Sunday, April 11, 2004

Accountability, Reward dan Byline

Andreas Harsono

Saya punya satu isu yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ceritanya, 15 Desember lalu Bill Kovach, salah satu penulis buku "Sembilan Elemen Jurnalisme" dan seorang wartawan terhormat di Amerika, datang ke kantor harian Kompas. Kovach menemui Jakob Oetama dan Suryopratomo, masing-masing pemimpin umum dan pemimpin redaksi Kompas, di ruang kerja Oetama untuk diskusi selama satu jam, lantas Kovach menemui sekelompok wartawan Kompas untuk berdiskusi di sebuah ruang rapat. Ada sekitar 15 wartawan Kompas ikut di sana.

Diskusinya cukup menarik. Saya kebetulan ikut mengantar sehingga bisa mendengarkannya. Kovach sempat bertanya kepada para wartawan Kompas, "Mengapa suratkabar Anda tak memakai byline? Mengapa di halaman satu tak terlihat byline?"

Kalau ingatan saya tidak keliru, Bambang Wisudo, salah satu wartawan yang hadir, mengatakan kalau Kompas menggunakan byline bakal kelihatan kalau tulisan wartawan-wartawannya masih belum bagus. Tak semua wartawan bisa mendapatkan byline. Malu kalau pakai byline.

Kovach balik mengatakan bukankah itu esensi byline? Artinya, biarkan pembaca tahu mana wartawan yang bisa menulis dengan baik dan mana yang tidak baik. Bukankah itu bagian dari "accountability" Kompas?

Jadi kalau Kompas memakai byline, orang bakal tahu siapa orang yang menulis laporan yang baik atau yang buruk. Bukan sebaliknya, menaruh semua tanggungjawab kepenulisan itu kepada institusi Kompas.

Wisudo bilang ini sudah tradisi Kompas. Ia mengatakan tak tahu jawaban pastinya. Wisudo mengatakan seharusnya Kovach tanya kepada "Pak Jakob."

Kovach mengangguk-angguk. Sayang, janji bertemu kedua kalinya dengan Oetama, karena kesibukan masing-masing, tak terlaksana sehingga pertanyaan itu pun tak bisa dilanjutkan Kovach kepada Oetama. Namun Kovach sempat melontarkan isu ini sekali lagi keesokan harinya, ketika ia muncul dalam acara Metro TV bersama Jason Tedjasukmana. Kovach mengatakan suratkabar Indonesia kebanyakan tak memakai byline dan ini menurutnya sebuah kekurangan.

Dalam bahasa Inggris, byline berasal dari kata "by" (oleh) dan "line" (baris) yang merujuk kepada sebuah baris dekat judul cerita dimana terdapat nama orang yang menulis cerita itu. Menurut kamus Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, kata ini masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Inggris, artinya terekam pertama kalinya dalam perbendaharaan bahasa Inggris pada 1938.

Kovach mengatakan pada sebuah diskusi lain bahwa byline dipakai pertama kali pada 1850-an oleh Charles S. Taylor, seorang jendral yang lantas jadi "publisher" harian The Boston Globe, sesudah perang saudara Amerika. Taylor sering jengkel karena selama perang ada saja wartawan yang menulis dengan judul, "Berita Penting Jika Terbukti Benar." Ia memutuskan menaruh nama para wartawannya pada berita-berita yang diterbitkan The Boston Globe.

Pemakaian byline ternyata membuat wartawan-wartawan The Boston Globe lebih berhati-hati dengan laporan-laporan mereka. Ketika itu, sama dengan suratkabar-suratkabar Indonesia hari ini, media Amerika tak memakai byline. Mereka hanya menaruh inisial si wartawan di ekor laporan. Namun inovasi Taylor ini perlahan-lahan ditiru oleh suratkabar lain di Amerika Serikat.

Prosesnya tidak cepat. Butuh waktu lama untuk menyakinkan pada redaktur bahwa byline adalah masalah "accountability." Harian The New York Times baru mulai menerapkan byline pada laporan mereka, sebagai isu accountability, pada 1960-an.

Banyak redaktur hanya memberikan byline bila sebuah laporan dianggap punya kualitas bagus. Kalau biasa-biasa saja, tak diberi byline, cukup inisial di ekor karangan --yang sebenarnya menurut sejarah, lebih untuk fungsi administrasi internal.

Byline dianggap sebagai "reward" (hadiah) bukan "accountability" (pertanggungjawaban). Namun pemakaian byline untuk kolom opini lebih cepat diterima karena si suratkabar berpendapat isi opini tak harus mencerminkan opini institusi suratkabar.

Tapi hari ini, kalau Anda membaca The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, atau suratkabar apapun di Amerika Serikat, byline sudah jadi praktek biasa. Semua laporan berita diberi nama wartawannya.

Saya kebetulan pernah bekerja untuk harian The West Australian (Perth), The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur). Di tiga harian ini byline biasa dipakai. Semua berita, kecuali berita dua kolom yang relatif pendek, diberi byline.

Di Indonesia, kebanyakan suratkabar tak memakai byline. Di Indonesia, accountability wartawan disembunyikan di balik tanggungjawab institusi. Padahal dua hal ini bisa dibedakan. Kalau seorang wartawan diberi byline, maka ia akan lebih bertanggungjawab terhadap isi laporannya karena publik akan tahu siapa wartawan yang bekerja secara relatif konsisten menghasilkan berita-berita yang bermutu. Juga sebaliknya, publik akan tahu wartawan mana yang pernah bikin salah.

Harian The Jakarta Post mungkin termasuk suratkabar pertama di Indonesia yang memakai byline. Menurut Endy Bayuni, wakil pemimpin redaksi The Jakarta Post, kebijakan ini dipakai sejak 1 Oktober 2001 ketika disain harian ini diubah --antara lain memakai warna merah pada logo mereka.

Endy mengatakan pada saya, hasilnya memang wartawan The Jakarta Post dipaksa menulis lebih baik karena kalau ada kesalahan atau ada yang melenceng, nama mereka bisa segera diketahui publik. Namun, hasilnya positif karena wartawan juga bisa membangun reputasi mereka.

Praktek byline juga dipakai majalah. Cuma di majalah, atau juga suratkabar kalau sebuah laporan dikerjakan ramai-ramai, harus dibedakan antara byline dan tagline.

Tagline adalah baris dimana nama para kontributor sebuah laporan diletakkan. Byline untuk penulis laporan. Sedang wartawan-wartawan lain yang memberikan bahan atau kontribusi untuk laporan itu dimasukkan dalam tagline. Ini penting dibedakan karena si penulis sering hanya memakai satu alinea saja dari si kontributor. Dan seringkali si kontributor yang jadi sasaran kekesalan orang kalau laporan mereka dianggap tak memuaskan. Padahal kontributor cuma setor laporan. Kebanyakan majalah Indonesia
menggunakan tagline tapi tanpa byline.

Sekarang mari kita perhatikan. Suratkabar dan majalah apa saja di Indonesia ini yang belum membawa prinsip accountability ke ruang redaksi mereka? Kalau Anda bekerja di media, tidakkah Anda tertarik untuk membawa isu ini ke rapat redaksi? Atau kalau Anda seorang pembaca, tidakkah Anda tertarik untuk bertanya kepada redaktur suratkabar langganan Anda, "Eh kenapa ya kita tak memakai byline?"

pantau-komunitas@yahoogroups.com 11 April 2005

9 comments:

Anonymous said...

Halo Andreas,
Bagaimana isu ini bisa menjelaskan policy majalah The Economist (Inggris), yang sengaja tidak pakai byline atau tagline?

Accountability The Economist tak diragukan, sebagaian malah menilai jurnalisme-nya lebih berbobot ketimbang Time-Newssweek sekalipun.

Apa ini bukan policy keredaksian saja, yg di Amerika jadi trend dan diikuti sejumlah media di negara lain?

Lukas Luwarso

Andreas Harsono said...

Lukas di Jakarta,

Terima kasih untuk pertanyaannya yang tajam. Saya juga pernah menanyakan isu ini kepada Bill Kovach. Mengapa majalah The Economist, salah satu mingguan terbaik tingkat dunia, hingga hari ini tak memakai byline maupun tagline. Kovach mengatakan The Economist termasuk kasus khusus. Tak banyak media di negara demokratis tanpa byline.

Alasan praktis buat The Economist adalah ia menempatkan cukup banyak korespondennya di negara-negara otoriter. Mereka ingin menanggung kemungkinan timbulnya resiko deportasi dengan tetap tanpa byline. Ini sebenarnya sama dengan ketiadaan byline pada media di negara-negara otoriter, termasuk Indonesia zaman Orde Baru. Resiko ditanggung bersama. Tapi dalam negara demokratis, termasuk transisional macam Indonesia, secara teoritis byline akan meningkatkan mutu redaksi.

Kalau kita bandingkan dengan majalah lain, mulai dari Amerika misalnya, Time hingga Newsweek, Sports Illustrated, National Geographic, The New Yorker, maupun di Inggris, dimana The Economist diterbitkan, misalnya majalah Financial Times, Granta, dan sebagainya, kita akan lihat bahwa mereka semua memakai byline.

Byline adalah trend umum dalam alam demokrasi. Saya memperkirakan The Economist juga akan segera memakai byline mengingat demokrasi muncul dimana-mana pada 1990-an. Larry Diamond dari Journal of Democracy mengatakan pertumbuhan demokrasi dari 1980-an sangat pesat sehingga pada awal abad 21 ini ia sudah jadi trend.

Salah satu keberatan memakai byline memang sama dengan alasan The Economist. Para redaktur kuatir anak buah mereka jadi sasaran orang jahat kalau namanya terpampang. Tapi argumentasi ini dipatahkan dengan pendapat bahwa kebanyakan berita tak punya resiko macam itu. Hanya sedikit berita yang dibuat dengan resiko besar. Misalnya, berita tentang kejahatan terorganisir (organized
crime). Pada kasus macam ini, tentu saja, tanggungjawab bisa langsung diletakkan pada institusi media. Byline ditiadakan.

Tapi sebaliknya. Bila semua berita dipukul rata dan dibuat tanpa byline, maka semua wartawan akan berada di balik perlindungan institusi. Perlakuan khusus jadi umum padahal infrastruktur tak disesuaikan. Artinya, tak cukup ada tenaga redaktur untuk mengontrol mutu berita.

Mudah-mudahan penjelasan ini berguna. Terima kasih.

Andreas Harsono

Anonymous said...

Byline sungguh membantu wartawan memotivasi diri untuk menyempurnakan kemampuan menulis mereka, selain memberikan rasa bangga jika laporan mereka menimbulkan banyak perhatian dan pujian. Byline setidaknya juga mendorong wartawan untuk menyelesaikan naskah
beritanya secara press claar. Sayang banyak media cetak di Indonesia belum menerapkan byline, padahal tidak sedikit wartawan di koran-koran itu menginginkannya. Lagipula, sepertinya,
sudah saatnya media cetak [suratkabar] memakainya mengingat televisi sudah ramai-ramai menampilkan wajah, suara, apalagi nama reporternya di layar kaca. Media online juga senantiasa memakai byline sejak kelahirannya. Jadi apa lagi yang ditunggu media cetak?

Nurhalim Tanjung nurhalim_tanjung@yahoo.com
Mon, Apr 12, 2004

Anonymous said...

Jauh sebelum Satrio Arismunandar ngetop di AJI, saya sudah mengenalnya. Lewat tulisannya, Satrio membawa warna lain di harian Kompas. Biasanya di akhir sebuah artikel, terdapat sebuah nama yang diapit tanda kurung (ini mungkin yang disebut tagline). Dari situ saya mengenal beberapa nama.

Saat membuka surat kabar. Setelah membaca judul, mata saya biasanya beralih ke ujung artikel, untuk mencari tahu siapa penulisnya. Kalau penulisnya saya kenal, saya pasti berencana membacanya. Satrio termasuk yang saya suka, karena sering menulis artikel yang
berhubungan dengan Islam. Satu hal yang dulu jarang ditemukan di harian Kompas.

Selain Satrio, saya suka juga Sjafei Hassanbasri. Satrio lebih saya ingat. Selain karena tulisannya,
juga karena namanya. Arismunandar adalah nama orang-orang kuat di ITB dan TNI-AD, waktu itu.

Mas Satrio? Saya percaya, dia adalah wartawan kuat juga. Dan ini berkat tagline itu. Saya kira reward yg pas buat dia adalah: beasiswa sekolah intelijen, seperti yang diinginkannya.

Adhi Nugroho
voxvidi@yahoo.com
Mon, Apr 12, 2004

Anonymous said...

Saya tertarik dengan isu byline yang diangkat Andreas. Seingat saya, koran Indonesia pertama yang menerapkan byline bukan the Jakarta Post (Oktober 2001) tetapi Harian Jurnal Ekuin. Koran ekonomi yang dipimpin Nurman Diah (puteranya alm. B.M. Diah) ini sejak awal penerbitannya pada tahun 1981 telah menggunakan byline, khususnya untuk berita-berita utama di setiap halaman. Kebetulan saya bergabung dengan koran ini sejak perencanaannya pada 1980 hingga pembredelannya oleh rejim Soeharto pada tahun 1982. Seingat saya, ketika itu byline diwajibkan oleh Nurman Diah karena menurut Nurman byline akan memaksa wartawan untuk menghasilkan tulisan terbaik. Selain itu juga sebagai semacam reward kepada si penulis. Akibatnya, saat itu sebagai wartawan muda, yang saya rasakan adalah kompetisi yang sangat ketat di kalangan wartawan agar tulisannya bisa diterbitkan. Dan jika tulisan kita muncul, apalagi sebagai berita utama di halaman satu, kita benar-benar merasakan kepuasan bathin yang sangat besar... kendati gaji wartawan ketika masih relatif kecil.
Konsep byline ini kemudian juga digunakan oleh Harian Prioritas( terbit tahun 1986 dan dibredel tahun 1987), meskipun hanya terbatas untuk berita utama di setiap halaman.
Berdasarkan pengalaman saya, agar konsep byline bisa berhasil dibutuhkan jajaran redaktur yang kuat. Karena merekalah yang mengarahkan, menseleksi, menyunting atau bahkan memperkaya berita reporter. Tulisan byline yang lemah mencerminkan kelemahan koran secara keseluruhan.
Di lain pihak byline juga sangat memudahkan redaktur melakukan tugasnya. Sebab konsep byline ini biasanya memaksa reporter mempersiapkan diri sebelum melakukan peliputan di lapangan, antara lain dengan melakukan riset kepustakaan, menyusun daftar pertanyaan dan lain-lain...
Menurut saya, tradisi byline akan mampu menghasilkan wartawan-wartawan penulis kolom yang handal.
Saya sependapat dengan Andreas, sudah waktunya harian-harian di Indonesia menerapkan byline. Terimakasih.

Frans Padak Demon franspd@yahoo.com
Metro TV
Apr 12, 2004

Brian said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a business cash marketing safelist site/blog. It pretty much covers business cash marketing safelist related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Brian said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a free safelist site/blog. It pretty much covers free safelist related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Infactahost.com said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a internet advertising company site/blog. It pretty much covers internet advertising company related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Infactahost.com said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a marketing jobs site/blog. It pretty much covers marketing jobs related stuff.

Come and check it out if you get time :-)