuran kampus Jakarta tapi masih lebih kecil dari honor menulis di Bangkok atau Kuala Lumpur. Ternyata mereka tidak mau? Ya tidak apa-apa. Terkadang aku heran bagaimana mereka mau menawarkan kurikulum bermutu kalau cara mereka memandang dosen sangat birokratis sekali?

Awang Ruswandi dari Universitas Indonesia mengatakan aturan tersebut “agak aneh.” Ruswandi bilang di UI ada wartawan macam Masmimar Mangiang yang sudah mengajar lebih dari 25 tahun. “Dulu ketika saya masih mahasiswa, ada Aristides Katoppo dan Rosihan Anwar menjadi dosen tidak tetap,” katanya.

Tahun ini aku mungkin ikut mengajar di Fakultas Dakwah IAIN Ar Raniry Banda Aceh. Statusnya "dosen luar biasa." Dedy Hidayat, rekan Ruswandi, menawari aku memberi colloquium tentang “jurnalisme sastrawi” di Pascasarjana Komunikasi UI. Menarik juga ya. Mudah-mudahan birokrat-birokrat sekolahan di Indopahit ini tak menciptakan aturan yang lebih aneh lagi.

26 comments:

Anonymous said...

Kalau sudah begini, yang paling rugi adalah mahasiswa...:)

Susah ya di Indopahit ini, praktisi kurang dihargai dibanding akademisi. Wajar kalau lulusan universitas masih gagap dunia kerja, karena mereka tidak tahu kondisi sebenarnya. Taunya cuma teori..teori..dan teori...:)

Dulu, almarhum dosen saya di Hubungan Internasional UGM pernah mengatakan, "percayalah, Anda semua bisa jadi diplomat walaupun tidak bekerja di DEPLU..". Saya percaya itu:) Begitu juga dengan Anda, Pak Andreas..Tanpa perlu mengajar di Universitas, Pak Andreas sudah menjadi dosen bagi orang lain (mungkin tanpa Pak Andreas sadari :) Kehadiran blog ini menjadi sebuah hal yang menyejukkan, karena bisa diakses kapanpun, dimanapun...tanpa terikat jam kuliah di kampus. Bagi orang yang ingin bisa menulis tapi tidak punya pengalaman jurnalisme seperti saya ini, Pak Andreas adalah dosen saya dalam hal jurnalisme...:) Terimakasih Pak Andreas...:)

Hari ini saya bersyukur saya menemukan blog Andreas di Google (walaupun secara tidak sengaja ketika saya lagi cari bahan siaran...Thanks Google!!! :)

astri

Anonymous said...

Andreas,

Saya sedih mendengar kabar buruk ini. Saya baru bisa mengerti sekarang, kenapa kehidupan ilmu di Indonesia, setahu saya, jauh lebih hidup di kalangan luar kampus, ketimbang dalam kampus sendiri, terutama untuk ilmu-ilmu sosial.

Ulil

Anonymous said...

Ulil, Andreas dan kawan2,

Departemen2 komunikasi (publisistik, jurnalistik) sampai detik ini tak kunjung insaf; tak pernah menyadari bahwa mereka nyaris tak menyumbang apa-apa untuk jurnalisme Indonesia. Dapatkah Anda sebutkan satu orang saja -- satu orang saja -- tokoh pers yang berasal dari departemen atau fakultas itu? Anda pernah dengar ada jurnalis yang menulis dg baik yg merupakan alumnus sekolah itu?

Dapatkah Anda sebut satu judul saja -- satu judul saja -- literatur jurnalistik (tentu saja yang saya maksud adalah yang sedikit bermutu) yang dilahirkan oleh rahim depatemen/fakultas komunikasi?

Saya bisa mengerti bahwa sekolah (akademi, universitas) harus menjaga formalitas keilmuan (sebab jika mereka tak menjaganya, siapa pula yg akan peduli menjaganya?), antara lain dengan menuntut tenaga pengajarnya memiliki kualifikasi formal. Jika mereka meremehkan formalitas2 semacam ini, berarti mereka menghancurkan dasar eksistensi mereka sendiri.

Tapi untuk bidang2 seperti jurnalistik (juga sastra), formalisme semacam itu pasti harus disisihkan (setidaknya untuk sementara), mengingat kesuraman situasinya yang terang benderang. Eksepsi semacam inilah yang dengan arif dan realistis ditempuh oleh UI, antara lain dengan mengundang wartawan senior seperti Rosihan Anwar, meski mereka tahu riwayat pendidikan formal Sang Datuk cukup kusut.

Perguruan tinggi di negeri2 maju setahu saya lazim mencadangkan posisi2 khusus untuk program2 khusus bagi orang2 khusus - seraya mereka pun tetap dengan kukuh menjaga dasar eksistensi berupa formalisme akademis itu. Di bidang sastra dan penulisan kreatif mereka bahkan bergerak lebih maju, dengan memberi posisi formal-permanen pada para penulis/sastrawan yang bereputasi tinggi, meski mereka bukan alumnus sekolah sastra atau creative writing. Novelis Anita Desai sejak lama menjadi profesor tetap di Yale; Amitav Gosh profesor di Columbia; selain novelis2 besar Latin yg sering mengajar di Harvard dll (Carlos Fuentes, Garcia Marquez, Octavio Paz -- Goenawan Mohamad pernah jadi Regent Professor di UCLA, meski sekolah GM adalah lulusan "sekolah ongko loro").

Birokrat-akademis Tuan Muljono dari Universitas Pelita Harapan tidak tahu menahu tentang perkara2 itu. Tampaknya dia juga tidak tahu menahu tentang ilmu, jenis2nya, sifat2nya, kekuatan dan batas2nya. Juga tentang apa gerangan perguruan tinggi itu sesungguhnya.

Yang dia tahu adalah: calon tenaga pengajar harus punya ijazah, titik. Tambahan penting: sang calon wajib mengisi komulir (ini versi Pak Sarpin, bekas pembantu di kantor saya, untuk "formulir").

Hamid

Anonymous said...

Pak Andreas...
kalau UPH menolak bapak mengajar di sana, maka saya akan senang sekali kalau bapak bisa mengajar di UI, atau paling tidak bapak bisa jadi dosen tamu di mata kuliah jurnalistik. Saya sekarang sedang mengambil JUrnalistik Media Cetak, dan buku 9 elements of Journalism menjadi salah satu buku panduan kuliah tersebut(makanya saya senang sekali waktu pak Andreas kasih buku itu ke saya, soalnya bukunya susah dicari ^^;). Saya rasa kami di kelas JMC akan senang sekali mendengarkan pengalaman2 bapak sebagai seorang jurnalis senior. Karena seringkali yang terdengar mudah saat kuliah ternyata tidak mudah di lapangan...

,,,salam,,,
tantri ^.^

Andreas Harsono said...

Tantri di Depok,

Terima kasih untuk bacaannya. Aku senang sekali kalau satu dua kali juga mengisi kuliah di Universitas Indonesia.

Di Columbia atau kampus-kampus lain di Amerika, aku sering lihat ada dosen dari kalangan wartawan. Ini menguntungkan.

Jurnalisme, bagaimana pun juga, adalah disiplin ilmu yang terbuka. Bagusnya sih wartawan yang juga Ph.D jadi dosen.

Senang juga tahu buku Bill Kovach dan Tom Rosenstiel "Sembilan Elemen Jurnalisme" dipakai di kelas kau.

Anonymous said...

Dear Mas Andreas,

Saya dan anda bernasib sama. Anda ditolak di UPH karena tidak punya gelar di bidangnya, sedang saya dipecat dari UPH gara gara gelar saya dari UWA tidak diakui juga di UPH.

Memang Tuan Professor itu taunya hanya gelarnya sendiri saja. Jangan kuatir, anda dosen saya di alam maya ini. OK Pak dosen, kerja terus buat mencerdaskan insan-insan pembelajar.
Salam.

Anonymous said...

Halo Pak Andreas,

Mohon maaf sebelumnya... Walaupun mengalami masalah tidak mengenakkan seperti ini, saya berharap Bapak tidak kepahitan dan masih tertarik untuk mengajar di almamater saya, Universitas Pelita Harapan, di lain waktu dan kesempatan.

Banyak hal kompleks yang belum dapat dipahami dalam kapasitas pemikir awam seperti saya.


Salam,
Sinta

Andreas Harsono said...

Dear Sinta,

Kalau Anda sempat baca dalam blog ini, saya belakangan ditawari Dedy Hidayat mengajar di tempatnya, Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia, anehnya, gara-gara saya ditolak oleh UPH. Kini setiap semester saya mengajar "workshop Jurnalisme Sastrawi" dengan beban 3 kredit di UI Salemba.

Saya tak sakit hati ditolak oleh UPH. Ini hal biasa saja. Dulu saya menulis posting ini karena ingin cerita dengan sesama alumni Satya Wacana.

Saya tentu tak setuju dengan pemikiran Muljono maupun birokrasi pendidikan Indopahit. Saya anggap pemikirannya sempit. Dunia keilmuan takkan maju bila menganggap gelar identik dengan prestasi.

Dedy Hidayat juga seorang profesor. Dia menganggap saya punya kualifikasi mengajar di UI. Saya pernah menerbitkan buku dan sering menulis. Gelar bukan identik dengan kualifikasi mengajar. Ia memang membantu identifikasi seseorang tapi ia bukan segalanya. Dedy menganggap aturan dari Departemen Pendidikan tidak harus diinterprestasikan macam Muljono.

Saya masih bersedia mengajar di UPH. Tapi selama Muljono belum berubah pikiran, saya kira, ia juga akan tetap menolak saya bukan?

Anonymous said...

Bung Andreas,
saya juga setuju
kalau sebenarnya praktisi lebih mengerti dunia kerja dibanding akademisi. Akademisi awalnya ditujukan untuk menjadi analisator dan praktisi lebih ditujukan untuk praktek kerja di lapangan. Anehnya kebanyakan program studi di Indo ini lebih akademis padahal tempat-tempat untuk mengadakan penelitian (misal lab) sangat kurang, tidak memadai, dan kurang biaya (karena orang Indopahit tidak memiliki budaya berinvestasi pada ilmu pengetahuan, kalau punya uang paling-paling pamer kekayaan atau menikah berkali-kali) dan jurusan akademis seperti ini lebih diminati oleh orang Indopahit karena mereka merasa lebih bergengsi. Kenyataannya lapangan kerja di Indo lebih banyak kerja lapangan sehingga banyak orang akademis merasa ilmunya tidak berguna ketika diterapkan pada dunia kerja di Indo. Maka, untuk amannya karena kita hidup di negara yang banyak terdapat hal aneh ini sebaiknya kita memilki pengalaman praktek dan ijazah yang memadai agar tidak ada alasan bagi orang untuk meremehkan praktisi dan ilmu yang kita punya tidak sia-sia. Untuk kawan-kawan yang memiliki uang lebih saatnya berinvestasi di dunia ilmu pengetahuan dan jangan bersikap hedonisme ; buat yang ingin mengambil program kejuruan dan yang memilki keterampilan tapi ijazah kurang memadai, jangan takut diremehkan, banyak orang yang ingin terampil seperti anda, Tuhan pasti buka jalan ; "PD aje"!!!

Satria Anandita said...

bung, kenapa anda tidak mengajar di uksw saja?

saat ini almamater anda sangat butuh orang-orang seperti anda untuk bangkit dari keterpurukan pasca kemelut 93-97.

saya mahasiswa uksw 2006.

salam,

Andreas Harsono said...

Bung Satria Anandita,

Saya kira UKSW bisa bangkit dari keterpurukannya bila manajemen universitas ini berani mengungkapkan kekeliruan mereka dalam krisis 1993-1997 yang diawali dengan pemecatan Arief Budiman. Menariknya, Arief menggugat UKSW dan menang. UKSW secara hukum harus mencabut pemecatan Arief serta mempekerjakannya kembali. Namun mereka tak pernah melakukannya. Arief sendiri bukan orang yang sulit cari kerja. Kini dia jadi profesor di Melbourne University. Lainnya, macam Ariel Heryanto, George J. Aditjondro, Nico L. Kanan dan sebagainya, juga menunjukkan mutu mereka di tempat baru.

Tidaklah mudah melakukan koreksi terhadap kekeliruan itu. Minta maaf. Lantas secara legal mencabut pemecatan terhadap Arief serta rekan-rekannya. Itulah esensi dari upaya koreksi terhadap UKSW. Buntutnya, tentu saja, akan kompleks karena menyangkut kompensasi terhadap mereka yang dipecat serta sanksi terhadap mereka yang bikin kesalahan.

Saya pribadi, dan banyak alumni berpikir seperti ini, tak menganggap perlu untuk memberikan sesuatu kepada UKSW selama koreksi tak dilakukan. Saya tak punya masalah pribadi dengan individu manapun di UKSW. Namun lembaga ini saya anggap tangannya berlumuran darah serta tak mau mengakuinya. Terima kasih.

Satria Anandita said...

Siapa yang sebenarnya berlumuran darah? UKSW atau JOI atau Semangun atau mungkin TNI?

UKSW hanyalah sebuah lembaga, benda mati.

Kalau Anda anggap tangan UKSW berlumuran darah, seolah-olah kejadian itu adalah kehendak pribadi dari sang lembaga. Padahal, apakah benar UKSW menghendakinya secara pribadi?

Saya pikir tidak adil bagi UKSW untuk diperlakukan semacam ini. Dulu dia hanya diperalat, sekarang dia dihujat.

Kalau Anda menuntut keadilan bagi Arief Budiman dkk, mengapa Anda tidak minta langsung saja kepada otaknya sekarang?

Bukankah dulu yang membunuh demokrasi adalah oknum-oknumnya (JOI, Semangun, dkk & Intel TNI)?Dan ketika oknum-oknum tersebut sudah tidak berkuasa lagi di sini, mengapa masih menaruh dendam dengan lembaga ini?

Ketika itu (1993) Anda dan segenap civitas akademika UKSW mengenakan satu jubah raksasa untuk menjunjung tinggi keilmuan. Namun kemudian ada seseorang yang merebut jubah itu sebagai alat penyamaran untuk melancarkan aksi pembunuhan terhadap seseorang. Ketika pembunuhan itu berhasil dilaksanakan dan sang pembunuh melepas jubahnya lalu berganti dengan jubah lainnya, mengapa Anda dan teman-teman masih saja menyalahkan jubah yang tergeletak itu?

Mengapa Anda dan teman-teman tidak berinisiatif untuk memungut jubah itu untuk kemudian dibesihkan?

Bukankah jubah itu jubah Anda juga? Dan juga jubah teman-teman juga?

Andreas Harsono said...

Dengan hormat,

Terima kasih untuk tanggapannya. Anda membedakan lembaga dan individu. Saya setuju. Persoalannya, lembaga ini melindungi individu-individu yang melakukan pelanggaran serius. Minggu lalu saya ada di Salatiga dan baca Solopos bahwa UKSW memberi gelar profesor kepada Hayono Semangun, yang dulu berperan besar dalam pemecatan Arief Budiman. Saya kira keliru mengatakan "oknum-oknum" itu sudah meninggalkan UKSW.

Ini setara dengan negara Indonesia, Burma, Serbia yang melindungi para penjahat-penjahat kemanusiaan. Kalau orang-orang di dalam tak bisa mengadili para penjahat tersebut, mengapa kami yang ada di luar harus membantu lembaga itu memperkuat posisinya? Tidakkah ini hanya akan membenarkan kejahatan masa lalu mereka?

Tanpa ada upaya mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan, kejahatan serupa akan terulang lagi. Ini hanya soal waktu saja. Persoalannya, apakah orang-orang di dalam, termasuk Anda, mau mempersoalkan kejahatan-kejahatan masa lalu di UKSW? Saya belum lihat ada upaya ke arah itu. Terima kasih.

Satria Anandita said...

Dengan sangat hormat,

Saya MAU dan saya SANGAT bernafsu untuk itu. Beritahu saya apa yang harus dilakukan supaya hal itu bisa dilakukan.

Saya sebenarnya cuma kecoak di UKSW. Yang tidak tahu apa-apa sebelum akhirnya datang ke situs FTJE.net dan download buku dari Sdr. Budi. Tapi itupun hanya membuat saya baru bisa meraba-raba sedikit dari peristiwa kemelut itu.

Itu baru saya, teman-teman yang lain malah saya yakin hanya segelintir yang tahu UKSW punya sejarah itu. Yang tahu juga belum tentu mau.

Lalu apa yang saya bisa lakukan di tengah-tengah kesendirian dan keterasingan sejarah seperti ini?

Haruskah saya sebarkan buku itu, lalu teriak-teriak berpropaganda di Bukit Demokrasi sambil melakukan mogok makan?

Saya cuma bocah umur 18 tahun, baru masuk UKSW tahun 2006 (itu pun di FE, fakultas yang waktu itu cuma jadi antek JOI), dan tahu sejarah hanya dari buku yang bahkan oleh KPD sendiri dianggap tidak mencerminkan suasana asli dari sejarah itu. Apabila saya didebat tentang sejarah itu, apa yang bisa saya lontarkan sebagai counter?

Justru saya ingin bisa bertemu dengan alumni-alumni UKSW yang dulu terkenal kritis dan demokratis itu! Bisa bertemu dan berbagi pengalaman, sejarah, dan yang terpenting adalah VISI. Dari situlah bisa dipicu perubahan.

Apabila alumni-alumni tidak mau datang ke sini dan memberikan hal itu, apakah itu menyelesaikan masalah? Itu sama sekali tidak memberikan solusi, at all. Itu malah perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

Andreas Harsono said...

Dengan hormat,

Saya kira cara paling mudah adalah bicara dengan orang-orang dari Kampung Percik di Salatiga. Organisasi ini didirikan oleh dosen-dosen yang dipecat atau memilih keluar dari UKSW 1994-1997. Disana ada Setyo Handoyo, Wisnu Tri Hanggoro, Nico L. Kana, Pak Pradjarto dan sebagainya. Dosen-dosen UKSW yang relatif masih kritis, juga sering datang ke Percik. Anda bisa bicara dengan mereka. Syukur, bila hasil pembicaraan itu dituliskan di blog Anda.

Saya selama tujuh tahun terakhir sering memberi seminar dan ceramah di berbagai kampus, dari Aceh hingga Papua, dari kampus besar macam Universitas Indonesia hingga kampus kecil-kecil di luar Pulau Jawa, misalnya Universitas Flores di Ende. Saya jarang menemukan suasana intelektual macam UKSW versi Arief Budiman ketika mahasiswa dipersilahkan untuk belajar intelektualisme dengan bergairah. Saat itu ada Ariel Heryanto, George J. Aditjondro dan sebagainya.

Suasana itu saya temukan lagi di Universitas Harvard ketika saya belajar bersama Bill Kovach serta dosen-dosen lain --sebagiannya pemenang Hadiah Nobel. Bukan kebetulan, Arief sendiri alumnus Harvard. Sayang sekali bukan sebuah kampus kecil macam UKSW, yang dulunya dibangun dengan idealisme, hari ini tumbuh besar dengan komersialisme.

Satria Anandita said...

"Sayang sekali bukan sebuah kampus kecil macam UKSW, yang dulunya dibangun dengan idealisme, hari ini tumbuh besar dengan komersialisme."

Ya, saya sangat setuju dengan hal ini, walaupun memalukan.

Tunggu saya.

Satria Anandita said...

Maksudnya saya setuju apabila ini faktanya sekarang, bukan setuju apabila hal ini dibiarkan.

Anonymous said...

Salam...
Menarik! itu yang saya tangkap dari pembicaraan anda dengan saudara budi. Pikiran saya kembali menerawang mengingat kenangan peristiwa 93-97 itu.
Saya alumni FH UKSW angk 2001 sekarang bekerja pada LSM "CARE International" yang pada saat ini sedang menyelesaikan proyek peristiwa kerusuhan etnis tahun 2001 lalu di Sampit Kal-Teng.
Anda adalah satu dari sedikit sekali mahasiswa atau alumni uksw yang tahu bahkan masih mau membicarakan peristiwa 93-97 tsb.
Satria...dan mungkin mas andreas, saya juga ingin bercerita. Dahulu sewaktu mahasiswa di kampus itu saya dan beberapa teman seperti Samfredi Marpaung FBS'97 dan FH'02, Bosman Simarmata FP'00, dll juga sering membahas peristiwa itu, bahkan kami sudah berupaya mengangkat kembali peristiwa itu ke permukaan. Kami juga mencari fakta2 lain seputar peristiwa itu diantaranya artikel2 dari mas andreas, artikel2 di kampoeng percik, terlibat diskusi2 menarik baik di kalangan kampus dan di kampoeng percik sendiri, bahkan kami sempat ingin meminjam rekaman video peristiwa tersebut yang berada di perpustakaan bag multimedia, tapi apa yang kami dapat hanyalah jawaban yang tidak enak dan pengusiran. Saya juga sempat menuliskan beberapa artikel2 mengenai hal tersebut dan mengirimkannya ke majalah imbas bikinan anak elektro, tetapi artikel saya tidak pernah terbit. Saya melihat sepertinya ada sebagian civitas kademika yang berupaya untuk menghilangkan sejarah itu dari kampus tercinta kita ini.
Apa kemudian yang bisa saya dan teman2 lakukan, akhirnya kami hanya bisa onani bung satria... :)
Saya tidak ingin mengecilkan arti perjuangan anda bung satria dan saya juga tidak ingin menyurutkan semangat anda...tetapi kalau perjuangan itu hanya bersifat individu (single fighter) atau kelompok2 kecil saya tidak yakin perjuangan itu akan berhasil. Saya dan beberapa teman sebagai buktinya.

Bagaimana caranya.....
Benar kata bung andreas di blog-nya itu, manajemen kampus ini memang harus berubah dulu dan mau mengakui kesalahan masa lampau, walaupun saya sendiri juga berfikir hal itu mustahil di lakukan oleh pimpinan universitas ini.
Cara kedua agak ekstrim gunakan kekuatan 'people power" (lagi) :) artinya perjuangan untuk membuka kembali peristiwa tersebut tidak hanya dilakukan oleh bung satria saja, atau kelompok2 kecil saja, tetapi kelompok besar dalam hal ini seluruh mahasiswa, dosen, dan civitas academica uksw yang lain yang peduli akan peristiwa ini. Memang tidak mudah bahkan sangat sulit.
Jujur saja... sungguh saya tidak melihat ada jalan lain lagi.

Terimakasih bung satria...teruskan perjuangan...!!!
Salam....

NB: kalau bung satria ingin mengenal saya atau ingin berbagi cerita dengan saya kirim saja ke alamat erick2002id@yahoo.com. Info lagi nih...saya beberapa kali menulis artikel di beberapa mailing list, forum, dan kolom2 artikel di dunia maya ini. Kalau bung satria berminat silahkan ketik erick sihombing pada google anda dan kasih tanggapan ya.... :)

saya juga kirimkan komentar yang sama di blog bung satria.

Erick Siswandi Sihombing said...

Maaf, yang saya maksud dengan "budi" pada kalimat pertama adalah "andreas harsono"
Apabila mengingat nama bung andreas harsono sering kali yang muncul diotak saya adalah pak budi harsono (prof dalam bidang hukum agraria/tanah).
Maklum anak hukum... :)

Ivonne said...

Dear P. Andreas Harsono,
Terima kasih banyak atas sharing tulisan ini, Blog bapak tidak sengaja saya temukan lewat goggles saat cari ttg UPH, terus terang kejadian ini membuat setiap hari saya suka untuk membaca blog Bapak, blog Bapak telah menjadi wacana buat saya. Terima kasih telah menjadi inspirator buat saya untuk mendalami dunia jurnalisme

amare said...

An balik aja deh ke Salatiga...tukang dokar banyak yg kangen tuh...ngapain mikirin institusi nothing macem gituan...wah..kayak bukan kamu aja! aniway cayoo aja deh buat yang mikirin kemajuan anak negeri!!!!

rikagelar said...

Dear Pak Andreas,

Menarik sekali tulisan Anda karena kebetulan saya baru mulai tertarik dengan hal2 berbau UPH. Awalnya adalah ketika saya melihat list universitas swasta terbaik di Sampoerna Foundation, tertulis nomor 1 adalah UPH, kedua Trisakti (kalau yang Univ Negeri mungkin tidak perlu dibahas yah). Lalu saya cek ricek websitenya dan melihat fasilitas UPH yang lumayan lengkap, strategi bisnis yang sepertinya amat agresif, dan sepertinya nih, universitas semacam ini tidak akan mengutakan birokrasi dibandingkan dengan kreativitas dan kekayaan SDM terutama pengajar.

Karena itu saya heran sekali dengan kasus penolakan mereka terhadap Anda Pak Andreas. Dan saya yakin UPH rugi dua kali lipat (dan UI mungkin jadi untung...hehe).

Kalau boleh, bagaima kalau mengajar juga di FEUI jurusan Manajemen? Jurusan ini terkenal membuka diri dari segala lulusan (baik jurusan maupun universitas) karena memang mencari mereka yang senang berdedikasi di dunia pendidikan based on professional or academic experience seperti yang Anda miliki. Hubungi saja Pak Bambang Hermanto.

Kalau saya jadi murid, saya pasti akan tertarik sekali duduk di kelas Anda.


WElcome to UI ya Pak!

rikagelar

Lieyanto said...

Dengan hormat Bapak Harsono,

pertama aku ingin mengoreksi tulisan Anda. Bapak Prof. Dr. Muljono adalah lulusan Jerman, dan bukan dari Universitas Indonesia.
Kami dapat mengerti bahwa mengenai tema penolakan mengajar di UPH, Anda sangat kecewa sekali. Yang harus Anda pandang adalah bahwa yang Anda ingin memberikan kuliah adalah universitas, dan bukanlah Sekolah Tinggi. Jadi, Anda harus memenuhi persyaratan akademis yang diminta, bukan hanya berdasarkan pengalaman Anda yang telah bertahun-tahun lamanya. Pengalaman Anda yang tidak dibarengi dengan persyaratan akademis yang memadai hanya dapat Anda gunakan di bidang pekerjaan lain, dan bukanlah di universitas. Tawaran dari Bapak Oentoro dapat kami pandang sebagai solidaritas sesama alumni, dan hal ini yang kami sayangkan di Indonesia. Ternyata budaya solidaritas/hubungan-dekat masih saja berkembang subur.
Terima kasih atas perhatian Anda.

Salam hormat,

Lieyanto

che wan aisyah said...

Pak Andreas,

Saya sendiri merupakan lulusan s1 dari luar negeri di bidang politik dan saya sudah 2 tahun bekerja didalam organisasi international. Ketika saya ingin melamar menjadi dosen di beberapa universitas di negara tetangga saja kredibilitas saya masih kerap kali dipertanyakan. Hal seperti ini lumrah sebab selain pengalaman, kita juga harus memiliki pondasi atau landasan teori yang kuat. Contoh dalam kasus sekarang, banyak artis yg mendadak jadi anggota dewan dan mereka menyukai serta bersungguh-sungguh dalam hal itu. Sedangkan mereka tidak pernah mengenyam perkuliahan mengenai bidang politik. Apakah mereka nantinya layak mengajar mahasiswa di universitas mengenai politik yang harus berlandaskan pada teori? Saya rasa aturan di Indonesia masih sangat longgar. Kalau di luar negeri, academic background memang sangat penting sekali melebihi working experience sebab dengan adanya pondasi yang kuat, kita tidak akan keluar dari jalur yang ada. Inilah kelemahan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak ketat dalam menyeleksi latar belakang akademis dari tenaga pengajar profesionalnya. Saya rasa justru UPH atau universitas bertaraf internasional lainnya lumrah saja jika membuat jalan seperti itu krn itu ialah sebuah standarisasi perekrutan tenaga profesional dalam institusi yang profesional.

Terimakasih dan Salam Hormat,

Rainstorm said...

Dear Pak Andreas, :)
kebetulan saya adalah salah satu lulusan UPH (angkatan pertama) yang kemudian bekerja sebagai dosen disana selama kurang lebih 9 tahun, dan karena gelar saya hanya S-1 , belum S-2 hingga saat ini, maka saya hanya menjadi dosen free lance saja selama kurun waktu di atas.
Perlu bapak ketahui, birokrasi di UPH memang rumit dan menyebalkan, meski untuk beberapa jurusan, yang dianggap sulit mencari lulusan S-2, banyak dosen yang hanya memiliki ijazah S-1 saja, meski tidak bisa menjadi dosen tetap, contohnya di jurusan yang saya ajar, desain komunikasi visual. Kadang memang banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, kisah mengecewakan yang bapak alami, juga saya alami, namun dalam porsi yang berbeda. Selain mengajar di UPH selama 9 tahun, sayapun mantan Ketua Himpunan dan salah satu mahasiswa pelopor yang turut membangun UPH dari nol, dari belum menjadi kampus terkenal seperti sekarang, setelah lulus saya juga mengabdikan diri disana, mengajar, namun akhirnya saya dan beberapa rekan lainnya terpaksa mundur dari UPH karena tidak bisa menjadi dosen tetap dan bahkan mata kuliah yang kami ajar juga dikurangi, bahkan saya tidak lagi diberikan mata kuliah meski masih terdaftar sebagai Dosen Paruh Waktu, alasannya ? Karena kami bukan umat Kristiani, kebetulan saya seorang muslim, dan sejak tahun 2008, UPH secara perlahan mulai mengurangi aktivitas dosen non kristiani. Saya dan seorang rekan saya pernah di tanyakan apakah bersedia pindah agama bila berminat menjadi dosen tetap (ditambah harus menyelesaikan gelar S-2)....., hahahahha, bukankah lucu pak ? Nah, jadi tidak usah terlalu berkecil hati pak, hal yang bapak alami bisa saja karena birokrasi yang rumit atau mungkin karena faktor agama, saya tidak tahu apa agama bapak. Saya juga tidak bisa menyalahkan kebijakan tersebut, kami para dosen lama, hanya berbesar hati menerima kebijakan itu, bukankah setiap institusi berhak menentukan visi dan misinya, mungkin memang visi dan misi bapak ataupun saya berbeda dengan para rektorat UPH.

Salam Kenal dari saya pak :)
Mutiara Moerdani

Andreas Harsono said...

Dear Mutiara Moerdani,

Terima kasih untuk masukan Anda. Saya ikut menyesal dengar cerita Anda soal kekacauan dalam melihat agama di kampus UPH. Menyedihkan.

Saya sama sekali tak menyesal ditolak UPH. Saya hanya ungkapkan betapa konyol policy UPH --maupun Departemen Pendidikan-- dalam menilai seseorang layak mengajar atau tidak. Mereka semata-mata memandang gelar tanpa melihat prestasi. Terima kasih.