Belanda dengan sepeda, kebisingan rendah, polusi rendah, kesehatan masyarakat meningkat

Belanda adalah negara dengan sistem transportasi berkelanjutan. Ada 22.8 juta sepeda sementara jumlah penduduk 17 juta di Belanda. Artinya, setiap orang, dari anak sampai senior, punya sepeda.

Nyaman sekali bepergian: jalan kaki, tram dan metro plus sepeda. Semua mudah dijangkau 🇳🇱

Motorisasi diredam. Sepeda dan becak ada dalam berbagai model dan ukuran. Bengkel dan toko sepeda banyak sekali.

Becak terutama dipakai oleh orang dengan anak kecil atau muatan banyak. Teknologinya maju, dari pilihan material (ringan) sampai pakai separuh mesin, pakai baterai.

Polusi udara praktis rendah. Kebisingan rendah. Kota jadi tenang. Tak ada subsidi minyak atau gas yang memberatkan anggaran negara. Kesehatan masyarakat meningkat karena bersepeda.

Belanda tentu pernah mengalami krisis transportasi dengan laju motorisasi yang tak terbendung. Krisis tersebut disebabkan oleh laju urbanisasi yang terlalu cepat dan ketidaksepadanan antara infrastruktur, pelayanan dan teknologi transportasi dengan kebutuhan bergerak (mobility needs).

Krisis terjadi karena kebijakan pembangunan transportasi menganakemaskan motorisasi dan memarginalkan moda transportasi berbiaya rendah dan tak bermesin. Biarpun jenis transportasi ini memainkan peran yang sangat menentukan bagi golongan–golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah tapi tetap disingkirkan. 

Namun warga Belanda sadar bahwa motorisasi bukan jawaban akan keperluan bergerak. Mereka menuntut pemerintah membangun sistem transportasi berkelanjutan. Maka jalur sepeda, kredit usaha sepeda, aturan sepeda --termasuk lampu lalu lintas khusus sepeda-- dikembangkan. 

Sepeda adalah bagian dari sistem ini. Tulang punggung keperluan bergerak jarak jauh dijawah dengan kereta api --baik metro (bawah tanah) maupun tram (atas tanah). Di Amsterdam dan Den Haag, yang saya kunjungi minggu ini, lebar jalan sepeda sedikit lebih kecil dari trotoar. Namun lebar trotoar di dalam kota lebih lebar dari jalur mobil. 

Sejak tahun 1980an, saya sudah biasa menulis soal krisis transportasi di Indonesia, mulai dari penggusuran becak, pembiaran trotoar rusak atau diganti dengan jalur mobil dan motor, maupun subsidi bahan bakar minyak dan gas, yang membebani anggaran negara Indonesia. 

Saya pernah bekerja buat Persatuan Sais Dokar pada awal 1990an di Salatiga. Para sais dokar berjuang agar mereka tak dilarang masuk ke jalan utama kota Salatiga. Mereka berhasil mencegah rencana pemerintah kota Salatiga. Mereka lantas mendirikan organisasi. Saya bekerja selama tiga tahun. 

Sudah empat dekade berlalu, krisis ini belum disadari, banyak orang masih mendewakan motor dan mobil. Polusi udara makin merusak kota-kota Indonesia. Beban anggaran minyak dicarikan jalan keluar dengan bio-diesel yang makin merusak hutan-hutan Indonesia. 

Ada sedikit kemajuan dengan kereta api. Misalnya, commuter line dikembangkan di Jabodetabek. Ada kereta cepat dibangun antara Jakarta dan Bandung. Pelayanan kereta api di Pulau Jawa juga meningkat, jadwal rapi, gerbong bersih, frekuensi meningkat. 

Namun panjang rel kereta di seluruh Indonesia tahun 2025 masih lebih pendek dari tahun 1925, total 6,811 kilometer, menurut data dan peta dari museum kereta api di Semarang. 

Menurut Kementerian Perhubungan, panjang rel kereta api di Indonesia dari 2016 sampai 2021, naik menjadi 6.497 kilometer. Berarti panjang rel kereta api berkurang lebih dari 300 kilometer antara Hindia Belanda (1925) dan Indonesia (2025).

Kadang saya pikir kapan bisa berharap pendidikan publik yang memadai soal transportasi yang berkesinambungan. Di Amsterdam, saya sekali lagi diingatkan ukuran kemajuan suatu negara. Lingkungan hidup terjaga. Anggaran negara sehat. Kesehatan masyarakat meningkat.