Friday, March 18, 2005

Jalan ke Kupang dan Pulau Rote


Minggu 13 Maret beta pi Kupang. Beta naik Star Air dan sampai Kupang tengah hari. Kota panas. Bemo menderu dan bunyi klakson. Naik taxi Rp 40,000 ke Jalan Sumatra, cari hotel dengan bekal buku travel karangan Kal Muller serta email Adam B. Ellick yang sempat menginap di Kupang. Akhirnya check in ke Hotel Maya Rp 95,000 semalam. Lantai dua. Sea view. AC dingin. Kamar bersih.

Lalu ke rumah Ita Bouna, di daerah Oepura. Dong agak tak menyangka lihat penampilan beta. Seorang pemuda, adik ipar Fifi Rea, mengantar keliling Kupang. Lalu makan malam dengan keluarga Bouna, kakak ipar Ita, Herman dan Rin, serta putri mereka. Depot Tanjung. Makan daging sei, tumis kangkung bunga pepaya serta kakap rica. Daging sei adalah daging asap. Warna merah.

Senin dan Selasa keliling Kupang. Wawancara wartawan, aktivis dan pejabat Nusa Tenggara Timor. Juga sempat ketemu Piet A. Tallo, gubernur NTT, di kantornya dengan ukuran dua lapangan badminton. Tallo rambut putih. Macam pejabat. Bicara dengan hati-hati. Beta kejar soal wacana pendirian Negara Timor Raya.

Rabu pagi naik kapal cepat Bahari Express menuju Baa, ibukota Kabupaten Rote Ndao. Cari hotel. Dapat Hotel Ricky --ternyata banyak sekali nyamuk dan sarang laba-laba. Padahal tarif Rp 75,000 semalam. Lumayan mahal bukan? Bandingkan dengan kamar serupa di Singkawang hanya Rp 40,000.

Rote cantik. Rabu itu juga ketemu Jerzy Messakh, keturunan raja-raja Thie, yang menguasai Pulau Ndana. Kami naik mobil Toyota Kijang ke Oeseli, teluk di ujung selatan Rote. Cari perahu. Sekitar 70 menit menentang ombak, menuju Pulau Ndana. Kadang orang Jakarta bilang "Pulau Dana." Isinya, cuma kijang, kelelawar, burung dara, ketam dan keindahan yang bikin rindu mabuk kepalang.

Pulangnya, naik perahu, melihat sepasang penyu ("kea" kata orang Rote) sedang "koi" alias "making love." Nelayan disini bilang mereka bisa "koi" sampai tiga minggu. Bayangkan kalau manusia making love sampai tiga minggu? Para nelayan tangkap si penyu karena dagingnya ... nikmat. Tapi yang jantan bisa lolos. Rasanya tak tega. Si betina menggeliat dalam perahu kayu.

Kamis pagi pindah hotel ke Hotel Grace. Lebih bersih. Sea view. Rp 100,000 dan ada minuman dingin. Pemiliknya, orang Cina campur Rote.

Kamis siang. Seharian di dusan Oelaba, desa nelayan, yang tiap pertengahan tahun melakukan pencarian teripang di dekat Pulau Pasir milik Australia. Anwar Idris cerita panjang soal ritual pencarian teripang. Mereka ditunggu majikan.

Jumat siang kembali ke Kupang, menginap di rumah Ita Bouna. Masih juga berkejar-kejaran dengan bab Kalimantan. Aku sudah mulai beres dengan bagian dua. Di sini, cek email ternyata ada 376 email.

Sunday, March 06, 2005

Soal "habis kontrak" The Jakarta Post

Tanggapan untuk Satrio Arismunandar dan Budiman Harsadipura

Terima kasih untuk surat-surat Anda berdua. Saya ingin menjawab surat-surat itu karena isinya cukup memberatkan saya. Satrio menuduh saya "memelintir" berita dikeluarkannya saya dari The Jakarta Post. Ia mengatakan saya bukan dipecat tapi habis kontraknya dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) "menerima" penjelasan itu. Budiman Harsadiputra, dengan berbekal surat Satrio, menuduh saya melakukan "kebohongan publik" dan mempertanyakan misi Yayasan Pantau memajukan jurnalisme di Indonesia kalau saya sendiri "berbohong."

Pada 3 Maret lalu, saya menelepon Satrio, serta mengingatkannya pada kejadian-kejadian 1994. Saya mengatakan ia benar soal istilah "kontrak habis" tapi ia salah karena tak menerangkan konteks peristiwa itu. Saya ingatkan lagi bagaimana saya kesulitan mencari kerja sesudah itu sehingga harus cari makan di media internasional. Saya juga ingatkan rekan-rekan lain yang dikeluarkan atau digeser dari media mereka. Misalnya, Santoso, Ayu Utami dan Imran Hasibuan dari majalah Forum Keadilan. Hasudungan Sirait dan Meirizal Zulkarnain dari Bisnis Indonesia. Dhea Prekasha Yoedha dan Satrio sendiri diminta mundur dari Kompas.

Satrio mengatakan saya salah dengan istilah "pemecatan" karena ia aktivis perburuhan dan tahu bahwa kata itu dipakai untuk "karyawan tetap." Namun ia minta maaf karena postingnya tak menerangkan konteks "kontrak habis" saya di The Jakarta Post itu. Ia tak mengira posting itu membuat saya dituduh Budiman sebagai "pembohong." Ia berjanji akan menulis lagi untuk menjelaskannya ke audiens pantau-komunitas@yahoogroups.com.

Saya juga bicara dengan Eko "Item" Maryadi pada 2 Maret lalu. Item salah satu anggota delegasi AJI, yang menemui Raymond Toruan (pemimpin umum) dan Susanto Pudjomartono (pemimpin redaksi) The Jakarta Post untuk menanyakan kasus saya. Item membenarkan Satrio ikut delegasi. Anggota lain termasuk Santoso (sekarang direktur radio 68H). Item membenarkan bahwa istilah yang dipakai Pudjomartono dan Toruan adalah "kontrak habis."

Ada tiga hal yang disampaikan Pudjomartono dan Toruan kepada delegasi AJI:

1. Kontrak saya habis pada 31 Oktober 1994 dan tidak diperpanjang
2. Ada soal personal behavior, saya sering menggunakan telepon kantor untuk keperluan organisasi lain
3. Laporan-laporan saya sering tidak balanced, sering menyerang pemerintahan Presiden Soeharto

Item menganggap "organisasi lain" itu adalah AJI. Namun delegasi AJI tak menanyakan lebih jauh siapa "organisasi lain" yang dimaksud Pudjomartono. Item mengambil kesimpulan itu karena waktu itu saya memang sering berhubungan dengan media atau organisasi internasional atas nama AJI.

AJI menerima penjelasan The Jakarta Post karena AJI tak mau mencari musuh. Waktu itu AJI sudah berhadapan dengan Persatuan Wartawan Indonesia dan Departemen Penerangan. Pudjomartono dan Toruan mengatakan mereka juga mendukung perjuangan AJI.

Anda ingin tahu lebih banyak? Tessa Piper dari Article XIX menulis laporan berjudul "The Press Under Siege - Censorship in Indonesia" terbitan November 1994. Piper membahas soal pembredelan Detik, Editor dan Tempo pada Juni 1994 serta tekanan yang dihadapi pada pendiri AJI.

Tessa memakai kata "dismissed" untuk kasus saya. Menurut kamus John M. Echols dan Hassan Shadily, "dismissed" artinya "dibebaskan dari tugas" atau "pemecatan."

"In October, Andreas Harsono, one of the journalists who was refused permission to cover the APEC meeting, was dismissed from the Jakarta Post at the end of his probationary year. The newspaper denied that there was any outside pressure to fire him. However, his active role in the AJI combined with the current AJI pressure on editors makes this denial at least open to question."

Akhir kata, kalau memang kontrak saya tak akan diperpanjang pada Oktober 1994 itu, mungkin perlu dipertanyakan mengapa The Jakarta Post memasukkan nama saya sebagai reporter untuk meliput Asia Pacific Economic Cooperation yang diadakan pada November 1994? Orang mau habis kontraknya kok malah didaftarkan untuk pekerjaan bulan mendatang dimana ia sudah berhenti? Mengapa rekomendasi-rekomendasi para redaktur saya, antara lain Endy Bayuni (kini pemimpin redaksi) agar saya diangkat mendadak berubah? Apa pengaruh larangan Persatuan Wartawan Indonesia terhadap wartawan-wartawan AJI untuk meliput APEC pada pemecatan saya itu?

Akhir kata, analogi Novi Yanti dari Riau benar bahwa orang macam kami, sering merasa terlalu ribet untuk menjelaskan soal kontrak dan cenderung pakai kata "pemecatan" saja. Novi juga "habis kontrak" dengan Universitas Islam Riau tapi kalau ditanya orang ya bilang "dipecat." Bukan untuk berbohong. Hanya mau praktis saja. Frans Padak Demon, wartawan kenalan saya sejak 1990-an dan mengikuti kasus 1994 itu, mengatakan alasan-alasan The Jakarta Post cuma dibuat-buat. "Alasan sesungguhnya, saya kira, karena Andreas aktif di AJI dan itu mempersulit manajemen JP," kata Demon.

Tapi saya berterima kasih untuk kritik Satrio soal istilah "media Palmerah." Saya jelaskan mengapa istilah "media Indonesia" atau "media Jakarta" tak memadai untuk menggambarkan sekelompok media mainstream ini. Kami bicara soal kemungkinan istilah lain tapi belum ketemu. Saya berjanji akan memikirkannya lebih jauh dalam penulisan buku saya. Sekian dulu. Saya cukup tertekan dengan deadline bab tiga buku saya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima dengan baik dan tak timbul kontroversi baru.

Debunking the Myth of Indonesian Nationalism

Size 15 x 22 x 2 cm
Format softcover, 320 pages
Planned publication date June 2006

ABOUT THE BOOK

“From Sabang to Merauke” is a well-known cry for unity in Indonesia. It was used in a national song and in speeches to build up a nation and to describe its territorial sovereignty in thousands of islands that span from Sabang in northern Sumatra to Merauke, a small town in Papua, in Indonesia’s easternmost island.

But the phrase has became a mere propaganda since the 1950s. Indonesia manipulated the UN-supervised referendum in Papua. Indonesia also brutally surpressed the East Timorese, the Acehnese, the Chinese minority and other groups. East Timor finally gained independence in 1999. The Acehnese, the Papuans and many others still strive for independence in this world’s largest archipelago.

Journalist Andreas Harsono travelled from Sabang to Merauke, visiting the sites of ugly ethnic and religious violence as well as the places where Indonesian army orchestrated massive killings to debunk the myth on Indonesian nationalism. He went to Miangas Island in northern Sulawesi and Rote Island, near East Timor, to contemplate about nationalism. Harsono is a journalist who heads the Pantau media think tank in Jakarta. He was a Nieman Fellow on Journalism at Harvard University.