Sunday, July 13, 2014

Pakai Nama Alay Bikin Susah Saat Kesusahan


Bunderan Hotel Indonesia di Jakarta dimana pendukung Jokowi dan Jusuf Kalla memasang spanduk merah, "Selamat Datang Presiden Baru." Saya mondar-mandir di beberapa stasiun televisi pada hari pemilihan presiden 9 Juli 2014. 

DARI penjara Cipinang, seorang kawan kirim pesan, minta bantuan saya memeriksa pledoi dia. Dia bilang dia harus bacakan pledoi pada sidang hari Selasa di pengadilan Jakarta Barat. Dia minta tolong agar saya baca dan sunting draft pledoi. Dia kuatir ada bagian yang lemah.

Dia merasa dijebak oleh polisi. Dia merasa nasibnya bakal jungkir-balik bila gugatan jaksa agar dia dihukum enam tahun penjara, dibenarkan hakim. Bila dia dinyatakan bersalah dan dihukum penjara, katakanlah, dua pertiga dari enam tahun atau empat tahun, dia akan kehilangan banyak hal.

Pekerjaan.

Calon isteri.

Nama baik dan entah apa lagi.

Mungkin juga kewarasan.

"I'm scared," katanya, lewat Whatsapp.

Sudah Minggu sore. Dia bilang saya hanya ada waktu tiga jam buat edit naskah 6,000 kata. Dia harus cetak dan berikan ke pengacara hari Senin.

Saya sedang sibuk. Ini hari-hari dimana sedang ada ketegangan soal hasil pemilihan presiden pada Rabu, 9 Juli 2014, dimana kedua kandidat --Prabowo S. Djojohadikusumo dan Joko Widodo-- sama-sama klaim mereka menang. Saya memberikan wawancara setiap hari, dari Al Jazeera sampai CNN, dari La Croix sampai Frankfurter Rundschau.

Selama sebulan, saya berkali-kali menyatakan kekuatiran saya soal quick count yang akan muncul pada hari pemilihan presiden. Majalah New Republic mengutip saya soal kemungkinan quick count dipakai buat klaim menang, "... that different polls will show different vote counts and that in the next 24 hours after the election either one or two will claim to be the winner. The margin of error is going to be bigger than the difference [in vote total].”

Tapi saya kerjakan juga. Kasihan. Saya percaya teman adalah mereka yang mau bantu saat susah.

Al Jazeera soal pemilihan presiden
Sekitar pukul 19.00 sesudah membatalkan janji mengantar anak ke Taman Ismail Marzuki, saya selesai sunting. Saya kirim ke email dia, yang dipakainya dalam penjara. Email tersebut tak pakai nama asli.

Tengah malam, dia bilang belum dia terima.

Saya tanya ada apa? Ternyata dia pakai email dgn nama lain. Sama-sama tanpa nama asli.

Saya bangun dari tempat tidur. Kembali nyalakan komputer dan kirim naskah tersebut ke email lain.


SAYA makin hari makin sulit mengerti dgn orang-orang yang pakai nama alay. Mengapa tak berpikir bila sedang dalam keadaan terjepit, nama alay tsb tak membuat orang lain bisa membantu mereka dengan cepat.

Dalam dua tahun ini, saya sering membantu orang, dari janda yang suaminya mati dibunuh dan dia sendiri luka bakar sampai orang yang harus klaim asuransi, namun bantuan terhambat dan terlambat gara-gara nama mereka tak konsisten dengan nama secara legal.

Baik nama lewat email. Nama dalam Facebook. Nama dalam rekening bank.

Dalam kasus si janda, nama suami dia juga alay.

Lengkaplah sudah. Dana buat operasi luka bakar tertunda sampai tiga bulan gara-gara harus urus dokumen yang beda.

Kasihan bukan?

Wawancara dgn CNN lewat Skype.
Telepon genggam dalam penjara tentu barang terlarang. Kawan saya harus curi-curi untuk menelepon dan periksa email.

Eh ... dalam keadaan sangat mepet, alamat email dia ternyata tak sama dgn nama dia.

Saya percaya pada transparansi. Saya tak suka sembunyi-sembunyi. Lebih baik saya tidak menulis status Facebook atau Twitter aneh-aneh bila saya tak lakukan verifikasi. Saya lebih suka pakai referensi dari media. Saya tak suka lempar batu sembunyi tangan. Saya juga tahu bahwa secara tanpa sadar banyak orang yang kurang puas dengan nama resmi dia. Mungkin kawan saya juga tak suka dengan nama resminya.

Saya bisa mengerti bila orang harus terkadang sembunyikan nama dia --misalnya sedang berada dalam penjara-- tapi saya tak habis pikir bila identitas tersebut ternyata dibikin ketika dia masih dalam keadaan bebas.

Saya bisa mengerti bila orang ikut gerakan bawah tanah dan pakai nama samaran. Tapi hari ini bukan zaman bikin gerakan bawah tanah. Indonesia sudah melewati rezim Soekarno maupun Soeharto.

Atau mau bikin hal yang wah lewat internet? Teknologi internet canggih. Ia bisa dipakai melacak email, Facebook, Twitter atau identitas elektronik lain walau tak pakai nama asli.

Jadi buat apa pakai nama alay?

Saya hanya kuatir bila sedang kesusahan, nama alay tak membuat orang cepat buat membantu kita.

Thursday, July 10, 2014

Q&A: Andreas Harsono of Human Rights Watch on the Presidential Election and the Media


By Benjamin Soloway & Dessy Sagita
The Jakarta Globe

We sat down with Andreas Harsono of Human Rights Watch on Wednesday evening to discuss the events of election day. He has been with Human Rights Watch in Indonesia since 2008.

Do you think that Allan’s Nairn’s newly published material has scared Prabowo Subianto and his team?

I don’t know if it’s scared them, but he’s made an impact.

To what extent do you think that Nairn has caused people to rethink their decision to vote for one candidate in particular?

I don’t know. There is no survey.

Where does President Susilo Bambang Yudhoyono fit into all this. He will leave office in October. Do you think he will still have enough influence to stop problems that come up?

SBY is not seen as a neutral person anymore because his party has supported Prabowo. But because he’s still president, he should call on people to stay cool. He should tell the public that they have to trust credible pollsters. SBY is a politician who believes in scientific methodology in making his decisions based on polling.

Tempo has been reporting for the past few days that SBY is endorsing Prabowo; he wants Prabowo to win. But at the same time he wants to leave a legacy: a peaceful election. And he has not endorsed Prabowo to the same degree that his party has. He didn’t make any official statement. How do you see this?

It’s good politics. He’s keeping the door open. His party is obviously endorsing Prabowo. They cannot do that without his agreement. But at the same time he is creating distance between himself and the endorsement — mixed messages. To some extent, it’s also confusing. This is SBY: he’s not decisive.

Prabowo lambasted several media outlets today [Wednesday], including reportedly the Jakarta Globe. Does that kind of rhetoric indicate the possibility of chaos to come?

He’s a politician. The one who lambasts the media should be the Press Council or a media critic or a journalists’ union or a media-monitoring NGO. People will listen to that criticism. It does not help Prabowo at all to criticize the media, especially asking some media outlets to leave the room. It’s going to backfire.

What’s your view of the PDI-P [Indonesian Democratic Party of Struggle] and Megawati’s decision to call the win so early in the day? It seems that maybe they were trying to preempt something?

I do not know how that decision was made. Megawati is someone who usually listens to perspectives from her advisers before she decides on something. I don’t know why she announced it by herself.

Why do you think Prabowo decided to declare his own victory?

I think this is something that journalists should try to figure out. Different polls will name different winners over the next few weeks.

This interview was condensed and edited for clarity.

Wednesday, July 09, 2014

Voting in Indonesia's Presidential Election


Voting in the presidential election on July 9, 2014 in a booth near my apartment in Jakarta. 

AS an Indonesian citizen, I am regularly involved in political activities. I always use my rights to vote in post-Suharto Indonesia. But I try not to get involved in too many political activities i.e. joining a campaign, writing speeches for any candidate. My works demand independence as maximum as possible from the public perception that I am not neutral.

Later I learned that candidate Joko Widodo, the Jakarta governor, had won the race in my neighborhood over Prabowo S. Djojohadikusumo, a former commander of Indonesia's Special Forces. Widodo got 244 votes and Prabowo 66 votes. I compared the voting record in my booth and that at the election commission website. They matched.




Tuesday, July 08, 2014

Silabus Kursus Narasi Yayasan Pantau


KURSUS ini dirancang buat blogger, wartawan, serta aktivis organisasi nirlaba, yang ingin belajar verifikasi, menulis feature atau komentar, namun berguna juga untuk mereka yang rencana menulis panjang. Pendekatannya, nonfiksi.

Isinya 16 sesi, setiap Rabu pukul 19.00-21.00. Dua sesi dirancang dengan pembicara tamu, berkunjung ke rumahnya. Acara mingguan dibuat agar peserta punya waktu mengendapkan materi belajar, membaca, dan mengerjakan pekerjaan rumah di sesela kesibukan kerja. Kursus ditekankan pada diskusi dalam kelas dan latihan.

Tugasnya, mencari dan menajamkan riset, latihan wawancara, liputan di lapangan, serta bikin deskripsi, feature, maupun profil. Jumlah kata hanyalah pegangan. Ia bisa lebih pendek atau lebih panjang.


______________________________


SESI 1 (10 September 2014)
Perkenalan, pembicaraan silabus dan membahas “Sepuluh Elemen Jurnalisme” dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel serta membandingkannya dengan praktik jurnalisme di Jakarta a.l. byline, firewall, advertorial. [Andreas Harsono]

Bacaan: “Sembilan Elemen Jurnalisme” dan “Internet, verifikasi, jurnalisme dan demokrasi:
Elemen kesepuluh dalam Jurnalismeoleh Andreas Harsono (Resensi buku The Elements of Journalism serta Blur karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel). Silakan menelusuri www.journalism.org.

SESI 2 (17 September 2014)
Diskusi soal narasi, bagaimana Tom Wolfe memulai gerakan ini di Amerika Serikat pada 1960-an dan bagaimana suratkabar-suratkabar Amerika mengambil elemen-elemen genre ini. [Andreas Harsono]

Bacaan: “Kegusaran Tom Wolfe” oleh Septiawan Santana Kurnia; “Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita” oleh Andreas Harsono; edisi jurnal Nieman Reports edisi Spring 2002 Volume 56 No. 1 tentang narrative journalism. Bacaan Nieman ini cukup tebal. Ini penting guna tahu sejarah dan perdebatan soal genre ini di Barat serta bagaimana genre ini masuk dalam cerita-cerita sehari-hari dalam suratkabar.

Catatan: Kelas akan mengundi; masing-masing peserta akan menuliskan profil peserta lain. Tugas akan dibahas pada sesi 12 pada 10 Desember 2014. Waktunya panjang agar peserta bisa saling mengenal dan menghasilkan tulisan profil yang bagus.

SESI 3 (24 September 2014)
Diskusi soal feature. Bagaimana mencari fokus, angle dan outline dalam menulis sebuah feature. Bacalah Seandainya Saya Wartawan Tempo karya Goenawan Mohamad [Budi Setiyono]

Pekerjaan rumah: Wawancarailah seseorang lalu buatlah satu deskripsi pendek, sekitar 200-500 kata. Siti Maemunah pernah bikin deskripsi menarik tentang ”Mbah Ndut,” seorang dukun pijat yang kawin beberapa kali. Kalau ingin tahu bagaimana elemen-elemen narasi dipakai dalam straightnews pendek, bacalah “Ini sebuah Kehormatan” karya Jimmy Breslin.

SESI 4 (1 Oktober 2014)
Sekali lagi soal feature. Para peserta akan membacakan tugas feature. Peserta lain menanggapi. Pekerjaan rumah akan difotokopi sesuai kebutuhan kelas agar setiap peserta mendapatkan selembar. [Budi Setiyono]

Pekerjaan rumah: Buatlah deskripsi pendek berdasarkan sebuah peristiwa yang Anda saksikan atau amati, tambahkan sedikit wawancara. Mulailah dengan adegan, tanpa “penjelasan”. Topiknya bisa apa saja.

SESI 5 (8 Oktober 2014)
Diskusi soal deskripsi dan dialog dengan menggunakan ”Ngak Ngik Ngok” serta contoh-contoh lain dalam buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat. Membahas tugas peserta. [Budi Setiyono]

Pekerjaan rumah: Buatlah sebuah tulisan pendek dengan menggunakan kata “saya” berdasarkan sebuah peristiwa yang Anda saksikan, alami, atau amati.

SESI 6 (15 Oktober 2014)
Diskusi soal penokohan dan sudut pandang; bagaimana mengembangkan tokoh serta menampilkan cerita dari suatu sudut pandang. Kapan menggunakan kata ”saya” dalam naskah? Membahas tugas peserta. [Budi Setiyono]

Bacaan: ”Hoakiao dari Jember” oleh Andreas Harsono, “Buru, Menziarahi Negeri Penghabisan” oleh Amarzan Loebis

Pekerjaan rumah: Buatlah sebuah tulisan pendek berdasarkan sebuah peristiwa yang Anda saksikan atau amati, tambahkan sedikit wawancara. Perhatikan struktur.

SESI TAMU (22 Oktober 2014)

Pallavi Aiyar seorang penulis India, tinggal di Jakarta, pernah bekerja sebagai koresponden harian The Hindu dari Beijing, Brussels dan Jakarta. Dia menulis buku Smoke and Mirrors: An Experience of China dan Punjabi Parmesan: Dispatches from a Europe in Crisis.

Bacaan: Sebaiknya baca buku Punjabi Parmesan sehingga bisa tahu pemikiran Aiyar dengan mendalam. Bila tertarik baca esai pendek silahkan bacaL The Pakistanisation of Indonesia; Lessons from Indonesia’s Hindu legacy serta Europe Divided Over Immigration, Work Ethics.

SESI 7 (29 Oktober 2014)
Diskusi soal struktur karangan dengan contoh “Hiroshima” karya John Hersey. Ini sebuah karya klasik, dimuat majalah The New Yorker pada Agustus 1946, yang pernah dipilih sebuah panel wartawan dan akademisi Universitas Columbia sebagai naskah terbaik jurnalisme Amerika pada abad ke-20. Membahas tugas peserta. [Andreas Harsono]

Bacaan: “Hiroshima” dalam majalah The New Yorker edisi 31 Agustus 1946 oleh John Hersey dan “Menyusuri Jejak John ‘Hiroshima’ Hersey”oleh Bimo Nugroho. Usahakan baca John Hersey hingga selesai. Bacaan dari Bimo Nugroho membantu memahami “Hiroshima.”

Pekerjaan rumah: Bikin suatu interview. Pilih orang yang menarik. Ajak dia duduk dan minta seseorang merekam dengan kamera video sederhana (atau audio bila tak ada kamera). Tangkap dialog yang menarik. Suntinglah rekaman tersebut dan cari momen paling menarik. Maksimal lima menit. Bawa rekaman untuk didengar atau ditonton bersama.

SESI 8 (5 November 2014)
Teknik wawancara dengan melihat teknik-teknik yang dikembangkan oleh International Center for Journalists. Peserta melakukan praktik wawancara di depan kelas. [Andreas Harsono]

Bacaan: bacalah oleh ”Ten Tips For Better Interview” (www.ijnet.org) dan ”The Art of the Interview” oleh Eric Nalder.

Pekerjaan rumah: Tugas akhir kursus ini adalah sebuah naskah panjang. Isu apa yang menarik perhatian Anda? Buatlah outline dengan argumentasi mengapa cerita itu menarik, tidak klise, bakal menyedot perhatian pembaca. Perkuat dengan riset dan observasi.

SESI 9 (12 November 2014)
Diskusi menggali, mengembangkan, menajamkan ide laporan serta menemukan fokus dan angle. Membahas outline tugas akhir. [Budi Setiyono]

SESI 10 (19 November 2014)
Diskusi 50 Perkakas Menulis. Tak ada hukum dalam menulis. Namun menulis punya perkakas, tepatnya 50 buah, terbagi dalam empat bagian besar. [Andreas Harsono]

Bacaan: Kali ini Anda harus duduk depan layar komputer, baca nasehat-nasehat menulis dari Roy Peter Clark http://groups.poynter.org/members/?id=4570188. Bila Anda biasa, atau sedang belajar menulis dalam bahasa Inggris, tidak rugi untuk membeli buku Writing Tools karya Clark.

Pekerjaan rumah: Buatlah sebuah profil dari orang-orang di lingkungan Anda, bisa kantor maupun keluarga.

SESI TAMU (26 November 2014)
Metta Dharmasaputra, sebagai wartawan Tempo, menghabiskan enam tahun menyelidiki dan menulis skandal penggelapan pajak Asian Agri Group. Dia menghadapi ancaman, gugatan hukum, penyadapan telepon maupun kampanye hitam. Mahkamah Agung akhirnya menghukum Asian Agri bayar pajak Rp 2.5 triliun plus tunggakan pokok Rp 2 triliun. Ini hukuman pajak terbesar dalam sejarah Indonesia.

Bacaan: Bacalah buku Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group

Catatan: Ingatkan soal tugas menulis profil.

SESI 11 (3 Desember 2014)
”The Silent Season of A Hero” mengubah cara wartawan menulis sosok di Amerika. Bacalah juga ”Frank Sinatra Has a Cold” karya Gay Talese. Situs web resmi Gay Talese adalah  www.randomhouse.com/kvpa/talese/index.html. Membahas tugas profil sesama peserta. [Budi Setiyono]

Catatan: ingatkan soal tugas menulis profil sesama peserta.

SESI 12 (10 Desember 2014)
Membahas dan diskusi hasil membuat profil sesama peserta serta bicara editing. [Budi Setiyono]

Bacaan: “Bahasa untuk Suratkabar” oleh Goenawan Mohamad.

Pekerjaan rumah: Buatlah sebuah kolom sekira 700-800 kata tentang topik apa saja yang Anda kuasai.

SESI 13 (17 Desember 2014)
Menulis kolom. Bagaimana bentuk suratkabar sebelum ada Op-Ed page? Kapan munculnya? Apa ide utama di balik kolom itu? Tidakkah ini bertentangan dengan standar jurnalisme di mana wartawan tak diharapkan beropini? Siapakah para kolomnis itu? Mengapa inovasi itu penting? Dan bagaimana menulis kolom yang baik. Membahas tugas peserta. [Andreas Harsono]

Bacaan: “Affirmative Action Flawed But Needed” karya E.R. Shipp, “A Declaration of Independence” karya Ellen McNamara, “The Death of Sukardal” dan “Kapitalisme, Sosialisme” karya Goenawan Mohamad.

Catatan: Kita akan tentukan tempat untuk tugas lapangan. Lalu pikirkan tema yang menarik. Persiapkan diri Anda dengan riset dan outline.

SESI LAPANGAN (11 Januari 2015)
Praktik lapangan. Kita akan mengunjungi suatu tempat pada Sabtu pagi dan setiap peserta menulis objek atau tema yang dianggap menarik. Tema boleh sama. Sediakan peralatan liputan yang Anda butuhkan. Anda juga bisa mengajak pasangan atau anak-anak. Sebaiknya tepat waktu agar bisa berkoordinasi dan berdiskusi sebelum dan sesudah liputan. [Budi Setiyono]

Pekerjaan rumah: Buatlah sebuah tulisan dari hasl tugas lapangan.

SESI 14 (14 Januari 2015)
Membahas hasil liputan lapangan [Budi Setiyono]

SESI 15 (21 Januari 2015)
Social Media. Bagaimana internet mengubah cara orang mendapatkan informasi? Bagaimana menghadapi tsunami informasi? Apakah jurnalisme akan mati dengan munculnya “citizen reporter”? Apa peranan jurnalisme masa mendatang? Apa beda Facebook dan Twitter? Bagaimana melihat blog, search engine, dan You Tube? [Andreas Harsono]

Bacaan: “What We Need from the ‘Next Journalism’” karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi. Bila tertarik baca lebih jauh bacalah Googled karya Ken Auletta serta The Facebook Effect karya David Kirkpatrick.

SESI 16 (28 Januari 2015)
Warna sari, tanya jawab. Penutupan. [Andreas Harsono dan Budi Setiyono]

Monday, July 07, 2014

Kursus Narasi oleh Yayasan Pantau


Angkatan XIV
10 September 2014 – 28 Januari 2015

"Sejak bergabung di Pantau, saya belajar menulis lebih efisien dan paham makna menjadi seorang penulis. Suasana dan instruktur di Pantau mendukung pemula seperti saya membuat mimpi jadi kenyataan. Mimpi menerbitkan buku sendiri."
Firliana Purwanti -- program officer Hivos Asia Tenggara dan pengarang The Orgasm Project.

“Menurut saya, materi dan system yang dikemas dalam kursus Pantau, jauh lebih efektif dibandingkan kuliah beberapa semester di akademi atau bahkan universitas di Indonesia.”
Arifuddin A. Patunru -- pensiunan Bank Indonesia

Yayasan Pantau terletak di sebuah ruko sederhana di bilangan Kebayoran Lama. Sejak pertengahan tahun 2001, Pantau rutin bikin pelatihan menulis, terutama naskah panjang. Ada program singkat dua minggu. Ada juga program mingguan selama lima bulan.

KURSUS ini dirancang buat blogger, wartawan, serta aktivis organisasi nirlaba, yang ingin belajar verifikasi, menulis feature atau komentar, namun berguna juga untuk mereka yang rencana menulis panjang. Pendekatannya, nonfiksi.

Isinya 16 sesi, setiap Rabu pukul 19.00-21.00. Dua sesi dirancang dengan pembicara tamu, berkunjung ke rumah atau kantornya. Silabus dibuat acara mingguan dibuat agar peserta punya waktu mengendapkan materi belajar, membaca, dan mengerjakan pekerjaan rumah di sesela kesibukan kerja. Kursus ditekankan pada diskusi dalam kelas dan latihan.

Tugasnya, mencari dan menajamkan riset, latihan wawancara, liputan di lapangan, serta bikin deskripsi, feature, maupun profil. Ia juga mencakup isu pencemaran nama baik. Jumlah kata hanyalah pegangan. Ia bisa lebih pendek atau lebih panjang. Tugas akhir setiap peserta menulis sebuah narasi sekitar 5.000 kata.

INSTRUKTUR

Andreas Harsono @andreasharsono -- Wartawan Jakarta, anggota International Consortium of Investigative Journalists. Pada 1999 mendapatkan Nieman Fellowship di Universitas Harvard, ikut menyunting buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat bersama Budi Setiyono.

Budi Setiyono @inibuset -- Sejarahwan dan redaktur majalah Historia, ikut menyunting buku Revolusi Belum Selesai bersama Bonnie Triyana berisi kumpulan pidato politik Presiden Soekarno serta buku Kepada Seniman Universal soal penyair A.S. Dharta dari Lembaga Kebudayaan Rakyat.

PEMBICARA TAMU

Pallavi Aiyar @pallaviaiyar seorang penulis India, tinggal di Jakarta, pernah bekerja sebagai koresponden harian The Hindu dari Beijing, Brussels dan Jakarta. Dia menulis buku Smoke and Mirrors: An Experience of China dan Punjabi Parmesan: Dispatches from a Europe in Crisis.

Metta Dharmasaputra @metta_ds sebagai wartawan Tempo, menghabiskan enam tahun menyelidiki dan menulis skandal penggelapan pajak Asian Agri Group. Dia menulis buku Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group, menghadapi ancaman, gugatan hukum, penyadapan telepon maupun kampanye hitam. Mahkamah Agung akhirnya menghukum Asian Agri bayar pajak Rp 2.5 triliun plus tunggakan pokok Rp 2 triliun. Hukuman pajak terbesar dalam sejarah Indonesia.

SYARAT DAN BIAYA

Peserta bisa dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, minat atau profesi. Kursus ini sering diikuti aktivis, wartawan, dokter, pengacara, mahasiswa, dosen, peneliti, chef, manajer dan sebagainya. Biaya kursus 4 juta rupiah dan bisa diangsur selama kursus.

Peserta dibatasi 18 orang untuk memudahkan lalu-lintas ide dalam kelas. Peserta diharapkan mengirim biodata dan contoh tulisan agar instruktur bisa mengenal background dan kebutuhan masing-masing peserta. Peserta juga diminta mengerjakan tugas membaca, latihan meliput, serta menulis pekerjaan rumah.

INFORMASI

Elisabeth Eva 0812-80934947
Khoiruddin 0815-84419200

Yayasan Pantau
Jl. Raya Kebayoran Lama 18CD
Jakarta 12220
Telp/Fax. 021-7221031/021-7221055

Silabus bisa dipelajari termasuk bahan bacaan serta sesi dengan pembicara tamu.

Thursday, July 03, 2014

Obor Rakyat dan Kebangsaan


Atmakusumah Astraatmadja
Kompas

Ketika Rancangan Undang-Undang Pers dibahas di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada awal masa Reformasi, seorang anggota DPR mengatakan bahwa hak hukum warga tidak dapat dibatasi.

Artinya, setiap warga yang merasa dirugikan atau nama baiknya dicemarkan oleh pemberitaan pers dapat menempuh jalur hukum, walaupun tersedia jalur-jalur lain yang lebih praktis, yaitu dengan menggunakan hak jawab dan mediasi oleh Dewan Pers. Malahan, warga tersebuit atau kelompok masyarakat masih tetap dapat menempuh jalur hukum, sekalipun sudah melaksanakan hak jawab dan memperoleh jasa baik Dewan Pers sebagai mediator. Para anggota DPR rupanya tidak ingin membatasi peluang bagi publik dalam upaya menyelesaikan konflik dengan pers akibat pemberitaan.

Penegasan ini diberikan kepada para pendukung kebebasan pers yang menjadi narasumber pemerintah. Mereka diminta Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah untuk mendampingi para perancang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dari Departemen Penerangan dalam pembahasan bersama para anggota DPR pada pertengahan 1999. Undang-undang ini disetujui oleh DPR pada 13 September tahun itu dan ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai pengesahan 10 hari kemudian, 23 September 1999.

Kasus Obor Rakyat

Pembicaraan dalam sidang Komisi I DPR itu saya ungkapkan sekarang dalam kaitan dengan penerbitan dan peredaran selebaran Obor Rakyat akhir-akhir ini menjelang pemilihan umum presiden pada 9 Juli 2014.

Seandainya Obor Rakyat diakui sebagai media pers sekalipun, pihak yang merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan oleh tulisan-tulisannya dapat menempuh jalur hukum. Bahkan, bila selebaran ini dipandang sebagaI media pers, para pengelola Obor Rakyat dapat terkena sanksi moral yang berat jika benar bahwa kekeliruan isi laporan yang disiarkannya sudah mereka ketahui sebagai informasi bohong atau fiktif sebelum dimuat dalam media ini.

Menyiarkan berita bohong sebagai kebenaran merupakan satu dari empat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang paling berat karena wartawan yang bertanggung jawab atas penyiaran laporan fiktif itu harus melepaskan profesi kewartawanan untuk selama-lamanya. Mereka harus secara seketika diberhentikan dari perusahaan pers tempatnya bekerja dan dari organisasi wartawan jika menjadi anggota.

Tiga pelanggaran berat etika pers lainnya adalah: melakukan plagiat dengan menyontek karya jurnalistik media lain, menerima suap sehingga bentuk pemberitaannya mengikuti keinginan pemberi suap, dan mengungkapkan narasumber anonim yang konfidensial atau dirahasiakan dan mengakibatkan narasumber itu atau keluarganya terancam jiwanya.

Masalah kebangsaan

Isi selebaran Obor Rakyat tentang calon presiden Joko Widodo bukan sekadar menyangkut masalah pencemaran nama baik atau penistaan. Pada hemat saya, persoalan penerbitan ini tidak sesederhana itu.

Uraian dalam tulisan-tulisan Obor Rakyat, yang bernuansa anti-Tionghoa dan anti-non-Muslim, menyangkut persoalan kebangsaan yang dibangun oleh para pejuang kemerdekaan kita sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Yaitu, bahwa kita dipersatukan tanpa memperbedakan asal-usul suku dan ras serta agama dan kepercayaan.

Propaganda Politik

Dalam situasi seperti sekarang ini di Indonesia, yang sedang memilah-milah sosok calon presiden, adalah lazim bila kehidupan kita diramaikan oleh gencarnya kampanye propaganda politik tentang para calon pemimpin negara itu. Akan tetapi, kita tentulah berharap bahwa propaganda itu tidak menyimpang dari kejujuran mengungkapkan fakta-fakta yang benar.

Kampanye propaganda politik di Indonesia dewasa ini, memang, tidak separah peristiwa yang pernah dialami di beberapa negara lain. Akan tetapi, sebaiknya tetap direnungkan akibat-akibat yang pernah mengusik martabat kelompok masyarakat yang menjadi sasaran propaganda itu.

Pada abad ke-20, kita menyaksikan sejumlah kampanye propaganda politik melalui media komunikasi massa, termasuk media pers, yang menimbulkan akibat sangat buruk terhadap citra kebangsaan di negara-negara itu. Kampanye itu dilakukan antara lain oleh pemimpin Nazi di Jerman, Adolf Hitler; Presiden Slobodan Milošević di Yugoslavia; dan para pemimpin suku Hutu di Rwanda.

Kampanye propaganda yang dijalankan oleh Milošević menggunakan teknik Hitler di Jerman dan di negara-negara yang didudukinya—untuk “menghabiskan” kaum Yahudi—menjelang dan selama Perang Dunia Kedua. Milošević adalah presiden Republik Federal Yugoslavia yang telah terpecah-pecah dan waktu itu tinggal terdiri atas Serbia dan Montenegro.

Seperti Hitler, Milošević berupaya mengendalikan media siaran pada 1986 sampai 1991. Ia menggunakan media siaran di Serbia untuk menciptakan suasana rasa takut dan kebencian penduduk Serbia terhadap warga Bosnia dengan menyebutkan pesan palsu dan dilebih-lebihkan—seolah-olah kaum Muslim Bosnia dan warga Kroasia telah menyerang orang-orang Serbia.

Kelebihan penggunaan media massa oleh Milošević adalah pemanfaatan siaran televisi—yang belum berkembang pada masa kekuasaan Hitler.

Milošević diadili oleh Mahkamah Kejahatan Internasional bagi Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) pada Februari 2002 di Den Haag, Nederland. Namun, ia tidak sempat mendapat vonis dari Mahkamah yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu karena mendapat serangan jantung dan meninggal pada 11 Maret 2006 di dalam penjara.

Genosida di Rwanda

Kampanye propaganda anti-suku Tutsi melalui media komunikasi massa di Rwanda, Afrika, sama parahnya dan juga mengakibatkan banyak korban yang tewas.

Stasiun Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLMC), yang siarannya berbahasa setempat dan dalam bahasa Perancis, digunakan oleh para pengelolanya untuk mendukung kampanye para pemimpin suku Hutu pada 1994—yang mengakibatkan tindakan genosida terhadap suku Tutsi. (RTLMC adalah singkatan nama dalam bahasa Perancis, yaitu Radio dan Televisi Bebas Seribu Bukit. “Ranah Seribu Bukit” adalah julukan untuk Rwanda).

Kampanye propaganda untuk menindas suku Tutsi juga dilakukan oleh majalah dwimingguan Kangura menjelang peristiwa genosida. Berita sensasional itu tersebar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan warga buta aksara, atau majalah itu dibaca dalam pertemuan-pertemuan.

Propaganda kedua media massa itu diarahkan kepada pengembangan suatu negara yang bangsanya diharapkan “murni suku Hutu.” Jadi, serupa dengan mimpi Hitler bahwa Jerman harus didominasi oleh “keturunan berdarah Arya, ras unggul yang harus dimurnikan dari ras-ras lain yang derajatnya di bawah Arya.”

Hukum Internasional

Setelah konflik di Rwanda berakhir, dan pemerintah pendukung suku Hutu dikalahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Mahkamah Kejahatan Internasional bagi Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda) untuk mengadili kalangan yang terlibat genosida, termasuk para pengelola stasiun radio dan televisi RTLMC serta majalah Kangura.

Sidang Mahkamah itu pada tahun 2000 di Arusha, Tanzania, menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun untuk Georges Ruggiu, wartawan dan penyiar RTLMC, karena siaran-siarannya menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengarah ke genosida bagi suku Tutsi. Ia adalah warga keturunan Italia-Belgia, satu-satunya penduduk bukan warga Rwanda, yang dituduh terlibat dalam genosida di Rwanda.

Pada Desember 2003, sidang Mahkamah itu menetapkan vonis:
  • Hukuman penjara seumur hidup bagi Hassan Ngeze, pendiri dan pemimpin redaksi majalah dwimingguan Kangura. Ia juga turut memimpin Koalisi untuk Pertahanan Republik (Coalition for the Defense of the Republic, CDR), partai politik fasis Rwanda yang membantu menghasut genosida.
  • Hukuman penjara seumur hidup bagi Ferdinand Nahimana, pendiri RTLMC. Walaupun hanya seorang pendiri, ia dipersalahkan telah membiarkan wartawan dan penyiar stasiun radio dan televisi itu untuk melancarkan siaran-siaran yang menghasut tindakan kekerasan yang mengarah ke genosida suku Tutsi.
  • Hukuman penjara 35 tahun bagi Jean-Bosco Barayagwiza, diplomat Rwanda dan ketua komite eksekutif RTLMC.
Ketiga terhukum itu naik banding. Putusan pada November 2007 mengurangi masa hukuman mereka menjadi, masing-masing, 35 tahun, 30 tahun, dan 32 tahun.

Mereka dinyatakan bersalah telah menghasut dan menjalankan tindakan genosida serta melakukan kejahatan terhadap perikemanusiaan sebelum dan selama masa peristiwa genosida pada 1994.

Seorang penyiar perempuan dari stasiun RTLMC, Valérie Bemeriki, juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan yang berbeda, yang diadakan di Rwanda pada Desember 2009. Ia dipersalahkan telah menghasut dalam siaran-siarannya untuk melakukan tindakan genosida.

Uraian ini, tentang pemaksaan tujuan politik seperti terjadi di ketiga negara itu, sekadar untuk mengingatkan bahwa kampanye propaganda politik—termasuk melalui media komunikasi massa—telah mengakibatkan situasi yang demikian parah. Kita berharap bahwa penggunaan selebaran, dan juga terbitan buku, akhir-akhir ini sebagai bagian dari propaganda politik dalam kampanye pemilihan umum presiden di Indonesia, tidak berlanjut lebih parah.