王

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University

on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power

Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Saya pernah bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur) dan majalah Pantau (Jakarta). Saya suka menulis soal jurnalisme. Bill Kovach, guru jurnalisme, mendidik saya buat menjadi wartawan ketika belajar di Universitas Harvard.

Buku dan Laporan

Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.

Hak Asasi Manusia

Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. 

Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, lebih dari 80 lokasi, selama tiga tahun. Saya menulis tempat menarik. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge, dekat Boston. Kedua anak saya lahir di Jakarta. Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di New York sehingga saya sering berkunjung ke New York maupun kota-kota sekitarnya.

Belanda dengan sepeda, kebisingan rendah, polusi rendah, kesehatan masyarakat meningkat

Belanda adalah negara dengan sistem transportasi berkelanjutan. Ada 22.8 juta sepeda sementara jumlah penduduk 17 juta di Belanda. Artinya, setiap orang, dari anak sampai senior, punya sepeda.

Nyaman sekali bepergian: jalan kaki, tram dan metro plus sepeda. Semua mudah dijangkau 🇳🇱

Motorisasi diredam. Sepeda dan becak ada dalam berbagai model dan ukuran. Bengkel dan toko sepeda banyak sekali.

Becak terutama dipakai oleh orang dengan anak kecil atau muatan banyak. Teknologinya maju, dari pilihan material (ringan) sampai pakai separuh mesin, pakai baterai.

Polusi udara praktis rendah. Kebisingan rendah. Kota jadi tenang. Tak ada subsidi minyak atau gas yang memberatkan anggaran negara. Kesehatan masyarakat meningkat karena bersepeda.

Belanda tentu pernah mengalami krisis transportasi dengan laju motorisasi yang tak terbendung. Krisis tersebut disebabkan oleh laju urbanisasi yang terlalu cepat dan ketidaksepadanan antara infrastruktur, pelayanan dan teknologi transportasi dengan kebutuhan bergerak (mobility needs).

Krisis terjadi karena kebijakan pembangunan transportasi menganakemaskan motorisasi dan memarginalkan moda transportasi berbiaya rendah dan tak bermesin. Biarpun jenis transportasi ini memainkan peran yang sangat menentukan bagi golongan–golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah tapi tetap disingkirkan. 

Namun warga Belanda sadar bahwa motorisasi bukan jawaban akan keperluan bergerak. Mereka menuntut pemerintah membangun sistem transportasi berkelanjutan. Maka jalur sepeda, kredit usaha sepeda, aturan sepeda --termasuk lampu lalu lintas khusus sepeda-- dikembangkan. 

Sepeda adalah bagian dari sistem ini. Tulang punggung keperluan bergerak jarak jauh dijawah dengan kereta api --baik metro (bawah tanah) maupun tram (atas tanah). Di Amsterdam dan Den Haag, yang saya kunjungi minggu ini, lebar jalan sepeda sedikit lebih kecil dari trotoar. Namun lebar trotoar di dalam kota lebih lebar dari jalur mobil. 

Sejak tahun 1980an, saya sudah biasa menulis soal krisis transportasi di Indonesia, mulai dari penggusuran becak, pembiaran trotoar rusak atau diganti dengan jalur mobil dan motor, maupun subsidi bahan bakar minyak dan gas, yang membebani anggaran negara Indonesia. 

Saya pernah bekerja buat Persatuan Sais Dokar pada awal 1990an di Salatiga. Para sais dokar berjuang agar mereka tak dilarang masuk ke jalan utama kota Salatiga. Mereka berhasil mencegah rencana pemerintah kota Salatiga. Mereka lantas mendirikan organisasi. Saya bekerja selama tiga tahun. 

Sudah empat dekade berlalu, krisis ini belum disadari, banyak orang masih mendewakan motor dan mobil. Polusi udara makin merusak kota-kota Indonesia. Beban anggaran minyak dicarikan jalan keluar dengan bio-diesel yang makin merusak hutan-hutan Indonesia. 

Ada sedikit kemajuan dengan kereta api. Misalnya, commuter line dikembangkan di Jabodetabek. Ada kereta cepat dibangun antara Jakarta dan Bandung. Pelayanan kereta api di Pulau Jawa juga meningkat, jadwal rapi, gerbong bersih, frekuensi meningkat. 

Namun panjang rel kereta di seluruh Indonesia tahun 2025 masih lebih pendek dari tahun 1925, total 6,811 kilometer, menurut data dan peta dari museum kereta api di Semarang. 

Menurut Kementerian Perhubungan, panjang rel kereta api di Indonesia dari 2016 sampai 2021, naik menjadi 6.497 kilometer. Berarti panjang rel kereta api berkurang lebih dari 300 kilometer antara Hindia Belanda (1925) dan Indonesia (2025).

Kadang saya pikir kapan bisa berharap pendidikan publik yang memadai soal transportasi yang berkesinambungan. Di Amsterdam, saya sekali lagi diingatkan ukuran kemajuan suatu negara. Lingkungan hidup terjaga. Anggaran negara sehat. Kesehatan masyarakat meningkat.

When the Stars Aligned and East Timor Gained Independence

Andreas Harsono

Inside Indonesia

Andreas Harsono speaks at the launch of Pat Walsh’s book, The Day Hope and History Rhymed in East Timor, in Bali, Indonesia, October 2019.

If you visit Dili, the capital of Timor Leste, you should visit the Chega Centre, a former prison, now a human rights museum, in the Balide neighbourhood.

Built during Portuguese colonial rule, Indonesian authorities used the Comarca prison to detain East Timorese resistance figures during the Indonesian occupation. The museum retains some original cells and photos of political prisoners—including the 'submarine' section -- which was kept perpetually flooded with water— as well as the dark cells, making prisoners disoriented about day and night. Prisoners’ graffiti is still carved into the walls.

A corridor has photos of journalists killed in East Timor, including three newsmen whom I personally knew. They were killed while covering the United Nations-organised referendum in 1999: Joaquim Bernardino Guterres (a Matebean radio reporter, shot in Dili); Sander Thoenes (a Dutch journalist working for the Financial Times and the Christian Science Monitor, shot in Becora); and Agus Mulyawan (a Jiji Press photographer, killed in Los Palos alongside seven Catholic nuns).

In March 2026, I visited this prison-turned-museum. Hugo Fernandes, the museum director, himself a former journalist, showed me around. 'Pat Walsh had his desk over there', Fernandes pointed to a corner in his office, referring to our mutual friend who was instrumental in establishing this museum.

Australian human rights advocate

Patrick Ernest Walsh (1941-2025) was an Australian human rights advocate. He helped set up the Inside Indonesia magazine in Melbourne. In 1999, he moved to Dili, working for the UN-established Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), helping to transform the Comarca prison into a museum and human rights documentation centre. CAVR documented at least 102,800 conflict-related deaths under the Indonesian occupation.

I first met Walsh in Melbourne in 1995 when he invited me to talk about journalism and political developments in Indonesia. Among those who attended my seminar were East Timorese activists in Melbourne. I talked about the establishment of the Alliance of Independent Journalists in Indonesia in 1994 to fight for press freedom. It prompted the Indonesian authorities to pressure news organizations to dismiss journalists involved in the union, including me.

That same year, dozens of East Timorese students protested by jumping into the compound of the United States Embassy during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bogor, near Jakarta. The protest made international headlines.

Walsh was deeply intrigued by East Timor stories. The discussion in Melbourne made me realise that the establishment of the Alliance of Independent Journalists (Aliansi Jurnalis Independen, AJI) and violations against journalists supporting it had led people to take the struggle for a free press seriously. 'Every struggle demands sacrifice', an East Timorese activist remarked.

This act elevated the dignity of Indonesian journalists, who had long been seen as overly submissive and insufficiently critical of the government and the military—especially since General Suharto’s regime came to power in 1965, during which at least 500,000 people were killed.

I returned to Jakarta and less than a month later, Jakarta police arrested three AJI members, including chairman Ahmad Taufik. It sparked a bigger international campaign on free press in Indonesia.

Unraveling across the archipelago

In May 1998, President Suharto resigned after three decades of authoritarian rule, opening a historic window. Tensions on the island of Java—where 62 per cent of the population live and the original site of ethnic Javanese, Indonesia’s main ethnic group at 42 per cent of the population—triggered political transformation across a nation of thousands of ethnic groups and languages, and hundreds of religions and belief systems. Many ethnic and religious groups sought a new equilibrium, demanding a larger role in political, economic, and cultural spheres within their respective regions.

I spent over a decade reporting, researching, and writing news articles and analytical pieces on conflicts ranging from Sumatra to West Papua. My 2019 book, Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Soeharto Indonesia, documented how race and religion were weaponised for political mobilisation in Indonesia.

Based on data from government bodies and humanitarian organisations, I estimated that at least 90,000 people were killed in communal and state violence during the decade after the fall of Suharto in 1998.

Across the archipelago—from Sumatra to West Papua and the Maluku Islands, and from Kalimantan to Sulawesi and Java—independence movements and militant groups fought the Indonesian military, with heavy loss of life. Indonesia occupied East Timor from 1975 to 1999. Thousands of civilians and resistance fighters died in the conflict. In 1999, 79 per cent of nearly half a million voters rejected autonomy within Indonesia—meaning the people of East Timor voted for independence.

The birth of a museum in Dili

I met Pat Walsh again in Dili in 2005 at the former Comarca prison. Back then, it served as the CAVR secretariat. Walsh explained that the museum would serve as a documentation center for human rights violations committed during the Indonesian occupation. The prison was prepared to become an archive center, preserving historical documents, photos, and survivor stories.

CAVR officially presented the Chega! report to Timor-Leste President Xanana Gusmão in Dili in October 2005. In Portuguese, the word 'chega' means 'enough'. It is a massive 2,800-pages in five volumes, documenting human rights abuses committed by all sides from 1974 to 1999 during the Indonesian occupation and the conflict leading to independence.

I met Walsh more frequently when he lived in Jakarta for 12 months in 2009 to oversee the translation of Chega! The Indonesian edition was published by Gramedia, and the Gramedia office was located next to my apartment building. We occasionally ran into each other on the street and had coffee; Walsh was particularly fond of nasi goreng.

During our meetings, Walsh would talk about his daily routine proofreading Chega! I deeply admired his persistence in reviewing such a lengthy manuscript. He closely observed his surroundings in Jakarta and, in true Walsh fashion, took detailed notes.

In October 2019, Walsh invited me to his book launch in Bali, The Day Hope and History Rhymed in East Timor also published by Gramedia.

The book captures Pat Walsh's character: humble, painstaking, and serious. His network of acquaintances was vast—he knew many Indonesian presidents, including B.J. Habibie, who initiated the referendum in East Timor, and many East Timorese leaders since their days in the resistance movement. President Habibie personally welcomed Walsh into the State Palace in Jakarta.

His friendship with President Xanana Gusmao began when Xanana, as a resistance leader in East Timor, was arrested and sentenced to life in prison in 1993. Xanana was jailed at the Cipinang prison in Jakarta. Walsh helped Xanana see to his medical and other needs.

Walsh’s diligence and sharp insight made Australia-Indonesia relations, later also with Timor-Leste, feel far more genuine and grounded than the posturing displayed by many leaders and diplomats of both nations.

A passage in Walsh’s book reads:

'In 1999, in a remote corner of the world, something almost miraculous happened. After 500 years of colonialism, the political stars finally aligned and the people of Timor-Leste, written off as losers in the face of irreversible odds, successfully voted for freedom. Twenty years on, Pat Walsh remembers the day like it was yesterday.'

The political stars can indeed align. Indonesia was in total chaos with a lot of violence after the fall of President Suharto, changing the course of history in Timor-Leste. Through his dedication, research skills, and his writing talent—from Inside Indonesia to CAVR—Pat Walsh placed himself firmly at that narrow intersection of history.

Amir Daud dengan Titik Koma dan Tembok Api

Oleh Lahyanto Nadie

Mikrowa Kirana, yang terakhir berkarir sebagai bankir dan pernah menjadi direktur PT Bank Bukopin, harus mengecek ulang halaman 1 edisi perdana Bisnis Indonesia. 

Abdullah Alamudi berkata kepadanya, “Ini hari bersejarah. Anda akan dikenang sepanjang masa karena piket menangani edisi pertama koran ini.” 

Begitu pernyataan Alamudi kepada Nana, panggilan akrab Mikrowa.

Nana berkeringat dingin. Ia takut salah. Saya pun tak kalah takut. Sebagai korektor, jika ada typo atau ejaan tak sesuai kaidah Bahasa Indonesia, sayalah yang akan “digantung”. 

Alamudi beberapa kali menekankan bahwa fungsi korektor sebagai final product controller sangat vital. Itu membuat saya takut.

20 Orang di Kramat V

Nana adalah satu dari 20 wartawan Bisnis Indonesia yang bekerja sejak 1 Agustus 1985 untuk mempersiapkan penerbitan koran ini. Wartawan lainnya adalah Adolf Hutabarat, Andi F. Noya, Andrianus Pao, Bambang Adipurwa, Bambang Istijab, Des Alwi, Duhita Hayuningtyas, Herry Suhendra, Hilda Sabri, Jacobus Blikololong, Moh. Imam Bahtera, Nano Sungkono, Nono Budiono, Rahmayulis Saleh, Retno Indarti Dharmojo, Rosadi Ruslan, Sri Rejeki Handayani alias Menuk Soewondo, dan Suhardiyoto.

Di bawah komando Amir Daud sebagai pemimpin redaksi, ada redaktur senior Abdullah Alamudi dan dua orang redaktur: Ery Soedewo dan Mansur Amin. 

Desk foto digawangi oleh Syahrir Wahab dengan fotografer Mochtar Zakaria, Wahyoe Hendrodjanoe, dan Bambang Hasri Irawan. Tak satu pun di antara mereka yang kini masih di Bisnis Indonesia. Ada yang keluar pada tahun-tahun awal karena pindah ke perusahaan lain, ada yang pensiun dini, namun ada juga yang bertahan sampai lulus di usia 55 tahun.

Lahir di Temprint Pukul 4 Pagi

Setelah 4 bulan 13 hari mempersiapkan kelahiran koran ini, akhirnya terbit juga surat kabar yang dinanti-nanti, paling tidak oleh awak redaksi pada 14 Desember 1985. 

Dari Jalan Kramat V, saya bersama Sarmili, staf produksi, langsung naik motor ke Palmerah, tempat Bisnis Indonesia dicetak di percetakan PT Temprint.

Sukamdani Sahid Gitosardjono dan isteri, selaku pemegang saham, datang ke percetakan pukul empat pagi. Dari manajemen hadir Lukman Setiawan, salah satu direktur Bisnis Indonesia. Petinggi redaksi yang hadir adalah Abdullah Alamudi.

“Pernah melihat koran lahir?” tanya Alamudi.

“Pernah, Pak. Harian Terbit,” jawab saya. 

Sebelum di Bisnis Indonesia, saya memang bekerja di PT Metro Pos, yang mencetak koran Pos Kota dan Harian Terbit.

Menjelang terbit, sejumlah wartawan berpengalaman bergabung ke jajaran redaksi, antara lain Banjar Chaeruddin, Nur Hidayat, Eddy Prabowo, Arsyad Yahya Ritonga, dan Ida Bagus Oka Harimurti sebagai redaktur. 

Banjar Chaeruddin menangani halaman Nusantara. Nur Hidayat pegang halaman Opini dan Santai. Eddy Prabowo menangani liputan olahraga, dan Arsyad Ritonga halaman Kota.

Beberapa wartawan lain menyusul sebagai reporter seperti Emron Pangkapi, Yan Triasmoro, dan Tridoso Marto Kuntobharoto. Ada juga stringer ikut mempersiapkan edisi perdana: Turman Panggabean, Adi Sutadi, Nuhasyim N. Soleh, dan Tanda Brahmana.

Duka Tahun-Tahun Awal

Banyak dukanya daripada sukanya di kantor Kramat V. Dua tahun pertama hidup penuh kesulitan dan koran belum diterima pasar. Sebagai koran ekonomi, terbit 12 halaman, namun didominasi konten umum yang terdiri dari 3 halaman olahraga, 2 halaman internasional, Nusantara, Santai, dan Opini.

“Koran kita nggak laku. Gue bawa balik lagi ke kantor,” kata Abdul Jamalsyah, staf bagian sirkulasi, sambil banting koran.

Guru Bernama Titik Koma

Banjar Chaeruddin bercerita bahwa sejatinya Amir Daud adalah guru yang tangguh dalam meletakkan dasar-dasar penulisan jurnalistik. Ia sangat menekankan pentingnya efisiensi kalimat, ekonomi kata, konsistensi, dan tentu saja logika bahasa. Soal “titik koma,” efisiensi kalimat, concise, ekonomi kata, logika berita, dan semacamnya, dalam hal ini Amir Daud sangat ketat dan tidak berkompromi.

Maka, bisik-bisik di antara beberapa kawan, menjuluki Amir Daud sebagai "Mr. Titik Koma." 

Tembok Api

Sepanjang dua tahun kepemimpinannya di Bisnis Indonesia, Amir Daud sangat menjaga independensi redaksi. Ia ketat dengan prinsip firewall atau tembok api, yang menempatkan keputusan redaksi tidak bisa diganggu gugat. Pengalamannya di redaksi koran Pedoman dan majalah Tempo membuat "Pak AD" sangat disegani, bukan hanya oleh para wartawan, melainkan juga manajemen dan pemegang saham.

Prinsip tembok api pantang dilanggar. Para pengiklan dan penyandang dana media tidak boleh memengaruhi kebijakan redaksi atau wartawan untuk menulis atau tidak menulis sesuatu. Dalam pandangan ini, wartawan merupakan profesi yang merdeka. Mereka hanya boleh berpihak jika hal itu berkaitan dengan kebenaran dan kepentingan umum.

Penerapan prinsip “tembok api” itu sebenarnya tidak menjadi halangan bila penyandang dana, manajemen, dan redaksi secara bersama menetapkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan media. Bila telah disepakati sasaran pasar dan model produknya, maka redaksi tetap memiliki kebebasan untuk memuat atau tidak memuat berita.

Peluang pasar dunia usaha kecil, namun memiliki kemampuan beli yang besar, tidak terkelola dengan baik. Padahal ceruk pasar, niche market ini sangat potensial, yang seyogyanya menopang kehidupan koran, baik melalui langganan maupun iklan.

Kasus Iklan Kuping

Namun dalam 2 tahun pertama, posisi keuangan perusahaan pun berdarah-darah. Rugi besar. Tentu saja para pemegang saham harus terus subsidi.

Di tengah situasi itu, ada keinginan manajemen untuk memasang iklan kecil di samping kiri dan kanan masthead Bisnis Indonesia. Namun tampaknya Amir Daud tidak sependapat. Dalam pandangan manajemen, iklan kecil di “kuping” itu akan memberikan ciri khas Bisnis Indonesia sebagai koran ekonomi dan bisnis. Dengan demikian dunia usaha diharapkan lebih memberikan perhatian untuk mendukung kelangsungan hidup koran ini.

Ternyata kemudian, kasus “iklan kuping” tersebut menjadi titik balik kehidupan koran selanjutnya. Adalah Arsyad Yahya Ritonga, yang ketika itu menjabat Sekretaris Redaksi, berperan besar dalam memastikan “iklan kuping” tersebut akhirnya terpasang di halaman utama. Posisi iklan itu menggantikan boks yang semula berisi nama-nama pimpinan surat kabar.

Sekilas terdengar bahwa kasus “iklan kuping” itu menjadi pemicu ketidaksepahaman yang memuncak antara Amir Daud dan manajemen. Akhirnya dia mengundurkan diri.

Tokoh yang paling pas dan pantas menggantikannya adalah Lukman Setiawan. Selain dekat dengan “pasar,” Lukman juga wartawan senior yang lama bekerja sebagai pewarta foto di Kompas dan ikut mendirikan majalah Tempo.

Namun kondisi waktu itu memang rumit. Pemilik media tidak bisa bebas memilih pemimpin redaksi, melainkan sangat bergantung pada keputusan Menteri Penerangan terkait penerbitan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Akhirnya, bukan Lukman Setiawan yang "direstui" untuk menjadi pemimpin redaksi, melainkan Sukamdani Sahid Gitosardjono, salah satu pemegang saham Bisnis Indonesia yang ketika itu juga menjadi ketua umum Kadin Indonesia.

Sebagai calon pemimpin redaksi, Sukamdani, sejatinya seorang pengusaha perhotelan, harus ikut ujian tertulis sebagai wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jakarta. 

“PWI menjual kartu pers kepada pengusaha,” begitu tulis majalah Editor.

Tiga Langkah ke Depan

Dengan manajemen baru, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Eric Samola berpesan kepada Banjar dan teman-teman, “Cobalah berpikir tiga langkah ke depan. Kalau terus begini-begini saja, Bisnis akan bangkrut. Kalian kelaparan di lumbung padi. Pembaca Bisnis kan pengusaha dan para pejabat di bidang ekonomi. Coba berpikir ke arah itu.”

Dalam rapat perencanaan redaksi di villa milik Lukman Setiawan di kawasan Puncak, dihasilkan sejumlah gagasan baru tentang rubrikasi, orientasi pemberitaan, dan mobilitas reporter. Rubrik-rubrik Ekonomi Makro, Keuangan dan Perbankan, Asuransi, Bursa Efek, Jasa, dan Perdagangan memperoleh kapling halaman lebih banyak. Citarasa sebagai koran ekonomi dan bisnis menjadi lebih kental.

Dalam pertemuan tersebut disepakati pula perubahan motto. Semula “Dari Swasta Oleh Swasta Untuk Pembangunan” kemudian diubah menjadi “Referensi Bisnis Terpercaya”. Perubahan motto tersebut dimaksudkan untuk mempertegas visi dan misi koran ini, yaitu mendorong peran, kontribusi, dan dinamika dunia usaha dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ketika Foto Pengusaha Gantikan Presiden

Ada pijakan lain yang menarik. Redaksi memutuskan penempatan foto halaman utama tidak lagi mengutamakan kegiatan pemerintah, terutama acara-acara Presiden Soeharto, melainkan lebih pada kegiatan dunia usaha. Foto pejabat pemerintah tetap bisa menempati halaman utama asalkan berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis.

Ketika itu, pernah dalam satu bulan tidak muncul foto Presiden Soeharto di halaman utama. Sebagai gantinya, foto-foto pengusaha yang sedang menandatangani kerja sama, lobi, dinner, dan semacamnya lebih diutamakan.

Apa dampaknya? 

Ternyata kemudian redaksi menerima banyak sekali permintaan dari dunia usaha untuk mengabadikan kegiatan bisnis mereka. Hampir tiap hari. Ini perkembangan bagus. Dunia usaha berhasil dirangkul dan mereka menjadikan Bisnis Indonesia sebagai bacaan utama.

Hal lain untuk meneguhkan positioning koran ini adalah keputusan redaksi untuk mendukung pengembangan Bursa Efek Jakarta yang ketika itu sedang digencarkan pemerintah. Keputusan strategis ini sekaligus membedakan Bisnis Indonesia dengan sebuah koran ekonomi lain. 

Ternyata arah yang ditempuh tidak keliru. Seiring dengan kebijakan pemerintah menggencarkan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor ekonomi, Bisnis menarik manfaat besar. Kebijakan paket deregulasi, sejak awal 1988 hingga Paket Oktober (deregulasi perbankan) dan Paket November (deregulasi perdagangan), membawa berkah yang tidak kecil. Koran ini mendukung kebijakan pemerintah dalam mempermudah perusahaan untuk go public, juga pengembangan perbankan dan asuransi.

Selain menjadi ladang pemberitaan yang tiada habisnya, dunia usaha mempercayai Bisnis Indonesia sebagai media yang tepat dan cocok untuk placement iklan dan promosi mereka. Alhamdulillah, setelah itu berkah melimpah.

Seiring kemajuan Bisnis Indonesia, karir saya meningkat. Setahun menjadi korektor, saya menjadi reporter, lantas editor. Setelah menjadi editor, rapat pemegang saham mengangkat saya menjadi direktur.

Saya dipercaya menangani manajemen Percetakan Bisnis Indonesia Group, PT Aksara Grafika Pratama, sebagai Direktur Product Planning Inventory Control. Saat bertemu dengan Amir Daud, dia kecewa karena saya tidak menjadi wartawan lagi.

Mazda Biru Telur Asin Terakhir

Kenangan saya dengan Amir Daud yang sulit terlupakan adalah ketika dia harus meninggalkan Bisnis Indonesia. Naik Mazda biru telur asin tahun 1985, kami shalat Jumat di masjid Hotel Borobudur, dekat dari kantor di Kramat V No. 8.

Setelah terpaksa harus keluar dari Bisnis Indonesia, ia belum tahu mau kerja di mana.

“Pensiun saja, Pak,” kata saya spontan.

“Hah!” sergahnya. “Bisa gila saya kalau pensiun."

Sejak keluar, kami jarang bersua. Namun kami sempat bicara empat mata pada Januari 2005. Ia bermaksud untuk kembali menjadi konsultan di bidang keredaksian. Namun rencana itu tinggal rencana. Mengenakan kaos Jack Nicklaus dan bercelana jeans dengan sepatu kets, kami bicara dari hati ke hati.

Setelah itu saya tak pernah lagi jumpa dengannya. Pada 8 September 2006, Allah lebih mencintai Pak AD. Dia memanggil sang guru. ***

Lahyanto Nadie karyawan Bisnis Indonesia Group, cerita ini dimuat dalam antologi Amir Daud dan Kisah Bisnis Indonesia terbitan Agustus 2024. Dikirimkan buat blog ini pada 7 Agustus 2026.

Bertemu Goenawan Mohamad

Oleh Falahi Mubarok

Ada banyak perjumpaan yang datang tanpa direncanakan. Namun, ada pula perjumpaan yang terasa seperti hadiah dari semesta. Bagi saya, bertemu langsung dengan Goenawan Mohamad adalah salah satunya.

Kesempatan itu terasa begitu berharga. Tidak banyak jurnalis, apalagi yang bekerja di daerah, memiliki kesempatan untuk duduk dalam satu ruangan, berdiskusi, dan mendengar langsung pengalaman salah satu tokoh yang membentuk wajah jurnalisme Indonesia.

Saya yang dulu hanya mengenal namanya melalui tulisan dan sepak terjangnya di dunia pers tidak pernah membayangkan bisa bertemu langsung dengannya. Saat mulai bekerja di sebuah media lokal di Malang, salah satu buku yang "wajib" saya baca adalah Seandainya Saya Wartawan Tempo. Dari buku itulah saya mengenal sosok Goenawan Mohamad sebagai jurnalis, penulis, sekaligus pemikir yang kerap menghadirkan perspektif berbeda.

Perjumpaan ini tentu tidak terjadi begitu saja.

Jauh hari sebelumnya, Andreas Harsono mengirimkan undangan melalui email dan WhatsApp. Andreas saya kenal lewat bukunya “Agama” Saya Adalah Jurnalisme. Meski saya lebih banyak berkecimpung di dunia foto jurnalistik, saya sangat menikmati membaca buku yang lazimnya menjadi bacaan para jurnalis tulis tersebut.

Isi undangannya sederhana, namun membuat saya bersemangat: Goenawan Mohamad akan menyerahkan penghargaan Oktovianus Pogau kepada Christ Belseran di Teater Salihara.

Saya langsung berpikir, ini kesempatan yang sayang untuk dilewatkan.

Selain mengenal Christ dengan cukup baik, saya juga ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar dan memperluas jejaring. Karena itu saya mengajak Bagus Hartarto, seorang kawan yang bergerak di dunia musik sekaligus usaha.

Ia mengangguk setuju.

Ketika hari yang ditentukan tiba, kami berangkat menuju Komunitas Salihara. 

Begitu tiba di halaman, seorang petugas keamanan menghampiri.

"Ada acara apa, Mas?" tanyanya.

"Kami mau menghadiri penyerahan penghargaan yang akan diserahkan Pak GM," jawab saya.

Kami dipersilahkan masuk. Ruangan luas dengan banyak kaca, buku dan lukisan 

Dari balik jendela ruangan, saya melihat diskusi kecil yang tampak hangat. Kami bersalaman satu per satu, lalu duduk di antara para tamu yang hadir. Suasananya jauh dari kesan formal. Tidak ada jarak yang kaku. Semua orang tampak nyaman berbincang dan bertukar cerita.

Dalam kesempatan itu, Andreas Harsono menjelaskan alasan Yayasan Pantau memberikan Penghargaan Pogau kepada Christ Belseran.

Christ dinilai berani memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di kepulauan Maluku. Ia tidak hanya menulis dari kejauhan, tetapi juga ikut hidup bersama mereka. Masuk hutan, tidur bersama masyarakat adat, mendengar langsung cerita mereka, dan mengikuti aktivitas sehari-hari mereka.

Bagi seorang jurnalis, keberanian seperti itu bukan perkara sederhana.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan.

Setelah itu, Goenawan Mohamad dipersilakan menyampaikan beberapa patah kata.

Dan di situlah saya benar-benar merasakan mengapa begitu banyak orang menaruh hormat kepadanya. Dan dia juga terima banyak penghargaan. SEA Write Award, A Teeuw Award. Louis M. Lyons Award dari Universitas Harvard, Committee to Protect Journalists, “Editor of the Year” dari World Press Review. Chevalier dans L'ordre des Arts et des Lettres Award dari pemerintah Perancis. The Japan Foundation Award. Cross of the Order of "Isabel la Católica" dari Raja Spanyol Felipe VI.

Di usia yang tidak lagi muda, beliau bercerita dengan runut. Ingatannya tajam. Pendengarannya baik. Cara bertuturnya tenang, meski sesekali terdengar lirih.

Ia bercerita tentang masa kecilnya, keluarganya, perjalanan mendirikan Tempo, hingga berbagai pengalaman yang membentuk pandangannya tentang kehidupan dan jurnalisme.

Namun dari sekian banyak hal yang disampaikan, ada satu kalimat yang terus terngiang di kepala saya.

"Keberanian memang penting. Tapi jangan lupa integritas."

Kalimat itu sederhana.

Namun terasa menghantam.

Di tengah zaman ketika keberanian sering dipamerkan di media sosial, ketika banyak orang berlomba-lomba tampil paling vokal, integritas justru menjadi sesuatu yang semakin langka.

Padahal tanpa integritas, keberanian hanya akan menjadi pertunjukan.

Setelah sesi berbicara selesai, Andreas yang bertindak sebagai moderator mempersilahkan peserta untuk berdiskusi.

Satu per satu peserta mulai mengangkat tangan.

Ada Anisa Inayatullah orang Buton kelahiran Ambon, Bagus Hartanto asal Batu, Dela Srilestari asal Rantepao, Devana Aura asal Pontianak, Meidella Syahni asal Solok, RTS Masli asal Palembang, Syahar Banu asal Surakarta. Pertanyaan datang dari berbagai sudut pandang; mulai dari jurnalisme, kebudayaan, politik, hingga masa depan demokrasi Indonesia.

Bagus Hartanto bertanya bagaimana GM menjalani kehidupan sebagai anak yatim? 

Ayahnya, Zaid Mohamad, pernah dibuang Belanda di Boven Digoel tahun 1926, selama empat tahun. Sesudah bebas, Zaid dan keluarga kembali ke Batang, buka usaha pembuatan kapal. Pada 1947, Zaid ditangkap Belanda, saat Agresi Militer, dan ditembak mati di Batang. Umur GM baru enam tahun. Namun GM maupun saudara-saudaranya tumbuh menjadi orang-orang yang berhasil. Abangnya, Kartono Mohamad, menjadi dokter, pernah mengepalai Ikatan Dokter Indonesia. 

GM bilang memang kurang mengenal ayahnya. Dia menjawab kemungkinan dia menjadi haus pengetahuan karena dibiasakan membaca dan mencintai buku. 

Membaca buku jadi bekal hidup. Dia selalu ingat kesalahan masa muda: menghilangkan kamus Webster milik ayahnya. 

Ada yang bertanya bagaimana GM melihat pemerintahan Prabowo Subianto dan kemunduran demokrasi Indonesia. 

Orang semakin tua cenderung makin pesimis, makin merasa sudah melihat banyak. Anak muda, sebaliknya, selalu ingin ada perubahan, selalu optimis. Dia sering bergaul dengan anak muda sehingga dia selalu optimis. 

Suasana menjadi semakin hidup. 

Tidak ada jawaban yang tergesa-gesa. Tidak ada pertanyaan yang dianggap remeh. Semua didengarkan dengan sungguh-sungguh.

Di tengah percakapan itu saya menyadari satu hal.

Yang membuat seseorang besar bukan hanya karya atau reputasinya.

Melainkan kesediaannya untuk terus belajar, terus mendengar, dan tetap rendah hati meski telah mencapai banyak hal.

Pertemuan itu hanya berlangsung satu jam, 15 menit. “Maaf saya baru selesai operasi,” kata GM. 

Dia berjalan dengan tongkat, jalannya pelan, tiga langkah berhenti. GM berjalan menuju elevator yang membawanya kembali ke kantor. 

Saya pulang membawa lebih dari sekadar foto atau kenangan. Saya membawa pelajaran.

Bahwa menjadi jurnalis bukan hanya soal keberanian mengungkap fakta.

Tetapi juga soal menjaga integritas ketika tidak ada seorang pun yang melihat.

Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin gaduh oleh opini, kemampuan untuk mendengar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk kebijaksanaan yang mulai langka.

Terima kasih, Pak GM. 

Untuk cerita, pelajaran, dan pengingat bahwa integritas perlu diperjuangkan.

Salihara, 4 Juni 2026

Falahi Mubarok adalah wartawan Mongabay Indonesia, dulu kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, kini tinggal di Maja, Lebak.

Tiga Wartawan Dibunuh di Timor Leste Tahun 1999

Saya mengunjungi Centro Nacional Chega di Dili, Timor Leste, sebuah museum dan pusat dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, dulunya bekas penjara yang dipakai pemerintah Indonesia buat tahanan politik. Ada jutaan dokumen, rekaman audio dan video, dari para korban disimpan. Saya menghabiskan 2.5 jam berkeliling. 

Ada sebuah poster dimana tiga wartawan dibunuh tahun 1999 di Timor Leste saat militer Indonesia menjalankan kebijakan bumi hangus masa referendum. Referendum diadakan pada 30 Agustus 1999 dengan hasil 78.5 persen menolak otonomi dalam negara Indonesia dari total 446.953 suara. Artinya, warga Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. 

Pemerintah Indonesia belum berhasil menangkap, memeriksa, apalagi mengadili orang-orang yang disebut dalam berbagai laporan terlibat dalam pembunuhan ketiga wartawan ini. 

Joaquim Bernardino Guterres: Wartawan radio Matebean, juga mahasiswa fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, ditembak oleh polisi Indonesia pada 26 Agustus 1999, ironisnya, ketika dia minta perlindungan dari serangan milisi di Dili. Dia masih kuliah ketika pulang ke Timor Leste. 

Sander Thoenes: Wartawan Financial Times, dibunuh pada 21 September 1999 di Becora, Dili, ketika satu batalyon tentara  Indonesia, lewat dengan truk. Menurut Florindo Araujo, sopir ojek yang mengantar Sander, mereka dicegat beberapa tentara. Araujo lari dan sembunyi di semak-semak. Tentara menembak Sander dan jenasahnya disingkirkan ke pinggir jalan. 

Agus Mulyawan: Fotografer Jiji Press, bertugas di Los Palos, ketika dibunuh bersama tujuh biarawati Katholik pada 25 September 1999. Agus mahasiswa Universitas Gadjah Mada, biasa mengambil foto demonstrasi tahun 1998 di Yogyakarta, ketika diminta bekerja buat Jiji Press, Jepang. 

Saya kebetulan kenal dengan ketiga wartawan ini. Joaquim pernah ikut kursus jurnalisme di Ciloto, Puncak, dekat Jakarta, pada tahun 1997 dimana saya ikut mengajar. Ia diadakan oleh Institut Studi Arus Informasi. Sander minta bantuan saya buat cari kost di Tebet ketika dia hendak pindah ke Jakarta dari Belanda. Agus Mulyawan pernah menginap di rumah saya di Bumi Serpong Damai, Tangerang, sebelum terbang ke Dili.

Referensi

Abadi dalam Foto

Liputan soal pembunuhan Agus Mulyawan dan tujuh biarawati dan biarawan oleh Ajianto Dwi Nugroho dari majalah Pantau tahun 2001. 

East Timor 1999: Crimes against Humanity 

Laporan 279 halaman oleh Geoffrey Robinson (2003) dimana ada bagian soal penembakan terhadap Joaquim Bernardino Guterres.

John Stanmeyer: The Killing of Joaquim Bernardino Guterres

Cerita fotografer John Stanmeyer soal pembunuhan Joaquim Bernardino Guterres dan bagaimana dia memotretnya. Foto karya Stanmeyer menjadi kulit muka majalah Time.

A Brutal Exit: Batallion 745

Harian Christian Science Monitor menulis laporan panjang soal pembunuhan terhadap Sander Thoenes. Monitor menugaskan wartawan Cameron Barr buat investigas pembunuhan tersebut. Ia dimuat dalam empat seri plus editorial.