Friday, May 13, 2022

"Andreas Harsono is not well known to the public but he is very well known among a small network of human rights activists, dissident scholars, Indonesian journalists, and foreign correspondents. He is often the fixer behind their stories – unacknowledged, unassuming, unselfish. Now he has shown just what a superb chronicler he is in his own right."

Clinton Fernandes of University of New South Wales University
on Andreas Harsono's book Race, Islam and Power


Andreas Harsono meliput dampak dari tsunami 2014 di Aceh. Ombak raksasa tersebut membunuh lebih 100,000 orang dan mengakhiri perang selama tiga dekade antara Gerakan Acheh Merdeka dan Indonesia lewat perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2015. ©Hotli Simanjuntak

Media dan Jurnalisme

Majalah Pantau
Saya bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur) serta majalah Pantau soal media dan jurnalisme dari Jakarta.

Saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, South East Press Alliance (Bangkok), Yayasan Pantau dan Suara Papua (Jayapura). Pada 1999-2000, saya belajar jurnalisme di Universitas Harvard lewat Nieman Fellowship. Saya salah satu wartawan awal dari International Consortium of Investigative Journalists.  


Buku dan Laporan

Monash University Publishing 2019
Saya menerbitkan dua antologi –Jurnalisme Sastrawi (2005) bersama Budi Setiyono dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme (2011)—serta beberapa laporan termasuk Prosecuting Political Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners (2010), In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia (2013) serta "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia (2021). Pada 2019, buku Race, Islam and Power terbit.
 

Hak Asasi Manusia

Filep Karma
Sejak 2008, saya bekerja sebagai peneliti buat Human Rights Watch. Ia membuat saya banyak menulis soal diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia: minoritas dalam Islam termasuk Ahmadiyah dan Syiah; minoritas non-Islam termasuk Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu; minoritas agama kecil maupun agama baru macam Millah Abraham. Minoritas gender --termasuk perempuan serta LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer)-- juga sering saya bahas. Secara geografis saya juga banyak menulis minoritas etnik macam Aceh, Kalimantan, Jawa, Maluku, Timor serta Papua.

Perjalanan

Chiang Mai 2018
Saya pernah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya menulis tempat menarik, kisah sedih, orang menarik ... tentu saja juga makanan. Saya juga sering menulis perjalanan di negeri jauh, dari Eropa sampai Amerika, praktis berbagai kota besar di Asia Tenggara. 

Cerita

Ini cerita remeh, tapi menarik, setidaknya bagi keluarga saya, soal pengalaman hidup, dari kegembiraan sampai kesedihan, dari kawan sampai adik, mungkin juga musuh. Saya selalu tinggal di Pulau Jawa --Jember, Lawang, Malang, Salatiga, dan Jakarta-- namun pernah bermukim di Phnom Penh dan Cambridge. Banyak cerita muncul dari semua tempat ini. Saya menganggap diri saya "orang Jakarta." Kedua anak saya lahir di Jakarta.

Hari Imlek 2019
Isteri saya, Sapariah Saturi, kelahiran Pontianak, pindah ke Jakarta buat bekerja. Kami juga punya rumah di Pontianak. Saya juga sering mengunjungi New York, praktis setiap tahun. Ia kota media paling besar di dunia. Mungkin kawan saya di luar Indonesia, paling banyak di kota New York. Saya juga banyak kenal sudut New York sehingga banyak cerita juga muncul dari New York.

Thursday, May 12, 2022

Pelatihan Menulis di Sibolangit

Kursus tiga hari ini dirancang buat karyawan Yayasan Ate Keleng, Sibolangit, yang ingin belajar jurnalisme –lakukan wawancara, riset dan verifikasi—agar bisa menulis berita, feature, maupun mengisi buat website dan media sosial. 

Ia diharapkan membuat peserta sadar akan berbagai tantangan hukum menulis dengan etis, seyogyanya, juga tak berujung dengan persoalan hukum, termasuk dalam memakai WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya. 

Isinya enam sesi, dari pukul 9 sampai 14, serta satu sesi tanya jawab hari Rabu. Peserta diharapkan punya waktu buat mengendapkan materi belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Kursus ditekankan pada diskusi dalam kelas dan latihan.

INSTRUKTUR

Andreas Harsono, bekerja buat Human Rights Watch, ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, Institut Studi Arus Informasi, serta Yayasan Pantau di Jakarta, anggota International Consortium of Investigative Journalists, ikut Nieman Fellowship di Universitas Harvard, ikut menyunting Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat serta menulis buku "Agama" Saya Adalah Jurnalisme serta Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Soeharto Indonesia.

SESI PERTAMA - Sepuluh Elemen Jurnalisme

Perkenalan, pembicaraan silabus dan membahas “Sepuluh Elemen Jurnalisme” dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel serta membandingkannya dengan praktik jurnalisme di Indonesia.


SESI KEDUA - Teknik Wawancara

Melihat teknik-teknik yang dikembangkan oleh International Center for Journalists. Peserta melakukan praktik wawancara di depan kelas. 

Bacaan: ”Ten Tips For Better Interview” dan “Bagaimana wawancara dengan pikiran terbuka?” Bila tertarik tahu lebih banyak soal teknik wawancara, bisa baca Manual dari Human Rights Watch soal liputan trauma.

Pekerjaan Rumah: Pulanglah ke rumah dan mewawancarai orang tua Anda. Rekamlah wawancara dgn telepon (video atau audio). Bagaimana proses kelahiran Anda serta tumbuh besar? Tanyakan apa suka dan duka dalam kehidupannya? Rekaman ini akan kita dengar sama-sama di kelas keesokan hari. Setiap peserta perlu fokus pada 5 menit rekaman saja. 

SESI KETIGA - Struktur Piramida Terbalik dan Feature

Bacaan: “Feature: Ibarat Menggoreng Telur Mata Sapi” dan “Menulis Siaran Pers dengan Piramida Terbalik.” Goenawan Mohamad dari majalah Tempo menulis opini yang sering dikutip orang pada 1986 berjudul, "The Death of Sukardal."

Pekerjaan Rumah: Buatlah sebuah siaran pers soal kegiatan Yayasan Ate Keleng dengan format piramida terbalik. Bila Anda mau, juga bisa bikin sebuah opini dengan format feature. Tema opini bebas tapi harus disandarkan pada wawancara dan riset. Pekerjaan rumah ini akan didiskusikan bersama besok. Maksimal 600 kata buat siaran pers, 800 kata buat feature. Bayangkan bahwa naskah ini akan dimuat di website Yayasan Ate Keleng atau Facebook pribadi masing-masing. 

SESI KEEMPAT - Pekerjaan Rumah 

Kita akan diskusi soal pekerjaan rumah tentang wawancara. Bila ada video, mohon siapkan slide projector.

SESI KELIMA - Perkakas Menulis

Tak ada hukum dalam menulis. Namun menulis punya perkakas, tepatnya 50 buah, terbagi dalam empat bagian besar.

Bacaan: Baca nasehat menulis dari Roy Peter Clark. Bila Anda biasa, atau sedang belajar menulis dalam bahasa Inggris, tidak rugi untuk membeli buku Writing Tools karya Clark. Alfian Hamzah dari majalah Pantau banyak memakai perkakas denga baik dalam laporan 2003 dari Aceh Barat, "Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan."

SESI KEENAM - Pekerjaan Rumah

Kita akan diskusi soal pekerjaan rumah tentang siaran pers dan feature. 

SESI KETUJUH - Tanya Jawab

Silahkan membaca blog Andreas Harsono untuk tahu berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kebebasan pers. Blog ini punya banyak informasi soal berbagai persoalan hukum soal pencemaran nama

Friday, March 18, 2022

Protes terhadap pembredelan majalah Lintas di IAIN Ambon


Kemarin saya berbincang dengan lima wartawan Sigma dari Universitas Islam Negeri Banten, bersama Nisa Alwis dari Pandeglang, ketika dapat kabar bahwa Lintasdotcom dibredel di Ambon

Lintas menerbitkan majalah. Laporannya soal kekerasan seksual terhadap 25 mahasiswi dan 7 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon pada 2015 sampai 2021. Ini liputan makan waktu. Pelecehan dan kekerasan terjadi saat kuliah kerja nyata, magang, bimbingan skripsi, indekos dosen, rumah pegawai, dan ketika belajar di ruang kelas. Pelakunya total 14 orang termasuk 8 dosen. 

Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin "membekukan" Lintas. Diskusi berubah jadi protes pembredelan. Mereka cepat sekali bikin poster. Nisa memotret kami ... klik, klik, klik. 

Kami sebarkan lewat media sosial. Rektor seharusnya bikin team buat selidiki isi laporan, bukan sewenang-wenang bungkam kebebasan pers. Solidaritas ini buat dukung Lintas dan para korban.

Friday, March 11, 2022

When the religious affairs minister is accused of insulting Islam

Andreas Harsono 

Religious Affairs Minister Yaqut Cholil Qoumas became the target of an angry campaign by religious fundamentalists after he issued a decree to regulate the volume on loudspeakers at mosques around the country. 

Gus Yaqut, as he is affectionately known, signed the decree on Feb. 21, asking mosques to use loudspeakers indoors and to limit the volume to 100 decibels when using them outside for the call to prayer. 

Many Indonesians have complained about increasingly loud calls to prayer that disturb the work, leisure and sleep of people who live or work nearby. CNN Indonesia compared 100 decibels to the noise created by a jet plane taking off 300 meters away.

A Religious Affairs Ministry official said they had consulted the Indonesian Ulama Council as well as the Indonesian Mosque Council in drafting the decree. But the decree immediately drew protests from many Islamic groups. The Prosperous Justice Party, the Indonesian version of the Muslim Brotherhood, opposes the decree, contending  that the government should not regulate loudspeakers. It condemned Gus Yaqut for an interview in which he compared the call to prayer with the volume created by barking dogs.

Street protests followed in some cities, with protesters trampling Gus Yaqut’s photo. One poster depicted him with the head of a dog. 

Roy Suryo, a politician from the Democrat Party, filed a report against Gus Yaqut with the Jakarta police for blasphemy, claiming that the comparison to dogs was an insult to Islam. Azlaini Agus, a politician in Pekanbaru in central Sumatra, where Gus Yaqut  gave the interview, also reported him to the local police

Nothing in the Quran or Islamic law refers to  loudspeakers,  a relatively recent addition to the call to prayer in the Islamic world, including in  Indonesia. 

Gus Yaqut himself  comes from a prominent Muslim family in Rembang in Central Java and is a member of the Nahdlatul Ulama, Indonesia’s largest Muslim group. His Muslim credentials are well known, as he used to head the Ansor Movement, a youth wing of the group. His older brother, Yahya Cholil Staquf, is chairman of the Nahdlatul Ulama.  

Since its inception in 1965, Indonesia’s blasphemy law is often used to stifle free speech and differing viewpoints. 

In 2010, an American expat was jailed for five months for unplugging a mosque loudspeaker on Lombok Island. In 2016, after a Buddhist woman complained about the volume of a neighboring mosque in Tanjung Balai, North Sumatra, Muslim mobs attacked her house, and burned and ransacked 14 Buddhist temples. 

In 2017, former Jakarta Governor Basuki Purnama, a Christian, was sentenced to two years in prison on blasphemy charges after a politically motivated smear campaign that included a rally attended by more than 200,000 people.

More than 150 people have been convicted under the blasphemy law. It is most commonly used against minorities who are deemed to have criticized Islam. But as the case against Gus Yaqut shows, no one is immune.

In 2009, Abdurrahman Wahid, a former president and chairman of the Nahdlatul Ulama, said that the blasphemy law should be repealed because it had been used as a political weapon  and to incite anger among Muslims. Unfortunately, his fears are now being played out.  
 
Because it is used to suppress speech and is applied arbitrarily, Human Rights Watch has long called for repeal of the blasphemy law, which has no place in a democracy. Indonesia should rid itself of this toxic law. 

Andreas Harsono is senior researcher at Human Rights Watch.

Friday, March 04, 2022

Protes di Jakarta soal Penyerangan Ukraina oleh Federasi Rusia

Milk Tea Alliance protes pernyerbuan Ukraina depan 
Kedutaan Besar Rusia di Jakarta sore ini.


Selamat sore. Sebuah kehormatan bisa bersama saudari-saudara dari Milk Tea Alliance, berada depan Kedutaan Rusia di Jakarta, guna protes penyerbuan Federasi Rusia terhadap Ukraina. 

Penyerbuan Rusia terhadap Ukraina adalah pelanggaran terhadap sebuah negara berdaulat. Ia tercermin dari resolusi anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa: 141 negara minta Rusia segera mundur; 35 negara abstain –termasuk Afrika Selatan; India, Tiongkok—serta hanya lima negara setuju penyerbuan, termasuk Belarus, Eritrea, Korea Utara, Suriah, dan Rusia sendiri. 

Penyerbuan Ukraina juga langgar Budapest Memorandum on Security Assurances pada 1994. Memorandum tersebut menjamin keamanan wilayah Belarus, Kazakhstan, dan Ukraine, ketika mereka bersedia menyerahkan senjata-senjata nuklir mereka. Ia diteken oleh tiga negara superpower: Amerika Serikat; Britania; dan Rusia. 

Saya juga mengutuk pelanggaran hukum humaniter internasional akibat penyerangan Rusia terhadap Ukraina, termasuk pelanggaran berat dan sistematis terhadap berbagai macam gedung sipil --apartemen, sekolah, rumah sakit-- dan warga sipil di Ukraina. 

Saya minta pemerintah Indonesia, lewat UN Human Rights Council di Geneva, membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional, dan kejahatan terkait, dalam penyerangan Federasi Rusia terhadap Ukraina, serta menetapkan fakta, keadaan, dan akar masalah dari setiap pelanggaran tersebut. 

Keputusan Presiden Vladimir Putin buat berbohong --ketika mulai mengirim lebih dari 100,000 pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina sejak Januari 2022—lantas menyerbu pada 24 Februari, tak terlepas dari berbagai penindasan terhadap kebebasan berpendapat, berserikat serta kebebasan pers di Rusia dalam satu dekade terakhir.  

Kami hormat terhadap berbagai wartawan dan blogger Rusia yang berani melawan sensor rezim Putin di Rusia. Mereka tetap pakai istilah “perang” daripada “operasi militer khusus.” Vladimir Putih pakai eufemisme guna mengecoh masyarakat di Rusia. Putin bilang tujuan penyerbuan adalah “de-Nazi-fisikasi” dari Ukraina. Tak ada bukti bahwa pemerintahan Ukraina tak lakukan pemilihan umum bebas serta meredam kebebasan. 

Sebaliknya, Kementerian Pendidikan Rusia meluncurkan program khusus untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Rusia bikin anak-anak menganggap bahwa perang di Ukraina bukan “perang.”

Walau kebebasan berpendapat dilarang, namun ribuan orang Rusia berdemonstrasi menentang perang. Tokoh masyarakat, wartawan, seniman, dan puluhan ribu anak muda bicara menentang perang di Ukraina. Sekitar 7,000 orang dari 13 kota seluruh Rusia ditahan polisi. Radio Echo dan TV Rain di Moscow ditutup. Novaya Gazeta, suratkabar independen di Moscow, juga dapat ancaman guna memakai bahasa yang kabur yang dipakai Putin. Ia juga bisa dibredel. 

Kami berada disini buat angkat suara. Mungkin suara kita kecil. Jumlah wartawan lebih banyak dari demonstran. Mungkin kami takkan cukup membuat para diplomat Rusia mengirim pesan ke Moscow. Tapi hidup kita terbuat dari orang-orang yang tidak membisu. Kita mengirim pesan yang jelas: hentikan serbuan terhadap Ukraina dan selidiki Vladimir Putin. 

Andreas Harsono

Tuesday, March 01, 2022

Biodata


Dia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen pada 1994 ketika pemerintahan Presiden Soeharto hanya memperbolehkan organisasi tunggal buat wartawan. 

Pada 1995, dia ikut mendirikan Institut Studi Arus Informasi di Jakarta, bekerja sampai 2003 ketika dia ikut mendirikan Yayasan Pantau, yang bergerak di bidang pelatihan jurnalistik. 

Dia anggota awal dari International Consortium of Investigative Journalists pada 1997 di Washington DC. Belakangan organisasi tersebut memberinya penghargaan atas sumbangannya dalam mengembangkan liputan investigasi secara global

Pada 2011, dia ikut mendirikan Suara Papua di Jayapura, mendukung Oktovianus Pogau (1992-2016), seorang blogger dan wartawan berbakat asal Sugapa, Papua, sebagai redaktur pendiri. 

Dia mulai karir jurnalistik dengan harian The Jakarta Post lantas The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). 

Pada 1995, dia ikut program School of International Training, Vermont, Amerika Serikat. 

Pada 1999, dia belajar jurnalisme sebagai Nieman Fellow di Universitas Harvard dan kembali ke Jakarta menyunting majalah Pantau khusus media dan jurnalisme.

Dalam Bahasa Indonesia, bukunya termasuk
Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat (bersama Budi Setiyono) dan “Agama” Saya Adalah Jurnalisme serta dalam Bahasa Inggris Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia.

Friday, February 25, 2022

To Forgive

By Goenawan Mohamad
 
I don’t remember the exact date. But looking back now, I realize that it must have been at some time in February 1948. I was seven years old. The previous night, I had heard the adults talking about something they called a “truce.” I realize now that they must have been talking about the “Renville Agreement,” which was intended to bring to an end the armed conflict between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Indonesia.
 
Both sides knew that the truce could never really hold. But for one day at least, the atmosphere was peaceful. At the very least, there hadn’t been any shooting the previous night. 
 
There was a fleeting sense of relief. People were cheerful, but they was a strange sense of peace.
 
Dutch soldiers were still roaming the streets in open jeeps, holding their rifles. At the same time, the people of our small town had begun hanging red and white flags on the doors of their houses. People even felt sufficiently confident to gather together in an open field. I went there, with my mother. Nobody seemed to be afraid. At one point, the people broke out in song, singing Tujuh Belas Agustus (“On the 17th of August”) together. It was a new revolutionary song, and only a few were familiar with it. Even so, I saw one woman, a friend of my mother’s from her time in exile in Digul, singing at the top of her voice, tears in her eyes.
 
But in the end, it turned out that the day was not quite as peaceful as it had seemed at the beginning. 
 
When we got back from the celebration in the field in the late afternoon, our housekeeper, Sambyat, told us that some Dutch soldiers had stormed into the house, carrying guns. After removing the paper flags of the new Republic from our gate, a soldier had forced Sambyat to swallow two of them. Then they had left. 
 
In the evening, Mother told me that earlier in the afternoon, the Dutch soldiers had shot dead four young men in the rice fields. There hadn’t been any fighting. “They weren’t even partisans,” my mother said.
 
From that moment onwards, the word “truce” took on a completely different meaning in our household.
 
Almost a full century later, in 2022, the Dutch Prime Minister, Mark Rutte, issued a statement on behalf of his government. “On behalf of the Dutch government, I offer my most profound apologies to the people of Indonesia for the systematic violence perpetrated upon them by our country, a violence that until now has never been fully acknowledged,” he said.
 
I can understand why he made the apology, but I’m not sure that he was the right person to issue it. Rutte was born in 1967, a full twenty years after Van Mook, the acting Governor General of the Dutch East Indies, had attempted to destroy the design of the new Republic and conducted acts of military aggression against its people. I am not sure that Rutte has a good grasp of Indonesian history and its intricacy. He belongs to a generation raised years after Westerling, the notorious Dutch counter-insurgency officer, ordered the execution of hundreds of “terrorists” in Sulawesi without trial, and attempted a military coup against the Indonesian government.
 
I prefer to see Rutte’s apology not as  a conscientious policy, but rather a political act or, if you will, a proxy. It is a mea culpa without pathos. After all, his government has no part in the ugly chapter of the Dutch colonial history, and he could fairly say that our entangled histories were, like other histories, a “slaughtered bench”, to borrow Hegel’s dark metaphor; and who knows where the Schlachtbank exactly was.

We write history and stack up collective memories. But historiography has a fundamental flaw: it requires the use of words and names. It is based on an assumption that there is a common agreement regarding what these words and names mean: “Dutch” “Indonesianas,”, “violence.”
 
Historians string them together to create narratives and produce a meaning about the value of human freedom. They want to believe that the words they use will generate a consensus of signification. But language is tricky.
 
The word “Dutch” only means something if you compare it to something that is “non-Dutch” — and that is without limit. You’ll never be able to completely define what the words “Dutch” and “Indonesian” might mean. You can’t define a word by looking it up in the dictionary or in Wikipedia. Each word is perpetually elusive. Identities, names, and labels are always a process.
 
So I’m not saying anything new arguing that the word “Dutch” meant something different in the 1940s to what it means in 2020. The link between the government in The Hague today and Westerling — who, incidentally, tried to become an opera singer after retiring as a soldier — is entirely an abstraction.
 
A professor at Leiden University, who knew that the colonial regime sent my parents into an exile in Papua in the 1930s and executed my father in 1947, once asked me: “Do you still hate the Dutch?” 
 
“I don’t think so, ” I replied, somewhat taken aback. 
 
“I asked you because we Dutch still hate the Germans,” he replied.
 
The professor was a a very civil sort; it was atypical that he, speaking of Germans, used the word “hate”. But how could I assess the intensity of the pain, the humiliation, and the trauma living under Nazi’s repression?
 
“Our experiences are different,” I replied.
 
Experiences are always  personal and different. Each is shaped by a finite and transitory world. I do not believe that there is any such thing as a “collective memory” recording history without blemish. This is particularly true when it comes to what may be described as “extreme violence” in the past. Every time I hear people sitting down to judge what happened in the past, I hear one line of Chairil Anwar’s poetry echoing in my head: “We — the dogs being hunted — see only fragments of the play in which we act.” 
 
Still, if anybody asks me how I feel about Rutte’s statement, I say: “Yes, I believe in forgiveness”. Despite the nature of the Dutch apology as a conceptual construct, I always remember what Monginsidi did. The young guerrila leader in Makassar forgave the Dutch soldiers before they executed him on September 5, 1949.
 
But what do the words “systematic violence” really mean? Revolution is not a dinner party, as Mao Zedong once said; it implies ambition and murder. Neither is counter-revolutionary politics of repression. In the modern histories of China, Algeria,  and Indonesia, both the revolutionaries and their enemies have their own slaughterhouses.
 
This does not mean that everything is blurred and that there can be no judgment. To me, it is clear what the words “extreme violence” mean: they refer to colonialism itself. Colonialism is an evil institution, built on arrogance and greed, based on an “ideology” that was used to justify treating Indonesians  (and many other peoples elsewhere) as less than human, as subhuman slaves. 
 
And that is something I can never forgive.

Thursday, February 17, 2022

Menulis Siaran Pers dengan Piramida Terbalik

SAYA sering menerima siaran pers yang sulit dibaca, atau kalau pun agak penting, saya hanya membacanya satu, dua alinea, mungkin tiga alinea, lantas saya tinggalkan. Entah siaran pers dari kantor pemerintah, perusahaan swasta, serikat buruh, lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat. 

Sering juga saya terima siaran pers dalam bentuk kronologi. Ia dimulai dari "dahulu kala ada seorang puteri raja ..." --ibarat dongeng H.C. Andersen (1805-1875) soal putra raja hendak mencari isteri. Siaran pers sama sekali tak sememikat dongeng Andersen. Raja telanjang, cuma  pakai kolor, tapi merasa pakai baju mewah tentu menarik. Dongeng-dongeng adalah fiksi.

Tapi siaran pers adalah fakta. Susah sekali memasukkan putri duyung atau penyihir ke siaran pers bukan? Ini dunia nyata. Jadi siaran pers sebaiknya tak disajikan melulu kronologi --walau isinya bisa kronologis. 

Di Indonesia, tampaknya, jarang orang yang menulis siaran pers sadar bahwa ia seyogyanya disajikan dengan struktur piramida terbalik 

Yup. Piramida terbalik adalah struktur naskah yang biasa dipakai buat menulis berita. Setiap wartawan pasti dilatih menulis dengan model piramida terbalik. Cukup banyak wartawan, ketika pindah pekerjaan, bisa menulis dengan model piramida terbalik. Tapi ada juga yang tak sadar atau tak mau mengubah kebiasaan berbelit-belit di tempat barunya dalam siaran pers. 

Struktur piramida terbalik muncul pada pertengahan abad XIX bersamaan dengan pemakaian telegram buat mengirim berita. Bagian paling penting ditaruh paling awal. Makin ke bawah makin kurang penting. 

Tujuannya, penerima telegram --maupun pembaca suratkabar-- bisa dengan cepat memahami inti dari berita yang dikirim. 

Ia selalu dimulai dengan lead --alinea pertama. Ia berisi unsur Lima W Satu H dari berita tersebut. 

Lima W Satu H singkatan dari what, why, when, where, who dan how. Ia diperkenalkan oleh Rudyard Kipling (1865-1936), seorang penulis Inggris, yang memperkenalkan "metode Kipling" guna membantu anak-anak bertanya. Kipling menulis sebuah puisi agar metode ini mudah diingat. Ia ada dalam cerita berjudul, “Elephant’s Child.”

I keep six honest serving-men;
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.
I send them over land and sea,
I send them east and west;
But after they have worked for me,
I give them all a rest.

Metode Kipling ini juga bisa dipakai buat menyajikan siaran pers. Ia bisa dipakai dalam menyampaikan pengumuman, menyampaikan tuntutan, menyampaikan usul dan lainnya. Ia dipakai buat menerangkan apa, siapa, mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana pengumuman atau tuntutan tersebut dibuat.  

Apa yang diumumkan?
Siapa yang mengumumkan?
Mengapa pengumuman penting?
Kapan pengumuman disampaikan?
Dimana pengumuman dibuat?
Bagaimana ia terjadi?

Butir paling penting dari pengumuman atau tuntutan seharusnya ditaruh pada alinea pembuka. Ia setara dengan lead dalam penulisan berita. Lead ini harus dibuat menarik sehingga pembaca tertarik membaca, ibaratnya makan umpan, sampai akhir siaran pers. 

Sudah belajar 55 perkakas menulis dari Roy Peter Clark bukan? 

Mulailah kalimat dengan subjek dan kata kerja. Susun kata-kata sesuai tekanan. Bila mau membela korban, gunakan kalimat passive aggressive. Ada pesan rahasia dalam setiap angka satu, dua, tiga dan empat. Ini perkakas yang perlu dikuasai siapa pun yang ingin menulis --berita, prosa, fiksi, surat cinta, status media sosial, surat termasuk siaran pers. 

Saya mewajibkan semua peserta kelas menulis Yayasan Pantau (Jakarta), dimana saya mengajar, belajar minimal 23 dari 55 perkakas.  

Alinea kedua adalah kutipan atau quote. Harus ada orang, yang nama dan jabatannya, ditaruh sebagai juru bicara organisasi, perusahaan, serikat buruh atau apapun, guna menyampaikan siaran pers. 

Quote ini perlu sangat menarik. Ia tak boleh diisi dengan jargon. Ia tak boleh membosankan. Quote ini harus menarik perhatian media agar mengutipnya. Ibaratnya, pada bagian inilah siaran pers bisa memasukkan kata Andersenian soal penyihir atau putri duyung. 

Boleh juga alinea kutipan ditaruh pada alinea ketiga bila lead memerlukan alinea pendukung.  

Saya sering menulis siaran pers baik buat Aliansi Jurnalis Independen, Yayasan Pantau maupun Human Rights Watch (New York) dimana saya bekerja. 

Salah satu siaran pers Human Rights Watch, versi Bahasa Indonesia, yang paling sering dibaca dibuat tahun 2010. Ia soal gugatan hukum Abdurrahman "Gus Dur" Wahid dan kawan-kawan agar Mahkamah Konstitusi hapus pasal penodaan agama. Judulnya, "Keputusan Mahkamah Konstitusi Kemunduran bagi Kebebasan Beragama." 

(Jakarta) - Mahkamah Konstitusi menyudutkan kebebasan beragama di Indonesia dengan menolak seluruhnya permohonan uji materi terhadap pasal kontroversial yang melarang "penodaan agama", kata Human Rights Watch hari ini. Organisasi ini mendesak pemerintah Indonesia mencabut pasal ini serta sejumlah peraturan lain yang melanggar hak beragama, berkeyakinan, dan hati nurani.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi atas pasal penodaan agama adalah ancaman nyata bagi kalangan minoritas agama di Indonesia," kata Elaine Pearson, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch. "Jika Presiden Yudhoyono serius bicara soal demokrasi dan pluralisme di Indonesia, ia harus berusaha agar pasal ini, dan sejumlah peraturan serupa lain, dihilangkan dari sistem hukum di Indonesia."

Pada Januari 2022, saya juga bantu menulis siaran pers Yayasan Pantau soal penghargaan yang diberikan kepada Eko Rusdianto, seorang wartawan, karena keberaniannya menulis sebuah kasus hukum yang mandeg. Judulnya, "Wartawan dari Maros, Pulau Sulawesi, Raih Penghargaan Jurnalisme." Ia memperlihatkan struktur piramida terbalik dengan gamblang. Alinea kedua diberikan dalam bentuk kutipan.

“Keputusan Eko Rusdianto buat menggali sebuah kasus, dan belajar soal liputan trauma, lantas mendapat kepercayaan dari ibu para korban buat menulis kekerasan seksual, serta bikin laporan yang kritis, membuat para juri sepakat bahwa ia sebuah keberanian dalam jurnalisme,” kata Coen Husain Pontoh dari Penghargaan Oktovianus Pogau.

Badan dari siaran pers adalah isi atau penjelasan. Ia merupakan bagian paling tebal sesudah alinea quote. Ia bisa berisi beberapa alinea bahkan belasan. Ia berisi kronologi. Ia juga bisa berisi argumentasi. Ia bisa berisi penjelasan hukum. Bila diperlukan, di tengah isi juga bisa dikasih satu alinea kutipan. 

Jangan lupa masukkan hyperlink dalam siaran pers. Bagian penjelasan tentu memerlukan banyak sekali link. Ia memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memeriksa apapun: data, waktu, tempat, kejadian, hukum, perjanjian dan lainnya. 

Piramida terbalik ini diakhiri dengan alinea terakhir yang juga berupa kutipan. Sekali lagi, ini bisa Andersenian. 

Ekornya, siaran pers perlu sediakan nama, email atau media sosial dari jurubicara yang bisa dihubungi wartawan. Ini berguna bila ada wartawan yang ingin wawancara. 

Ia juga perlu dilengkapi dengan link video, foto maupun website lain yang relevan. Saya sering dihubungi wartawan dan diminta muncul di televisi dan lainnya sesudah bikin siaran pers. Kadang siaran langsung. Kadang rekaman. Mereka sering pakai materi yang tersedia. Keberhasilan siaran pers antaranya terletak pada kemampuannya menarik media meliput lebih dalam. 

Friday, February 04, 2022

Rumah sakit Lawang

Susanna Harsono, adik saya, kembali masuk ke rumah sakit jiwa Lawang. Hari ini dia diantar mama dan saudara kembarnya Rebeka dari Jember. Ada rujukan dari rumah sakit Jember agar ke Lawang. 

Susan punya schizophrenia paranoid sejak umur 23 tahun. Bila ada ketegangan, wahamnya kambuh dan merasa terancam. Dia lantas bikin repot. Biasanya dia tinggal di rumah sakit selama dua sampai tiga minggu. Dia sudah berobat selama 30 tahun lebih.

Menurut Metri Harsono, mama kami, Susan pernah bangun pagi, cuci miring, pipa ledeng bocor. Dia lantas menggedor pintu tetangga, mau pinjam kunci Inggris, hendak perbaiki ledeng. Ini tentu mengganggu tetangga. 

Rebeka baru pertama kali datang ke rumah sakit ini. Dia kagum. "Jendela kolonial, bangunannya semua sejuk, tinggi gede kamar dan jendelanya," katanya. 

Saya sudah beberapa kali antar Susanna ke rumah sakit. Saya juga pernah tinggal di Lawang pada 1981-1982, dekat dari rumah sakit, ketika mulai sekolah di SMAK Sint Albertus Malang. Institusi ini salah satu rumah sakit jiwa terbaik di Indonesia.

Hak Asasi Manusia

Saya menulis ratusan esai soal hak asasi manusia, dari kebebasan sipil dan politik hingga hak akan air, dari pelanggaran di Aceh sampai Kalimantan sampai Papua. Pelanggaran dilakukan entah oleh aparat negara --dalam tugas resmi maupun tidak-- atau negara mendiamkan pelanggaran yang dilakukan oleh warga.


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013 

2012

2011


2008

2006

2005

2004

2003

2001

1998

Monday, January 31, 2022

Wartawan dari Maros, Pulau Sulawesi, raih penghargaan jurnalisme

JAKARTA (31 Januari 2022) – Eko Rusdianto, seorang wartawan dari Maros, Pulau Sulawesi, yang sering meliput diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan dan minoritas seksual, hak masyarakat adat dan petani, maupun kerusakan lingkungan hidup, meraih Penghargaan Oktovianus Pogau untuk keberanian dalam jurnalisme dari Yayasan Pantau.

“Keputusan Eko Rusdianto buat menggali sebuah kasus, dan belajar soal liputan trauma, lantas mendapat kepercayaan dari ibu para korban buat menulis kekerasan seksual, serta bikin laporan yang kritis, membuat para juri sepakat bahwa ia sebuah keberanian dalam jurnalisme,” kata Coen Husain Pontoh dari Penghargaan Oktovianus Pogau.

 

Pada 6 Oktober 2021, laporan Rusdianto soal dugaan pemerkosaan tiga anak yang dilakukan ayahnya, seorang birokrat di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terbit di Jakarta. Ia merupakan penugasan dari Project Multatuli.

 

Liputannya berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan.” Liputan tersebut menggemparkan dunia maya. Ia membuat tanda pagar #PercumaLaporPolisi viral di Indonesia. Website projectmultatuli.org mendapat serangan DDOS (Distributed Denial of Service) sehingga down, dan dicap berita bohong oleh Polres Luwu Timur. Puluhan media lain menerbitkan laporan tersebut di website masing-masing.

 

Awalnya, Eko Rusdianto ingin menuliskan kisah “Ibu Lydia” namun merasa belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan soal liputan trauma, terutama terhadap korban kekerasan seksual. “Ibu Lydia” melaporkan mantan suaminya kepada polisi dengan tuduhan kekerasan seksual terhadap ketiga anak perempuan mereka.

 

Pada 2019, kasus ini dihentikan di Luwu Timur. Rusdianto mulai membaca berkasnya bersama kenalannya di Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Dia juga bikin liputan soal seorang transgender perempuan, Pada 2020, Rusdianto belajar pada beberapa aktivis hak perempuan serta membaca soal liputan trauma. Dia mulai sering menulis soal diskriminasi dan kekerasan terhadap individu transpuan di Sulawesi termasuk Ho Chiang Seng (biasa dipanggil Hae), yang sudah 36 tahun meninggalkan Makassar, mengembara di Pulau Jawa.

 

Pada 2021, Project Multatuli hubungi Rusdianto agar menulis tentang kasus-kasus hukum yang mandek. Rusdianto mengusulkan tentang kasus kekerasan seksual di Luwu Timur. Dia ingin menyambung suara “Ibu Lydia” yang disebut "gangguan jiwa" di Luwu Timur gegara memperkarakan mantan suaminya.

 

“Keputusan buat membongkar kasus yang sudah ditutup polisi adalah sebuah keberanian. Ini sesuatu yang lazim dilakukan wartawan dalam masyarakat yang dukung demokrasi,” kata Pontoh. “Project Multatuli membuat kebijakan yang baik dengan menyediakan dana buat bongkar kasus-kasus dingin.”

 

Eko Rusdianto kelahiran September 1984, di kampung Kombong, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dia kuliah jurnalistik di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Fajar. Cinta pertamanya, dalam dunia keilmuan, adalah arkeologi. Rusdianto beberapa kali menulis soal gua prasejarah atau bahasa yang terancam punah. Eko Rusdianto belajar jurnalisme dan penulisan di Yayasan Pantau di Jakarta pada 2008 serta pernah mendapatkan beberapa penugasan jurnalistik.

 

Rusdianto mengirim naskah ke berbagai penerbitan Jakarta, termasuk MongabayViceHistoria maupun New Naratif (Singapura), Al Jazeera (Qatar), dan South China Morning Post (Hong Kong). Tahun lalu, Rusdianto juga menulis kesulitan bekerja sebagai wartawan lepas buat Remotivi. Judulnya, “Koresponden dan Penulis Lepas, Sama-sama Cekaknya.”

 

Di Mongabay, Rusdianto banyak meliputan soal perampasan tanah serta pengrusakan lingkungan hidup, termasuk penggusuran tanah warga Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, buat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sae. Tempatnya terpencil dan tak bisa dilalui mobil. Seko, terletak sekitar 120 kilometer dari Sabbang, Luwu Utara, atau 600 kilometer dari Makassar. Rusdianto naik ojeg sepeda motor, dua sampai tiga hari, dengan ongkos sekitar Rp 1 juta.


Dia juga menerbitkan antologi termasuk Titik Krisis di Sulawesi; Narasi Jurnalistik Atas Kehancuran Ruang dan Sumber Daya Alam (2020), Tragedi Di Halaman Belakang: Kisah Orang-orang Biasa dalam Sejarah Kekerasan Sulawesi (2020) serta Meneropong Manusia Sulawesi (2022).

Dalam pemeriksaan tahun 2018 terhadap kasus di Luwu Timur, Indonesian Judicial Research Society menyimpulkan berbagai prosedur yang cacat dari Dinas Sosial maupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Luwu Timur dalam menerima keluhan "Ibu Lydia." Mereka mengusulkan kedua kantor pemerintah tersebut, maupun kepolisian, membuka kembali kasus dengan prosedur pendampingan baru terhadap ketiga korban kekerasan seksual maupun ibunya.

 

Pontoh mengatakan, “Kami hormat pada pergulatan serta kesulitan wartawan lepas macam Rusdianto dalam melawan kebekuan birokrasi kepolisian. Liputannya seyogyanya dipakai sebagai masukan buat memperbaiki kinerja Polres Luwu Timur, maupun kepolisian secara nasional, dalam mengungkap kekerasan seksual.”

 

Tentang Penghargaan Pogau

 

Nama Oktovianus Pogau, diambil dari seorang wartawan Papua, kelahiran Sugapa pada 1992. Pogau meninggal usia 23 tahun pada 31 Januari 2016 di Jayapura, sesudah pulang dari perjalanan di Amerika Serikat sebulan sebelumnya. Tubercolosis kambuh karena perjalanan di musim dingin.

 

Pada Oktober 2011, Pogau pernah melaporkan kekerasan terhadap ratusan orang ketika berlangsung Kongres Papua III di Jayapura. Tiga orang meninggal dan lima dipenjara dengan vonis makar. Pogau juga sering menulis pembatasan wartawan internasional meliput di Papua Barat sejak 1965. Dia juga memprotes pembatasan pada wartawan etnik Papua maupun digunakannya pekerjaan wartawan buat kegiatan mata-mata.

 

Penghargaan ini diberikan buat mengenang keberanian Pogau. Ia diberikan sejak 2017 dengan Febriana Firdaus sebagai penerima pertama. Ia rutin diberikan setiap tahun: Citra Dyah Prastuti dari KBR Jakarta (2018); Citra Maudy dan Thovan Sugandi dari Balairung Press, Yogyakarta (2019), Yael Sinaga dan Widiya Hastuti dari Medan (2020); serta Phil Jacobson dari Mongabay, Chicago (2021).

 

Juri dari penghargaan ini lima orang: Alexander Mering (Gerakan Jurnalisme Kampung di Kalimantan Barat, Pontianak), Coen Husain Pontoh (Indo Progress, New York), Made Ali (Jikalahari, Pekanbaru), Yuliana Lantipo (Jubi, Jayapura) dan Andreas Harsono (Human Rights Watch, Jakarta).