Tuesday, August 09, 1994

PWI Tandingan

From MAIL_SUMULE@uqvax.cc.uq.oz.au Mon Aug 8 19:34 EDT 1994
Date: Tue, 09 Aug 1994 09:33:37 +1000 (AEST)
Subject: PWI Tandingan
To: apakabar@clark.net

Dari Siaran Internasional Radio Australia pagi ini saya mendengar bahwa kemarin telah dibentuk organisasi wartawan tandingan sebagai reaksi terhadap PWI yang dinilai tidak becus memperjuangkan nasib wartawan Indonesia. Organisasi wartawan yang diberi nama Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) (Association of Independent Journalists) ini nampaknya adalah reaksi terhadap pembreidelan dua majalah dan satu tabloid berita baru-baru ini.

Wartawan Radio Australia di Jakarta mewawancarai pegiat hak-hak azasi manusia, Dr. Arief Budiman, yang hadir dalam pertemuan itu. Berikut keterangan Dr. Arief Budiman, "Semangat para peserta sangat tinggi. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk konsekuensi dari terbentuknya AJI ini. Mereka juga telah mengeluarkan statemen yang menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi wartawan, termasuk menolak adanya wadah tunggal untuk wartawan".

Menurut Radio Australia, sudah sekitar 50 orang wartawan yang tercatat sebagai anggota AJI ini. Diperkirakan kebanyakan anggota AJI adalah wartawan-wartawan yang majalah/tabloid-nya diberangus tempo hari.

Dari Siaran Reuter - Amerika pagi ini saya baca, bahwa Goenawan Mohammad, pemimpin redaksi TEMPO (alm.) telah menegaskan komitmen AJI untuk membawa pemerintah ke pengadilan karena tindakan pembreidelan yang dilakukan itu.

Radio Australia juga memberitakan, bahwa seorang konglomerat yang dekat dengan pihak penguasa telah menawarkan untuk membeli TEMPO -- namun belum mendapat tanggapan dari pemilik TEMPO.

______________

AGUS SUMULE A.SUMULE@cc.uq.edu.au
AGRICULTURE
The University of Queensland Telephone +61 7 870 9996
Brisbane Qld 4072 AUSTRALIA Facsimile +61 7 365 1199

Monday, August 08, 1994

Sirnagalih Declaration


Sirnagalih Declaration signatories near the swimming pool in Wisma Tempo Sirnagalih, Puncak, Bogor.
The following document signed by 58 journalists from a variety of cities was issued on 7 August. The English translation was received with the original in Bahasa. (tapol@gn.apc.org)

We acknowledge freedom of speech, access to information and freedom of association as a basic right of all citizens.

We recognise that the history of the Indonesian press is marked by press struggles to uphold truth and justice as well as to oppose all types of oppression.

In carrying out its mission, the Indonesian press places national unity and national priorities above individual and group interests.

Indonesia is a constitutional state. Because of this the Indonesian press bases its struggles on legal principles rather than power.

Based on the above mentioned principles:

We reject all kinds of interference, intimidation, censorship and media bans which deny the freedom of speech and open access to information.

We reject all efforts to dissipate the spirit of the Indonesian press venturing to fight for their concerns.

We reject one-sided information advanced for the benefit of individuals or groups in the name of national interest.

We reject any diversions from the law and legal regulations conflicting with Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945).

We reject the concept of a single conpulsory organisation for journalists.

We proclaim the establishment of the Alliance of Independent Journalists (Aliansi Jurnalis Independen) as an organisation which upholds the struggles and concerns of the Indonesian press.

Sirnagalih, 7 August 1994

Signatories:

Achmad Taufik (Bandung)
Andreas Harsono (Jakarta)
Ardian T. Gesuri (Jakarta)
Arief Budiman (Salatiga)
Aristides Katoppo (Jakarta)
Asikin (Bandung)
Ati Nurbaiti (Jakarta)
Ayu Utami (Jakarta)
Bambang Harymurti (Jakarta)
Bina Baktiati (Jakarta)
Candra Negara (Surabaya)
Christianto Wibisono (Jakarta)
Dadang Rachmat HS (Jakarta)
Dhia Prekasha Yoedha (Jakarta)
Didik Budiarta (Jakarta)
Diah Purnomowati (Jakarta)
Didik Supriyanto (Jakarta)
Goenawan Mohamad (Jakarta)
Happy Sulistiyadi (Bandung)
Hasudungan Sirait (Jakarta)
Heddy Lugito (Yogyakarta)
Hendrajit (Jakarta)
Ida Farida (Bandung)
Idon Haryana (Jakarta)
Imran Hasibuan (Jakarta)
Indrawan (Jakarta)
Jalil Hakim (Surabaya)
Janoe Arijanto (Jakarta)
Keliek M. Nugroho (Surabaya)
Lenah Susianty (Jakarta)
Liston P. Siregar (Jakarta)
M Faried Cahyono (Yogyakarta)
M Thoriq (Yogyakarta)
Fikri Jufri (Jakarta)
M. Anis (Surabaya)
Moebance Moera (Surabaya)
Nuruddin Amin (Yogyakarta)
Putu Wirata (Surabaya)
Ragawa Indra Marti (Jakarta)
Rinny S. Doddy (Bandung)
Rustam Fachri Mandayun (Yogyakarta)
Rudy P. Singgih (Jakarta)
Santoso (Jakarta)
Satrio Arismunandar (Jakarta)
T.J. Wibowo (Jakarta)
Yopie Hidayat (Jakarta)
Yopie Lasut (Jakarta)
Yosep Adi Prasetyo (Jakarta)
Zed Abidin (Surabaya)

The remaining names are the signatures only without the city added. Some signatures are difficult to decipher:

Jus Soema di Pradja
Budiman S. Hartoyo
Yoanida Rosita
Wahyu Muryadi
Toriq Hadad
Saifullah Yusuf
Eros Djarot
Amir ... Jus ... (?)
Dwi Setyo Irawanto

Sunday, August 07, 1994

Deklarasi Sirnagalih


Penandatangan Deklarasi Sirnagalih bergambar depan kolam renang di Wisma Tempo Sirnagalih, sesudah teken deklarasi, pada 7 Agustus 1994.  

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, memperoleh informasi, dan kebebasan berserikat adalah hak asasi setiap warga negara.

Bahwa sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta melawan kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan misi perjuangannya, pers Indonesia menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Indonesia adalah negara hukum. Karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan bukan pada kekuasaan.

Indonesia adalah negara hukum, karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil, dan bukan pada kekuasaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kami menyatakan:

Satu, menolak segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor, dan pembredelan pers yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi.

Dua, menolak segala upaya mengaburkan semangat pers Indonesia sebagai pers perjuangan.

Tiga, menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi dan golongan yang mengatasnamakan kepentingan bangsa.

Empat, menolak penyelewengan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lima, menolak wadah tunggal profesi kewartawanan.

Enam, memproklamirkan pendirian Aliansi Jurnalis Independen sebagai salah satu wadah perjuangan pers Indonesia.


Sirnagalih, 7 Agustus 1994