Andreas Harsono
Nelayan The Hwa Hong menjadi tahanan politik dengan tuduhan terlibat "PKI Gaya Baru." Penyintas kekerasan peristiwa 1965 di Kalimantan Barat.
“Papa hidupnya susah, dari kecil, lulus SD sudah ikut orang,” kata Wenti, putri bungsu Ahong –panggilan akrab The Hwa Hong.
“Papa pinter masak, nelayan kan biasa dengan ikan.”
Ahong kelahiran desa Sungai Kakap tahun 1939. Hanya lulus sekolah dasar, lalu ikut orang, cari ikan dan jual ikan di Sungai Kakap.
Umur belasan tahun, Ahong "suka nyanyi-nyanyi" dan ikut Lembaga Kebudayaan Rakyat. Ini awal kesertaannya dalam organisasi kiri dengan pilar utama Partai Komunis Indonesia, salah satu partai dalam pemilihan umum tahun 1955 dengan peringkat keempat sesudah Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Ahong hanya ikut-ikutan, hidupnya susah, sibuk dengan pekerjaan.
Kalimantan berubah pada Mei 1964 ketika Presiden Sukarno mengeluarkan “komando” yang disebutnya Dwi Komando Rakyat. Isinya, pembentukan negara Malaysia sebagai “neokolonialisme” yang mengancam Indonesia. Pemerintahan Sukarno akan bantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menggagalkan pendirian federasi Malaysia.
Komando tersebut dikenal dengan slogan "Ganyang Malaysia." Pemerintahan Sukarno mengirim relawan, disertai militer Indonesia, ke wilayah perbatasan di Kalimantan. Teknisnya, Indonesia membantu dan melatih Partai Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS). Mereka dibina seorang perwira Angkatan Darat: Brigadir Jenderal Soepardjo selaku Panglima Komando Tempur IV Mandau di Pontianak.
Di luar Indonesia, Presiden Sukarno dianggap berusaha mencaplok bagian utara Pulau Kalimantan. Ini ada kesamaan dengan seruan Tri Komando Rakyat yang disampaikan Sukarno pada Desember 1961 untuk “merebut Irian Barat dari Belanda.” Indonesia juga mengerahkan “relawan” buat terjun ke Kaimana dan Merauke di Papua Barat guna memulai penyusupan, serta melawan pasukan Belanda yang dibantu polisi Papua. Ia berakhir dengan New York Agreement pada Agustus 1962 dimana administrasi Papua Barat dialihkan dari Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan bikin referendum buat warga Papua.
Namun “Ganyang Malaysia” berubah pada 1 Oktober 1965 ketika beberapa ratus tentara, terutama dari kesatuan Cakrabirawa dan Divisi Diponegoro, menculik dan membunuh 10 perwira Angkatan Darat, termasuk tujuh jenderal, di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka memakai pangkalan udara Halim buat markas komando. D.N. Aidit, ketua Partai Komunis Indonesia, diketahui berada di sana.
Mayor Jendral Soeharto, yang segera menjadi orang nomor satu di Indonesia, menyalahkan dan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Pada 1965-1966 di Pulau Jawa, selain terjadi pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, juga ada “penumpasan” besar-besaran terhadap orang komunis.
Film dokumenter The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer menunjukkan bahwa banyak dari pembunuhan dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan yang bekerja sama dengan militer Indonesia. Aksi pembunuhan massal menyasar guru, serta kalangan terpelajar lainnya, juga etnis Tionghoa. Ketika sejumlah pendukung Partai Komunis Indonesia, yang ketakutan memohon belas kasihan kepada pihak berwenang, nyawa mereka diampuni bila mengkhianati rekan-rekan mereka sendiri dan turut dalam aksi pembunuhan. Diperkirakan antara setengah juta hingga tiga juta orang tewas dalam peristiwa ini.
“Disini biasa-biasa saja,” kata Farid Muchsin, seorang tokoh Melayu di Pontianak, kepada saya pada tahun 2008.
Namun sekolah-sekolah berbahasa Mandarin ditutup di seluruh Indonesia. Lin Shi Fang kehilangan pekerjaan di Pontianak, lantas mulai sembunyi, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Brigadir Jenderal Soepardjo, yang terbang dari Pontianak ke Jakarta ikut rapat Gerakan 30 September 1965, ditangkap, diadili dan dihukum mati.
Pada 1967, militer Indonesia, sesudah selesai dengan “penumpasan” di Jawa dan pulau-pulau lain, berusaha mengambil berbagai senjata yang dibagikan kepada para relawan “Ganyang Malaysia” di Kalimantan.
Usaha ini tak mudah karena banyak orang curiga dengan penangkapan sewenang-wenang, bahkan pembunuhan. Repotnya, tentara Indonesia juga tak bisa berbahasa Tio Ciu, bahasa yang dipakai oleh mayoritas orang Tionghoa di Pontianak. Penangkapan sewenang-wenang terjadi.
Orang-orang yang terlibat dalam kampanye “Ganyang Malaysia" melakukan perlawanan. Pada 13 Juli 1967, sekelompok milisi pimpinan Syarif Ahmad Sofyan al Barakbah, ketua PKI Kalimantan Barat, menyerang lapangan udara Sanggau Ledo milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk merampas ratusan senjata. Mereka membunuh empat penjaga pangkalan. Mereka lantas menggunakan Gunung Bara sebagai base camp di pedalaman Sanggau Ledo, sebagai wilayah pertahanan.
Mungkin ini perlawanan bersenjata yang menonjol, bila bukan satu-satunya, dari Partai Komunis Indonesia, sesudah penumpasan besar-besar sejak 1965. Menurut laporan Tempo pada September 1972, ada 189 korban jatuh di pihak militer.
“Tentara tidak sanggup melawan PGRS maka mereka rekrut orang Dayak,” kata Muchsin.
Ibaratnya, bila tak bisa tangkap ikan, maka keringkan kolam. Militer Indonesia memakai orang Dayak guna mengusir orang-orang Tionghoa dari pedalaman Kalimantan guna menangkap para militan.
Ketika PGRS diduga membunuh seorang tokoh Dayak, beredar desas-desus bahwa penis korban dipotong dan dipaku pada sebuah tiang, disertai catatan beraksara Mandarin yang menjadi "bukti" kekejaman "gerombolan komunis Cina." Maka pembunuhan dan pengusiran terhadap orang Tionghoa dimulai.
“Kalau di Singkawang banyak yang mengalami peristiwa. Dekat Singkawang, namanya kampung Parit Jepang, disitu masyarakat banyak kena bunuh, sangat serem, hanya banyak yang sudah meninggal,” kata Lin Shi Fang.
Pengungsi Tionghoa di kamp-kamp pengungsian mencapai sekitar 60,000 orang, menurut pastor Herman Josef van Hulten dalam buku Hidupku di Antara Suku Daya: Catatan Seorang Misionaris. Wartawan David Jenkins dari majalah Far Eastern Economic Review, memperkirakan minimal 3,000 orang Tionghoa dibunuh pada 1967.
Pada 25 Mei 1972, pamflet-pamflet mendadak bertebaran di jalanan, tiang listrik, pagar dan pepohonan di Pontianak. Pamflet serupa juga ditempel di kota-kota kecil –Mempawah, Pemangkat, Sambas dan di Singkawang. Di Singkawang, bendera PKI dikibarkan di halaman kantor imigrasi, menurut majalah Tempo.
Pamflet-pamflet itu tercetak rapi dengan kertas yang baik, disebarkan serentak. Ahong salah seorang yang ikut menempel pamflet di Teluk Pakedai, dekat desa Sungai Kakap. Militer menyebutnya kegiatan “PKI Gaya Baru.”
Lin Shi Fang termasuk orang yang tahu proses pembuatan pamflet. Isinya, protes terhadap pemerintahan Presiden Soeharto, termasuk berbagai kekerasan terhadap orang-orang di Kalimantan Barat. Shi Fang berkenalan dengan Sofyan dalam persembunyian. Shi Fang menentang pembuatan pamflet. Namun kalah voting.
Tempo melaporkan, “Kecolongan ini dirasakan sebagai tamparan bagi pihak penguasa militer Tanjungpura (Pontianak) dan buru-buru mengerahkan petugas-petugasnya untuk menyapu bersih semua pamflet dilanjutkan dengan pengusutan dan pengejaran terhadap para pelakunya.”
Lebih dari 200 orang, termasuk Ahong dan Shi Fang, ditangkap militer karena pamflet. Ahong mengatakan pada saya, "Saya ditangkap oleh Pak Urip, Corp Polisi Militer, teman saya. Pak Urip terpaksa tangkap saya. Saya diadili dan dihukum mati."
Namun hukuman mati terhadap Ahong tak segera dijalankan. Ahong dipenjara di tahanan militer Pontianak lalu dipindah ke penjara Mempawah. Shi Fang juga ditahan di Mempawah dalam barak perempuan. Ahong kenal Lin Shi Fang, sejak 1960-an. "Dia itu komandan," katanya.
Pada tahun 1974, Syarif Ahmad Sofyan Al Barakbah, disergap dan ditembak mati dalam suatu operasi militer. Sisa laskar yang jumlahnya hanya puluhan, satu per satu tertangkap. Dua orang terakhir tertangkap pada tahun 1978.
Walau penjara, Ahong boleh kerja di luar penjara, bahkan sempat ke Jakarta. Adiknya buka service speed boat, Ahong kerja di sana, diizinkan kepala penjara.
Pada tahun 1979, Presiden Jimmy Carter dari Amerika Serikat minta pemerintah Indonesia bebaskan semua tahanan politik. Lin Shi Fang ikut dibebaskan bersama puluhan ribu tahanan politik di seluruh Indonesia.
Tahun 1980, saat Ahong masih dipenjara, mereka menikah. "Suka sama suka," kata Ahong. Mereka menikah dalam penjara, diizinkan kepala penjara, naik sedan ke Sungai Kakap buat pesta pernikahan. Ahong menulis surat permohonan grasi. Tahun 1980 dia bebas dari penjara.
Tahun 1998, pasangan ini pindah ke Jakarta beserta tiga putri mereka. Lin Shi Fang bekerja sebagai guru bahasa Mandarin, Ahong bantu menjaga toko di daerah Roxy. Mereka tinggal di sebuah rumah sempit, hanya satu kamar, dua tingkat, menurut Wenti.
Lin Shi Fang menulis buku Pergolakan Kalimantan Barat. Ia terbit dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Saya pertama kali bertemu Lin Shi Fang di Jakarta ketika dia meluncurkan buku pada Oktober 2022.
Jamie Davidson dari Universitas Washington dalam tesis yang dibukukan, From Rebellion to Riots: Collective Violence on Indonesian Borneo, menyebut pembantaian 1967 sebagai “akar kekerasan” di Kalimantan Barat. Davidson menulis soal pembunuhan orang Madura oleh orang Dayak di Sanggau Ledo pada 1997. Korbannya, lebih dari 600 orang Madura. Pada 1999, giliran orang Melayu di Sambas “membersihkan” orang Madura. Sekitar 3,000 orang Madura dibunuh di Sambas.
The Hwa Hong meninggalkan istri Lin Shi Fang dan tiga putri, masing-masing Merry (kelahiran 1981), Natalia (1984) dan Wenti (1987). Ketiga putri mereka dilahirkan di Pontianak.
Ketika datang di rumah duka Boen Tek Bio, Tangerang, saya bertemu dengan Lin Shi Fang dan ketiga anaknya, juga para suami mereka. Saya mengenang Ahong sebagai seorang nelayan, yang pintar memasak, hidupnya susah, dan terjerat dalam pusaran kekerasan yang luar biasa di Kalimantan Barat.
***
Andreas Harsono seorang wartawan, menulis buku, Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Soeharto Indonesia.
