Saturday, December 10, 2022

Belajar "Radikalisme" dari George J. Aditjondro

Seorang intelektual publik, kelahiran Pekalongan di Pulau Jawa, malang melintang di seluruh Indonesia, menulis dan mencoba menerangkan berbagai tantangan dari Aceh sampai Timor Timur.

Andreas Harsono


George Junus Aditjondro di Salatiga pada 1989.

Pada 1989, George Junus Aditjondro mulai mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, setelah dapat gelar master Universitas Cornell, New York, sambil melakukan penelitian doktoral soal protes terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo. 

George, yang sebelumnya tinggal di Jayapura, Papua, memilih Salatiga karena dekat dengan Kedung Ombo –meliputi tanah di tiga kabupaten: Grobogan, Sragen, dan Boyolali. Dia juga kenal Salatiga karena pernah kuliah teknik elektro pada 1969-1971. Orangnya brewokan, model perut buncit, suka jalan pakai selendang tenun, dan gemar bergurau. 

Saya jadi salah satu mahasiswa, kebetulan juga teknik elektro, yang beruntung bisa ngobrol dan belajar dari George –baik di rumahnya, yang dekat dengan kost saya, maupun di kantornya, di kampus. 

Dia sering ngobrol sambil menggunting kliping koran. Ini salah satu kebiasaannya: bikin tumpukan kliping. Dia menyimpan data bukan saja soal Kedung Ombo tapi iklan perusahaan maupun pengumuman kematian. Ia berguna buat bangun database. Kelak database ini berguna untuk mengusut harta kekayaan keluarga Presiden Soeharto. 

Di Salatiga, saya bertemu George setidaknya seminggu sekali, bila tidak lebih, sampai Oktober 1993 ketika saya pindah ke Jakarta. George tetap di Salatiga ketika gonjang-ganjing kampus merebak dengan pemecatan koleganya, Arief Budiman, pada 1995. George sendiri lantas pindah ke Newcastle, Australia. Walau di Jakarta, saya praktis membaca semua makalah dan buku George, maupun Arief Budiman. Mereka dua dari sekian intelektual yang ada di Salatiga. 

Radikalisme dalam gerakan

Salah satu pelajaran penting dari George adalah "teori radikalisme." Ini bukan gerakan dengan kekerasan. Dia kagum dengan gerakan non-kekerasan ala Mahatma Gandhi di India maupun Martin Luther King di Amerika Serikat. Radikalisme, menurutnya, gerakan perubahan dengan mengubah akar masalah tanpa kekerasan. Dalam bahasa Latin, “radix" artinya akar. 

Misal, soal pangan. Merauke jadi lokasi transmigrasi dan persawahan padi. Padahal Papua punya sagu dan ubi, kata George. Orang Papua harus berani melawan gerakan beras dengan mengembangkan sagu dan ubi. Makanan ini perlu dikembangkan bukan saja berguna buat orang asli Papua juga berbagai daerah lain di Indonesia –mengurangi keseragaman, mengurangi ketergantungan pada terigu, beras, kedelai dan lainnya. Dia bicara soal bahan pangan lain, lusinan nama disebut, termasuk sorghum, singkong, jagung, jali-jali. 

Kami terlibat pembicaraan soal penyelesaian kasus waduk Kedung Ombo. Pada 1990, setahun sesudah pintu air dibuka, persoalan ganti rugi tanah di wilayah genangan belum tuntas. Masih ada sebagian warga tetap bertahan di wilayah genangan. 

Persoalan Kedung Ombo muncul karena ada keperluan energi listrik dalam jumlah besar. Karena perlu listrik maka dibuatlah sebuah dam raksasa. Ada banyak tanah rakyat harus digenangi air. Proses pembebasan tanah kacau, sehingga muncullah perampasan tanah, intimidasi, penahanan sewenang-wenang dan lain-lain. Dasarnya tetap sama: keperluan energi. 

Dalam kerangka seperti inilah ada Kelompok Solidaritas Kurban Pembangunan Kedung Ombo. Ia  adalah jaringan mahasiswa di Pulau Jawa yang protes soal penggusuran di Kedung Ombo. Saya ikut mendirikan KSKPKO serta demontrasi dekat pintu air di Boyolali. 

George mengatakan, KSKPKO bisa menjadi lebih mengakar dengan langsung mempersoalkan masalah energi di Indonesia. Kenapa harus membangun pusat pembangkit listrik yang tersentralisasi?

Dia memberi contoh soal Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), yang dibuat di Inggris pada 1942 ketika Yunani sedang dilanda kelaparan. Pada 1941, setidaknya 300 orang meninggal dunia kelaparan setiap hari di Yunani. Ada blokade sekutu, termasuk Inggris, yang bikin pendudukan Itali terhadap Yunani dapat perlawanan. Namun rakyat Yunani makin susah. OXFAM ikut usaha internasional agar orang-orang Yunani bisa dapat bahan makanan dan blokade dibuka buat kemanusiaan. 

Sesudah Perang Dunia II berakhir pada 1945, persoalan kelaparan bisa diatasi. Para aktivis OXFAM berpikir persoalan kelaparan itu sudah reda, namun kelaparan di Yunani terjadi karena tidak adanya kerja sama ekonomi yang baik di dunia ini. Persoalan kelaparan terkait erat dengan persoalan lain, bukan hanya di Yunani dan Inggris, juga di negara-negara lain. 

Mumpung sudah ada organisasi, perhatiannya kemudian dicurahkan pada negara-negara Dunia Ketiga, yang juga mengalami kepapaan. Jadi, tujuan organisasi itu diperluas. Kini,  OXFAM punya kantor di Addis Ababa, Oxford, Brussels, Geneva, New York, Moscow dan Washington DC. Ia terus-menerus bikin riset dan advokasi soal ketidakadilan di dunia. 

Demikian juga dengan KSKPKO. Persoalan Kedung Ombo bisa saja dianggap reda tapi jaringan ini masih ada. Kenapa tak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lebih berjangka panjang? Mengatasi persoalan-persoalan energi, misal? Ini perlu dan penting karena manusia tak bisa hidup tanpa energi. 

George menyebut, pendekatan Kedung Ombo yang banyak dipakai pada 1990an –termasuk dari pastor Y.B. Mangunwijaya serta jaringan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) adalah "palang merah" --pengobatan, darurat. Gerakan ini diperlukan. George usul gerakan ditambah dengan pendekatan "palang pintu" agar tantangan dasar dihadapi lebih awal, dicegah menjadi persoalan, daripada sudah jadi masalah berdarah-darah. Pencegahan bisa lebih efektif daripada pengobatan. 

Makan, minum, listrik, transportasi, teknologi dan sebagainya memerlukan energi. Makin tahun persoalan energi di Indonesia akan menjadi makin ruwet. Ia akan tambah ruwet lagi mengingat terbatasnya cadangan minyak bumi dan gas di sudut bumi manapun  juga. George bilang sangat perlu pendekatan palang pintu. 

Bekerja dengan para sais dokar

Diskusi lain dengan George adalah lingkungan hidup. Dia sering bicara “local action, global concern.” Saya tak tahu darimana semboyan ini berasal tapi George menekankan bahwa aktivis perlu punya kesadaran global tapi bertindak lokal. 

Perjuangan hak asasi manusia, termasuk demokrasi, harus dilengkapi dengan perjuangan lingkungan hidup. 

Di Jakarta, dia ikut mendirikan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pada Oktober 1980 ketika bekerja di Sekretariat Bina Desa –sesudah berhenti sebagai wartawan majalah Tempo. George berperan dalam menolak proposal agar Walhi didirikan sebagai onderbouw dari Partai Golongan Karya. Dia ingin Walhi jadi lembaga swadaya masyarakat. Ide George dianggap cocok dan Walhi berdiri sebagai organisasi independen. 

Kesadaran local action inilah yang ikut mendorong beberapa aktivis mahasiswa Salatiga ikut bantu tukang becak dan sais dokar buat memperkuat organisasi-organisasi mereka. George membagikan makalah-makalah Michael Replogle, ketua Institute for Transportation and Development Policy, yang bermarkas di Washington. 

Replogle bilang di negara–negara Dunia Ketiga sedang berkembang krisis transportasi. Ia disebabkan oleh laju urbanisasi dan ketidaksepadanan antara infrastruktur, pelayanan dan teknologi transportasi dengan keperluan bergerak (mobility needs) penduduk Dunia Ketiga, yang rata–rata pendapatannya rendah. 

Krisis terjadi karena kebijaksanaan pembangunan transportasi menganakemaskan motorisasi dan meminggirkan moda transportasi berbiaya rendah dan tak bermesin. Padahal, jenis transportasi ini, termasuk becak, memainkan peran sangat menentukan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Salah satu bentuk krisis tersebut adalah penggusuran becak di Jakarta, Semarang, Surabaya dan daerah lain. Padahal, ada begitu banyak sarana transportasi. Dari mobil pribadi sampai bis umum. Kapal api sampai perahu. Pedati sampai dokar. Sepeda, pejalan kaki, kereta api, pesawat terbang, becak dan sebagainya. Namun, keanekaragaman itu enggan dikembangkan. Replogle menganjurkan sustainable transportation dengan kereta api menjadi tulang punggung transportasi di semua kota. 

Di Salatiga, dokar disingkirkan sejak 1989. Di Jember, kota kelahiran saya, pedati sapi dipinggirkan sejak 1980an. Di berbagai kota di Jawa yang mulai membesar, pedati dan dokar selalu jadi sasaran utama pengusiran dengan alasan kebersihan. Padahal, kotoran kuda dan sapi mudah diatasi dengan bagor kotoran. Kusir yang melanggar diberi sanksi. 

Kalaupun tahi itu kotor, bagaimana dengan knalpot kendaraan bermotor yang membuat langit bolong? Bagaimana dengan industri mobil dan industri perminyakan yang merusak lingkungan hidup? Tambang-tambang raksasa menggerogoti bumi. Sayangnya, pedati dan dokar itu selalu diganti oleh kendaraan bermotor: Honda, Yamaha, Daihatsu, Suzuki, Toyota dan lain-lain.

Padahal kepemilikan mobil pribadi –lembu suci kapitalisme, kata sebagian peneliti– di negara–negara kapitalis pun sudah dipandang sebagai suatu bentuk ekstrim pemborosan energi. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang mengembangkan jalan tol serta lembu suci tersebut, masyarakat sudah tak bisa lebih lama lagi menghabiskan energi dan merusak lingkungan hidup. 

Pada Januari 1991, saya bantu puluhan sais dokar mendirikan Persatuan Sais Dokar dengan badan hukum perkumpulan. Ada tokoh-tokoh sais bermunculan: Achmadi, Sukardi, Yoso Dumeri, Suwarno, Wagimin, Pitoyo.  

Dari Salatiga, mereka mengembangkan ketrampilan organisasi –advokasi, manajemen dan public relations— dengan bikin acara pawai dokar buat wisuda berbagai sekolah, mengatur pembuatan kompos dari tahi kuda, dan mengusahakan terminal dokar yang baik. Semua dokar wajib pasang bagor. Pemerintah Salatiga akhirnya memberikan sebidang tanah depan rumah sakit umum Salatiga sebagai terminal. Di sana dibangun biogas sehingga warung-warung makan bisa nyalakan kompor dari penampungan tahi kuda. 

Saya praktis tinggal di terminal dokar setiap hari. Ada les bahasa Inggris dibikin buat anak para sais. Beberapa mahasiswa mengajar bahasa Inggris. Lantas ada anak-anak lain ikutan. Mereka diantar jemput dengan dokar. 

Anak-anak senang sekali naik dokar. Sekarang saya masih sering disapa anak-anak, tentu sudah dewasa semua, yang dulu belajar bahasa Inggris dengan “Om Andreas.” Mereka punya kenangan indah dengan dokar. 

George tampaknya senang dengan kinerja para sais dokar. Dia rekomendasi saya agar ikutan program jalan-jalan ke Jerman yang diselenggarakan Gita Pertiwi dari Solo pimpinan Candra Kirana. 

Tujuannya, seperti disebutkan Peter Franke, koordinator South East Asia Information Centre dari Bochum, “The study program intends to give a group of Indonesians an insight in ecological and environmental enterprises, living areas and ecological institutions as well as an information exchange with German farmers, organisers of ecological project etc.”

Jadilah saya pergi ke Bochum, Karlsruhe, Bonn, Cologne, dan Berlin pada November-Desember 1991. Saya juga menginap di rumah petani di Trier. Pasangan suami-isteri, yang jadi tuan rumah kami, juga politisi Die Gruenen atau “Partai Hijau.” Die Gruenen menjadikan lingkungan hidup, juga feminisme, sebagai platform partai. Si isteri anggota parlemen Eropa mewakili Die Gruenen

Saya juga pergi ke Amsterdam, Leiden dan Den Haag –dengan sisa uang saku—dan bertemu dengan orang-orang Indonesia yang tak bisa kembali karena dituduh komunis. Ia perjalanan pertama saya keluar dari Indonesia. Ia membuka pandangan saya soal energi, transportasi, politik, media dan lainnya. 

Saya jadi lebih mengerti soal pembunuhan massal, diskriminisasi, serta kekacauan besar, yang terjadi akibat dari kampanye dan propaganda anti-komunisme di Indonesia. Saya bikin serangkaian laporan buat harian Suara Merdeka (Semarang) dan Bernas (Yogyakarta).

Pada Juli 1992, George meraih gelar doktor dari Cornell University. Tesisnya setebal 400 halaman soal Kedung Ombo. Saya diberinya kesempatan baca tesis tersebut. Pembimbingnya, David Deshler, Benedict Anderson, dan Frederick H. Buttel. 

Anderson adalah intelektual publik yang terkenal secara global. Dia dikenal karena dianggap berhasil menerangkan nasionalisme serta nation-state dengan baik sekali dalam buku Imagined Communities

Saya sendiri lulus dari Satya Wacana pada 1991, sempat bekerja setahun di Semarang, sambil tetap bantu Persatuan Sais Dokar. Saya tak kerasan di Semarang. George usul kerja di Phnom Penh. Selama tiga bulan saya liputan di Kamboja soal pemerintahan Khmer Merah. Saya ingin bekerja penuh waktu dengan sais dokar di Salatiga serta menulis soal transportasi berkesinambungan. Tapi struktur keuangan Persatuan Sais Dokar belum kuat. 

Saya mengobrol dengan George. Dia usul saya jadi wartawan. Saya ikuti nasehat George. Saya pun pindah ke Jakarta pada 1993, bekerja buat The Jakarta Post

Marxism dan agama

George Junus Aditjondro suka bergurau tentang nama pemberian orang tuanya. Dia datang dari tiga peradaban: 

George (Kristen dan Barat)
Junus (Islam dan Arab)
Aditjondro (Jawa, Sansekerta dan Hindu). 

Ayahnya Harjono Aditjondro, priyayi Jawa dari Solo, Muslim, Kejawen, belajar hukum di Leiden, berkawan dengan Mohamad Hatta pada 1920an, yang kelak jadi proklamator kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Harjono sendiri jadi hakim di kota-kota kecil di Indonesia. 

Ibunya, Johanna Sophie de Goege, seorang Belanda dari Den Haag, Katolik, dan kelas menengah. Mereka bertemu di Belanda dan menikah pada 1942 di Jawa, zaman pendudukan Jepang. 

Dalam keseharian, saya biasa memanggilnya, “Mas Junus.” Kebanyakan kawan memanggil, “George.” Kesempatan resmi, dia dipanggil, “Mr. Aditjondro.” 

Dia santai saja dengan ketiga beradaban tersebut. Mereka tak harus berlawanan satu sama lain tapi campuran, saling membentuk, dipilih mana yang disuka, dipinggirkan mana yang tak cocok. Dia berpendapat identitas seseorang bukan zero sum game. 

Banyak orang Muslim Jawa, juga berbagai suku lain di Indonesia, ziarah kubur tanpa harus merasa bukan Islam. Budaya pesantren tentu bukan hanya peradaban Arab. “Bahasa Indonesianya adalah sekolah,” katanya, terkekeh. Dia biasa duduk dalam misa gereja Katolik tapi juga ikut tahlilan. 

Urusan agama di Kartu Tanda Penduduk di Indonesia memang merepotkan karena agama dijadikan identitas tunggal. Alasan bahwa kolom agama diperlukan saat pemakaman terlalu menyederhanakan persoalan. Lebih banyak orang dimakamkan oleh keluarganya daripada meninggal tanpa keluarga. Kolom agama ini baru muncul pada 1978.

George juga menambah identitasnya dengan Neo Marxisme. Dia belajar dari Franz Fanon (psikiater dan filsuf asal Martinique), Antonio Gramsci (wartawan, penulis, filsuf, politikus asal Itali), dan Rosa Luxemburg (penulis, filsuf, aktivis etnik Polandia, warga negara Jerman). 

Dia merasa pendekatan kelas ala Karl Marx belum cukup buat menerangkan peranan agama dan budaya dalam peningkatan mutu manusia. 

Di Salatiga, George sering berdebat dengan Arief Budiman, yang belajar Marxisme di Universitas Harvard, serta menulis buku soal Chile di bawah Salvador Allende ketika hendak diupayakan sosialisme (1970-1973). 

Saya menikmati debat dua intelektual ini. Bacaannya banyak. Isinya dalam. Mereka punya jaringan masing-masing. George kebanyakan dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Arief kebanyakan dengan intelektual publik dan wartawan. Namun anggota-anggota jaringan mereka saling bersinggungan. Mereka punya banyak kawan sama. 

Pada 1994, George menulis makalah penting soal rasialisme terhadap etnik Papua, dalam sebuah esai, “Menerapkan Kerangka Analisis Frantz Fanon terhadap Pemikiran tentang Pembangunan Irian Jaya.” 

Frantz Fanon, seorang kulit hitam, bikin pengamatan di Aljazair dan Afrika Selatan, soal warna kulit, kolonialisme dan rasialisme. Rasialisme ini mensyaratkan kebudayaan si penjajah lebih tinggi dari kebudayaan si kulit hitam. Fanon mengatakan kolonialisme selalu disertai rasialisme.

Saya kira makalah George penting untuk menerangkan bagaimana mayoritas orang rambut lurus, kulit coklat, di Indonesia, melihat si rambut keriting, kulit hitam, di Papua. 

George menulis, “Betapa populernya penggambaran tentang orang Dani sebagai ‘orang-orang yang nyaris telanjang, yang masih hidup di zaman batu,’ tanpa menyadari bahwa para petani di Lembah Balim, misalnya, memiliki budaya pertanian ubi-ubian yang tergolong paling canggih di dunia, hasil inovasi dan adaptasi selama 400 tahun tanpa bantuan sepotong logam.”

Rasialisme terhadap orang Papua adalah akar masalah penguasaan Indonesia terhadap daerah Papua. Rasialisme berjalan bersama kolonialisme. Tak mengherankan bila banyak orang Papua ingin merdeka dari Indonesia. 

George berpendapat menjadi cita-cita soal Indonesia, yang ikut diperjuangkan orang tuanya, tak harus bertentangan dengan rambut keriting, budaya Melanesia, makan babi, bakar batu, agama Kristen, maupun musik reggae. 

Kadang dia cerita soal berbagai kerabatnya, dari pihak bapak maupun ibu, di berbagai penjuru Indonesia. Dia lahir di Pekalongan pada 1946 ketika rumah mereka sering jadi tempat gerilyawan Indonesia bertemu, termasuk Ali Moertopo, kelak jendral Angkatan Darat dan Menteri Penerangan, serta Hoegeng Imam Santoso, kelak menjadi kepala kepolisian Indonesia. Ini masa ketika revolusi bergejolak. Belanda ingin menguasai kembali Hindia Belanda. Kaum Republiken mempertahankan proklamasi kemerdekaan Agustus 1945. 

Ibunya sering mengelabui opsir Belanda dengan bikin pesta di downtown Pekalongan agar kegiatan suami dan para pemuda di rumah tak diketahui para perwira Belanda, yang menguasai Pekalongan. Ketika orangtua bercerai, tiga tahun George dan kakaknya ikut ibunya di Belanda. 

Harjono lantas menikah dengan Elyana Lovink, seorang perawat di Pulau Bangka. Johanna setuju George dan kakaknya, dikirim ke Jawa dari Belanda. Mereka dijemput di pelabuhan Tanjung Priok oleh Harjono dan Elyana. Mereka pindah ke Banyuwangi, ikut Harjono, yang bekerja sebagai hakim. Keluarga ini berpindah-pindah bersama penugasan Harjono di Semarang, Makassar, dan Pontianak. 

George ingin Indonesia yang menerima keragaman, yang malu bila bicara soal mayoritas-minoritas. Keluarga dengan identitas yang beragam membuat George mudah bergerak ke berbagai kelompok. Ini sebetulnya sesuatu yang lazim di mana pun di Indonesia. Tapi macam-macam aturan bikin kotak-kotak yang tak nyaman. Indonesia juga makin lama makin kaku dengan identitas agama. 

George biasa mengajar di pesantren, langganan beberapa media Islam –termasuk buat mengamati Kedung Ombo. Rekan-rekan kerja, maupun banyak muridnya, mulai dari Aceh sampai Papua, dari Batak sampai Ternate. George merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Identitas seharusnya dibuat tanpa kotak-kotak. 

Mahasiswa Timor Timur 

Sabtu, 12 November 1994, ada 29 mahasiswa Timor Timur memanjat pagar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk minta suaka politik dan pembebasan tokoh Timor Timur Xanana Gusmao yang dipenjara di Jakarta. Dua dari mereka terluka ringan saat memanjat pagar kedutaan. 

Insiden tersebut terjadi hanya dua hari sebelum kedatangan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton untuk kunjungan kenegaraan dua hari di Jakarta serta menghadiri pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation pada 15 November di Bogor. Clinton diduga akan singgung isu-isu hak asasi manusia serta Timor Timur selama pembicaraan bilateral dengan Presiden Soeharto. 

APEC adalah forum dagang belasan negara di Pacific termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Tiongkok serta negara-negara di Asia Tenggara. Soeharto ingin jadi tuan rumah buat menunjukkan ekonomi Indonesia makin kokoh. Dia ingin investasi asing lebih deras. 

Saya tiba di depan kedutaan sekitar dua jam sesudah mahasiswa-mahasiswa tersebut memasuki halaman kedutaan. Hari masih pagi. Pagar hanya tembok 1.5 meter plus kawat. Saya dengan mudah bisa mendekati pagar dan wawancara para mahasiswa. 

Saya wawancara Dominggus Sarmento Alves dari ResistĂȘncia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste, yang ditunjuk sebagai jurubicara. Dia bicara soal penangkapan maupun intimidasi yang dialami orang Timor Timur, terutama sesudah pembantaian Santa Cruz pada 1991. Alves minta perhatian internasional terhadap Xanana Gusmao, yang dihukum 20 tahun penjara. 

Mereka tak diizinkan masuk ke dalam ruangan kedutaan. Mereka hanya duduk-duduk di halaman. Mereka diberi makan dan minum. Wartawan bisa wawancara mereka, bisa ambil gambar. Semuanya laki-laki. 

Saya baru saja berhenti dari The Jakarta Post. Saya jadi fixer buat televisi NBC dari New York. Honornya, US$100 sehari plus dipinjami telepon genggam Motorola sebesar dingklik. 

Saya jadi penterjemah antara Alves dan team NBC. Setiap hari saya datang ke kedutaan dengan NBC. Ada belasan awak NBC datang ke Jakarta, termasuk dari Washington DC dan Tokyo. Mereka tak banyak wawancara, lebih banyak menunggu di depan kedutaan dengan kamera, menanti momen berharga. Saya juga bantu beli McDonald buat para wartawan yang kelaparan. 

Bila ingat saya tak salah, ada sekitar 3,000 wartawan meliput APEC. Bisa dibayangkan bagaimana jalanan depan kedutaan Amerika Serikat jadi sirkus media. Ada ratusan wartawan, dari Amerika sampai Jepang, yang bosan bila hanya meliput sidang-sidang APEC, berbondong-bondong datang buat wawancara. 

Baru hari keempat, para mahasiswa ini ditempatkan di sisi lain kedutaan, sehingga tak bisa leluasa bicara dengan wartawan. Namun ia sudah jadi tajuk berita dalam ratusan media internasional, dari NBC sampai The New York Times. Pada mahasiswa tersebut berhasil merebut perhatian media dalam protes selama 12 hari, pindah dari APEC ke masalah Timor Timur. Mereka lantas diberi suaka politik dan terbang ke Portugal. Xanana tetap dalam penjara tapi makin terkenal. 

Pada 2011, dari buku Clinton Fernandez, The Independence of East Timor: Multi-dimensional Perspectives--occupation, Resistance, and International Political Activism, barulah saya tahu bahwa rencana aksi tersebut dirancang di Salatiga dengan bantuan perencanaan Arief dan George. 

Fernandez menyebut kedua intelektual tersebut mengerti bahwa APEC adalah kesempatan buat angkat persoalan Timur Timur ke arena global. Mereka berani bela orang Timor Timur tanpa takut bahwa pemerintah Indonesia bisa bersikap keras terhadap siapa pun yang dianggap mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Mereka juga tahu kehadiran banyak wartawan internasional adalah kesempatan berharga. 

George sendiri baru menerbitkan bukunya pada Mei 1994, East Timor: An Indonesian intellectual speaks out. Ia berisi tiga makalah yang mulanya terbit dalam bahasa Indonesia kecuali naskah ketiga asli dalam bahasa Inggris. 

Herb Feith, seorang cendekiawan Australia, memberi kata pengantar, serta menerangkan mengapa George jadi penting ketika kebanyakan cendekiawan Indonesia enggan memahami Timor Timur, apalagi bicara soal pendudukan Indonesia. Feith memuji kedalaman riset yang dilakukan George soal lingkungan hidup dan kebudayaan Timor: 

- The history of East Timor that Tempo overlooked (1992);
- From Memo to Tutuala: a kaleidoscope of environmental problems in East Timor (1993);
- In the shadow of Mount Ramelau: Some sketches of East Timorese cultures (1994).

Masing-masing makalah berkisar soal kritik media terhadap majalah Tempo, persoalan lingkungan hidup, serta penindasan budaya di Timor Timur. “Ini karya GJA yang penting,” kata Saleh Abdullah, sahabat serta aktivis Indonesia. 

Pada 1999, Presiden B.J. Habibie setuju diadakan referendum di Timor Timur dan Indonesia kalah. Xanana dibebaskan dari penjara. Pada 2002, Timor Timur resmi menjadi negara berdaulat Presiden Xanana. Dominggus Sarmento Alves, sudah selesai kuliah master di Portugal, kembali ke Timor Leste. Sekarang dia dutabesar Timor Leste di Washington DC sesudah dutabesar di Tokyo. 

Harta keluarga Soeharto

Pada tahun 1995, George pindah ke Sydney, Australia, karena bikin penelitian soal harta kekayaan keluarga Presiden Soeharto, maupun soal Timor Timur. Dia mengajar di Universitas Newcastle di New South Wales. 

Penelitian soal Soeharto juga penting karena George bisa mengambil kesimpulan bahwa ratusan perusahaan milik keluarga Soeharto dipusatkan lewat tiga yayasan pimpinan Soeharto: Supersemar, Dharmais, dan Yayasan Dana Abadi Karya Bakti. 

Majalah Time memakai database yang dikumpulkan George selama satu dekade buat bikin laporan soal korupsi klan Soeharto pada Mei 1999. Mereka memperkirakan nilai korupsinya US$15 milyar. Laporan tersebut mendorong pemerintah Indonesia, sampai sekarang, mengejar dugaan korupsi Soeharto. 

George kembali ke Indonesia setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, mengajar di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Saya agak jarang berhubungan dengan George karena sedang belajar di Universitas Harvard. Saya juga lantas terlibat banyak liputan, antara 1998 sampai 2005, soal berbagai kekerasan etnik dan agama di seluruh Indonesia. 

Pada 2008, Akbar Tandjung dari Partai Golkar, minta agar dana yang dikumpulkan Yayasan Dana Abadi Karya Bakti diserahkan kepada partai karena dana tersebut dikumpulkan memang buat partai. 

Soeharto menolak. Dia berkilah dana tersebut dikumpulkan memang buat Golkar tapi bukan milik Golkar. "Yayasan itu milik pendirinya bukan milik Golkar. Rupanya, ada orang-orang dari Golkar yang menuntut, mana uangnya ini. Depositonya segala ditanya berapa banyak," kata Soeharto di situs Soeharto Center.

Saya pernah ditugaskan Human Rights Watch buat riset dan advokasi tahanan politik di Indonesia, terutama di Maluku dan Papua. Suatu hari saya mengeluh pada George soal saya dituduh korupsi karena menggalang dana buat pengobatan Filep Karma, seorang tapol Papua di Jayapura, yang perlu operasi di Jakarta. 

Tuduhan tersebut tak benar. Semua sumbangan buat Karma langsung masuk ke rekening bank dia. Saya tak pernah menarik uang dari rekening tersebut. Human Rights Watch bisa memecat saya bila terima sumbangan buat para tapol. Karma juga terus-menerus jelaskan bahwa itu gosip, tidak benar. 

“Anda belum benar-benar berjuang buat masyarakat Papua sebelum Anda dituduh korupsi,” kata George. 

Dia bilang masyarakat Papua ditindas. Wartawan asing dibatasi masuk ke Papua. Wartawan rambut lurus dipersulit, sebagian malah jadi mata-mata. Wartawan asli Papua sedikit. Jurnalisme yang bermutu sedikit sekali. Maka gosip jadi merajalela. 

“Saya dulu juga dituduh korupsi ketika kerja di YPMD,” katanya, enteng. 

Makanan

Di Jakarta, suatu hari, George menelepon dan mengajak saya makan di Senayan. 

“Lapo Ni Tondongta, lapo Batak, dekat kantor Anda,” katanya. 

George memang doyan makan enak. Dia tahu dimana bisa dapat makanan etnik yang lezat di berbagai kota besar di Indonesia, dari soto sampai coto, dari sate sampai bakar batu. Lapo Batak, yang hanya sepelemparan batu dari kantor saya, justru saya ketahui dari dia. 

Dia memberitahu saya soal istilah B2 (daging babi) dan B1 (daging anjing). “Ini kode orang Batak agar tak menyinggung perasaan orang lain,” katanya. 

George adalah satu dari sedikit intelektual Indonesia yang menulis tentang hampir setiap sudut Nusantara: Aceh, Danau Toba, Poso, Lore Lindu, Kepulauan Maluku, Timor Timur, Papua Barat. 

Di Jayapura, sesudah keluar dari Bina Desa, George ikut mendirikan Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa di Irian Jaya. Pada November 1983, militer Indonesia menangkap musikus Arnold Ap dari Universitas Cenderawasih, juga sahabat dan tetangga George, di Abepura. 

Kesalahan Ap? Dia mengumpulkan dan merekam musik-musik dari berbagai etnik Papua, sekaligus dalam bahasa-bahasa asli mereka. Macam-macam lagu ini lantas diproduksi dan diedarkan lewat pasar bebas. Lagu-lagu ini dianggap membantu pembentukan nasionalisme Papua. Arnold Ap disekap dan dianiaya dalam sebuah bekas toko, yang dijadikan markas rahasia militer. Belakangan, militer serahkan Ap pada polisi tapi dia melarikan diri dan ditembak di pantai. 

Menurut dokumen pengadilan, Arnold Ap dan seorang tahanan tewas dalam "operasi Kopassandha." 

Kopassandha singkatan dari Komando Pasukan Sandi Yudha, sebuah pasukan khusus Indonesia. Arnold Ap mati ditembak di perut. 

Ini menciptakan ketakutan. Gelombang pengungsi ke PNG mulai lagi. George memutuskan pindah dari Jayapura, dapat beasiswa di Universitas Cornell, pindah ke Ithaca. Menariknya, George ikut program doktoral di Cornell tanpa punya ijasah sarjana. George memang drop out dari Satya Wacana pada 1991. 

Kesukaannya pada berbagai daerah di Indonesia, membuatnya suka ratusan macam makanan etnik. Suatu hari, Sapariah, isteri saya, diajak makan soto babat dekat kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, daerah Menteng, Jakarta. 

Sapariah, orang Madura kelahiran Pontianak yang tak makan daging sapi, kagum sekaligus kuatir, dengan porsi babat yang disantap George. 

“Pak George makan harus kontrol.” George tertawa. 

Pernah juga Sapariah dan saya mengajaknya makan Minahasa. George menolak pilihan kami. 

“Mana ada Minahasa tanpa babi rica? Ini pertimbangan bisnis,” cemoohnya. 

Kami lantas diajaknya makan di restoran Manado Tinoor, daerah Gondangdia, Jakarta. Saya kenal nama tersebut. 

Ventje Sumual, tokoh Permesta pada 1950an, pernah undang saya makan, pesanan dari Manado Tinoor di kantornya, sesudah wawancara. 

George tertarik dan minta saya cerita. Dia tampaknya kurang simpati dengan Sumual. George memang tak percaya dengan pemakaian kekuatan. 

Malam itu kami santap babi rica sampai sayur bunga pepaya. George juga pesan paniki. Sapariah pilih ayam rica. 

George termasuk salah satu intelektual yang protes dengan rencana perkebunan sawit besar-besaran di Sumatra maupun Kalimantan pada 1990an. Dia tak suka dengan maraknya mie instant di Indonesia ketika gandum harus impor. Dia juga terlibat protes terhadap PT Inti Indorayon di Danau Toba –merampas banyak lahan rakyat serta merusak alam. 

Ide diversifikasi pangan sangat diakrabi Sapariah. Dia diversifikasi bahan makanan keluarga kami. Dadar gulung , bolu, mie, kue dan pangan lain, yang biasa pakai terigu, bisa dibuat dengan bahan yang bisa diperoleh dari dalam negeri. 

“Gak perlu 100% impor kayak terigu,” katanya. 

“Minyak goreng langka? Aku gak merasa sih.  Kan minyak goreng gak hanya dari sawit. Mestinya sih, yang tinggal di Indonesia, apalagi warga yang ada di desa-desa ya, bisa jauh dari dampak minyak goreng langka. Mengapa? Bikin minyak goreng itu bisa dari banyak sumber, bukan hanya dari sawit, yang proses pembuatan tergantung skala besar.”
 
“Bisa bikin minyak goreng dari kelapa. Proses bikin  terbilang mudah, jadi bisa penuhi keperluan minyak goreng dengan bikin sendiri.”

Namun soal diversifikasi pangan tak berarti George jaga makanan. Pada 27 Mei 2012, George merayakan pesta ulang tahun ke-66, namun masih masih punya tambahan makan-makan beberapa hari karena kawan terus berdatangan ke Yogyakarta. 

Socratez Yoman, seorang pendeta dari Wamena, termasuk orang terakhir yang makan-makan dengan George. Yoman cerita bagaimana George mengajak makan babi panggang dan erwe. “George ini pemberi keberanian, yang menghidupkan keberanian moral orang Papua,” katanya. Keesokan harinya, George terkena stroke, harus dirawat sampai tiga bulan di Yogyakarta.

Sesudah keluar dari rumah sakit, George pindah ke Palu, September 2014, tinggal bersama isterinya, Erna Tenge, seorang dosen Universitas Tadulako. Saya diberitahu dia rutin berenang di Teluk Palu, guna memulihkan kesehatannya. 

Kami masih komunikasi dengan telepon lewat Ferry Rangi, seorang aktivis juga muridnya. Awal Desember 2016, empat tahun sesudah stroke, dia mengundang saya datang ke Palu, buat sebuah seminar di Universitas Tadulako. Saya janji terbang ke Palu dan ikutan. Ferry bilang George senang. 

Namun George meninggal pada 10 Desember 2016 –persis pada Hari Hak Asasi Manusia. Ini sebuah kehilangan buat dunia pergerakan dan pemikiran di Indonesia. Saya datang dua minggu sesudah kepergiannya dan mengikuti seminar buat menghormati George. 

Saya menulis soal bahaya transportasi dengan bangun jalan tol serta meminggirkan trotoar karena pengaruh George lewat usulan Michael Replogle. Mereka mendidik saya untuk kritis melihat trotoar yang dibuat seenak udel di Indonesia, berundak-undak, mempersulit pejalan kaki, karena arsitek, pejabat dan tukang batu, yang tak mengerti soal transportasi berkesinambungan. 

Replogle ikut membentuk wacana agar dibangun kereta api bawah tanah, termasuk PT Mass Rapid Transit Jakarta didirikan pada 2008. PT Kereta Api juga mulai bikin perubahan pada 2009 ketika manajemen diperbaiki, semua kereta api pakai air conditioner, penjualan online dan sebagainya. Ini perubahan mendasar di Jakarta dan Pulau Jawa namun perlu diperluas di ratusan kota lain di Indonesia. 

George pula yang mendorong saya belajar dari Sabang sampai Merauke. Dia membuat saya percaya bahwa tanggungjawab seorang intelektual adalah mencoba mengerti masyarakatnya serta merekam berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 

Saya datang ke Palu, mengunjungi makam George di sebuah bukit yang indah, menghadap Teluk Palu, mengenangnya dalam diam. Ada bunga bougenville warna merah dan orange. Lantas Erna Tenge, isterinya, mengajak saya pergi turun ke kota, menuju warung nasi kuning kesukaan George. 

“Bang George suka makan disini,” kata Erna. 

***

Andreas Harsono menulis buku Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.

Thursday, December 01, 2022

Meninggalnya Seorang Pahlawan Hak Asasi Manusia Papua

Filep Karma Menyerukan Papua Merdeka dari Indonesia; Dihukum 11 Tahun Penjara

Andreas Harsono

Filep Karma, seorang aktivis sekaligus mantan tahanan politik terkemuka asal Papua, ditemukan tewas Senin lalu di Pantai Base-G, Jayapura, Papua. Ia sebelumnya berenang bersama adik ipar dan keponakannya, lantas pergi menembak ikan sendirian setelah dua kerabatnya itu pulang. Karma, seorang penyelam dengan pengalaman tiga dekade, ditemukan mengenakan pakaian selam miliknya.

Putrinya Andrefina Karma mengatakan bapanya karena “kecelakaan dan tenggelam.”

Larz Barnabas Waromi selfie bersama bapanya George dan bapa besarnya Filep Karma
pada Minggu, 30 Oktober, di pantai Base G, Jayapura. Ini foto terakhir Filep Karma.
George suami Margaret Karma, adiknnya Filep
.


Saya bertemu Filep Karma pada akhir 2008 ketika mengunjungi penjara Jayapura untuk mewawancarai tahanan politik. Di sana saya dengan jelas melihat Karma merupakan pemimpin yang dilihat sesama penghuni penjara sebagai model. Ia menjelaskan prinsip-prinsipnya dengan jernih soal hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri rakyat Papua. 

Saya rutin mengunjungi berbagai penjara di Papua, termasuk Jayapura, dan kami menjadi teman, berdiskusi dan berdebat, tentang situasi hak asasi manusia di Papua. 

Karma dilahirkan tahun 1959 di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Dia beberapa kali cerita bahwa bapanya, Andreas Karma, mendidiknya tentang perlakuan buruk terhadap orang asli Papua di bawah pemerintahan Indonesia.

Pada 1998, Karma mengorganisir sebuah aksi protes di Pulau Biak, menyerukan kemerdekaan Papua sambil mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Militer Indonesia membubarkan aksi protes itu dengan keras. Ratusan orang meninggal. Karma dipenjara, dan pada 1999. Pada 2004, ia kembali mengorganisir protes Bintang Kejora menyusul pembunuhan terhadap Theys Eluai, pemimpin pro-kemerdekaan lainnya. Polisi, jaksa dan hakim-hakim Indonesia mendakwa, mengadili dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara bagi Filep dengan pasal “makar.”

Pada 2010, Human Rights Watch menerbitkan sebuah laporan tentang tahanan politik di Papua dan Kepulauan Maluku, serta bantu meluncurkan kampanye global untuk membebaskan para tahanan. Pada 2011, mamanya Karma, yakni Eklefina Noriwari, mengajukan petisi kepada United Nations Working Group on Arbitrary Detention di New York agar anaknya dibebaskan. Kelompok kerja tersebut memutuskan bahwa penahanan Filep Karma melanggar hukum internasional, dan menyerukan agar pemerintah Indonesia membebaskannya tanpa syarat dan segera. Pemerintah Indonesia baru melepaskan Filep Karma pada 2015.

Jefry Wandikbo, Filep Karma dan saya mengobrol dekat gerbang penjara Abepura di Jayapura.
Ini empat hari sesudah Presiden Joko Widodo membebaskan empat narapidana Papua Barat
pada 11 Mei 2015. Mereka menolak ajukan grasi.








Setelah dibebaskan, Karma merangkul agenda aktivisme politik yang lebih luas. Ia bicara tentang hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Ia kampanye untuk hak-hak minoritas di Indonesia. Ia juga upayakan bantuan untuk keluarga tahanan politik.

Humor, integritas, dan keberanian moral pada diri Filep Karma menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kematiannya merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi orang Papua, tapi juga bagi banyak orang di seluruh Indonesia yang telah kehilangan pahlawan hak asasi manusia.

Kehilangan seorang sahabat

HARI ini
persis satu bulan sesudah Filep Karma, aktivis Papua, pensiunan pegawai negeri serta mantan tahanan politik, ditemukan meninggal tenggelam di Pantai Base G, Jayapura. 

Hari ini, 1 Desember 2022, juga persis 18 tahun sesudah dia ditangkap karena pidato menuntut hak menentukan nasib diri sendiri buat warga Papua pada 1 Desember 2004 di Abepura. Istilahnya, dia menuntut "Papua merdeka." 

Hidupnya 11 tahun berada dalam tahanan. Dia membuat penjara sebagai sekolah baginya maupun sesama tahanan. Mereka berkebun, kuliah jarak jauh, membaca buku, menulis, melukis, bikin klub tinju dan seterusnya. Namun dia terus-menerus banding, sampai tingkat Mahkamah Agung di Jakarta, bahkan mahkamah Perserikatan Bangsa-bangsa di New York. 

Mahkamah internasional menyatakan pengadilan-pengadilan Indonesia "tidak fair" terhadap Karma dan menafsirkan pasal makar dari kitab hukum pidana dengan "tidak proporsional." Dia tak pernah menganjurkan kekerasan bahkan selalu bicara agar tak ada kekerasan. Dia dibebaskan dari penjara pada November 2015. Penjara tak menggerogoti idealisme maupun keramahannya. 

Saya jadi mengenalnya lebih dekat sesudah bebas dari penjara. Dia sering datang ke rumah saya, minum wedang jahe dan makan ubi. 

Minggu lalu, putrinya mengirim foto, barang-barang yang dipakai bapanya ketika pergi menyelam. Ia termasuk sebuah kaos Human Rights Watch. 

"Baju HRW ini sy temukan dlm jok motor bapa dan kemungkinan baju ini hendak bapa pakai sbgi baju ganti jika dia sudah selesai diving. Pasti ini baju dari om ya?" tulisnya. 

"Sy sedang membereskan barang2 bapa dirumah termasuk baju2 kotornya ingin sy cuci dan melihat baju2 terakhir yg dia gunakan jd bikin sy menangis kembali."

Saya ikut sedih lagi. Sudah sebulan saya kehilangan seorang sahabat.