Monday, July 26, 2004

Akuntabilitas di Balik Institusi Media

Suara Merdeka, Senin, 26 Juli 2004 WACANA

Oleh: Hendra Wibawa

BARU - baru ini kasus gugatan pada institusi media kembali terjadi di Indonesia, menimpa majalah Trust yang digugat oleh pengusaha John Hamenda. Gugatan yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dimenangkan oleh John Hamenda. Majelis hakim memutuskan Trust membayar Rp1miliar dan iklan permintaan maaf satu halaman penuh di majalahnya (Gatra, 21 Mei 2004).

Sebelumnya gugatan hukum juga menimpa majalah dan Koran Tempo oleh Tomy Winata. Dalarn tataran ini, meski masih diperdebatkan, memperlihatkan bahwa institusi media dan yang lebih konkret si wartawan, bisa salah dan bisa kalah di pengadilan.

Belum lama ini saya beruntung menjadi peserta kursus Jurnalisme Sastrawi angkatan ke-6 di Jakarta. Penyelenggaranya adalah Yayasan Pantau. lnstrukturnya Janet E Steele, Profesor School of Media and Public Affairs George Washington University dan Andreas Harsono, penerima Nieman Foundation on Journalism dari Universitas Harvard pada 1998-2000.

Kursus diselenggarakan secara semi komersial, dua minggu, dan satu kelas maksimal 15 orang. Sejak. tahun 2001 kursus telah diikuti oleh banyak wartawan dari media di lndonesia. Pada kursus angkatan ke-6 yang saya ikuti, pesertanya berjumlah 14 orang berasal dari Medan, Padang, Makasar, Yogyakarta, Semarang dan tentu dari Jakarta.

Minggu pertama kursus, instruktur dipegang langsung oleh Janet E Steele. Steele adalah wanita yang rendah hati dan baik. Dalam mengajar Iebih banyak menggunakan teknik diskusi dalam penyampaian materi.

Pada pekan kedua kursus yang diampu oleh Andreas, persoalan akuntabilitas (pertanggungjawaban) mengemuka dan menjadi bahan diskusi serius dan tetap santai. Ia mempersoalkan tingkat akuntabilitas wartawan di lndonesia yang amat lemah. Menurutnya, wartawan Indonesia umumnya menyerahkan persoalan pertanggungjawaban pada institusi media di mana wartawan bekerja. Hal itu bisa dilihat dari tidak dipakainya byline oleh wartawan dalam penulisan laporannya.

Sejauh mana byline yang berasal dari dua kata by (oleh) dan line (garis ) bisa menjelaskan ukuran akuntabilitas sebuah laporan? Bukankah tanpa byline pun laporan itu juga dibuat dengan sebenar-benarnya?

Untuk rnenjawab pertanyaan itu Andreas punya cerita. Tanggal 15 Desember tahun lalu Bill Kovach, salah satu penulis buku "Sembilan Elemen Jurnalisme" dan seorang wartawan terhormat di Amerika, datang ke kantor harian Kompas.

Setelah bertemu Jakob Oetama dan Suryopratomo, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi, Kovach menemui 15 wartawan untuk berdiskusi di sebuah ruang rapat. Kovach bertanya kepada para wartawan, "Mengapa surat kabar Anda tak memakai byline? Mengapa di halaman satu tak terlihat byline?"

Salah satu wartawan yang hadir, mengatakan kalau menggunakan byline bakal kelihatan tulisan wartawannya masih belum bagus. Tak semua wartawan bisa mendapatkan byline. Malu kalau pakai byline.

Dengan tenang, Kovach balik mengatakan bukankah itu esensi pemakaian byline? Artinya, biarkan pembaca tahu nama wartawan yang bisa menulis dengan baik dan mana yang tidak baik. Bukankah itu bagian dari pertanggungjawaban?

Cerita itu menjadikan saya sadar nilai lebih pemakaian byline. Bila tetap tak ditradisikan bisa menjadi. Sebuah kekurangan yang mengkhawatirkan.

Kekurangannya, jelas pada pertanggungjawaban. Kita sadar lndonesia sedang berada pada proses perubahan. Media jadi lebih bebas menurunkan laporan, tentang siapa pun atau apa pun juga. Sementara itu publik butuh informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, kata Andreas yang pernah bekerja untuk harian The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur) yang di sana byline biasa dipakai.

Kenapa tak memakai byline juga bisa mengkhawatirkan? Bagaimanapun wartawan bertanggung jawab atas laporan yang dibuatnya. Wartawan juga bertanggung jawab memverifikasi laporan itu terlebih dahulu. Sebab esensi jurnalisme adalah verifikasi.

Namun bila responsibilitas wartawan disembunyikan di balik tanggung jawab institusi, lambat dan pasti akan menuai banyak masalah. Gugatan peradilan akan terjadi seiring dengan memudarnya kepercayaan publik pada institusi media tersebut. Di lndonesia ini yang terjadi pada masa reformasi sekarang.

Meski umur kata itu relatif muda, menurut Andreas yang merujuk perkataan Bill Kovach, byline dipakai kali pertama pada 1850 -an oleh Charles S. Taylor, seorang jenderal yang kemudian menjadi penerbit harian The Boston Globe, sesudah perang saudara Amerika.

Taylor waktu itu jengkel karena selama perang ada saja wartawan yang menulis dengan judul, "Berita Penting Jika Terbukti Benar". Artinya, si wartawan tak mau bertanggung jawab mencari kebenaran beritanya sendiri. Repotnya, ketika itu, media Amerika tak memakai byline. Mereka hanya menaruh inisial si wartawan di ekor laporan. Banyak juga yang tanpa inisial.

Taylor memutuskan menaruh nama para wartawannya pada berita-berita The Boston Globe. Pemakaian byline ini ternyata membuat wartawan-wartawan The Boston Globe lebih berhati-hati dengan laporan-laporan mereka. Inovasi Taylor pun perlahan-lahan ditiru oleh surat kabar lain di Amerika Serikat.

Jika kita membaca The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, atau surat kabar apa pun di Amerika Serikat, byline sudah menjadi keharusan. Di Inggris pun sama. Surat kabar semacam Financial Times, Granta dan lain sebagainya, semua laporan berita diberi nama wartawannya.

"Reward"

Namun berbeda dengan di Indonesia. Kebanyakan surat kabar tak memakai byline.

Akuntabilitas wartawan disembunyikan di balik tanggung jawab institusi. Selain itu redaktur di Indonesia cenderung memberikan byline bila sebuah laporan dianggap punya kualitas lebih. Pemakaian itu diberikan sebagai reward bukan akuntabilitas. Kalau laporan itu biasa-biasa saja, redaktur merasa cukup memberikan inisial di ekor karangan - yang sebenarnya, menurut sejarah, lebih untuk fungsi administrasi belaka . Ini yang bisa bermasalah.

Namun berbeda bila seorang wartawan diberi byline. Wartawan akan lebih bertanggung jawab terhadap isi laporannya. Publik akan tahu siapa wartawan yang bekerja secara relatif konsisten menghasilkan berita-berita yang baik dan benar. Sebaliknya, publik akan tahu wartawan mana yang pernah membuat kesalahan dalam laporan beritanya.

Bagaimana pemakaian byline bisa mendongkrak mutu jurnalisme? Bagaimana dengan media yang memiliki risiko besar bila byline dipakai?

Untuk persoalan risiko, para redaktur akan mengkhawatirkan wartawannya jadi sasaran kejahatan kalau namanya terpampang. Kekuatiran ini amat beralasan. Di Indonesia, pemberitaan tentang konflik Aceh dan kerusuhan Ambon memiliki risiko yang tidak kecil. Tak sedikit wartawan yang memberitakan konflik itu acapkali mendapat teror sampai risiko pembunuhan.

Tak sedikit pula berita yang dibuat wartawan dengan risiko besar. Misalnya, berita tentang kejahatan. Pada kasus macam ini, tentu saja, tanggung jawab bisa langsung diletakkan pada institusi media. Byline ditiadakan.

Namun argumentasi itu terpatahkan dengan pendapat bahwa kebanyakan berita tak punya risiko macam itu dan sebesar itu. Yang salah kaprah kalau semua berita dipukul rata dan dianggap berisiko. Perlakuan khusus jadi umum. Akibatnya bila semua berita yang diturunkan tanpa byline, maka semua wartawan akan berada di balik perlindungan institusi. Ujung-ujungnya berita yang diturunkan acap tak memiliki standard yang baik dan benar.

Di alam demokrasi yang pesat seperti di Indonesia ini, pemakaian byline adalah sebuah keniscayaan. Publik membutuhkan jurnalisme yang bermutu sebagai sebuah kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satunya, didapatkan dari media yang menerapkan byline.

Di akhir kursus yang berlangsung selama dua minggu itu, saya berkesempatan berbicara dengan Steele. Menurutnya media di Amerika sudah tidak lagi mempersoalkan penting tidaknya pemakaian byline. Media di Amerika sudah bergerak lebih jauh lagi untuk menerapkan narrative jurnalism dalam tiap pemberitaannya. Termasuk untuk surat kabar harian. Tidakkah itu masa depan surat kabar di Indonesia di masa mendatang?(18)

- Hendra Wibawa, mantan Kepala Litbang Majalah Hayamwuruk Fakultas Sastra Undip Semarang.

No comments: