Tuesday, January 31, 2017

Febriana Firdaus dapat penghargaan keberanian dalam jurnalisme


Febriana Firdaus ketika meliput kebakaran hutan Oktober 2015 dari Palangka Raya.

JAKARTA – Febriana Firdaus, seorang wartawan yang punya nyali meliput beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, mendapatkan Penghargaan Oktovianus Pogau untuk Keberanian dalam Jurnalisme dari Yayasan Pantau hari ini.

“Febriana Firdaus meliput tragedi 1965, sesuatu yang sulit sekali, sampai diskriminasi terhadap kaum LGBT, yang banyak tak dimengerti wartawan. Dia haus pengetahuan dan berani. Dia punya kualitas wartawan bermutu,” kata Imam Shofwan, ketua Yayasan Pantau, yang menyerahkan plakat penghargaan dari kayu dan logam buat Febriana.

Penghargaan Oktovianus Pogau dimulai pertama kali hari ini –persis setahun sesudah meninggalnya Oktovianus Pogau, wartawan asal Papua Barat, yang mendirikan portal Suara Papua di Jayapura pada 10 Desember 2011.

“Orang Papua bangga pada Okto Pogau. Dia pemuda berani, kritis dan punya prinsip kuat. Di Suara Papua, kami menyuarakan apa yang terjadi di Papua dari kacamata orang Papua. Ini niat besar Pogau untuk ubah cara berpikir orang di luar sana. Penting untuk mengabadikan karya, keberanian, prinsip dan daya kritis tajam yang dimiiki Okto Pogau,” kata Arnold Belau, pemimpin redaksi Suara Papua, di Jayapura.

Febriana Firdaus kelahiran Kalisat di Kabupaten Jember pada 1983. Pada 2007, Febriana lulus dari Universitas Airlangga, Surabaya, dan bekerja buat harian Jawa Pos, lantas lima tahun bekerja buat Tempo di Jakarta sampai 2014 termasuk ikut bagian investigasi Tempo.

Febriana Firdaus 2016 di Ngruki
Dia pindah ke multimedia Rappler, perusahaan asal Manila, cabang Jakarta. Pada Juni 2016, ketika meliput protes Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia terhadap seminar anti-pengungkapan tragedi 1965, Febriana diintimidasi segerombolan orang Front Pembela Islam. Rappler dituduh pro-komunis maupun pro-LGBT. Febriana memutuskan mundur dari Rappler karena beda pendapat soal prosedur liputan 1965. Dia kini menulis freelance buat BBC, Jakarta Post, Time dan Vice serta ikut team redaksi blog Ingat 65.

Yayasan Pantau organisasi yang bertujuan meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia. Ia didirikan pada 1999, mulanya berupa majalah Pantau hingga 2003, lantas lebih banyak bikin pelatihan jurnalisme, riset media dan penerbitan buku soal jurnalisme.

Penghargaan Oktovianus Pogau tak diberikan uang maupun acara agar Yayasan Pantau bisa melulu diskusi soal seleksi penerima tanpa dibebani pendanaan.

Juri dari penghargaan ini lima orang: Alexander Mering (Gerakan Jurnalisme Kampung di Kalimantan Barat, Pontianak), Andreas Harsono (Human Rights Watch, Jakarta), Coen Husain Pontoh (Indo Progress, New York), Made Ali (Jikalahari, Pekanbaru) dan Yuliana Lantipo (Jubi, Jayapura).

“Kami memilih hari ini, persis setahun sesudah kepergian sahabat kami, Oktovianus Pogau, guna memulai penghargaan di bidang jurnalisme dan keberanian. Febriana Firdaus mencerminkan keberanian yang juga diperlihatkan Oktovianus Pogau. Ini upaya kecil memajukan jurnalisme dan menyemangati wartawan-wartawan muda untuk setia pada jurnalisme bermutu,” kata Imam Shofwan.

Penghargaan Oktovianus Pogau

Oktovianus Pogau dan Andreas
Harsono di  Kunstkring Paleis,
Jakarta pada Agustus 2015.
Oktovianus Pogau, lahir di Sugapa, pada 5 Agustus 1992 dan meninggal di usia 23 tahun, pada 31 Januari 2016 di Jayapura.

Pada Oktober 2011, dia melaporkan pelanggaran terhadap ratusan orang Papua ketika mereka bikin Kongres Papua III di Jayapura buat Jakarta Globe.

Menurut Imam Shofwan, Pogau adalah wartawan pertama yang melaporkan penembakan polisi dan militer Indonesia ketika membubarkan acara yang berlangsung damai tersebut. “Dia menelepon saya dan terdengar deru truk dan tembakan,” kata Shofwan.

Pogau juga berani mengambil foto ketika militer dan polisi Indonesia menggunakan kekuatan secara berlebihan. Tiga orang meninggal luka tembak dan lima orang Papua dipenjara dengan vonis makar. Kegelisahan karena tak banyak media Indonesia memberitakan pelanggaran tersebut mendorong Pogau bikin Suara Papua pada 10 Desember 2011, persis pada hari hak asasi manusia internasional.

Pogau seorang penulis sekaligus aktivis yang menggunakan kata-kata untuk berdiskusi dan mengasah gagasan-gagasan politiknya. Dia tak pernah jadi sekadar jurnalis namun memakai pengetahuan dan jaringan perkenalannya buat mendorong advokasi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial serta budaya orang Papua.

Pilihan ini sering membuat Pogau menghadapi masalah. Dia bersimpati kepada Komite Nasional Papua Barat, organisasi pemuda Papua, yang menggugat penguasaan Indonesia terhadap Papua Barat. Dia pernah menjadi anggota organisasi ini –ketika kuliah di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta-- namun sadar bahwa dia harus menjaga independensi. Dia dianiaya polisi ketika meliput demonstrasi KNPB di Manokwari pada Oktober 2012. Organisasi wartawan tempatnya bernaung menolak lakukan advokasi. Alasannya, Pogau tak sedang melakukan liputan namun melakukan aktivitas politik.

Oktovianus Pogau dengan kawan
di Jakarta pada Desember 2013.
Pogau juga sering menulis pembatasan wartawan internasional meliput di Papua Barat. Dia juga protes pembatasan pada wartawan etnik Papua maupun digunakannya pekerjaan wartawan buat kegiatan mata-mata. Ia secara tak langsung membuat Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 minta birokrasi Indonesia hentikan pembatasan wartawan asing meliput Papua Barat. Sayangnya, perintah Jokowi belum dipenuhi total.

Pada 4 November 2016, Kementerian Informasi dan Komunikasi blokir web Suara Papua, media yang didirikan Pogau, tanpa alasan jelas. Ini memperlihatkan ketakutan pemerintah Indonesia akan diungkapkannya berbagai kekeliruan kebijakan yang diterapkan di Papua Barat. Blokir dibuka pada 20 Desember 2016 sesudah protes Suara Papua dan bantuan dari LBH Pers.

Coen Husain Pontoh, yang mengusulkan pemakaian nama Oktovianus Pogau, mengatakan, “Dia berasal dari etnik minoritas. Lebih penting dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang tidak berani dilaporkan oleh wartawan lain menyangkut kekerasan militer dan polisi di Papua serta kondisi Papua sesungguhnya.”

Keberanian dalam jurnalisme serta keberpihakan pada orang yang dilanggar hak mereka membuat Yayasan Pantau menilai Oktovianus Pogau sebagai model bagi wartawan Indonesia yang berani dalam meliput pelanggaran hak asasi manusia.

Friday, January 27, 2017

Kursus Narasi


Andreas Harsono – Budi Setiyono
Yayasan Pantau
Jakarta, 5 April 2017 – 16 Agustus 2017


Tosca Santoso (berdiri di tengah, kaos hitam), penulis buku Rosidi, diskusi dengan sebuah kelas Yayasan Pantau pada Januari 2017. Santoso akan jadi pembicara tamu buat kelas narasi ini. Dia akan memberikan kuliah di desa Sarongge, Cianjur, sekaligus mengajak kelas menelusuri kisah Rosidi, mantan tahanan politik 1965, yang dijadikan pekerja paksa selama 13 tahun di Kamp Panembong.

KURSUS ini dirancang buat aktivis, blogger, wartawan, aktivis maupun profesional lain, yang ingin belajar jurnalisme –lakukan wawancara, riset dan verifikasi—agar bisa menulis feature atau komentar. Ia juga berguna untuk mereka yang rencana menulis panjang.

Isinya 16 sesi, setiap Rabu pukul 19.00-21.00 di daerah Kebayoran Lama. Acara mingguan dibuat agar peserta punya waktu mengendapkan materi belajar, membaca, dan mengerjakan pekerjaan rumah di sesela kesibukan kerja. Kursus ditekankan pada diskusi dalam kelas dan latihan.

Satu sesi dirancang dengan berkunjung desa Sarongge, Cianjur, menemui wartawan Tosca Santoso, yang menulis buku Rosidi. Santoso akan mengajak peserta menelusuri kisah dalam buku, melihat Kamp Panembong, wawancara keluarga Rosidi serta menginap semalam di Sarongge.

Agustinus Wibowo, seorang pengelana, sempat kuliah di Surabaya dan Beijing serta berjalan selama 10 tahun di Asia Tengah, juga akan kasih kuliah. Dia menulis buku Selimut Debu (2010), Garis Batas (2011) dan Titik Nol (2013).

Pekerjaan rumah termasuk mencari dan menajamkan riset, latihan wawancara, liputan di lapangan, serta bikin deskripsi, feature, maupun profil.

INSTRUKTUR

Andreas Harsono, bekerja buat Human Rights Watch, anggota International Consortium of Investigative Journalists, mendapatkan Nieman Fellowship di Universitas Harvard, menerbitkan buku "Agama" Saya Adalah Jurnalisme.

Budi Setiyono, sejarahwan, redaktur majalah Historia, co-editor buku Revolusi Belum Selesai yang berisi kumpulan pidato politik Presiden Soekarno serta buku soal penyair A.S. Dharta.

Harsono dan Setiyono menyunting antologi Jurnalisme Sastrawi: Liputan Mendalam dan Memikat.

SYARAT DAN BIAYA

Buku Rosidi karya Santoso
Peserta bisa dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Kursus ini diadakan sejak 2001. Ia biasanya diikuti aktivis, wartawan, dokter, pengacara, mahasiswa, dosen, peneliti, chef, manajer dan sebagainya. Biaya kursus 4.5 juta rupiah dan bisa diangsur selama kursus. Ini termasuk buku, bahan bacaan, perjalanan dan penginapan semalam di rumah warga di Sarongge.

Peserta dibatasi 18 orang untuk memudahkan lalu-lintas ide dalam kelas. Peserta diharapkan mengirim biodata dan contoh tulisan agar instruktur bisa mengenal latar belakang dan keperluan masing-masing peserta. Bacaan akan disesuaikan dengan minat peserta.

INFORMASI

Elisabeth Eva
Yayasan Pantau
Jl. Raya Kebayoran Lama 18CD
Jakarta 12220
Mobile 082233043013
Tel. 021-7221031

UPDATE

Periode kursus diganti dari 1 Maret 2017 menjadi 5 April 2017. Ada persoalan teknis yang membuatnya diundur satu bulan.

Tuesday, January 10, 2017

Stone Burning in West Papua


Andreas Iswinarto made this "Bakar Batu" (Stone Burning) painting. It depicts a traditional feast in West Papua where Papuans dig up a hole, layer it with leaves, fill it with pork, and put over burning stones. It takes hours to wait ... thus a chance to chat and to tell jokes.


I always enjoy a stone burning feast. My wife gave me a painting from Andreas Iswinarto to remind me to a feast that I took part in May 2015 in a church guest house in Jayapura.

It began on May 9, 2015 when President Jokowi visited the Abepura prison –the first Indonesian president to visit this historical prison-- and granted clemency to five Papuan prisoners, each of them has spent 12 years in prison, for their role in an arsenal raid in Wamena in 2003.

Apotnalogolik Lokobal, Jefrai Murib, Kimanus Wenda, Linus Hiluka, and Numbungga Telenggen, talked to President Jokowi, appreciating Jokowi but also asking him to release other prisoners, Papuan and Moluccan detainees.

Jokowi promised to release all of them.

I was waiting in a guest house, dealing with some journalists' interviews including Al Jazeera and AFP.

That evening, three of the five men came to the two-story church guest house where I was staying and had a chat with some human rights defenders. Lokobal and Murib had suffered strokes, having difficulties to climb stairs and staying in an NGO office, next door. All of them experienced torture and ill-treatment in detention.

The three slept in two rooms next to mine.

At 3am, Numbungga Telenggen got out of his room, walking to the dining area.

I woke up and asked him.

“Where am I? What am I doing here?” asked Telenggen.

I told him that he had been released from the prison.

It was saddening to see how they felt uncomfortable, strange, uneasy, but also relieved, when taking a morning stroll outside the guest house the following morning.

“We have never walking outside the prison,” said Kimanus Wenda.

We decided to do a ceremony to welcome them back. Yermias Degei, a journalist from Nabire, helped buy pork, vegetables and sweet potatoes. The church provided a bigger sum indeed.

It was organized on May 14, in the guest house. Many Papuans came to the feast, mostly their relatives. I was the only Indonesian there. We chatted and waited for the burning to finish. It was about five hours.

I also feel some kind of warm feeling when remembering that feast. No formal speeches. No chair. No plates. We ate with our hands. This picture reminds me to that stone burning feast.

Friday, January 06, 2017

Menyelesaikan buku A Nation in Name


Naskah A Nation in Name dan sarapan sereal.

Sebuah villa di lereng Gunung Salak jadi tempat saya menyelesaikan buku A Nation in Name: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia. Saya tinggal sendirian di villa. Pagi hari bangun dan membaca draft kemarin malam. Ini bisa makan waktu sampai 90 menit buat bikin koreksi di atas kertas. Saya lalu pergi jalan kaki atau senam.

Saya sarapan sambil membaca bahan lain buat memperbaiki draft. Ini berlanjut sampai makan siang sekitar tengah hari. Lantas siesta, tidur siang.

Sorenya sampai larut malam saya pakai buat mengetik. Saya biasa print naskah yang sudah saya kerjakan hari ini. Ia siap di meja buat saya baca pagi hari. Saya pergi tidur pukul 23.

Saya juga mengambil cuti dari Human Rights Watch selama empat bulan. Buku ini sudah tertunda delapan tahun. Mereka berbaik hati memberikan kesempatan saya menyelesaikan buku. Gaji dibayar penuh.

Suasana villa sepi. Hanya ada penjaga villa dan keluarganya. Setiap malam juga ada penjaga malam. Saya praktis hanya bicara dengan keluarga ini bila sedang menyepi.

Saya tentu harus turun ke Jakarta buat berbagai macam urusan. Namun saya berharap awal Januari ini buku sudah selesai. Saya akan kembali bekerja pada 16 Januari 2017.

Kegiatan lain adalah melihat alam dan ternak sekitar villa. Saya suka bantu memberi makan kambing. Saya juga jalan makin lama makin jauh sekitar villa.

Sekarang ide saya soal buku makin jernih. Saya membagikan secara geografis: Sumatera; Kalimantan; Jawa; Sulawesi; Kepulauan Maluku; Sunda Kecil; dan Papua Barat. Saya juga menulis pengantar buat menerangkan mengapa saya tertarik meneliti berbagai kekerasan atas nama agama dan etnik di Indonesia pasca-Suharto. Saya juga menulis epilog sebagai sebuah kesimpulan.

Buku ini adalah campuran antara cerita perjalanan dan resensi buku. Saya berjalan mula-mula tiga tahun, dari Pulau Sabang sampai Dili antara 2013 dan 2016. Perjalanan ini lantas tertunda delapan tahun khusus Papua Barat. Dana menipis dan saya harus bekerja.

Saya memakai berbagai perjalanan dinas Yayasan Pantau maupun Human Rights Watch buat memperluas wawasan saya soal Papua Barat maupun daerah-daerah lain.

Saya membaca sekitar 120an buku soal Papua Barat. Setiap bab memerlukan banyak bacaan. Saya tak mau dikritik hanya karena belum baca buku yang penting.

Selama perjalanan, saya membaca berbagai buku, baik buku akademik mapun pandangan berbagai tokoh di Indonesia, mulai dari Benny Giay, Markus Haluk dan Phil Erari (Papua Barat), Bert A. Supit (Minahasa), Hasan di Tiro (Aceh), John Bamba (Dayak), Jose Ramos-Horta (Timor Timur), maupun Mohamad Hatta, Mohammad Yamin, Sukarno dan Sutan Sjahrir.

Cukup banyak naskah akademik soal Aceh, Timor Timur, dan Papua Barat maupun soal Indonesia dan Islam. Namun daerah-daerah lain kurang sebanyak mereka. Saya mengandalkan karya Jamie Davidson soal Kalimantan, David Henley soal Minahasa, Gerry van Klinken soal kalangan Kristen. Saya juga memakai teori dari Benedict Anderson (soal nasionalisme) serta Bill Kovach (soal jurnalisme dan internet).

Saya wawancara sekitar 800 orang dalam tiga tahun pertama. Saya berhenti menghitung pada tahun keempat. Namun saya hitung berapa sumber saya meninggal dalam proses penulisan buku.

Ini termasuk Menteri Luar Negeri Sri Lanka Laksman Kadirgamar, yang saya wawancarai soal Tsunami Summit pada 6 Januari 2005 di Hotel Mulia di Jakarta. Kadirgamar, ethnik Tamil, bicara soal perundingan dengan Macan Tamil. Tujuh bulan kemudian dia dibunuh dengan tembakan jarak jauh depan rumahnya di Colombo.

Tsunami juga membunuh beberapa sumber saya di Aceh termasuk jurubicara Polda Aceh Sayed Hoesayni, reporter Taufan Nugraha dan anak pengemudi becak Liyan Ramli, langganan saya di Pulau Sabang.

Penyair Aceh Z. Afif, yang mengajar bahasa Aceh di Stockholm, meninggal 28 Oktober 2004. Pada 30 April 2006, novelis dan nasionalis Indonesia Pramoedya Ananta Toer meninggal di rumahnya di Utan Kayu, Jakarta, pada usia 81. Pramoedya memberikan waktu pada saya sebulan sebelum kepergiannya. Temannya, Benedict Anderson, meninggal pada 13 Desember 2015 di Batu, Jawa Timur. George J. Aditjondro, mentor saya, meninggal 10 Desember 2016 di Palu, Sulawesi Tengah.

Saya berharap buku ini segera terbit dan menjadi tambahan pengetahuan buat melihat proyek bernama Indonesia.

Wednesday, January 04, 2017

Omah Tani in Bandar


We visited Omah Tani in Bandar in the Dieng Plateau. It is a farmer union set up in Bandar to defend farmers' rights. It has a green atmosphere. I took a walk and saw the Dieng Plateau.

Entrance of Omah Tani in Bandar, Batang regency.

Handoko Wibowo, a human rights lawyer, helped set up Omah Tani after the fall of President Suharto in 1998. He left his legal practice in Pekalongan, near Bandar, and set up Omah Tani in his hometown.

He also let the union to use a part of his family eight-hectare clove plantation. Wibowo loves antiques and decorated his family farm house with many antiques.

Handoko Wibowo's main house.
In Javanese, Omah Tani literary means a farm house. Wibowo told me that he was surprised when knowing that many farmers who live in Bandar were very poor.

Land is a big problem in Bandar. He provided free legal service to help these farmers to get the lands that they had been using for decades.

Handoko Wibowo chatted with  my children, my wife, my mother, and my sister.  
I began to know Wibowo in 1984 when I studied at Satya Wacana Christian University in Salatiga. Wibowo was also a student there, two years my senior.

He volunteered to help villagers in Kopeng, near Salatiga. We also became proteges of Dr. Arief Budiman, a Harvard-educated professor, who was teaching in Salatiga.

We rarely met but occasionally in Jakarta. He received the prestigious Yap Thiam Hien Human Rights Award in December 2015 in Jakarta.

A small pond with many frogs. My daughter loved this pond.

Tuesday, January 03, 2017

Pekalongan Has a Few Things to Do



Pekalongan has a few things to visit. But Sidji Hotel in downtown Pekalongan is very pretty, reviving a Dutch colonial atmosphere. I stayed here for three nights, enjoying their ornaments and antiques.

Its details show the hotel management's ability to provide space for creativity and imagination. A five-story U-shaped building was built around the old house. Guest rooms are located there.

My favorite eatery is "Nasi Uwet" vendor. An ethnic Arab family runs this eatery for six decades. It basically provides goat soup but also fried chicken.

Another favorite place is the Setono market. It has more than 100 batik shops. It is well organized. The prices are fair. My wife and our son even brought me there twice, strolling along their shops and buying batik clothes. It's not a surprise that Pekalongan claims itself to be a batik town.


But the Pekalongan museum on batik is in a poor condition. It has only three rooms to display batik. Their captions are artificial. It has also an old building with a pretty inner yard. But it lacks budget. The management is also poor.

I visited the Danar Hadi batik museum in Surakarta with more than 10,000 collections. I suggest batik lovers to visit the Surakarya museum to compare.

We also saw wooden ships production near the beach.

The bird market is quite a big space, selling not only exotic birds but also poultries.